OPINI
2
KAMIS 4 AGUSTUS 2011
RADAR TEGAL
Masih Layakkah Marzuki? Oleh: Muh. Abduh MARZUKI Alie kembali mengeluarkan pernyataan tidak simpatik dan melawan akal sehat. Ketua DPR Republik Indonesia itu mengeluarkan pernyataan yang terkesan kuat prokorupsi. Sebagai juru bicara DPR, dia merasa koruptor layak dimaafkan dan KPK lebih baik dibubarkan. “Dongen maksude apa si Marzuki?” tanya Panjul. Sampai kemarin, Marzuki sepertinya tidak menyesal atas ucapannya itu. “Ora mung sepisan Marzuki mengeluarkan pernyataan yang sinis dan menentang akal sehat,” timpal Dalipan. Ajaibnya lagi, Partai Demokrat juga tidak menganggap ucapan itu pantas dikoreksi secara terbuka. Padahal, Demokrat, yang menongkrongkan Marzuki di kursi ketua DPR, selalu mengiming-imingi rakyat dengan jualan slogan antikorupsi. Dengan membiarkan Marzuki melawan akal sehat dan melawan semangat antikorupsi, seakan itu mengonfirmasi halhal tersembuyi pada ungkapan Nazaruddin. Layak diingat, Marzuki pernah menjadi tersangka korupsi. Yakni, saat dia menjadi pimpinan di pabrik semen PT Baturaja. Menjelang dia diplot menjadi ketua DPR, kasus tersebut mendapat surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dari Kejaksaan Agung. Dengan bekal surat itu, tidak ada lagi yang menghalangi Marzuki menjadi ketua DPR. Patut diingat, kewenangan mengeluarkan SP3 ini termasuk ”dikoreksi” ketika didirikan KPK. SP3, selain bisa mempermainkan status tersangka, kadang juga menunjukkan ketidakseriusan, bahkan ”pengampunan” dalam penuntasan perkara korupsi. Sudah tepat ketika KPK tidak diwewenangi mengeluarkan SP3. Setiap stempel tersangka yang dikeluarkan KPK harus bisa dipertanggungjawabkan hingga ke sidang pengadilan. “Jadi, ngger saat kuww sing menyidik adalah KPK, Marzuki pan dadi terdakwa di pengadilan.” Sebenarnya, proses naiknya Marzuki ke ketua DPR bisalah dianggap tutup buku. Namun, rekam jejak ini pantas diungkap karena ternyata dia tidak menunjukkan kesungguhan dalam mendorong pemberantasan korupsi. Padahal, posisinya kini sangat strategis. Dia menjadi representasi wakil partai pemenang pemilu di pucuk DPR yang menggotong ide antikorupsi. Lucunya lagi, dia merasa ucapannya ”koruptor dimaafkan dan KPK bisa dibubarkan” itu sebagai bagian perbedaan pendapat dalam demokrasi. Okelah, kalau dia menganggapnya bagian dari demokrasi. Sebagai orang bebas, dia memang bisa bicara itu. Tetapi, dia harus melepaskan dulu kursinya di DPR. Dia bisa berada di sana karena kampanye partainya, termasuk antikorupsi, ”dibeli” oleh suara rakyat. “Kudune wong nduwe jabatan memang aja sepenake bonyok ngomong!” Para anggota DPR duduk di kursinya bukan dengan cek kosong. Mereka meraih kursi, di antaranya, karena rakyat terpikat dengan janji-janjinya saat kampanye. Janji-janji itulah yang menjadi pegangan rakyat, bahwa mereka tidak membeli kucing dalam karung. Ketika kini ada indikasi bahwa rakyat tidak mendapat ”kucing”, malah tikus (banyak yang sudah diadili), tentu harus dikoreksi. Koreksi ini harus serius, bukan sekadar ”mempribadikan” atau menganggap ucapan itu mewakili pribadi. Ocehan Marzuki itu mau tidak mau membuat orang menoleh pada SBY, ketua Dewan Pembina Demokrat sekaligus presiden RI. Ada penegasan dari staf khusus SBY, Denny Indrayana dan Julian Aldrin Pasha, bahwa SBY tetap pada komitmen memerangi korupsi. Kita tunggu, apakah SBY akan ”memerangi” sikap prokorupsi di internal partainya. Atau kita akan disuguhi retorika kosong untuk masalah seserius itu? Rakyat sudah kian sulit percaya. Apalagi banyak lontaran Nazaruddin terhadap tingkah elite Demokrat sudah menyebarkan keraguan serius atas ketulusan partai berkuasa dalam memberantas korupsi. “Kweh, sih pan pimen maning?” (*)
Harian Pertama Kebanggaan Wong Tegal Pendiri: H. Mahtum Mastoem (Alm), Penasihat: Dahlan Iskan, Komisaris Utama: HM Alwi Hamu, Komisaris: Lukman Setiawan, Dwi Nurmawan, Direktur Utama: Yanto S. Utomo, Direktur : Moh. Sukron Pemimpin Umum: Moh. Sukron. Pemimpin Redaksi: M. Abduh. Wakil Pemimpin Redaksi: Wawan Setiawan. Redaktur Pelaksana: Iman Teguh Supriyono. Redaktur: Zuhlifar Arrisandy, M. Riza Pahlevi, Khikmah Wati, Moch. Arifin, Arief Nur Rahardian Sidiq. Sekretaris Redaksi/Persh: Yully Trieyani. Kota Tegal: M Saekhun, Laela Nurchayati, Rohman Gunawan, Abidin Abror. Brebes: Agus Wibowo. Bumiayu: Teguh Supriyanto. Slawi: Iman Teguh Supriyono (Kepala Perwakilan), Hermas Purwadi, Pemalang: Embong Sriyadi (Kepala Perwakilan), Moh. Khasanudin. Pekalongan: Ade Asep Syarifuddin. Pracetak: Feri Setiawan, M Yahya, Dedy Irawan, Dwi Nanda P, Asep Ariadi S. Desain Iklan: A.Sekhudin. Iklan: Hesti Prastyani (Manajer Tegal), Kharisma Dewi, Arifudin Yunianto, Riyanto Harjo, Teguh Widodo Nawawi, Agus Mutaalimin, Indani Dwi Oktina, Wahyudi. Pemasaran: Umaman Sahareka, Astri Prayudita, Muslih, Zaenal Muttaqin, Sunarjo. Keuangan: Yela Rahmadiah, Lita Rahmiati, Dwi Titi Lestari, Mubin, Djuhaeri Effendi, Moh. Erlin, Imron Rosyadi. Promosi (Off Print): Taufiq Ismail. Alamat Redaksi/Pemasaran/Tata Usaha: Jl. Perintis Kemerdekaan Tegal telp. (0283) 340900 (hunting), Fax (0283) 340004. Pekalongan: Jl. Irian No 10 telp (0285) 432.234. Semarang: M. Yusuf Abadii. Jakarta: Samsu Rijal, Ferdinan Syah, Azwir AR, Arif Badi K, Eko Suprihatmoko. Alamat: Komp. Widuri Indah Blok A-3 Jl. Palmerah Barat No 353, Jakarta 12210 Telp (021) 5330976, 5333321 Fax: (021) 5322629. Eceran: Rp 2.500/eks. Percetakan: PT Wahana Java Semesta Intermedia Kompleks LIK Dampyak -Tegal.
Tarif Iklan: Umum/Display: Rp 22.000/mm kolom, Sosial/ Keluarga: Rp 15.000/mm kolom, Iklan Baris Laris: Rp 15.000/baris, Iklan Colour: Rp 35.000/mm kolom, Iklan halaman 1 (depan): Tarif + 200%, Creative ad: Tarif + 50% NPWP No: 01.994.052.7-501.000. Bank: Bank Mandiri Cab. Tegal a.n. PT Wahana Semesta Tegal No. Rek: 139.0002152787. Bank Jateng Cab. Tegal No. Rek: 1.004.02598.5 a.n. PT Wahana Semesta Tegal
Semua wartawan Radar Tegal dilengkapi tanda pengenal/surat tugas dan tidak dibenarkan meminta/menerima imbalan dalam bentuk apapun dari narasumber.
Sejarah Pembentukan dan Perjalanan Ombudsman Oleh: Hartoto SH MELALUI proses seleksi fit and proper tes (uji kelayakan dan kepantasan) yang dilakukan Komisi II DPR RI, akhirnya terpilih sembilan nama anggota Ombudsman periode 2011– 2016. Mereka terdiri dari Danang Girindra Wardana (Ketua), Hj Azlaini Agus (Wakil Ketua), Budi Santoso, Ibnu Tricahyo, Hendra Nurtjahyo, Pranomo Dahlan, Petrus Beda Peduli, Muhammad Khoirul Anwar dan Kartini Istiqomah (anggota). Kesembilan nama tersebut telah menggantikan anggota Ombudsman terdahulu, yakni Antonius Sujata, Sunaryati Hartono, RM Surachman, KH Masdar Farid Mas’udi, Teten Masduki dan Hj Erna Sofwan Sujkrie. Terpilihnya kesembilan nama Anggota Ombudsman yang baru ini merupakan orangorang pilihan yang nantinya harus bisa membawa lembaga negara ini menjadi lembaga pengawas penyelengaraan pelayan publik yang baik, karena keberadaannya telah berdiri selama sebelas tahun lebih. Oleh karena itu penulis akan sedikit mengupas mengenai sejarah dan perjalanan Ombudsman agar kedepannya bisa berjalan sesuai dengan tujuannya. Yakni, bisa mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil dan sejahtera. Bisa mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, bisa meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman dan kesejahteraan yang lebih baik. Selain itu bisa membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme. Dan yang paling utama bisa meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyakarat dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan. Kalau dilihat sejarah pembentukan Ombudsman dari kaca mata Sistem Ketatanegaraan Indonesia sebenarnya pembentukan awalnya berasal
dari nomenklatur “Komisi Ombudsman Nasional“. Tepatnya tanggal 20 Maret 2000. Nomenklatur ini berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres), Nomer 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional. Kalau kita melihat gagasan awal pembentukan lembaga Ombudsman di Indonesia sebenarnya pernah dikemukakan pada Tahun 1999, tepatnya pada tanggal 8 Desember 1999. Ketika itu Presiden keempat KH Abdurahman Wahid (Gus Dur), pernah menerbitkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 155 Tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsman. Tapi sayang Kepres tersebut keluar dari hasil pembicaraan yang telah disepakati sebelumnya, antara Gus dur, Marzuki Darusman dan Antonius Sujata. Di mana Kepres Nomor 155 Tahun 1999 tersebut hanya membentuk Tim Pengkajian Ombudsman, sedangkan untuk lembaga Ombudsmannya itu sendiri secara kongkrit tidak jadi dibentuk oleh Kepres tersebut. Sehingga akhirnya pada tanggal 18 Desember 1999 Antonius Sujata bersama Jaksa Agung Marjuki Darusman kembali menghadap Gus Dur untuk meminta klarifikasi tentang keberadaan Kepres Nomer 155 Tahun 1999. Mereka berdua tetap meminta rekomendasi awal, tentang hasil pembicaraan yang telah disepakati sebelumnya. Pada akhirnya pada tanggal 20 Mei 2000, Gus Dur mengeluarkan Kepres yang baru, yaitu Kepres Nomer 44 Tahun 2000 tentang Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional ( KON ). Yang pada saat itu juga langsung menetapkan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Ombudsman. Apabila kita membaca Kepres Nomer 44 Tahun 2000, setidaknya terdapat tiga gagasan penting tentang kahadiran Komisi Ombudsman Nasional ( KON ). Pertama, bahwa pemberdayaan masyarakat melalui peran serta mereka untuk melakukan pengawasan akan lebih menjamin penyelanggaraan negara yang kuat, jujur, bersih, transparan, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Kedua, bahwa pemberdaya-
an pengawasan yang dilakukan masyarakat terhadap penyelanggaraan negara merupakan implemantasi demokratisasi yang perlu dikembangkan serta diaplikasikan agar penyalagunaan kekuasaan, wewenang atau apapun jabatan oleh pemerintah dapat diminimalisasi. Dan yang ketiga, bahwa dalam penyelenggaraan negara khususnya penyelenggaraan pemerintahan memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap hak-hak anggota masyarakat oleh aparatur pemerintah, termasuk lembaga peradilan merupakan bagian yang yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Setelah melihat dari perkembangannya maka Komisi Konstitusi (MK), memasukan usulan pasal tentang Ombudsman dalam naskah amandemen UUD 1945. Usulan tersebut berupa Pasal 24 G ayat ( 1 ), yang berbunyi : Ombudsman Republik Indonesia adalah Ombudsman yang mandiri guna mengawasi penyelanggaraan pelayanan umum kepada masyakarat. Dan ayat ( 2 ), berbunyi : Susunan, kedudukan dan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia diatur dengan Undang – Undang. Sejalan dengan itu Presiden Gusdur memberikan tugas kepada Komisi Ombudsman Nasional untuk mempersiapkan Rancangan Undang–Undang (RUU) Ombudsman. Tepatnya pada sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), tanggal 9 Nopember 2001, MPR mengeluarkan TAP MPR No.VIII / MPR / 2001, yang isinya memberikan mandat kepada pemerintah dan DPR agar segera membuat tiga undang–undang, di antaranya Undang–Undang Ombudsman. Dan pada tahun yang sama ( 2001 ), Komisi Ombudsman Nasional telah selesai membuat draft RUU Ombudsman. Lalu satu tahun kemudian (2002), telah menjadi hak inisiatif DPR RI. Namun entah mengapa sampai Tahun 2004 , pemerintahan Megawati enggan merespon sebagaimana mestinya. Pemerintah tidak menunjuk wakilnya untuk membahas RUU Ombudsman dengan DPR RI. Demikian juga dengan SBY,
diawal pemerintahanya tidak segera memasukan Undang– Undang Ombudsman sebagai prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), Tahun 2004–2009. Tapi untungnya pada Tahun 2005 DPR RI kembali memasukan RUU Ombudsman sebagai usul inisiatif. Kemudian pada Tahun 2007 mulai dibahas lagi di DPR RI, di saat itu Presiden SBY menunjuk Menteri Hukum dan HAM sebagai wakil pemerintah untuk melakukan pembahasan bersama dengan Komisi III DPR RI. Dan akhirnya melalui forum rapat paripurna DPR RI, tepatnya tanggal 9 September 2008, seluruh fraksi satu suara mengesahkan RUU Ombudsman menjadi Undang–Undang Ombudsman Republik Indonesia, yakni UU No. 37 Tahun 2008. Dengan di undangkannya UU No.37 Tahun 2008, maka Kepres No.44 Tahun 2000 tidak berlaku lagi. Dan dengan diberlakukannya UU Ombudsman RI No. 37 Tahun 2008, maka seacara otomatis Komisi Ombudsman Nasional ( KON ) berubah nama menjadi Komisi Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Dengan diundangkannya UU Ombudsman RI telah memberikan makna penting bagi lembaga tersebut karena kedudukannya sejajar dengan lembaga negara lainnya seperti Kejaksaan dan Kepolisian. Selain itu kewenangan lembaga Ombudsman RI semakin bertambah, yakni dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut atau digugat di muka pengadilan. Bahkan hebatnya di bawah UU No. 37 Tahun 2008, memuat ketentuan pidana yang intinya dapat melindungi anggota Ombudsman RI dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Yakni, setiap orang yang menghalang-halangi Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan dapat di pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar). Selain itu juga dalam UU ini, Ombudsman dapat mendirikan kantor perwakilan Ombudsman di daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota. Hingga sampai
SingTanggung Jawab Sapa?
Dianggep Belih? ASSALAMU’ALAIKUM. wr. wb aku pan mlu ngresula, maring pemerintah DPU Kab Tegal, dongene neng Kec. Kramat dianggep gdi wilayah Kab. Tgal belih? Sane gili neng Babakan-Bogor langka sing kna go lewat. Ne udan kya kolam iwak, paluh ra karuan. Teguh Kertayasa. 087730664XXX
Efeke Lampu Apa?
Tanggapan:
AKU Pan Wadul karo Polisi..Masa awan-awan lampu d nyalakena, mang efeke apa? Usule aku ngurubnane yen pas kondisine lagi mendung bae pak Pol.., soale eman” Lampune karo Akine.. Terus kie Go wong sing pd nganggo motor/ mobil/Bis/Trek, tolonglah Lampu Tembake aja sering d dinggo, melas sing pas pabagan.. Silo Wha.. dadi ora weruh dalan nang ngarepe.. Apa maning yen pas dalane laka lampu pinggiran.. Tolonglah bareng”sadare..Cukup ndisit wis.. 085725888xxx
PEMBONGKARAN bak sampah akibat pembangunan saluran pada Jl. Ki Ageng Tirtayasa Krandon dapat kami jelaskan bahwa bak sampah yang dibongkar karena terkena pembangunan saluran akan diperbaiki seperti keadaan semuala, saat ini pembangunan saluran belum selesai. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA TEGAL Ir. GITO MURSRIYONO
Kinerja Pamong Diapiki Oh
Kinerjane Kendor NGRESULA maning? Camat Dukuhtri saiki karo mien laka bedane, kinerja anak buahe kendor. Amak 2 duit, maning duit. Sih piben kue laka ibdae seti2k yah. 081542149xxx
Penulis adalah Direktur Eksekutif NH Politica, warga Losari Lor, RT 02/RW 02 No.06, Losari Brebes
duitan...”KUDU DIMUAT KEH SUARANE NYONG, WIS ENEK DING POLISI TAMBUN TOK” 081902368xxx
AKU pan ngresula kieh. Neng dalan Ki Ageng Tirtayasa Krandon Margadana Tegal, pinggir giline lgi digawe saluran daning pemerintah, sing tak pikirna nasibe bak sampah permanent sing kena bongkar, kue bakale dibenerna maning apa ora, mangkane sing neng gange aku gawene urunan warga dudu ndeke program Desa, terus mengko sing tanggung jawab sapa? Wong jam kie warga ekonomine lgi susah, ora kentir be untung, boro-boro gelem urunan nggo mbenerna bak sampah. Trimakasih. 085642655xxx
LURAHE neng Kupu piben, duwit raskine karo pajak ws balekna? Trus kinerj pamong diapiki oh? Tiap wuln olh honor ya esih males bae, lurae kro perngat liane. Tulung Pak Camat Dukuhtri ditegur ya? 081542149xxx
saat ini Ombudsam telah banyak mendirikan kantor perwakilannya di daerah. Dengan banyaknya kantor perwakilan Ombudsman di daerah maka akan memudahkan masyarakat dalam menyampaikan laporan berkenaan ketidakadilan pelayanan publik yang dilakukan aparatur negara. Bahkan bagusnya dalam UU Ombudsman ini, secara jelas mengatur tentang larangan rangkap jabatan. Dimana Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Ombudsman dilarang menjadi pejabat negara atau pemerintahan. Dilarang menjadi pengusaha, pengurus atau karyawan BUMN atau BUMD. Selain itu dilarang juga menjadi Pegawai Negeri dan pengurus Partai Politik. Dengan adanya larangan rangkap jabatan tersebut merupakan terobosan sangat bagus agar Ombudsman RI dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terlepas dari konflik kepentingan. Selain itu sebelum menduduki jabatannya para ketua, wakil ketua dan anggota Ombudsman harus terlebih dahulu mengangkat sumpah atau janji menurut agamanya masing– asing di hadapan Presiden Republik Indonesia. Semoga dengan diucapkannya sumpah dan janji tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT, diri sendiri dan masayarakat luas untuk dapat membawa lembaga Ombudsman RI menjadi lembaga yang dapat dipercaya secara integritas, kredibilitas dan kapabilitasnya. Karena melihat sejarah pembentukan lembaga Ombudsman yang cukup melelahkan sampai menunggu waktu delapan tahun. Oleh karena itu akan menjadi pekerjaan rumah bagi para anggota Ombudsman RI yang telah terpilih untuk melanjutkan estapet perjuangan sejarah Ombudsman. Agar perjalanan kedepannya lembaga Ombudsman Republik Indonesia makin lebih baik lagi sebagai lemabaga pengawas penyelenggara pelayanan publik. (*)
Jangan Merusak Pohon
Pirang Wulan Ora Diurusi Siji Ditilang, Siji Dibiarkan RATEG pan ngeresula lah, pibe jane lampu bangjo Pejagan Brebes wis pirang2 wulan mati ora urus2, aja nembe ana kejdian nembe diurusi yen bs y ana sing atur lalin yen lampune mti, aq be lampu mtr ora murub ditilang, go aparat sing tegas geh aja mung nindak pemakai jln tok, tp pasilitase y diurusi. Tanks-Rateg. 08562009xxx
AKU pan ngresula keh Rateg, polisi bunderan Tambun bisane pd jgong tok, kadiran tgl tua pa yh duite pd ntek, kerjane ra bner ue nilangi cah skola, nitip sidang bisa ana acara dikorting na apa... dikirane klambi sg didoli.. terus bisa lho! b’sikap ora adil, ana mtr loro sing wonge ora nganggo helm... bsa, sing siji ditilang sing siji dibiarkan! Dasar mata
KEPDA toko buku MI dan perusahaan2 lainnya di Slawi tolong jika akan pasang iklan or spanduk jgn sampai merusak pohon2 di pinggir jalan. 085714247xxx
Kaya Lintas Off Road RATEG kye inyong pan meLu ngresuLa maring Dinas sing trkait, toLong daLan desa KarangLo-Jatibarang dirapikena owh, ben aja kya Lintasan”OFFROAD”, kye mtore inyong rusak terus. Inyong butuhe bukti dudu janji.. 085642764xxx
Anda pernah merasa tidak puas dengan pelayanan publik? Anda pernah kecewa karena mendapatkan pelayanan yang tidak semestinya dari instansi tertentu? Layangkan perasaan anda ke rubrik Ngresula ini, via SMS ke 085293278922, email rateg2000@yahoo.com, surat ke Radar Tegal Jalan Perintis Kemerdekaan No. 32 Tegal. Tulis dengan bahasa yang sopan dan bisa menggunakan bahasa Tegal. Dapatkan kaos Ngresula, yang berisi SMS ngresula pilihan. Hanya Rp60.000/pcs.