JAWA TENGAH
6
RABU 7 NOPEMBER 2012
RADAR TEGAL
KRIMINAL
Tilep Rp 458,5 Juta untuk Pribadi
Fauzi Tetap Dibui 4 Tahun 8 Bulan SEMARANG - Upaya banding yang ditempuh mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral (PSDA ESDM) Kota Semarang Fauzi untuk mendapatkan hukuman ringan sia-sia. Pasalnya Pengadilan Tinggi (PT) Tipikor Semarang tingkat banding tetap menjatuhi pidana 4 tahun 8 bulan penjara. Vonis tersebut sama dengan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Semarang pada tingkat pertama. “PT menerima pengajuan banding atas perkara terdakwa Fauzi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang dan penasihat hukum terdakwa (Fauzi, Red),” kata Juru Bicara Pengadilan Negeri Semarang Togar kemarin. Dikatakannya, dalam amar putusan, PT sekadar mengubah putusan mengenai pertimbangan unsur melawan hukum oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor saja. Sedangkan pidana yang dijatuhkan kepada Fauzi tetap. Selain pidana penjara, dalam putusan banding Fauzi juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp 100 juta, atau setara dengan pidana kurungan selama dua bulan. “Menetapkan agar Fauzi tetap ditahan. Dan lamanya terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang sudah dijatuhkan,” tuturnya. Dijelaskannya, Fauzi terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan subsidair jaksa penuntut umum (JPU). Yakni Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. “Putusan tersebut dibacakan pada 17 Oktober 2012 oleh Wakil Ketua PT Semarang Iskandar Tjakke sebagai ketua majelis. Didampingi dua hakim anggota, masing-masing Djohan Afandi dan Eli Rusmiati.,” papar Togar. Terhadap putusan tersebut, Togar menyatakan akan segera menyampaikan kepada pihak-pihak terkait. Yakni tim penasihat hukum Fauzi dan jaksa pada Kejari Semarang. “Agar para pihak dapat menentukan sikap. Terkait akan menerima putusan banding atau mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung,” tambahnya. Menanggapi hal tersebut, Adi Prakoso selaku penasihat hukum Fauzi mengaku belum mengetahuinya. “Sampai sekarang saya belum terima salinan putusan banding, jadi saya belum tahu,” ujarnya saat dihubungi via telepon selulernya. Terkait apakah akan mengajukan kasasi terhadap putusan, Adi menyatakan masih akan menunggu salinan putusan banding dulu. Selain itu, melakukan koordinasi dengan Fauzi. “Nanti saya koordinasikan dulu dengan pak Fauzi. Tapi kemungkinan besar kami akan ajukan kasasi,” tandasnya. Perlu diketahui dalam perkara ini, Fauzi dinilai terlibat dalam korupsi pengadaan mobil sedot lumpur tahun 2010 di Dinas PSDA dan ESDM. Dalam proyek itu, Fauzi berperan sebagai pengguna anggaran. Pagu anggaran yang ditetapkan dalam proyek tersebut adalah Rp 3,8 miliar. Proyek tersebut dikerjakan oleh PT Sinar Bumi Yogyakarta (SBY) dengan nilai kontrak Rp 3,5 miliar. Dalam pelaksanaannya ternyata PT SBY tidak mampu menyelesaikan sesuai waktu yang ditentukan hingga Desember 2010. Namun PT SBY bekerja sama dengan konsultan pengawas dan KPA membuat berita acara serah terima barang fiktif. Yakni seolah-olah barang sudah selesai 100 persen. Hal itu dilakukan agar sisa anggaran 80 persan atau sebesar Rp 3,181 miliar bisa cair. Fauzi dalam hal ini telah ikut menandatangani berita acara penyerahan barang tersebut. Padahal nyatanya, mobil sedot lumpur belum selesai dikerjakan. Selain itu kondisi mobil tak dapat difungsikan untuk menyedot lumpur. (bud/ton/ce1)
HUKUM Mantan Ajudan Bupati Rina Diperiksa SEMARANG - Tim penyidik Kejakasaan Tinggi (Kejati) Jateng terus mendalami dugaan korupsi proyek pembangunan perumahan bersubsidi Griya Lawu Asri (GLA) di Karanganyar. Kemarin (6/11), diperiksa dua orang dalam perkara yang diduga kuat melibatkan Bupati Karanganyar Rina Iriani tersebut. Keduanya adalah mantan ajudan Bupati Karanganyar dan mantan Kepala Bagian Umum. Penyidik memeriksa keduanya selama empat jam, mulai pukul 10.00 sampai 14.00 di kantor Kejati Jateng. Asisten Pidana Khusus (Asipidsus) Kejati Jateng Wilhellmus Lingitubun mengatakan, kedua saksi tersebut diperiksa karena diduga kuat mengetahui aliran dana dalam proyek GLA tahun 2007-2008. Dua saksi tersebut akan menjadi ujung pemeriksaan atau yang terakhir. “Sejak 29 Oktober hingga hari ini (kemarin, Red), sudah ada 26 saksi yang telah kami periksa. Pemeriksaan dilakukan di Kejari Karanganyar dan kantor Kejati Jateng,” kata Wilhellmus. Dijelaskannya, sampai akhir pemeriksaan 26 saksi, tim penyidik Kejati Jateng sudah mengumpulkan barang bukti berupa dokumen terkait kasus tersebut. Meski begitu, Kejati Jateng belum dapat menyimpulkan apakah Bupati Rina benar-benar terlibat dalam perkara yang merugikan keuangan negara sebesar Rp18,7 miliar tersebut. ”Sesuai surat perintah, penyelidikan kasus itu dilakukan selama 14 hari. Kami sudah memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan dokumen-dokumen. Selanjutnya hasil pemeriksaan ini akan kami ekspose dan kami laporkan pada pimpinan,” tandasnya. Wilhellmus menjelaskan, tim penyidik memiliki waktu tiga sampai empat hari untuk mengkaji bukti-bukti yang ada. “Setelah itu, kami tinggal menunggu petunjuk dari pimpinan, apakah langsung memeriksa bupati (Rina Iriani, Red) atau masih akan memeriksa saksi-saksi lain,” lanjutnya. Sebelumnya, dalam penyelidikan dugaan korupsi yang diduga melibatkan orang nomor satu di Kabupaten Karanganyar itu, penyidik sudah memeriksa sebanyak 26 saksi. Dari total saksi itu, 19 orang diperiksa secara berturut-turut di kantor Kejari Karanganyar. Sedangkan sisanya, 7 saksi diperiksa di kantor Kejati Jateng. (bud/aro)
INSIDEN Pengedar Sabu Dibekuk KUDUS – Jajaran Polres Kudus berhasil membekuk pengedar narkoba jenis sabu bernama Agus Salim (21), alias Baim warga RT 4/RW IV, Dukuh Tegong, Desa Jati Sawit, Bumi Ayu, Brebes. Pelaku tertangkap basah di Terminal Induk Angkutan Kota, Jati. Kapolres Kudus AKBP Andik Setiyono melalui Kepala Satuan Narkoba Polres Kudus, AKP Suharyanto mengatakan, penangkapan berawal dari informasi masyarakat tertanggal 27 Oktober lalu. Informasi ini yang menyebutkan ada salah seorang sales yang sering menawarkan narkoba jenis ganja ataupun sabu-sabu kepada pelanggan tertentu. ”Dari informasi tersebut, kami melakukan penyelidikan. Karena dari keterangan yang diperoleh, pelaku menjalankan aksinya dengan berpindah-pindah. Terkadang di mal, kafe dan terminal,” kata AKP Suharyanto, kemarin. Dari informasi tersebut, lanjutnya, petugas satresnarkoba melakukan pendalaman penyelidikan di pusat-pusat keramaian. Hasilnya, pada 30 Oktober sekitar pukul 14.00 diperoleh informasi, pelaku akan melakukan transaksi di sekitar Mal Matahari Kudus. ”Akhirnya kami melakukan pemantauan di Mal Matahari Kudus. Termasuk di sekitar terminal dan kafe,” lanjutnya. Dia menyebutkan, setelah menunggu hingga pukul 19.30, pelaku terlihat di kawasan terminal mengendarai motor Mio. Seketika semua anggota mengamati dan memfokuskan penangkapan pada pelaku. ”Setelah digeledah, kami menemukan satu bungkus rokok yang berisi sabu-sabu dalam bungkus plastik klip,” paparnya. Dalam keterangan tersangka, barang haram tersebut didapat dari salah seorang pemuda yang biasa dipanggil Cakrak. Hanya, dari pengakuan pelaku, dia tidak tahu persis alamat dan nama asli Cakrak tersebut. ”Untuk itu kami masih mengembangkan kasus ini, kemungkinan ada sindikat narkoba yang bermain. Namun kami masih menyelidiki,” tandasnya. Terkait ancaman hukuman, Suharyanto menegaskan saat ini pelaku yang sekaligus tersangka dijerat pasal 112 ayat 1 Undang-undang nomor 35 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman paling singkat empat tahun dan paling lama 12 tahun penjara. ”Selain itu tersangka dikenakan pidana denda paling sedikit Rp 800 juta, dan paling banyak Rp 8 miliar,” imbuhnya. (pri/oko)
ADITYO DWI/RADAR SEMARANG
MALU - Kepala Urusan Keuangan Perusda RPH dan BHP Kota Semarang Astuti menutupi wajahnya saat akan diperiksa di Mapolrestabes Semarang, Selasa (6/11).
Kejati Limpahkan Perkara ke Kejari Jepara Dugaan Korupsi Proyek Talut Jembatan Mayong SEMARANG - Berkas penyidikan dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral (DPU dan ESDM) Kabupaten Jepara dinyatakan selesai. Bahkan, tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng telah melimpahkan berkas penyidikan atas dua tersangka, Sudjarwo (pensiunan PNS DPU Jepara) dan Nur Hasan Widada (Direktur PT Arya Armida) itu ke jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Jepara. “Berkas penyidikan sudah P21 (lengkap, red), malah sudah kami limpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jepara,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejari Jateng Eko Suwarni kepada Radar Semarang, kemarin. Dijelaskan, berkas kedua tersangka telah dilimpahkan sejak Jumat (2/11) pekan lalu. “Sudah kami serahkan semua
berkas penyidikan berikut barang bukti dan dua tersangka,” ujarnya. Setelah dilimpahkan, lanjut Eko, Kejari Jepara memiliki waktu 20 hari untuk menyusun dakwaan. Setelah itu, akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Semarang untuk perkaranya dapat disidangkan. “Saat ini kewenangan penahanan dua tersangka itu ada di JPU Kejari Jepara, termasuk dakwaannya,” tambahnya. Sebelumnya, penyidik telah memeriksa belasan saksi terkait kasus tersebut dan menemukan indikasi tindak pidana korupsi. Selain itu, tim penyidik Kejati Jateng juga sudah memeriksa ahli audit keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jateng. Berdasarkan laporan hasil audit (LHA) BPKP Jateng, dalam perkara ini telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 257 juta. Letak penyimpangannya pada pencairan jaminan proyek. Diduga kedua tersangka telah melakukan kongkalikong untuk mencairkan jamin-
an proyek sarana dan prasarana pembangunan talut jembatan pada 2010 di DPU dan ESDM Jepara. Pembangunan tersebut dilaksanakan di Desa Buaran, Kecamatan Mayong. Selain proyek pembangunan talut jembatan, penyidik Kejati Jateng juga menyidik dugaan korupsi dana proyek pemeliharaan jalan di Jepara pada 20092010. Namun sampai saat ini belum tuntas penyidikannya. “Belum selesai, tim penyidik masih mendalami dengan memeriksa para saksi dan mengumpulkan barang bukti,” ujarnya. Dalam perkara ini, tim penyidik Kejati Jateng telah menetapkan lima tersangka. Yakni, pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), konsultan pengawas, pemeriksa barang, dan pelaksana proyek. Kelimanya berinisial HS, AR, SS, SAR, dan WM. “Saat ini, kami masih menunggu hasil penghitungan kerugian negara dari BPKP Jateng untuk kelengkapan berkas penyidikan kelima tersangka tersebut,” katanya. (bud/aro/ce1)
Longsor Timpa Dua Rumah SEMARANG - Hujan yang mengguyur Kota Semarang, kemarin malam mengakibatkan bagian belakang rumah milik Sutikno warga RT 01 RW 05 Kelurahan Lempongsari Kecamatan Gajahmungkur longsor. Talut yang tidak kuat menahan beban, longsor menimpa dua rumah yang persis berada di bawahnya. Bagian belakang rumah milik Sutikno yang digunakan untuk jemuran dan taman seluas 16 m x 3 meter dengan ketinggian 5 meter longsor. Longsor yang terjadi sekitar pukul 18.00 ini menimpa dua rumah milik Kastomo dan Eni. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut Kastomo menceritakan, saat itu selepas magrib, hujan mengguyur deras. Tiba-tiba terdengar seperti suara tanah retak yang tidak lama kemudian semakin keras. “Jadi pertama terdengar suara dan suara glodakglodak sehingga saya langsung lari,” katanya. Rupanya tanah dan talut yang berada di atas rumah Kastomo longsor dan menimpa bagian depan rumahnya. Tembok teras dan ruang tamu retakretak. Selain itu, beberapa barang elektronik juga ikut rusak. Rumah Eni juga mengalami kerusakan. Dua kamar tidur tertimbun tanah. Saat kejadian, anak-anaknya sedang belajar di kamar. “Terdengar suara bruk, sehingga anak-anak langsung berlarian takut kena runtuhan,” ceritanya. Beruntung seluruh anak Eni berhasil menyelamatkan diri. Sementara itu Sutikno mengatakan, bangunan yang longsor masih dalam proses pembangunan. ”Rumah ini sementara masih kosong karena masih dalam pembangunan. Sedangkan bagian yang longsor itu bagian belakang yang nantinya akan digunakan untuk tempat jemuran,” katanya. Lurah Lempongsari Sarjuno mengatakan, pihak Sutikno bersedia untuk mengganti keru-
sakan rumah yang tertimpa longsoran. “Pemilik rumah akan mengganti rumah yang tertimpa dan itu sudah menjadi kesepakatan bersama,” katanya. Danramil Gajahmungkur
Kapten Taryoto mengatakan, untuk meringankan korban longsor, kemarin warga dengan dibantu petugas kepolisian dan TNI membersihkan puing material. (hid/ton/ce1)
PENGUMUMAN LELANG ULANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN Menunjuk pengumuman lelang sebelumnya melalui SKH Radar Tegal tertanggal 24 Oktober 2012, PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Regional Collection Cirebon, dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal akan melaksanakan penjualan di muka umum/lelang ulang eksekusi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 terhadap debitur di bawah ini : 1. Debitur : RA DEWI MANUHARA DEVI Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya sesuai SHM No.2957 luas ± 100 m2 an. RADEN AYU DEWI MANUHARA DEVI, terletak di Kel. Mintaragen, Kec Tegal Timur, Kota Tegal. Harga Limit Rp. 50.000.000,- Uang Jaminan Rp. 10.000.000,2. Debitur : ZAENAL ABIDIN Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya sesuai SHM No.85 luas ± 262 m2 an. ZAENAL ABIDIN, terletak di Ds. Pesarean, Kec Pagerbarang, Kab. Tegal. Harga Limit Rp. 100.000.000,- Uang Jaminan Rp. 20.000.000,3. Debitur : WINENGSIH Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya sesuai SHM No.1151 luas ± 200 m2 an. WINENGSIH, terletak di Kel. Mintaragen, Kec Tegal Timur, Kota Tegal. Harga Limit Rp. 100.000.000,- Uang Jaminan Rp. 20.000.000,4. Debitur : HARIATI Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya sesuai SHM No. 961 luas ± 291 m2 an. HARIATI, terletak di Ds. Kedungsukun, Kec Adiwerna, Kab. Tegal. Harga Limit Rp. 100.000.000,- Uang Jaminan Rp. 20.000.000,5. Debitur : ZAENAL ARIFIN Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya sesuai SHM No. 231 luas ± 170 m2 an. ZAENAL ARIFIN, terletak di Ds. Kendalserut, Kec Pangkah, Kab. Tegal. Harga Limit Rp. 100.000.000,- Uang Jaminan Rp. 20.000.000,6. Debitur : WARSIDIN Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya sesuai SHM No. 946 luas ± 660 m2 an. TOIROH, terletak di Ds. Penarukan, Kec Adiwerna, Kab. Tegal. Harga Limit Rp. 150.000.000,- Uang Jaminan Rp. 30.000.000,7. Debitur : WAETI KUSUFI Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya sesuai SHM No. 2248 luas ± 156 m2 an. TAROPAH, terletak di Kel. Cabawan, Kec Margadana, Kota. Tegal. Harga Limit Rp. 65.000.000,Uang Jaminan Rp. 13.000.000,8. Debitur : FARIDAH ARYANI Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya sesuai SHM No. 402 luas ± 420 m2 an. FARIDAH ARIANI binti SAKWAT, terletak di Ds. Slatri, Kec Larangan, Kab. Brebes. Harga Limit Rp. 250.000.000,- Uang Jaminan Rp. 50.000.000,Waktu/Tempat Lelang : Hari Rabu, tanggal 14 Nopember 2012, pukul 14.00 WIB bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal / Jl. K.S. Tubun No.12 Tegal. Syarat-syarat Lelang : 1. Peminat/calon peserta lelang wajib menyetor uang jaminan sebagaimana tercantum pada masing-masing nomor melalui rekening KPKNLTegal No.0101-01-000603-301 pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tegal paling lambat / harus sudah efektif 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang dan untuk uang jaminan sampai dengan Rp 20.000.000,- dapat disetorkan langsung ke Bendahara Penerimaan KPKNL Tegal atau Pejabat Lelang paling lambat sesaat sebelum pelaksanaan lelang. 2. Pemenang lelang diwajibkan membayar pelunasan harga lelang paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah ditunjuk sebagai pemenang lelang. 3. Apabila pemenang lelang tidak melunasi kewajibannya, maka dinyatakan Wanprestasi dan uang jaminan lelang disetorkan ke Kas Negara sebagai pendapatan jasa lainnya serta peserta lelang akan dimasukkan ke dalam DAFTAR HITAM LELANG. 4. Peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dapat mengambil kembali uang jaminannya tanpa potongan dengan menunjukkan asli bukti setoran, dan identias diri. 5. Penawaran lelang dilakukan secara lisan dengan harga semakin meningkat. 6. Penyetor uang jaminan tidak dapat menuntut ganti rugi apabila lelang dibatalkan; 7. Peminat/calon peserta lelang dapat melihat kondisi barang sejak pengumuman diterbitkan sampai dengan sebelum pelaksanaan lelang; Penjelasan lelang dan informasi lainnya dapat menghubungi Sdr. Subur Saputra (ALU Manager PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Regional Collection Cirebon) Telp (0231) 220116 atau KPKNL Tegal, Jl. KS Tubun No. 12, Tegal telp. (0283) 325011. Cirebon, 07 Nopember 2012 Ttd. PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Regional Collection Cirebon
SEMARANG – Kasus korupsi uang kas perusda uang kas Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan Budidaya Hewan Potong (BHP) Kota Semarang yang berada di Jalan Brigjend S Soediarto Km 11 Kota Semarang memasuki tahap akhir. Kepala Urusan Keuangan Perusda RPH dan BHP Kota Semarang Astuti ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan di Mapolrestabes Semarang. Astuti diduga melakukan korupsi uang kas perusda sebesar Rp 458,5 juta. Ulah tidak terpuji itu sudah dilakukan sejak 2008 silam. Dari tangan tersangka diamankan berbagai barang bukti. Yakni puluhan arsip laporan keuangan sejak 2008 serta berbagai kuitansi pembayaran, pengeluaran serta penarikan cek uang kas RPH sejak 2008. Kepala Polrestabes Semarang Kombes Elan Subilan mengatakan, kasus korupsi di RPH Penggaron mulai mencuat sejak ada laporan dari sejumlah orang. Penyidik Tipikor Polrestabes Semarang kemudian menyelidiki untuk mengetahui kebenaran kasus tersebut. Hasilnya tersangka diduga menggunakan uang kas RPH untuk kepentingan sendiri dengan tidak menyetorkan ke kas perusahaan. ”Penetapan tersangka juga berdasarkan hasil audit yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jateng. Hasilnya, tersangka terbukti menggunakan uang kas sebesar Rp 458,5 juta sejak tahun 2008,” katanya. Modus tersangka, tambah Elan, dengan tidak menyetorkan uang hasil transaksi RPH ke dalam kas Perusda. Agar aksinya tidak diketahui, ter-
sangka menggunakan uang kas secara berkala dari tahun ke tahun. Setiap tahun total yang digunakan bervariasi antara Rp 20 juta sampai Rp 100 juta. ”Tersangka memanipulasi data administrasi uang masuk di Perusda RPH tersebut dan sebagian uang tidak disetorkan. Dengan mudah tersangka melakukannya karena posisinya adalah Kepala Urusan Keuangan Perusda RPH dan BHP Kota Semarang,” tambahnya. Kepala Unit III Tindak Pidana Korupsi Satreskrim Polrestabes Semarang, AKP Bejo Sutaryono menambahkan, Astuti merupakan tersangka tunggal. Dari pemeriksaan tersangka mengaku melakukan aksi nekat karena desakan faktor ekonomi. ”Uang yang dikorupsi adalah uang kas merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).” Uang hasil korupsi digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Astuti tercatat menarik cek sebesar Rp 40 juta dari kas Perusda RPH pada tanggal 5 September 2008. Dari penarikan itu, sejumlah Rp 20 juta digunakan untuk kepentingan RPH, sedangkan Rp 20 juta digunakan untuk kepentingan sendiri. ”Tersangka sejak September 2008 sampai Januari 2012 membuat catatan fiktif ke dalam buku kas umum dan bank hasil pendapatan perusda RPH dan BHP Kota Semarang. Tersangka sudah mengembalikan uang Rp 60 juta, tapi belum semuanya,” tambah. Astuti bungkam saat dicecar berbagai pertanyaan. ”No comment Mas, tanya Pak Polisi saja,” ujarnya singkat sambil menutup muka. (fth/ton/ce1)
PENGUMUMAN LELANG KEDUA EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN Menunjuk pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dengan ini PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Divisi Remedial, Cabang Semarang Jalan Sriwijaya No.53 Semarang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal akan melaksanakan penjualan dimuka umum/lelang eksekusi terhadap jaminan debitur : 1. M.TAUFIK Sebidang tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berada di atasnya tersebut dalam SHM 690, atas nama 1. Mohamad Taufik bin Asmuri 2. Sulastri binti Carto , luas ± 120 m², terletak di Desa/Kel. Larangan, Kec. Larangan, Kab. Brebes. Limit Lelang: Rp 135.000.000.Uang jaminan Rp 30.000.000,Lelang akan dilaksanakan pada: Hari : Rabu, Tanggal : 21 November 2012, Pukul: 11.00 WIB s.d selesai Tempat : KPKNL Tegal, Jl. KS. Tubun No. 12 Tegal 52131 Syarat-syarat : 1. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan ke Rekening KPKNL Tegal No.0101-01-000603-30-1 pada Bank BRI Cabang Tegal paling lambat 1 (satu) hari sebelum lelang, untuk Uang jaminan sampai dengan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dapat disetorkan tunai melalui Pejabat Lelang sebelum pelaksanaan lelang. 2. Bagi peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang, wajib melunasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah lelang dan bagi peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang, uang jaminan dikembalikan dengan cek/tunai tanpa potongan. 3. Bagi penyetor uang jaminan, tidak dapat menuntut ganti rugi apabila lelang batal. 4. Penawaran lelang dilakukan secara lisan dengan harga semakin meningkat. 5. Peminat dapat melihat obyek lelang sampai dengan tanggal 20 Nopember 2012. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. PNM ( Persero ) Jl. Sriwijaya No. 53 Semarang (024 – 8453977 ext. 111), atau Darius Sasmita Rama (085228989131), dan KPKNL Tegal Jl. KS. Tubun No. 12 Tegal 52131. Semarang, 07 November 2012 PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Semarang