JAWA TENGAH
6
RABU 19 DESEMBER 2012
RADAR TEGAL
INSIDEN
Harga Tidak Pantas, Hidup di Pinggir Jalan ADITYO DWI/RADAR SEMARANG
TEWAS MENDADAK - Petugas dibantu warga saat mengevakuasi jenazah Sumijah kemarin.
Pemulung Tewas di Dekat TPS SEMARANG - Seorang pemulung, Sumijah (64), ditemukan tewas di depan pintu gubuknya di samping tempat pembuangan sampah (TPS) Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Selasa (18/ 12). Mayat perempuan warga asli Kampung Margorejo Timur RT 2 RW 5 Kelurahan Kemijen, Semarang Timur itu ditemukan tergeletak di depan rumah bagian dalam. Menurut Supangat (56), sesama pemulung, saat ditemukan, kepala korban bersandar di atas balok pintu bawah gubuk yang berdiri di samping pompa air Kartini. Dugaan kuat korban tewas lantaran penyakit yang dideritanya. Petugas Polsek Gayamsari dan Inafis Polrestabes Semarang yang datang ke TKP, langsung membawa mayat korban ke RSUP dr Kariadi. Supangat mengatakan, selain menjadi pemulung, sehari-hari Sumijah juga bekerja sebagai petugas kebersihan di daerah Kelurahan Rejosari dan Jalan Barito. ”Dia biasanya menyapu jalanan depan (Jalan Barito, Red). Sudah dua tahunan lebih dia tinggal di sini sendirian,” kata Supangat kemarin. (fth/aro/ce1)
UNGARAN - Perjuangan warga terkena proyek (WTP) jalan tol Semarang-Solo Desa Kalirejo, Kecamatan Ungaran Timur untuk mendapatkan ganti rugi yang sesuai, masih belum surut. Upaya menembus Kementerian Pekerjaan Umum RI agar bisa mengubah harga sesuai yang diharapkan, tetap kandas. Kali ini, mereka mendesak Pemkab Semarang untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Selasa (18/12) pagi kemarin, tiga WTP— yaitu Budiono, Sunari dan Beny—didampingi aktivis LSM Gempar—menda-
tangi sekretaris daerah. Mereka mempertanyakan jawaban dari Kementerian PU terkait permohonan penyelesaian masalah WTP Kalirejo. Untuk diketahui, pembayaran ganti rugi tiga warga Desa kalirejo, Kelurahan kalirejo, Kecamatan Ungaran Timur yang tergusur proyek jalan tol Semarang-Solo, belum diambil hingga saat ini. Uang ganti rugi dengan total Rp 1.480.020.743 diberikan dengan sistem konsinyasi. Uangnya dititipkan di Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Semarang. Koordinator LSM Gempar
Widjayanto mengatakan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Pemkab Semarang. Tepatnya dengan mantan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Warnadi. Juga Sekda Anwar Hudaya. Bahkan, telah dilakukan rapat untuk membahas permasalahan tersebut dengan pihak Pemkab. “Dalam rapat, kami menunjukkan bukti-bukti bahwa perhitungan harga yang kurang tepat. Kami punya bukti data dan foto. Untuk itu, kami minta Pemkab membantu mengupayakan agar ada jalan keluar bagi para WTP Kalirejo. Kasihan
mereka sampai tinggal di pinggiran jalan tol dengan rumah dari kayu dan papan bekas,” kata Widjayanto, diamini ketiga WTP. Widjayanto mengatakan, Pemkab telah melayangkan surat kepada Kementerian PU untuk meninjau ulang perhitungan harga ganti rugi. Namun, hingga saat ini, pihaknya belum mendapatkan jawaban. Sekda Anwar Hudaya saat dikonfirmasi membenarkan adanya pembahasan masalah WTP Kalirejo. Pihaknya juga telah melayangkan surat kepada Kementerian PU. Namun, bukan surat terkait appraisal. Melain-
kan permohonan agar bisa membantu penyelesaian masalah konsinyasi WTP Kalirejo yang belum selesai. “Satu bulan lalu, suratnya sudah saya kirimkan ke Kementerian PU. Hanya permohonan untuk penyelesaian masalah konsinyasi WTP Kalirejo yang belum juga selesai,” kata Anwar Hudaya singkat. Data di PN Kabupaten Semarang, WTP yang belum mengambil konsinyasi adalah Sunari sebesar Rp 285.478.775, Budiono sebesar Rp 252.042.890; dan Suminto sebesar Rp 828.218.975. (tyo/isk/ce1)
Stok Premium dan Solar Ditambah SEMARANG - PT Pertamina Pemasaran Bahan Bakar Minyak Retail Region IV JatengDIY akan menambah pasokan premium sebanyak 10 persen dan solar 5 persen dari biasanya. Penambahan ini untuk mengantisipasi lonjakan permintaan BBM bersubsidi menjelang Natal dan tahun baru 2013. Assistant Manager External Relation Pertamina Pemasaran Jateng-DIY Heppy Wulansari, di kantornya kemarin menjelaskan, dari pantauan Pertamina, lonjakan konsumsi masyarakat sudah mulai terjadi dalam 3 hari terakhir ini. Tercatat lonjakan premium dan solar mencapai 3 persen dari konsumsi normal 250.700 kiloliter (KL) perbulan untuk premium dan solar 150.298 KL. “Akibat lonjakan ini, beberapa SPBU sempat kewalahan dan BBM lebih cepat habis daripada biasanya. Namun dipastikan bahwa kebutuhan masyarakat masih dapat
HUMANIORA
dipenuhi dengan baik karena masyarakat masih bisa membeli di SPBU-SPBU sekitarnya yang masih cukup stok BBM-nya,” ujar Heppy. Selain menambah pasokan, Pertamina juga mengintruksikan semua terminal BBM untuk menambah waktu pelayanan kepada SPBU. Terkait penyaluran BBM bersubsidi di wilayah Jateng dan DIY, Heppy Wulansari menyampaikan bahwa saat ini penyaluran masih cukup aman dan sisa kuota diperkirakan bisa mencukupi hingga akhir tahun. “Kami mengimbau agar masyarakat untuk tidak panic buying dan tetap membeli BBM sesuai kebutuhan,” tambahnya. Selain mengantisipasi kelangkaan BBM sektor transportasi, Pertamina juga telah menyiapkan penambahan stok LPG sebesar 10 persen ari hari biasa. Penambahan ini diharapkan dapat memenugi kebutuhan masyarakat saat merayakan Natal dan tahun baru. (tya/ton)
PTUN Menangkan Fahrian Noor DOK/RASE
WAHIB PRIBADI/RASE
KONDISINYA SEHAT - Seorang bidan menggendong bayi mungil Monita yang sampai sekarang masih diasuh di RSUD Sunan Kalijaga.
Bayi Monita Diasuh Rumah Sakit DEMAK - Bayi mungil dengan panggilan Monita, hingga kini masih diasuh dan dirawat oleh petugas kesehatan di RSUD Sunan Kalijaga Demak. Kondisinya sehat. Bayi tersebut kini telah berumur 46 hari. Seperti diketahui, bayi yang tidak diketahui siapa orang tuanya itu, sebelumnya ditemukan warga di wilayah Desa Karangmlati, Kecamatan Demak Kota. Bayi tersebut diduga dibuang begitu saja setelah dilahirkan. Waktu ditemukan masih berbobot 2,6 kilogram, kini setelah dirawat di rumah sakit, bobot badannya meningkat menjadi 3,9 kilogram. Humas RSUD Sunan Kalijaga, Mujtahid mengatakan, lantaran belum ada pihak keluarga yang mengakui bayi tersebut, sementara ini bayi tetap dalam peratawan rumah sakit. “Sebetulnya sudah banyak orang yang akan mengadopsi. Namun, sejauh ini belum ada yang memenuhi persyaratan adopsi. Selain itu, kami juga masih menunggu barangkali orang tuanya menyadari dan mau mengambil bayinya lagi,” ujar Mujtahid. (hib/ida)
RAZIA Jelang Natal, Makanan Kedaluwarsa Masih beredar MUNGKID - Jelang perayaan Natal dan tahun baru, petugas gabungan dari Pemerintah Kabupaten Magelang menggelar razia makanan tidak layak konsumsi di sejumlah toko dan pasar. Dalam kegiatan perdana yang digelar, kemarin (18/12) pagi, petugas menemukan 5 sampel makanan kedaluwarsa yang masih dijual. Petugas gabungan tersebut terdiri dari Polres Kabupaten Magelang, Satpol PP, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perdagangan dan Pasar. Tim menyisir sejumlah toko pusat oleh-oleh di sepanjang jalan protokol Kabupaten Magelang. “Dari total 7 toko yang kami operasi, terdapat 3 toko yang menjual makanan kedaluwarsa. Satu toko diketahui sudah dua kali ini kami dapati menjual makanan tidak layak kesehatan. Dalam waktu dekat akan kami berikan peringatan,” kata Kepala Bidang Produksi dan Perlindungan Konsumen Disdagsar, Anang Kusbandiarto. Beberapa sampel makanan kedaluwarsa tersebut antara lain 2 bungkus bakpia pathok, 1 bungkus manisan belimbing wuluh, 1 bungkus peyek kacang hijau, dan 1 bungkus ceriping talas. Sasaran operasi itu sendiri berupa makanan dan minuman dalam kemasan. Dari hasil razia tersebut, petugas langsung membina dan menegur para pemilik toko yang diketahui menjual makanan kedaluwarsa. Menurut Anang, meski ditemukan beberapa makanan kedaluwarsa, namun hasilnya relatif lebih baik dari operasi sebelumnya. Anang menuturkan, terdapat dua kriteria makanan yang sesuai dengan ketentuan kesehatan yaitu belum melampaui batas kedaluwarsa dan kemasan yang dipakai utuh atau tidak cacat. “Makanan itu harus mencantumkan tanggal kedaluwarsa sehingga pembeli bisa tahu batas waktunya. Dalam operasi kali ini ada juga makanan tanpa tanggal kedaluwarsa, langsung kami beritahukan kepada tokonya,” imbuh Anang. Operasi yang dilaksanakan secara terpadu kemarin bertujuan untuk melindungi konsumen dari produk- produk yang sudah tidak memenuhi syarat dan ketentuan kesehatan. “Operasi ini digelar rutin tiap tahun dua kali yaitu menjelang Lebaran dan Natal,” kata staf Bidang Produksi dan Perlindungan Konsumen, Mudiyanta. (vie/ton)
KACA PECAH - Sebuah pos polisi ini kondisinya memprihatinkan, kaca pecah berantakan dirusak warga yang tidak bertanggung jawab.
Tiga Pos Polisi Dirusak Warga SEMARANG - Tiga pos polisi satuan lalu lintas di Kota Semarang, dirusak sejumlah orang tidak dikenal, Selasa (18/ 12). Yakni, pos polantas di perempatan Jalan Gajahmada Jalan Gajahmada, pos polantas Metro di kawasan Pasar Johar, serta pos polantas di perempatan Kaligarang, Jalan Kelud Raya Semarang. Kaca tiga pos polisi itu hancur akibat lemparan batu. Di dalam tiga pos polantas, tampak sejumlah batu dan paving yang digunakan pelaku untuk melempar. Informasi yang berhasil dihimpun koran ini kemarin, perusakan di pos polantas Jalan Gajahmada diketahui anggota Satlantas Polsek Semarang Tengah, sekitar pukul 06.00. Saat masuk pos, petugas kaget mengetahui kaca utama pos polisi sudah berserakan. Mengetahui hal itu, empat petugas jaga melapor ke atasan. Petugas lantas meninggalkan pos untuk mengatur arus lalu lintas. Sekitar pukul 08.00, semua petugas lantas meng-
ikuti apel pagi di Mapolsek Semarang Tengah. Begitu kembali ke pos, mereka kembali kaget karena pintu kaca juga dirusak. Padahal, sebelumnya masih normal. ”Saat kami lihat, ternyata ada paving yang digunakan untuk melempar kaca hingga pecah,” kata seorang saksi. Sebelum kejadian, sejumlah saksi melihat seorang pemuda mengendarai Beat hitam dan mengenakan helm putih, berhenti di dekat pos polantas Jalan Gajahmada. Tanpa membuka helm, pemuda itu sempat kencing di pojokan pos polantas sembari menelepon. ”Saya tidak tahu persis, tapi saat sepi, ada pemuda yang berputar-putar di dekat pos polantas itu. Kemudian terdengar suara kaca dipecah dan pemuda itu kabur ke arah kawasan Simpang Lima Semarang,” tutur seorang penjual surat kabar di dekat lokasi perusakan. Sementara kerusakan di pos polantas Kaligarang Jalan Kelud Raya lebih parah. Tiga sisi
Kinerja Dirut PDAM Dievaluasi SEMARANG - Meski berprestasi memimpin PDAM Tirta Moedal dengan raihan laba signifikan, namun nasib Anshari Siregar selaku Dirut PDAM, saat ini di ujung tanduk. Pria yang dipilih oleh Wali Kota (nonaktif) Soemarmo HS mengomandani perusahaan pelat merah itu, kinerjanya justru akan dievaluasi oleh Plt Wali Kota Hendrar Prihadi. Dalam waktu dekat, pria yang intim disapa Hendi ini mengklaim akan mengevaluasi kinerja Anshari bersama Dewan Pengawas PDAM. “Januari nanti, saya sudah perintahkan kepada Plt Sekda untuk mengumpulkan Dewan Pengawas dan melakukan evaluasi total terhadap kinerja
PDAM. Saya pengin dengar laporan kinerja selama satu tahun ini. Mungkin juga akan ada tindakan (penyegaran) untuk direksi dari kita selaku owner,” tegas Plt Wali Kota Hendrar Prihadi, kemarin (18/12). Menurut Hendi, percuma saja jika keuntungan yang diperoleh PDAM, tidak diimbangi dengan pelayanan optimal. Yakni, tidak segera menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait pelayanan PDAM. “Kita tidak membutuhkan orang-orang yang hanya berbicara keuntungan di atas kertas saja. Melainkan orang yang mampu bekerja dalam melayani warga Kota Semarang dan juga mau turun ke lapangan.” (zal/ isk/ce1)
kaca di pos semuanya hancur berantakan. Sedangkan di dekat lokasi, ditemukan dua batu berukuran besar. ”Saya melihat kaca pos polantas pecah sekitar pukul 12.00. Sebab, pagi sekitar pukul 08.00 saat lewat, kacanya masih utuh,” kata seorang saksi, Nyonya Lutfi, 21, warga Kelud Raya, Semarang. Sejumlah petugas Resmob Polrestabes Semarang tampak di lokasi kejadian. Baik pelaku dan motif perusakan masih belum diketahui. Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Djihartono saat dikonfirmasi mengaku masih menyelidiki kasus tersebut. ”Masih kami melakukan penyidikan.” Apakah kaitannya dengan rencana Polda membongkar pos polisi di area traffic light? Djihartono menampiknya. Menurut dia, perusakan di tiga pos lantas, dilakukan oleh orang tidak bertanggung jawab dan murni tindakan pidana. “Anggota sudah diterjunkan untuk menyelidiki kasus tersebut.” (fth/isk/ce1)
DEMAK - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang akhirnya memenangkan gugatan Fahrian Noor, warga Desa Cangkring B, Kecamatan Karanganyar. Fahrian sebelumnya menggugat Kepala Desa (Kades) Zamharir yang telah melantik Suyikno sebagai Kepala Dusun (Kadus 3) Desa Cangkring B tersebut. Padahal, dalam rangkaian ujian tertulis, wawancara maupun psikotes, nilai Suyikno kalah dengan Fahrian Noor. Ketika itu, Fahrian Noor memperoleh nilai 547, 63. Namun, setelah dibagi 6 oleh pihak panitia, total nilai Fahrian Noor justru berubah menjadi 209,29. Fahrian yang sebelumnya meraih nilai tertinggi akhirnya dikalahkan Suyikno yang memiliki nilai 213,03. Padahal, sebelum dibagi 6, nilai Suyikno hanya 527, 20. Dalam amar putusan majlis hakim PTUN yang dipimpin Anna Leonora Tewernussa SH MH tersebut, gugatan Fahrian Noor dikabulkan secara keseluruhan. Karena itu, Fahrian berhak menduduki jabatan sebagai Kadus 3 Desa Cangkring B tersebut. Putusan PTUN itu sekaligus membatalkan SK kepala desa Nomor 141/07/2012 tertanggal 23 Mei 2012 dan pelantikan Suyikno sebagai kadus 3 yang dilantik pada 6 Juni 2012 di Kecamatan Karanganyar lalu. Atas putusan ini, maka majelis hakim mewajibkan Kades
Zamharir selaku tergugat supaya menerbitkan SK baru atas nama Fahrian Noor untuk menjabat kadus 3. PTUN juga menghukum tergugat (Kades Cangkring B) membayar biaya perkara selama proses sidang berlangsung yang telah berjalan sebanyak 24 kali di PTUN Semarang. “Nah, dengan adanya putusan PTUN ini, kami berharap Pemkab Demak membuka mata bahwa telah terjadi pelanggaran aturan oleh aparat desa di Desa Cangkring B. Pihak desa saat itu nekat melantik saudara Suyikno sebagai kadus 3. Pelantikan itu telah mengabaikan aturan yang berlaku. Padahal, nilai yang bersangkutan ketika itu jelas kalah dengan nilai saya,” ujar Fahrian, kemarin. Fahrian berharap, Pemkab bisa menjatuhkan sanksi terhadap pihak terkait demi tegaknya aturan yang bersih dan bebas dari KKN. “Kami menunggu 14 hari setelah PTUN memberikan putusan ini. Jika tidak ada upaya banding dari pihak tergugat, maka putusan PTUN tersebut telah menjadi kekuatan hukum tetap,” katanya. Secara garis besar, putusan PTUN ITU menilai bahwa pembagian 6 atas nilai Fahrian tidak mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2011 dan Perbup Nomor 21 Tahun 2011 tentang pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian perangkat desa. (hib/ida)