IYD Newsletter: Kontribusi Pemikiran Pemuda untuk Permasalahan Dunia

Page 1

IYD Newsletter

1


IYD Newsletter

Ketua IYD, Co-Chair Y20 Indonesia 2022

Michael Victor Sianipar

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sambutan Saat ini, sangat diperlukan banyak upaya dari berbagai pihak untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia untuk menyongsong masa depan. Kami memiliki optimisme bahwa Indonesia akan menjadi negara yang besar. Tapi seperti yang kita tahu, dunia juga terus bergerak dan berubah, dan akan banyak tantangan-tantangan baru yang harus dihadapi. Sebagai anak muda, kita juga melihat bahwa jika kita tidak bisa menjawab tantangan-tantangan tersebut, yang akan kita rasakan bukan sebuah hal yang baik untuk kita semua, malah mungkin satu masa depan yang mungkin lebih buruk. Kita sebagai anak muda Indonesia juga dituntut memikirkan dan juga datang dengan solusi-solusi. Youth20 (Y20) adalah sarana bagi pemuda dari negara-negara G20 untuk saling berdialog, mencari solusi untuk masa depan bangsa dan bahkan dunia, dari berbagai sektor. Indonesia, sebagai salah satu negara anggota G20, juga berkesempatan untuk dapat terlibat dalam dialog resmi tersebut, dimana perwakilan pemuda Indonesia yang terpilih untuk mengikuti konferensi Y20, harus memikirkan tentang isu-isu yang terjadi di Indonesia, dan bagaimana untuk bisa menghadapi tantangan global, sambil harus memikirkan solusi perbaikan bagi bangsa kita sendiri.

2


IYD Newsletter

Dalam rangka mendukung Presidensi G20 Indonesia 2022, Indonesian Youth Diplomacy (IYD) telah secara resmi mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga RI (Kemenpora) dan dukungan dari G20 Sherpa Indonesia untuk menjadi Host penyelenggaraan Youth 20 (Y20) 2022. Kami berharap kesempatan ini dapat menjadi platform dimana para pemuda Indonesia dapat menyampaikan aspirasi dan solusinya terkait isu-isu yang berkaitan erat dengan kepemudaan, dan kami percaya bahwa Indonesia dapat menunjukan talenta anak muda yang cerdas, dan peduli akan nasib masa depan bangsa. Untuk itu, besar harapan kami bahwa suara pemuda dapat kami sampaikan secara masif melalui beberapa platform, salah satunya adalah melalui newsletter ini. Tulisan ini merupakan harapan anak bangsa. Kami sangat terbuka dengan masukan, dukungan, dan kontribusi Anda dalam newsletter ini agar pemuda dapat saling berkolaborasi untuk menentukan hal apa yang terpenting bagi pemuda. Kami berharap semoga Anda dapat menikmati tulisan ini.

3


IYD Newsletter

Tommy Aditya

Keberlanjutan Isu Kepemudaan di Troika G20 Tantangan terbesar bagi forum internasional seperti G20 adalah keabsenan sekretariat permanen. Di satu sisi, struktur informal ini memberikan fleksibilitas bagi setiap presidensi G20 untuk mengangkat isu penting dari perspektif negaranya dan merumuskan resolusi bersama tanpa adanya intervensi dari pucuk sekretariat yang umumnya didominasi oleh kelompok negara tertentu. Di sisi lain, ketiadaan sekretariat menyebabkan keberlanjutan isu dari satu presidensi ke presidensi berikutnya berpotensi putus dan mekanisme pemantauan atas implementasi kesepakatan G20 menjadi sulit. Dengan keragaman isu yang dibahas dalam forum G20, mulai dari isu ekonomi dan keuangan di Finance track hingga isu kemanusiaan dan lingkungan di Sherpa track, sulit bagi G20 untuk bisa mengawasi implementasinya secara menyeluruh. Selain itu, forum G20 juga diharapkan untuk membahas isu yang sifatnya preemtif dalam mengantisipasi tantangan jangka panjang dan tidak hanya reaktif dalam membahas isu yang dihadapi di jangka pendekmenengah. Salah satu cara untuk menjamin keberlangsungan isu pembahasan ini adalah dengan membentuk G20 troika, yang secara harafiah mempunyai arti ‘tiga serangkai’. Dalam kaitan ini, setiap tahunnya, negara baru yang akan menjadi presidensi G20 (Italia 2021) akan bekerja sama dengan presidensi sebelumnya (Saudi Arabia 2020) dan presidensi berikutnya (Indonesia 2022) dalam merumuskan isu prioritas yang dibahas secara kolektif guna menjaga keberlanjutan agenda G20. G20 troika mempunyai tanggungjawab yang besar karena ketiga negara inilah yang merumuskan isu-isu yang akan dibahas oleh kelompok dua puluh ekonomi terbesar di dunia. Negara-negara yang tergabung dalam G20 mewakili 85 persen PDB dunia, 75 persen perdagangan global, dan 60 persen populasi di dunia, dimana rumusan dari forum tersebut berdampak terhadap arah kebijakan di negara non-G20 lainnya. Tidak heran jika banyak kritik terhadap G20 karena tidak cukup cepat dalam merespon isu yang sifatnya mendesak dan tiba-tiba seperti pandemi COVID-19. Berkaca pada situasi awal pandemi ini berlangsung di tahun 2020,

4


IYD Newsletter

kebijakan yang diambil oleh negara G20 justru adalah menutup diri, menjadi proteksionis dan mengambil tindakan ‘as long as I am safe’ lainnya. Posisi dan sikap kepemimpinan G20 seharusnya adalah bersatu dan memberikan panduan bahwa ‘no one is safe until everyone is safe’.

Sumber kemenkeu.go.id

Dalam rangka menciptakan diskusi G20 yang adaptif dan inklusif, maka setiap presidensi G20 mencoba merangkul outreach groups guna meningkatkan partisipasi beragam kelompok masyarakat. Salah satu outreach group yang telah terlibat sejak awal inisiasi G20 adalah kelompok pemuda Youth20 (Y20). Y20 adalah platform bagi pemuda untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan isu kepemudaan global dan merekomendasikan usulan kebijakan kepada pemimpin G20 dalam mengatasi isu tersebut. Sinergi antara G20 dan Y20 ini menjadi penting agar pembahasan di forum G20 dapat menjadi relevan dan dimaknai oleh generasi masa depan yang merupakan objek utama dari kebijakan tersebut.

Dalam kaitan ini, presidensi G20 Saudi Arabia dan G20 Italia berhasil berkolaborasi dengan Y20 dalam mengangkat isu kepemudaan sebagai berikut: •

5

Saudi Arabia mengangkat tema realizing opportunities of the 21 st century for all, terutama bagi wanita dan pemuda. Sejalan dengan besarnya demografi yang berusia di bawah umur 35 tahun sebesar 67 persen dan sebagai upaya memitigasi risiko permanen bagi pemuda akibat dampak jangka panjang dari pandemi COVID-19, Saudi Arabia menyadari pentingnya pemberdayaan pemuda dalam strategi nasional mereka dan mengangkat isu tersebut dalam presidensi G20 mereka. Beberapa rekomendasi kebijakan terkait kepemudaan yang berhasil diadopsi dalam deklarasi pemimpin G20 tahun 2020 yaitu (i) mengadopsi G20 Youth


IYD Newsletter

Roadmap 2025 sebagai blueprint aksi untuk mengurangi porsi pemuda yang berisiko terdampak secara permanen dalam ketenagakerjaan sebesar 15 persen di tahun 2025, (ii) mendukung implementasi G20 High Level Policy Guidelines on Digital Financial Inclusion for Youth, Women and SMEs untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, dan (iii) menjamin pendidikan inklusif, setara dan berkualitas bagi semua terutama perempuan sebagai strategi utama untuk mengurangi ketidaksetaraan. G20 Italia mengangkat tema People, Planet and Prosperity agar dapat meningkatkan perhatian negara G20 atas common global responsibilities. Berangkat dari kondisi kesehatan global akibat pandemi COVID-19 yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan dan ekonomi dunia, G20 Italia meyakini bahwa terdapat permasalahan sistemik lainnya, antara lain perubahan iklim, kejahatan siber, dan kesenjangan global, yang berpotensi menyebabkan krisis di masa depan. Keterlibatan pemuda dalam forum Y20 membahas 3 isu kepemudaan yaitu terkait (i) Digitalisasi, Inovasi dan Pekerjaan Masa Depan, (ii) Keberlanjutan, Iklim dan Energi, serta (iii) Inklusi dan Kesempatan Yang Rata. Rekomendasi pemuda tersebut tertuang dalam Y20 Communiqué 2021 yang saat ini tengah diadvokasikan agar dapat tercakup dalam butir kesepakatan dalam deklarasi kementerian dan pemimpin G20 tahun 2021.

Roda presidensi G20 tersebut akan berputar ke Indonesia di tahun 2022. Indonesia telah berkomitmen mengangkat tema Recover Together, Recover Stronger sebagai upaya untuk menunjukan kepemimpinan global dalam mengatasi pandemi COVID-19 dengan semangat gotong royong. Antusiasme ini tercermin dalam pembahasan di setiap working groups dan outreach groups yang berkomitmen mengangkat isu-isu penting agar mendapatkan perhatian global di dalam forum G20. Beberapa diantaranya adalah isu reformasi keuangan untuk pendanaan berkelanjutan di Finance track hingga isu transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan di Sherpa track. Dengan banyaknya ragam isu yang setiap pihak anggap penting, maka negosiasi dan kompromi internal penting untuk segera disepakati agar presidensi G20 Indonesia di tahun 2022 dapat mengedepankan rumusan yang fokus dan terarah. Ketika semua isu yang diangkat menjadi penting maka akan sulit menentukan prioritas pembahasan, akibatnya presidensi G20 Indonesia dapat berlalu tanpa ada legacy yang membekas. Merefleksikan pembelajaran dari G20 dan Y20 troika, kami mengusulkan dua pendekatan singkat yang kiranya dapat dipertimbangkan. Pertama, G20 Indonesia perlu berorientasi pada isu post-pandemic recovery yang mengantisipasi tantangan jangka menengah-panjang. Pemuda Indonesia dengan bonus demografinya akan menjadi aktor penting dalam menavigasi tantangan masa depan, sehingga keterlibatan pemuda dalam pengambilan

6


IYD Newsletter

keputusan isu prioritas G20 Indonesia menjadi sangat relevan. Kedua, peran G20 troika dalam menjamin keberlangsungan isu sangat penting. Apabila presidensi G20 Indonesia mengangkat isu spesifik dalam konteks nasional, akan terdapat risiko bahwa pembahasan tersebut menjadi outdated dan tidak relevan bagi kepresidenan G20 berikutnya. Dalam kaitan ini, Indonesia diuntungkan karena India akan menjadi presidensi G20 di tahun 2023. India mempunyai tantangan ekonomi, politik dan kemasyarakatan yang serupa dengan Indonesia, baik dari sisi demografi yang membutuhkan lapangan kerja ekstra bagi pemuda hingga isu transformasi digital yang banyak diperankan oleh generasi muda. Mempertimbangkan hal tersebut, langkah strategis yang perlu dilakukan presidensi G20 Indonesia (termasuk working groups dan outreach groups di dalamnya) adalah dengan berkoordinasi erat dengan G20 troika guna menjamin keberlangsungan isu yang akan diangkat – sehingga legacy Indonesia tidak hanya tertuang di dalam pdf digital namun dapat diimplementasikan dalam tataran kebijakan negara-negara G20.

Tommy Aditya adalah delegasi Indonesia untuk KTT Y20 Saudi Arabia 2020. Ia merupakan Kepala Riset di Indonesian Youth Diplomacy yang membantu perumusan substansi Y20 Indonesia 2022.

7


IYD Newsletter

Angelo Wijaya

Potensi dan Tantangan Digitalisasi bagi Pemuda Indonesia dan G20 Tahun 2021 ini, enam puluh delegasi pemuda dari dua puluh entitas berbeda di seluruh G20 berkumpul secara virtual untuk membahas isu-isu penting yang menjadi tantangan terkini serta merundingkan communique yang kemudian diserahkan kepada presidensi G20.

Di tengah ketidakpastian global akibat krisis COVID-19, mesin diplomasi G20 tetap berjalan. Tahun ini, kepresidenan G20 mengangkat tema “People, Planet, dan Prosperity”. Tema yang mengindikasikan akan pentingnya perlindungan keselamatan manusia, lingkungan dan juga kemajuan ekonomi dunia. Sementara itu, Youth20 (Y20), kelompok keterlibatan pemuda resmi G20, menentukan untuk membahas tantangan global di bawah tiga payung: Digitalisasi, Inovasi dan Pekerjaan Masa Depan, Keberlanjutan, Iklim dan Energi, serta Inklusi dan Kesempatan Yang Rata.

Dengan adanya krisis COVID-19, pembatasan mobilisasi dan interaksi manusia dilakukan oleh pemerintah di seluruh dunia. Pembatasan ini memaksa orang untuk menghindari pertemuan langsung, baik di sekolah, di tempat kerja, atau untuk tujuan keagamaan. Akibatnya, mengakselerasi adopsi teknologi digital di Indonesia hampir di seluruh lini kehidupan. Menurut sebuah studi Bank Dunia terkait ekosistem digital Indonesia, Indonesia adalah negara ke-5 dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia meskipun hanya sekitar setengah dari populasinya yang terhubung ke internet pada tahun 2019. Bahkan sebelum krisis COVID-19 , Indonesia dikatakan telah mengalami ledakan adopsi teknologi digital secara masif. Saat ini, satu dari empat orang Indonesia menggunakan layanan ride hailing, dengan jumlah yang lebih tinggi di kalangan penduduk perkotaan, yaitu dua dari lima orang. Namun, penting untuk dicatat bahwa adopsi teknologi digital yang cepat harus disertai dengan kebijakan dan ekosistem yang tepat didukung oleh pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian.

Pertama, adopsi digital di Indonesia belum merata. Berdasarkan studi Bank Dunia tahun 2021, hanya 14 persen dari populasi dengan 10 persen pendapatan terendah di Indonesia terhubung ke internet. Sebaliknya, hampir

8


IYD Newsletter

71 persen dari populasi dengan 10 persen pendapatan teratas di Indonesia telah terhubung. Penetrasi internet di Pulau Jawa masih jauh dibandingkan dengan yang dimiliki oleh saudara-saudara kita yang berdomisili di Papua. Oleh karena itu, untuk memiliki konektivitas digital yang lebih baik, negara perlu mendorong pengembangan infrastruktur digital yang berkualitas. G20 dapat memainkan peran yang lebih kuat dalam memantau upaya yang dilakukan oleh Indonesia dan anggota G20 lainnya dalam menutup kesenjangan digital. G20 juga bisa menjadi sarana di mana para anggotanya dan lembaga internasional, terutama bank pembangunan multilateral bertemu untuk membahas kontribusi mereka untuk memperkecil kesenjangan.

Kedua, masyarakat Indonesia perlu mengikuti pelatihan keterampilan masa depan. Terlepas dari semakin banyaknya perusahaan teknologi digital di Indonesia, tenaga kerja Indonesia belum mampu mengikuti perubahan dunia yang begitu cepat. Jumlah talenta digital di Indonesia masih belum memadai. Hal ini menyebabkan perusahaan Indonesia umumnya banyak mempekerjakan pekerja digital asing yang menawarkan keahlian digital yang mumpuni. Berdasarkan angka yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Indonesia akan membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital pada tahun 2030. Untuk mengatasi potensi kekurangan ini, negara perlu menyediakan program keterampilan, keterampilan, dan peningkatan keterampilan yang terjangkau atau bahkan gratis kepada pencari kerja muda Indonesia. Hal ini sangat penting untuk mencapai G20 Antalya Youth Goal yang dihasilkan tahun 2015 untuk mencapai pengurangan 15 persen pada jumlah kaum muda yang berisiko kehilangan pekerjaan dan pengucilan dari pasar tenaga kerja pada tahun 2025.

Pemerintah Indonesia telah menanggapi kebutuhan ini secara tepat dengan meluncurkan “Beasiswa Teknologi Digital” di bawah naungan Kementerian Teknologi Informasi, “Kampus Merdeka” oleh Kementerian Pendidikan, dan “Bangkit” di bawah supervisi Kementerian Pendidikan. Namun, pemerintah perlu mengembangkan jangkauan program-program tersebut agar dapat diikuti oleh mereka yang tinggal di pedesaan. Program skilling, reskilling, dan upskilling di Indonesia bukannya tanpa permintaan. Berdasarkan survei terbaru yang dilakukan oleh UNICEF Indonesia di tahun 2021, 85 persen responden, yang merupakan remaja berusia antara 15-30 tahun, menyatakan bersedia mengikuti program pelatihan keterampilan masa depan jika program tersebut diberikan secara gratis.

Masalah lain yang dihadapi pemuda Indonesia dalam mengakses lapangan kerja adalah kurangnya inisiatif institusi pendidikan dalam memainkan peran sebagai fasilitator untuk mengakses lapangan kerja. Survei yang sama melaporkan bahwa 38 persen responden menyatakan keprihatinan mereka bahwa universitas atau sekolah di Indonesia tidak memberikan informasi yang memadai tentang kesempatan kerja. Selain itu, 47 persen responden

9


IYD Newsletter

mengungkapkan rasa frustrasi mereka karena universitas atau sekolah tidak cukup mempersiapkan siswanya dalam melamar pekerjaan, seperti dalam mempersiapkan mereka untuk wawancara dan menulis resume.

Terakhir, dengan semakin banyaknya pekerja gig di tengah “Revolusi Industri Keempat” yang dipercepat oleh pandemi, kita perlu memikirkan kembali kontrak sosial antara pengusaha dan pekerja. G20 harus membuat terobosan dengan mendorong skema perlindungan sosial yang lebih baik guna melindungi pekerja pertunjukan. Pemerintah yang tergabung dalam G20 perlu membuat kerangka kerja yang dapat memastikan bahwa pekerja gig dilindungi. G20 melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam menetapkan pajak perusahaan global sebesar 15 persen pada paruh pertama tahun 2021. Ini adalah arah yang harus kita tuju.

Ketiga hal ini telah diperjuangkan oleh delegasi Indonesia pada Y20 2021. Usulan tersebut telah dimasukkan ke dalam Y20 Communique 2021 dan telah disampaikan kepada Presidensi G20 2021. Kini saatnya untuk mengadvokasikan proposal kebijakan tersebut ke Working Groups and Engagement Groups G20 lainnya di Indonesia.

Penting untuk memastikan bahwa diskusi akan isu ini tidak berhenti sampai di sini. Untuk memastikan kesinambungan pembahasan, Y20 Indonesia tahun 2022 mendatang akan membahas dua topik tersebut melalui dua jalur yang berbeda yaitu “Transformasi Digital”, dan “Kesempatan Kerja bagi Pemuda”. Kepresidenan Indonesia di G20 tahun depan tidak hanya relevan bagi Indonesia, tetapi juga bagi negara berkembang anggota G20 lainnya. Perwujudan proposal ini sangat penting agar kita benar-benar bisa Pulih Bersama, Pulih Lebih Kuat.

Angelo Wijaya dalah delegasi Indonesia untuk KTT Y20 Italia 2021. Ia memimpin negosiasi antara Indonesia vis-à-vis anggota Y20 lainnya tentang isu Inovasi, Digitalisasi, dan Masa Depan Pekerjaan.

10


IYD Newsletter

Puteri Anetta Komarudin

Suara Pemuda G20 untuk Capai Pemulihan dan Pembangunan yang Inklusif Optimisme pemulihan ekonomi kian menguat walaupun di tengah terjangan gelombang kedua pandemi. Indonesia mampu mencatat pertumbuhan ekonomi terbesar kedua dalam 17 tahun terakhir, yaitu sebesar 7,07 persen (yoy) pada kuartal II-2021. Capaian ini sekaligus mengakhiri resesi ekonomi yang telah berlangsung beberapa kuartal terakhir. Ritme perbaikan ekonomi juga mulai dirasakan dunia seiring pulihnya negara-negara dengan ekonomi besar yang juga tergabung dalam kelompok 20 negara atau G20. Namun, berbagai riset justru menunjukkan angka kemiskinan dan ketimpangan semakin prevalen akibat merebaknya pandemi COVID-19. Persoalan ketimpangan yang kian melebar ini tak hanya ditemukan pada dimensi ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan. Artinya, pulihnya ekonomi tak serta merta menjadi angin segar, melainkan pemulihan ini haruslah juga didorong agar bersifat inklusif secara multidimensi. Untuk itu, Rencana Aksi G20 pun mencanangkan pembangunan yang inklusif sebagai bagian dari strategi pemulihan yang diharapkan mampu mereduksi berbagai ketimpangan tersebut. Pilar pemikiran inilah yang turut diejawantahkan Y20, dimana inklusi dan kesetaraan kesempatan menjadi fokus pembahasan dalam Y20 Summit 2021 Italia bersama dua cross-cutting issues lainnya, yaitu inovasi dan keberlanjutan. Melalui topik ini, Y20 berupaya mengatasi berbagai ketimpangan dan tantangan yang dihadapi dunia atas akses terhadap kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Lebih jauh lagi, delegasi Y20 Indonesia juga memandang bahwa untuk membangun kembali perekonomian global dan kesetaraan sosial, maka Y20 perlu mengadvokasi aspek inklusi dalam sektor keuangan dan politik. Ketimpangan atas akses pendidikan dan terbatasnya partisipasi dalam

11


IYD Newsletter

pengambilan keputusan, khususnya, berpengaruh besar terhadap pendapatan masyarakat. Bahkan, dalam jangka panjang, hal ini berdampak pada terpenuhinya hak masyarakat atas penghidupan yang layak dan sejahtera. Oleh karena itu, delegasi Y20 Indonesia menginisiasi 3 (tiga) proposal yang fokus pada kesetaraan di sektor keuangan, politik, dan pendidikan. Pertama, dalam menyusun proposal prioritas, delegasi Indonesia menyoroti perubahan pola interaksi dan kegiatan masyarakat ditengah pandemi yang beralih menuju digitalisasi akibat pembatasan kontak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Pada sektor keuangan, hal tersebut turut berimbas pada melonjaknya transaksi ekonomi dan keuangan digital sejak awal pandemi melalui berbagai platform e-commerce, sistem pembayaran, digital banking, hingga financial technology (fintech). Kendati ekonomi dan keuangan digital cukup bersinar, tetapi bukan berarti sektor ini sudah dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Faktanya, data Kementerian BUMN mencatat sekitar 30 juta pelaku ultra mikro belum terjamah akses keuangan formal, bahkan 5 juta pelaku diantaranya masih bergantung pada rentenir ilegal. Pembiayaan industri fintech pembiayaan pun masih dibayang-bayangi pinjaman online ilegal yang cenderung menyalahi etika penagihan hingga mengancam data pribadi konsumen. Satgas Waspada Investasi juga telah menghentikan sebanyak 3.365 entitas fintech ilegal sejak tahun 2018 hingga Juli lalu. Berbagai persoalan ini tidak terlepas dari kurangnya akses pembiayaan ke lembaga keuangan formal, perlunya penguatan regulasi, hingga literasi dan inklusi keuangan di Indonesia yang masih tertinggal dari negara tetangga. Oleh karena itu, untuk menjamin terciptanya ekosistem keuangan digital yang aman dan merata bagi masyarakat dalam mengakses produk dan layanan keuangan, maka delegasi Y20 Indonesia mendorong G20 untuk menetapkan kerangka regulasi maupun agenda fintech secara global untuk memperkuat pertumbuhan dan pengawasan atas industri tersebut. Pemerintah perlu mendorong peran fintech untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, mengembangkan skema pendanaan yang adil dan transparan, meningkatkan porsi pembiayaan bagi pelaku ultra mikro, mewajibkan perlindungan data pribadi pengguna, serta membangun fintech data center untuk mengawasi kinerja pembiayaan. Seluruh delegasi Y20 juga menilai pemberdayaan finansial melalui kerja sama internasional perlu dibangun negara anggota G20, khususnya untuk menghapus kemiskinan ekstrim dan berbasis gender pada tahun 2030. Ketimpangan pada sektor pendidikan pun telah muncul sebelum pandemi dan diperkirakan akan semakin lebar. Akses internet yang tidak merata antar siswa dalam berbagai kelompok, baik menurut kemampuan ekonomi maupun geografis, bukanlah ekses baru. Kesenjangan ini pun diperkirakan makin tajam

12


IYD Newsletter

akibat ketergantungan sistem pendidikan pada sistem pembelajaran jarak jauh dan ditutupnya sekolah akibat pandemi. Lebih jauh, Bank Dunia juga mencatat bahwa penutupan sekolah telah mempengaruhi kegiatan belajar mengajar dan kemampuan belajar sekitar 68 juta pelajar di Indonesia. Bank Dunia memperkirakan 0,13 poin kenaikan persentase putus sekolah di tingkat SD dan 0,15 poin kenaikan putus sekolah di tingkat SMP dan SMA. Dampaknya pun lebih dalam bagi pelajar golongan rentan, termasuk pelajar dari keluarga berpenghasilan rendah, penyandang disabilitas, dan berada di pedesaan. Menyikapi berbagai tantangan tersebut, delegasi Y20 Indonesia mendorong pemerintah untuk memperkuat kesetaraan atas akses pendidikan digital berkualitas guna menopang daya tahan sistem pendidikan dari tekanan akibat pandemi. Hal ini dapat dilakukan dengan penguatan infrastruktur, menyediakan pelatihan kemampuan digital bagi tenaga pendidik, serta memperbaiki kurikulum pembelajaran jarak jauh. Disamping itu, delegasi Indonesia juga mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk berkolaborasi dengan perusahaan rintisan (start-up) pendidikan dalam pengembangan kurikulum maupun sumber pendanaan atas pendidikan jarak jauh yang berkualitas. Pada Y20 Summit di Italia, seluruh delegasi menyepakati bahwa G20 perlu memastikan generasi muda juga mendapatkan akses atas pendidikan luar jaringan (luring) secara gratis dan berkualitas. Tentu dengan memperhatikan terpenuhinya kesetaraan gender dan integrasi kelompok rentan dalam sistem pendidikan. Terakhir, delegasi Y20 Indonesia juga menekankan peran pemuda dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam dimensi politik, untuk memastikan pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Namun, kesenjangan sumber daya dan kesempatan masih dialami banyak kandidat muda untuk terjun dalam dunia perpolitikan. Di Indonesia, pemilu legislatif tahun 2019 lalu mencatat kenaikan partisipasi calon legislatif (caleg) muda lebih dari 100 persen dibanding tahun 2014. Sayangnya, pertumbuhan ini tidak diikuti dengan tingkat elektabilitas caleg muda karena justru terjadi penurunan jumlah anggota legislatif muda terpilih dari 92 orang pada pemilu 2014, menjadi 72 orang atau turun sebesar 16,52 persen dari total anggota terpilih pada pemilu 2019. Memahami berbagai hambatan tersebut, pemerintah perlu memberikan dorongan khusus bagi pemuda untuk terjun di dunia politik. Beberapa rekomendasi yang digalang delegasi Indonesia yaitu ditetapkannya kuota bagi pemuda, baik di kantor-kantor administrasi publik ataupun dalam pencalonan di partai politik, untuk memastikan representasi secara inklusif dalam kontestasi politik. Selain itu, akses terhadap dukungan finansial untuk membiayai biaya politik juga dapat dilakukan melalui subsidi maupun stimulus finansial. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga perlu mendukung organisasi kepemudaan untuk meningkatkan minat pemuda untuk memulai karir politik.

13


IYD Newsletter

Dalam rekomendasinya, Y20 juga menekankan pentingnya partisipasi dan peran aktif pemuda dan kelompok rentan dalam pengambilan keputusan dalam seluruh tingkat kepemimpinan. Mencapai kesepakatan atas berbagai aspirasi pemulihan dan pembangunan yang inklusif dari 20 perwakilan pemuda terbaik negara anggota G20 tentu bukanlah hal mudah ataupun sederhana. Prosesnya pun telah mengintegrasikan prinsip keberagaman, inklusifitas, dan kesetaraan kesempatan bagi setiap delegasi untuk menyampaikan dan menegosiasikan setiap proposal. Semangat kebersamaan untuk mencapai tujuan yang satu pun menjadi dasar Y20 dalam merumuskan rekomendasi akhir. Namun, tentu tugas delegasi tidak berhenti disini. Kedepan, komitmen yang akan terus dijaga adalah untuk mengawasi dan memperjuangkan penerapannya agar suara pemuda dunia tidak hanya bergaung tapi juga tertanam dan membawa perubahan yang nyata.

Puteri Anetta Komarudin adalah kepala delegasi Indonesia untuk KTT Y20 Italia 2021. Ia memimpin negosiasi antara Indonesia vis-à-vis anggota Y20 lainnya terkait isu Inklusi.

14


IYD Newsletter

Caroline “Dea” Tasirin

Tidak Bisa Mundur Lagi: Langkah Maju Pemuda Menghadapi Krisis Iklim Para delegasi dalam track Sustainability, Climate and Energy (Keberlanjutan, Iklim, dan Energi, selanjutnya disingkat SCE) di Y20 Italia 2021 sangat bersemangat dalam mengemban tugas mereka. Kesempatan agar pendapat kita didengar di ajang Y20 dan G20 merupakan kesempatan yang sangat langka. Karena itu, semua delegasi SCE berjuang agar poin-poin yang diangkat dalam communique tahun ini benar-benar mencerminkan isu-isu lingkungan paling genting di dunia. Delegasi juga mendorong para pemimpin negara untuk menyusun kebijakan yang tegas dan ambisius dalam mengatasi isu-isu ini. Communique Y20 2021 mengangkat delapan proposal per track, hasil rangkuman dari tiga proposal awal yang diajukan setiap negara. Delegasi Indonesia mengajukan proposal awal dalam tiga topik berikut: Energi, Ekosistem, dan Limbah. Pada tahun 2018, data World Resources Institute mengatakan bahwa sektor energi menghasilkan 76 persen dari total emisi gas rumah kaca (GRK) global. Fenomena yang sama terjadi juga di Indonesia; pada tahun 2018, data WRI juga menunjukkan sektor energi menjadi sektor penyumbang emisi GRK terbesar dengan 61,97 persen dari total emisi nasional (tidak termasuk emisi dari sektor kehutanan dan perubahan fungsi lahan). Sejak tahun 1990, persentase emisi sektor energi dalam komposisi emisi GRK Indonesia menunjukkan tren meningkat yang konstan. Tren ini saja sudah cukup mengkhawatirkan; belum lagi jika ditambah dengan mulainya era digitalisasi dan revolusi industri 4.0 yang akan menyebabkan meningkatnya permintaan pasokan listrik. Karena semua alasan ini, dekarbonisasi sektor energi menjadi topik genting dalam diskusi track SCE, khususnya bagi delegasi Indonesia Delegasi Indonesia mengajukan proposal untuk menghentikan dukungan struktural dan finansial terhadap industri bahan bakar fosil dan pembangkit listrik berbahan bakar fosil, serta untuk mengalihkan dukungan ini secara bertahap ke industri energi terbarukan. Diskusi internal kelompok kerja energi terbarukan mengidentifikasi beberapa isu penting lain yang perlu diangkat 15


IYD Newsletter

dalam proposal demi memastikan transisi energi yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat. Track SCE merekomendasikan pendekatan Net Zero Emission Scenario untuk menekan emisi nasional serta melokalisasi energi terbarukan menjadi grid skala kecil yang dikelola aktif oleh masyarakat. Selain itu, track SCE mengusulkan adanya pengembangan jaringan transportasi umum yang mampu menjangkau pelosok-pelosok daerah, demi menekan emisi dari penggunaan kendaraan pribadi. Semua pendekatan ini juga niscaya dapat membuka lapangan kerja dan kesempatan pengembangan keahlian di tingkat lokal serta memajukan kesejahteraan masyarakat setempat.

Sumber unsplash.com

Persentase emisi GRK sektor energi di atas tidak menyertakan emisi sektor kehutanan dan alih fungsi lahan dalam perhitungan emisi nasional. Jika sektor kehutanan dan alih fungsi lahan disertakan, data WRI mengindikasikan bahwa sektor kehutanan menyumbangkan 43.35 persen emisi GRK nasional, sementara sektor energi hanya menyumbangkan 35,11 persen. Emisi dari sektor kehutanan sering dipisahkan dari perhitungan emisi standar karena besarnya potensi perubahan data dalam waktu singkat akibat kegiatan manusia dan bencana alam sehingga sulit mengumpulkan data yang akurat. Meski demikian, sektor kehutanan dan alih fungsi lahan tetap harus mendapat perhatian serius dalam roadmap pengurangan emisi karena berkaitan langsung dengan salah satu sistem penyerap karbon terbesar. Delegasi Indonesia mengajukan proposal untuk memperbaiki kualitas ekosistem hutan maupun laut dengan menambah luas kawasan yang dilindungi negara, serta menghubungkan kawasan-kawasan lindung dengan koridor ekosistem demi melindungi keanekaragaman genetik flora dan fauna

16


IYD Newsletter

dalam kawasan. Indonesia memimpin diskusi kelompok kerja ekosistem dalam menyusun proposal, dan hasil negosiasi awal menetapkan pertambahan luas kawasan lindung sebagai isu prioritas dan mendorong pelibatan pemuda, kelompok adat, dan masyarakat lokal dalam pembuatan kebijakan dan implementasi kegiatan konservasi ekosistem. Selain itu, hasil negosiasi track SCE secara keseluruhan mendorong pencegahan monopolisasi dan eksploitasi sumber daya alam untuk dibakukan dalam kebijakan, dengan perhatian khusus terhadap sumber daya air. Masih selaras dengan tema menjaga sumber daya kita, topik limbah dan ekonomi sirkular juga menjadi salah satu pokok bahasan penting dalam Y20 tahun ini. Hampir semua industri mengambil bahan mentah dari alam; bahan ini diolah untuk memenuhi permintaan pasar, hasilnya didistribusikan pada konsumen, kemudian limbahnya dikembalikan ke alam. Pola konsumsi seperti ini sangat merusak ekosistem karena 1) memanfaatkan sumber daya alam tanpa kendali dan 2) melepaskan bahan beracun dan berbahaya ke ekosistem alami. Selain kerusakan ini, menurut analisa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, limbah juga berkontribusi terhadap emisi GRK. Sistem manajemen limbah Indonesia menghasilkan 13,66 persen emisi GRK nasional (7,71 persen jika menyertakan sektor kehutanan). Untuk mengatasi persoalan ini, ekonomi sirkular dipandang delegasi SCE sebagai solusi terbaik dalam mengurangi volume limbah yang keluar dari siklus produksi. Delegasi Indonesia mengajukan proposal untuk meningkatkan kebijakan dan infrastruktur yang dapat menghubungkan konsumen langsung dengan produsen dan distributor untuk mengolah kembali produk-produk yang sudah usang. Diskusi kelompok kerja ekonomi sirkular merekomendasikan kerjasama internasional untuk memfasilitasi daur ulang produk hasil eksporimpor serta mengendalikan polusi dari berbagai macam limbah, antara lain plastik, makanan, tekstil, partikulat, e-waste, dan sampah antariksa. Negosiasi lanjut dalam track SCE juga merekomendasikan investasi dalam inovasi dan infrastruktur lokal untuk memfasilitasi terciptanya pasar daur ulang global. Secara keseluruhan, track SCE menyepakati delapan proposal untuk communique Y20 Italia 2021. Para delegasi bangga dengan hasil kerja keras mereka dan merasa bahwa kedelapan proposal ini benar-benar merangkum topik-topik iklim dan lingkungan yang genting dan perlu mendapatkan perhatian penuh dari pemimpin negara-negara G20. Kemudian, hampir tiga minggu setelah Y20 Summit 2021 berakhir, laporan keenam dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dirilis.

17


IYD Newsletter

Hasilnya jauh lebih suram dari yang dibayangkan para delegasi. “Apapun yang kita lakukan sekarang, kita tidak dapat memenuhi target 1,5C.” Kalimat tersebut berputar-putar di dalam pikiran, ibarat badai yang membesar jauh di luar perkiraan akibat iklim yang berubah. Terbayang skenario-skenario yang gagal kita hindari: kota-kota yang akan tenggelam, spesies-spesies yang akan punah, panen yang akan gagal, mata-mata air yang akan kering, dan orang-orang yang akan menanggung semua dampak itu. Mendadak semua negosiasi para delegasi SCE selama tiga bulan terakhir meredup relevansinya. Apakah semua diskusi itu sia-sia? Jawaban berikut mungkin kurang inspiratif, tapi sangat jujur: Orang-orang yang berkecimpung di bidang iklim dan lingkungan sudah terbiasa dengan perasaan “sia-sia”. Mereka yang jeli memperhatikan hasil penelitian iklim dan kenyataan di lapangan, yang mengikuti perkembangan kebijakan dan suasana politik — semua sudah menduga akan beginilah hasilnya. Meskipun begitu, semua tetap berjuang. Bagi para delegasi SCE, meski sempat patah semangat, vonis IPCC segera menjadi nyala api baru untuk memperjuangkan agar communique kami diterima dan dilakukan oleh pemimpin negara-negara G20. Benar, kita sudah terlanjur basah. Tapi meskipun kita melewati gawang yang satu, masih ada gawang-gawang lain yang masih bisa kita gol-kan. Dalam krisis iklim ini, kita tidak bisa mundur lagi. Bumi kita masih memiliki banyak hal yang pantas diperjuangkan. Pilihan kita hanya satu: maju tak gentar dan terus berjuang, demi menggapai masa depan bebas dari krisis iklim yang masih mungkin kita capai.

Caroline “Dea” Tasirin adalah Delegasi Indonesia ke Y20 Italy 2021 untuk track Sustainability, Climate and Energy.

18


IYD Newsletter

19


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.