RADAR TEGAL RABU, 25 JUNI 2014 website: radartegal.com, epaper: epaper.radartegal.com
RSI PKU Muhammadiyah Kab. Tegal
RSIA Pala Raya Rumah Sakit Mitra Siaga Rumah Sakit Umum Adella - IGD - Fax
SLAWI METROPOLIS 5
0283 - 3448131, (IGD) 3308978
0283 - 356009, 6144567 0283 - 322550, (IGD) 6119600 0283 - 491154 0283 - 492444 0283 - 491354
BALANE ENYONG... Koordinasikan Bersama PDAB ALIRAN air PDAM selama dua hari belakangan ini mampet. Hal itu karena adanya kebocoran di tiga titik pipa PDAB yang sedang diperbaiki oleh pihak provinsi. Kasubag Pengaduan Langanan PDAM Iskandar menegaskan, kebocoran titik pipa transmisi PDAB yang kini ditangani provinsi masing-masing terjadi di mata air Gombong, Desa Muncalarang, Bumijawa serta perbaikan Bak Pelepas Tekanan (BPT) di Desa Pagerkasih, Kecamatan Bumijawa. Selain itu, di hari yang sama DOK.RATEG juga digelar pekerjaan konek pipa Iskandar jenis acp yang diganti pipa besi di Desa Timbang Reja, Kecamatan Lebaksiu. Pihaknya mengaku terus melakukan koordinasi dengan pihak PDAB Unit Bregas terkait kelancaan pasokan air untuk pelanggannya. ”Selama ini kami yang mendapat komplain dari masyarakat terkait perbaikan ini,” ungkapnya. Namun, lanjut dia, upaya pemberitahuan kepada pelanggan sudah dilakukan secara maksimal. Hal itu dilakukan agar bisa diketahui khalayak yang menjadi pelanggan setianya. Dia menuturkan, jadwal pengerjaan yang dimulai sejak kemarin itu akan berakhir malam ini. Karena itu, air diharapkan bisa kembali dinikmati pelanggannya. (her)
KIYEH LIKUH... RS Mitra Siaga Adakan Lomba Hadroh
YERRY NOVEL/RADAR SLAWI
SOSIALISASI PBB - Kepala Desa Kendayakan, Mashuri Effendi (tengah) didampingi sejumlah perangkat desanya memberikan sosialisasi PBB.
Kendayakan Lunas PBB Sebelum Waktunya WARUREJA – Pemerintah Desa Kendayakan Kecamatan Warureja patut diacungi jempol. Sebab, desa yang berada di wilayah perbatasan antara Kabupaten Tegal dengan Pemalang itu mampu melunasi pajak bumi dan bangunan (PBB) sebelum jatuh tempo. ”Alhamdullilah, sudah kami lunasi semua (PBB-nya) pada hari ini (kemarin),” kata Kepala Desa Kendayakan Mashuri Effendi Selasa (24/6). Nilai baku PBB di desa tersebut, lanjut dia, sebesar Rp 65,3 juta. Sesuai dengan aturan dari pemerintah, jatuh tempo pelu-
nasan PBB adalah September. Namun, Desa Kendayakan mampu melunasinya meski baru masuk pertengahan Juni. Menurut Mashuri, pelunasan itu murni dari wajib pajak. Dia mengaku tidak berani melunasinya dengan uang pribadi ataupun dari kas desa. ”Ini benar-benar dari wajib pajak. Bukan uang dari kepala desa,” kata Mashuri, didampingi sejumlah perangkat desanya. Mashuri menerangkan, mekanisme penagihan PBB di desanya itu, tidaklah mudah. Dia harus mengerahkan koordinator pajak (kopak) yang
merupakan perangkat desanya untuk terjun ke masyarakat. Setiap pagi pada pukul 08.00, para kopak itu disebar untuk mendatangi wajib pajak. Kemudian pada pukul 13.00, para kopak tersebut harus kembali lagi ke balai desa untuk menyerahkan laporannya. Selain para kopak, pihaknya juga ikut terjun ke masyarakat. Dia menagih wajib pajak yang jumlahnya minimal Rp 1 juta. ”Setiap hari kami selalu begitu. Kami selalu bekerja sama,” ucapnya. Ketua paguyuban kepala desa di wilayah Kecamatan
MUHAMMAD FATKHUDIN / RADAR SLAWI
RAKOR – Ketua Umum PGSI Fatah Yasin memimpin rakor PB PGSI di SMK Piri 3 Yogyakarta.
Terkait Kebijakan Pemerintah
TAMPIL – Salah satu grup hadroh memainkan musiknya dalam lomba hadroh di halaman RS Mitra Siaga.
mengaku bangga terhadap pemerintah Desa Kendayakan. Menurut Aris, pemerintah desa tersebut sudah kali kedua melunasi PBB sebelum jatuh tempo. Tahun lalu, tepat di September. Sedangkan tahun ini, pelunasan di Juni. ”Harapan kami, semoga desa lainnya yang ada di Kecamatan Warureja ini, dapat menirunya,” kata Aris. Aris menambahkan, angka pajak di Kecamatan Warureja di tahun ini, sebesar Rp 848.761.979 untuk 12 desa. Dari jumlah itu, sudah masuk 35 persen. ”Per 22 Juni kemarin, sudah masuk 35 persen,” tukasnya. (yer)
PGSI Tolak Penambahan Rombel
KRAMAT – Menjelang bulan suci Ramadan, RS Mitra Siaga Kramat menggelar lomba hadroh. Lomba tersebut diikuti 22 grup yang berasal dari pelajar dan masyarakat umum. Ketua Panitia Kegiatan Adi Setiawan mengatakan, kegiatan jelang Ramadan ini di lakukan pada Minggu pagi (22/6) lalu. Hal itu merupakan agenda rutin tiap tahun di rumah sakit tersebut. Peserta lomba berasal dari berbagai daerah, meliputi Kota Tegal, Brebes, Kabupaten Tegal, dan Pemalang. Mereka mayoritas pelajar yang kebetulan sedang libur sekolah. ”Untuk dewan juri, kami menghadirkan praktisi hadroh dari Tegal,” kata Adi kemarin. Sementara, untuk pemenang dalam lomba tersebut, dewan juri memutuskan Hadroh Bustanul Nasikhin (Slerok) meraih juara 1, Hadroh Ponpes Ihsaniyah (Slerok) meraih juara 2, dan Hadroh Assalaf (Jatinegara) juara 3. ”Bagi pemenang mendapatkan uang pembinaan, tropi, dan piagam,” kata Adi. (yer)
YERRY NOVEL/RADAR SLAWI
Warureja ini mengaku tidak ada tujuan apapun dalam proyeksi tersebut. Dia hanya ingin mematuhi perintah dari bupati Tegal untuk mewujudkan visi dan misinya. Karena itulah, dia selama menjabat sebagai kepala desa, tak bosanbosannya untuk mengajak masyarakat supaya sadar pajak. ”Setiap ada pengajian atau pertemuan desa, kami selalu menyosialisasikan pelunasan pajak ini,” ujarnya. Camat Warureja Mohamad Dhomiri, melalui Kasi Pemerintahan Aris yang kebetulan hadir dalam acara tersebut,
SLAWI – Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) kembali mensikapi beberapa kebijakan dalam dunia pendidikan. Kali ini, PGSI menolak kebijakan pemerintah daerah yang memberi izin penambahan rombel (rombo-
ngan belajar) penerimaan peserta didik baru (PPDB), unit sekolah baru, dan program studi baru khusus bagi SMK. Ketua Umum PB PGSI Fatah Yasin mengungkapkan, hasil rapat koordinasi PB PGSI yang dilakukan Senin (23/6) lalu di Yogyakarta, PGSI menolak kebijakan pemerintah itu terkait PPDB, USB, dan penambahan bidang studi.”Kalau ini
tidak disikapi akan menenggelamkan perkembangan sekolah swasta yang sedang berkembang,” kata Fatah Yasin saat ditemui kemarin. Dia mencontohkan di Kabupaten Tegal. Menurut dia, banyak sekolah negeri pada saat membuka PPDB selalu melebihi kuota. Kemudian banyak berdiri unit sekolah baru dan penambahan pro-
gram studi baru. ”Kami menyatukan kesepakatan seluruh daerah/kota untuk membuat surat penolakan kepada bupati/wali kota terkait kebijakan PPDB, USB, dan penambahan progdi baru,” tegasnya. Menurut dia, pemerintah wajib konsisten pada peraturan yang berkaitan dengan penerimaan peserta didik baru. ”Setiap sekolah harus dimonitoring oleh dinas pendidikan agar tidak melampaui batas kuota dan penambahan progdi,” ungkapnya. Dia menjelaksna, pada rakor yang dihadiri oleh seluruh perwakilan pengurus daerah PSGI se Indonesia itu juga menghasilkan beberapa rekomendasi yang akan ditin-
daklanjuti di masing-masing daerah maupun ke pemerintah pusat. Di antara rekomendasi selain PPDB, USB, dan penambahan progdi baru itu, yaitu mendorong pemerintah membuat regulasi peraturan terkait pendidik dan tenaga kependidikan swasta. Selain itu, persyaratan tunjangan fungsional bagi guru swasta dan kebijakan akreditasi untuk ditinjau kemanfaatanya. ”Setelah rakor ini, kami mengimbau kepada seluruh pengurus daerah untuk melakukan konsolidasi dan mendata anggota PGSI, kemudian akan didistribusikan akte notaris dan SK Kemenkumam PGSI,” imbuhnya. (muh)