IRON FIRE BuLletin Vol. 12 No. 2 Tahun 2023

KEAMANAN MANUSIA DALAM GEJOLAK INTERNASIONAL

DARI ANCAMAN

MILITER

H I N G G A

KEHIDUPAN SOSIAL

BULETIN

B U L E T I N IRON FIRE Vol. 12 No. 2 Tahun 2023

IRON FIRE A RESEARCH AND PUBLICATION STUDENT GROUP ACTIVITY IN INTERNATIONAL RELATIONS UPNVY FOCUSED ON SECURITY STUDIES SINCE 2015 1

Adviser Dr. Nikolaus Loy, M.A.

Executive Director Vanessa Euphrasia

Editor in Chief Irfan Aditya Kamal

Desain and Layout TI Team Editor Press Team

2

Writers Anmita Intan Fatimah Nurul Annisa Fairuz Lathifah Leniana Devi Rahmawati P Zahida Rodhiya Alfathiyya Dina Khairani Efendi Shafa Maulana Dewi K Cristina Yolanda Siagian Valenia Calista Salma Fauziah Khairunnisa Irsyad Nabil Putra Hansa Dewi Arimbi Falbya Dzulhijjarahma Muhammad Padisha M Dewi Rinawati Nabila Dinda Shalsabilla P Bunga Ilma Nafila Nabila Kirana P 3

CONTENT 7

Krisis Pangan di Kenya: Tantangan dan Solusi

9

12

Upaya PBB Menangani Konflik Burundi

Pengaruh Pandemi Covid-19 dalam Peningkatan Gender Gap dalam Food Security

15

19

Stabilitas Keamanan dan Pertahanan Taiwan dalam Menghadapi Kepentingan Invasi China

Perlindungan oleh Pemerintah Indonesia kepada Warga Negara Indonesia di Ukraina Pada Saat Pecah Perang Rusia-Ukraina

Mengenal Lebih Jauh Wagner Group, Tentara Bayaran dari Rusia yang Brutal

22

24 20

Pengaruh Cyber Security dalam Mewujudkan Keamanan Nasional Indonesia di Era Digitalisasi Masa Kini

27

Upaya PBB Menangani Konflik Burundi

31

Penyelesaian Sengketa Perbatasan India dan Cina di Perbatasan Himalaya

Larangan Penggunaan Senjata Kimia dalam Perang 29 Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional

33

4

Dinamikaa Gerakan Kelompok Islam di Filipina

CONTENT 35

Dilema ASEAN dalam Menangani Konflik Myanmar

37

39

Krisis Pangan sebagai Bentuk Ancaman NonTradisional Suatu Negara

41

43

Mengenal Kelompok Hamas di Antara Konflik Israel dan Palestina

Respon Filipina terhadap Keamanan Energi di Laut China Selatan pada Masa Pemerintahan Duterte

Risiko Ancaman Pertahanan Keamanan dalam Konflik Krisis Pangan dan Kemiskinan Afrika Tengah secara Historis Meningkatnya Ketimpangan Global sebagai Dampak dari Perubahan Iklim

45

47

5

Ancaman Non-Tradisional Bangladesh: Krisis Air Bersih yang Mengancam Keberlangsungan Hidup Manusia

SALAM REDAKSI Halo, para pembaca buletin IRON FIRE! Pertama-tama, kami segenap tim redaksi buletin IRON FIRE mengucapkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun buletin ini dengan baik. Ucapan syukur dan terima kasih juga kami sampaikan kepada segenap dosen pengajar jurusan Ilmu Hubungan Internasional UPN “Veteran” Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya kepada kami dan telah menjadi inspirasi kami. Terakhir, tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada para pembaca buletin IRON FIRE yang berbahagia.

Dalam buletin kali ini kami mengangkat tema keamanan manusia. Keamanan manusia merupakan sebuah konsep yang melibatkan perlindungan serta pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Perlindungan yang dimaksudkan tentu saja perlindungan terhadap ancaman fisik, sosial, dan ekonomi yang bisa saja membahayakan kehidupan manusia.

Itulah mengapa kami mengambil tema pertahanan dan keamanan agar dapat memberi gambaran mengenai bagaimana keamanan negara disikapi oleh para pemangku kebijakan melalui karya tulis anggota IRON FIRE. Dalam tulisan-tulisan tersebut, dikemukakan pula langkah-langkah yang diambil beberapa negara untuk melindungi keamanan negara.

Akhir kata, kami memohon maaf untuk segala kekurangan yang ada pada keseluruhan buletin ini. Meski begitu, besar harapan kami bila buletin ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Tim Redaksi

6

Perlindungan Pemerintah Indonesia kepada WNI di Ukraina Saat Perang Rusia-Ukraina Anmita Intan Fatimah

menunjukkan prioritasnya dalam menjaga WNI dari akibat perang tersebut. Beliau membuat rencana kontijensi yang berpusat di Kota Kyiv, Ukraina untuk mengkoordinasikan upaya penyelamatan WNI di Ukraina. Rencana tersebut membagi situasi menjadi tiga status, yaitu Siaga III, Siaga II, dan Siaga I. Rencana tersebut berpusat di Kyiv yang berkoordinasi langsung dengan KBRI di Warsawa, Polandia serta KBRI di Moskow, Rusia. KBRI di Kyiv menyediakan nomor khusus, yaitu +380503347917, yang dapat dihubungi WNI di Ukraina dengan tujuan panggilan kepada KBRI di Kyiv. Selain itu, arahan juga diberikan kepada seluruh WNI untuk menunda kunjungan mereka ke Ukraina (Fathiyah Wardah, 2022). KBRI Indonesia menyatukan seluruh WNI di Ukraina dengan obrolan grup WhatsApp untuk berbagi informasi dan menjalin komunikasi agar tidak ada satupun WNI yang tidak mendapatkan informasi terkini mengenai keamanan selama perang Rusia-Ukraina terjadi.

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga membuat titik-titik evakuasi di beberapa kota Ukraina seperti Donetsk, Luhansk, dan Odessa sesuai dengan kontigensi yang telah dibuat sebelumnya. Pemerintah Indonesia juga menganjurkan para WNI di Ukraina untuk pergi ke Kyiv jika memungkinkan (Kompas.com, 2022).

Perang Rusia dan Ukraina berlangsung dengan banyaknya luncuran serangan dari Rusia yang merusak fasilitas dan menimbulkan korban jiwa di Ukraina.

Peluncuran serangan Rusia yang menggunakan rudal dan tentaranya memasuki wilayah Ukraina yang mengakibatkan rasa tidak aman bagi warga Ukraina, hingga mereka tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya.

Serangan dari Rusia tidak dapat dibendung oleh negara eksternal di luar Rusia dan Ukraina, termasuk Indonesia. Indonesia sendiri, yang telah berkawan baik dengan Rusia maupun Ukraina, tetap tidak dapat mencegah terjadinya perang ini. Sebelum terjadinya perang ini, Pemerintah Indonesia sudah merasakan adanya ancaman terjadinya perang ini ketika Rusia telah mengakui terbebasnya Donetsk dan Luhansk, yang merupakan wilayah separatisme Ukraina, pada 21 Februari 2022. Akibat dari pecahnya perang RusiaUkraina, KBRI di Kyiv, Ukraina menggunakan fungsi diplomasinya dengan menyusun rencana perlindungan secara maksimal terhadap 138 orang WNI yang berada di Ukraina untuk menyesuaikan kondisi yang terjadi (Fathiyah Wardah, 2022). Judha Nugraha, selaku Direktur Perlindungan Warga Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri

7

Dari 138 orang WNI berada di Ukraina, terdapat 11 orang WNI berada di Donetsk dan Luhansk perlu dievakuasi secepatnya, serta mayoritas 78 orang WNI di Ukraina berada di Kyiv. Seluruh WNI di di Ukraina diwajibkan oleh KBRI di Kyiv untuk melaporkan keadaan mereka masingmasing melalui peduliwni.kemlu.go.id (Kompas.com, 2022).

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, staff KBRI di Kyiv telah memperkirakan perselisihan antara Rusia dan Ukraina dapat terjadi kapan saja. WNI di Ukraina mendapatkan peringatan untuk mempersiapkan diri agar tetap siaga jika harus pergi disaat keadaan mendesak dengan menyiapkan koper atau tas kecil yang mudah dibawa serta menyiapkan kebutuhan dasar mereka, seperti paspor, pakaian, dan obat-obatan. Tidak semua rencana berjalan sesuai realita, kondisi lapangan yang ada menunjukkan bahwa beberapa WNI di Ukraina tidak bisa bebas bepergian karena mereka tidak semuanya memegang paspor akibat perjanjian kerja dengan tempat kerja mereka. Terdapat cerita langsung dari staff KBRI di Kyiv ketika mereka mendengar ledakan akibat serangan yang pertama kali diluncurkan di Ukraina, staff KBRI di Kyiv langsung menghubungi seluruh WNI di Kyiv untuk berkumpul.

KBRI di Kyiv menyediakan penampungan, tetapi penampungan ini tidak cukup untuk menampung seluruh WNI yang berada di sana. Oleh karena itu, beberapa WNI di Ukraina dialihkan ke Wisma Duta yang membuat staff KBRI harus berulang kali pergi dan pulang dari penampungan utama ke Wisma Duta untuk memantau situasi dan membawa berbagai keperluan.

Evakuasi dilakukan pemerintah Indonesia untuk membawa WNI di Ukraina untuk keluar dari Ukraina (cerita dari Tony, seorang staff KBRI) dengan mengikuti jalur evakuasi Warga Ukraina yang menuju .

Rumania dengan melewati kumpulan rombongan bersenjataSembari melakukan perjalanan panjang, rombongan evakuasi ini juga mengukur waktu yang tepat untuk pulang ke Indonesia. Perjalanan evakuasi ini sempat terhambat akibat adanya perubahan jalur evakuasi karena jalur yang sebelumnya digunakan sebagai medan pertempuran.

Usaha yang dilakukan Staff KBRI di Kyiv berfokus pada menenangkan anggota rombongan serta membuat situasi agar tetap kondusif WNI. Akibat secara psikis juga dirasakan oleh rombongan ini, tentunya perasaan mereka campur aduk, lebih-lebih lagi ketika ada serangan mendadak. Tidak dipungkiri ketakutan selalu mengikuti mereka saat melewati para pemegang senjata maupun adanya segala kejadian yang terjadi diluar kendaraan yang mereka naiki (cerita dari Erna, staff KBRI di Kyiv) (Mada, 2022).

Referensi: Kompas.com. (2022a). Perang Rusia Vs Ukraina : Sikap RI dan Upaya Evakuasi WNI. https://nasional.kompas.com/read/2022/0 2/25/06344141/perang-rusia-vs-ukrainasikap-ri-dan-upaya-evakuasi-wni Kompas.com. (2022b). RI Siapkan Rencana Kontigensi Bagi WNI di Tengah Konflik Ukraina-Rusia. https://nasional.kompas.com/read/2022/0 2/03/17172671/ri-siapkan-rencanakontigensi-bagi-wni-di-tengah-konflikukraina-rusia Mada, K. (2022). Di Balik Cerita Para Diplomat Menyelamatkan WNI dari Ukraina. 1–8. https://www.kompas.id/baca/internasiona l/2022/03/28/di-balik-cerita-paradiplomat-menyelamatkan-wni-dariukraina

8

Wardah, F. (2022). Pemerintah Sudah Siap Evakuasi Warga Indonesia dari Ukraina. https://www.voaindonesia.com/a/pemerin tah-sudah-siap-evakuasi-warga-indonesiadari-ukraina/6453482.html

Krisi Pangan di Kenya: Tantangan dan Solusi Nurul Annisa

Kenya menghadapi krisis pangan yang parah akibat kekeringan parah, gagal panen, perubahan iklim, harga pangan yang tinggi, dan inflasi.

Negara ini mengalami kekeringan dalam 40 tahun terakhir yang mengakibatkan kerawanan pangan yang mengkhawatirkan karena dua pertiga penduduk Kenya hidup dalam kemiskinan. Akses terhadap makanan bergizi dalam jumlah yang memadai masih menjadi tantangan bagi banyak orang. Menurut Kenya Institute for Public Policy Research Analysis, 14,5 juta orang Kenya menghadapi kerawanan pangan dan gizi buruk setiap tahunnya. Tahun 2022, 3,5 juta orang Kenya dikatakan berada dalam krisis kerawanan pangan.

Kenya menghadapi krisis pangan yang parah akibat kekeringan parah, gagal panen, perubahan iklim, harga pangan yang tinggi, dan inflasi.

Negara ini mengalami kekeringan dalam 40 tahun terakhir yang mengakibatkan kerawanan pangan yang mengkhawatirkan karena dua pertiga penduduk Kenya hidup dalam kemiskinan. Akses terhadap makanan bergizi dalam jumlah yang memadai masih menjadi tantangan bagi banyak orang. Menurut Kenya Institute for Public Policy Research Analysis, 14,5 juta orang Kenya menghadapi kerawanan pangan dan gizi buruk setiap tahunnya. Tahun 2022, 3,5 juta orang Kenya dikatakan berada dalam krisis kerawanan pangan.

9

Tantangan krisis pangan lainnya yaitu pertumbuhan populasi yang cepat di Kenya, berdasarkan Action Against Hunger Kenya memiliki penduduk sebanyak 45,5 juta penduduk dan yang berada pada kerawanan pangan sebanyak 3,5 juta.

Jumlah tersebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan kelaparan dan kemiskinan dari akibat laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tidak selaras dengan laju produksi pangan. Meningkatnya jumlah penduduk berarti lebih banyak tekanan terhadap lingkungan karena kebutuhan akan pangan, lahan, pangan, lahan, air bersih, dan sumber daya energi meningkat. Hal itu dapat menimbulkan konflik persaingan atas sumber daya yang bersaing untuk mengakses sumber daya yang tersedia, meningkatkan kerawanan pangan, kelaparan karena produktivitas lahan yang menurun. Salah satu contoh nyatanya, yaitu di Kenya Utara yang sering terjadi perang suku dan perampokan untuk menguasai padang rumput dan air di daerah ini. Hal ini disebabkan karena alam di daerah ini mendukung untuk memelihara ternak dan mendukung pertanian yang subur.

Salah satu faktor penyebab krisis pangan di Kenya adalah mahalnya harga pangan di pasar domestik. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Kenya dapat melakukan berbagai langkah, seperti memberikan subsidi pangan dan membatasi ekspor pangan dengan tujuan untuk menstabilkan harga pangan di pasar dalam negeri. Namun, hal ini dapat memperburuk kenaikan harga pangan global dan merusak perdagangan yang berbasis pada aturan. Kemudian, bantuan internasional juga sangat penting dalam mengatasi krisis pangan di Kenya. Action Against Hunger memberikan bantuan kelaparan di Afrika dengan mencegah dan mengobati kelaparan di Kenya melalui berbagai program seperti tanggap darurat, dukungan nutrisi, Water Sanitation Hygiene (WASH) atau kebersihan sanitasi air, dan program dukungan mata pencaharian. World Food Programme (WFP) juga memberikan bantuan dengan menawarkan bantuan tunai yang memberikan harapan di tengah panasnya krisis pangan global.

10

Solusi lain untuk mengatasi krisis pangan di Kenya, yaitu dengan pemerintah berinvestasi pada bidang pertanian, seperti melakukan penelitian pertanian yang diberikan dorongan kepada peneliti lokal untuk melakukan penelitian, peningkatan layanan seperti penyuluhan untuk memastikan teknologi pertanian baru dan modern yang dapat digunakan oleh petani-petani Kenya, investasi infrastruktur lokal yang mendukung pertanian seperti irigasi, komunikasi, listrik, dan transportasi. Selanjutnya investasi pada layanan keuangan pedesaan, pasar dan hubungan sehingga petani kecil dapat membeli pupuk dan benih yang lebih baik juga membentuk kemitraan dengan bank-bank swasta maupun nasional, di mana pemerintah dapat menyalurkan kredit yang terjangkau atau bersubsidi kepada para petani. Dengan ini, petani akan dapat membeli peralatan, lebih banyak tenaga kerja pertanian, dan sarana produksi yang dibutuhkan untuk produksi pangan yang seoptimal mungkin.

Mahalnya harga pangan dan krisis pangan di Kenya berdampak buruk terutama bagi masyarakat miskin dan pertumbuhan pertanian. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Kenya dan para pemangku kepentingan perlu bekerja sama untuk menerapkan kebijakan dan tindakan yang telah dirancang. Selain itu, diperlukan peningkatan produktivitas pertanian dan efisiensi dalam produksi pangan untuk mengurangi masalah harga pangan yang mahal dan krisis pangan.

Referensi: FOOD PRICE CRISIS AND FOOD INSECURITY IN KENYA. (n.d.). Retrieved March 21, 2023, from Kompas.com. (2022a). Perang Rusia Vs Ukraina : Sikap RI dan Upaya Evakuasi WNI. https://nasional.kompas.com/read/2022/02/25/06344141/perang-rusia-vsukraina-sikap-ri-dan-upaya-evakuasi-wni Kompas.com. (2022b). RI Siapkan Rencana Kontigensi Bagi WNI di Tengah Konflik Ukraina-Rusia. https://nasional.kompas.com/read/2022/02/03/17172671/ri-siapkanrencana-kontigensi-bagi-wni-di-tengah-konflik-ukraina-rusia Mada, K. (2022). Di Balik Cerita Para Diplomat Menyelamatkan WNI dari Ukraina. 1–8. https://www.kompas.id/baca/internasional/2022/03/28/dibalik-cerita-para-diplomat-menyelamatkan-wni-dari-ukraina Wardah, F. (2022). Pemerintah Sudah Siap Evakuasi Warga Indonesia dari Ukraina. https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-sudah-siapevakuasi-warga-indonesia-dari-ukraina/6453482.html Food Security In Kenya. (n.d.). McGill University. Kompas.com. (2022a).

Perang Rusia Vs Ukraina : Sikap RI dan Upaya Evakuasi WNI. https://nasional.kompas.com/read/2022/02/25/06344141/perang-rusia-vsukraina-sikap-ri-dan-upaya-evakuasi-wni

11

Pengaruh Pandemi Covid-19 Dalam Peningkatan Gender Gap dalam Food Security Fairuz Lathifah

Covid-19 memiliki peran dalam perubahan kebiasaan masyarakat.

Aktivitas masyarakat terbentuk menyesuaikan keadaan dalam merespon kondisi pandemi Covid19.

Aktivitas seperti bekerja, sekolah, dan berbelanja berubah menjadi new normal. Kesempatan ekonomi dan keamanan pangan menjadi bagian dari perubahan yang signifikan. Terdapat tren baru dalam frekuensi konsumsi individu selama pandemi berlangsung.

Pembatasan, perubahan intensitas pembelanjaan rumah tangga, tingkat pendapatan, dan risiko yang dialami individu selama pandemi menjadi faktor yang membentuk perubahan tren terhadap konsumsi individu secara global.

Tren terhadap perubahan konsumsi mengalami perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Menurut UN Women, perempuan dinilai lebih rentan merasakan dampak dari pandemi, salah satunya adalah aspek konsumsi, pemenuhan nutrisi, dan kepastian pangan.

Bahkan sebelum pandemi, perempuan memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk terlibat sebagai korban dari ketidakpastian pemenuhan pangan.

Tingkat gap yang ditunjukkan oleh negara-negara maju Uni Eropa terhadap keamanan makanan yang dialami perempuan adalah sebesar 4,7% daripada laki-laki. Negaranegara miskin memiliki keadaan yang lebih parah. Pada masa pandemi kesenjangan yang terjadi terhadap ketidakpastian pemenuhan pangan yang dipengaruhi pandemi terlihat dari adanya peningkatan angka dari hanya 27,5% per tahun menjadi 31,9% per tahun.

12

Kemiskinan dan pendidikan yang kurang memberikan pengaruh terhadap modal sosial. Hal ini mengantarkan kepada masalah ketidakpastian pangan pada perempuan. Kondisi negara berkontribusi dalam memberikan ruang bagi peluang kerja dan pendidikan. Ketidakstabilan seperti konflik, bencana, dan kebijakan menciptakan gap yang signifikan antara perempuan dan laki-laki dalam aspek kepastian pangan. Kondisi ekonomi yang sebelumnya belum mampu menyamakan hak yang didapatkan perempuan diperburuk dengan pandemi Covid-19. Perempuan di Amerika sudah mengalami diskriminasi terhadap gender. Pertahun 2020 di Amerika, hanya 39% perempuan yang menjadi bagian dari orang yang bekerja. Frekuensi pandemi Covid-19 menambah kesenjangan terhadap upah kerja yang semakin dalam. Upah kerja yang didapatkan perempuan tanpa pendidikan tinggi sebanyak 52% dibandingkan dengan laki-laki tanpa pendidikan tinggi. Selama pandemi Mei 2020 terdapat 54% perempuan kehilangan pekerjaan. Disaat perempuan kehilangan 5,4 juta pekerjaan, laki-laki hanya kehilangan 4,4 juta pekerjaan karena pandemi Covid-19. Keterbatasan ekonomi menyebabkan perempuan dengan penghasilan sedikit kesulitan dalam membeli makanan sehat, baik bagi mereka dan anak-anak mereka. Kombinasi makanan yang dikonsumsi seharusnya berada dalam kualitas baik, tapi karena kelangkaan yang dialami membuat mereka mengonsumsi dalam jumlah yang sedikit dan kualitas rendah.

Perempuan dalam rumah tangga juga mengalami dampak yang dihasilkan dari pandemi Covid-19. Perempuan cenderung akan mengurangi konsumsi makanan pribadi demi anggota keluarganya. Krisis yang diciptakan oleh pandemi Covid19 menyebabkan pendapatan ekonomi perempuan menurun. Tunjangan pekerjaan yang mengecil dengan kebutuhan jumlah anggota keluarga yang harus ditanggung tidak dalam titik yang sama. Anggaran menjadi semakin terbatas. Hal ini berujung pada semakin besarnya peluang perempuan berada dalam ketidakpastian pangan daripada laki-laki. Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang tidak proporsional bagi gender. Kebiasaan baru yang terbentuk dan penyesuaian yang diterapkan terhadap bencana global memiliki pengaruh satu sama lain. Kebijakan yang dikeluarkan dalam rangka menanggulangi pandemi Covid-19 juga menjadikan aspek atau sektor lain ikut menyesuaikan.

13

Krisis pangan dapat mengantarkan pada buruknya pemenuhan gizi individu. Kesenjangan ekonomi yang dialami perempuan baik dilatarbelakangi dari kesempatan pendidikan dan peluang kerja perlu untuk disoroti. Selain merupakan bagian dari hak asasi manusia, perempuan yang sudah menikah cenderung memiliki tanggung jawab terhadap pengasuhan dan perawatan keluarga. Oleh karena itu, perlunya kesempatan bagi perempuan dalam memperbaiki kualitas hak-hak dasar mereka. Sehingga nantinya nutrisi mereka terpenuhi karena adanya kesanggupan ekonomi yang baik.

Referensi Belsey-Priebe, M., Lyons, D., & Buonocore, J. (2021). COVID-19 Impact on American Women’s Food Insecurity Foreshadows Vulnerabilities to Climate Change? International Journal of Environmental Research and Public Health.

Broussard, N. H. (2019). What explains gender differences in food insecurity? Food Policy Volume 83, 180–194.

Meike, J. (2021). Changes in Food Consumption During the COVID-19 Pandemic: Analysis of Consumer Survey Data From the First Lockdown Period in Denmark, Germany, and Slovenia. Frontiers in Nutrition, 18.

Rahman T, H. M. (2021). Food insecurity and mental health of women.

PLOS ONE. Women, U. (2022). Progress On The Sustainable Development Goals The Gender Snapshot 2022. Retrieved from UN Women: Krisis pangan dapat mengantarkan pada buruknya pemenuhan gizi individu. Kesenjangan ekonomi yang dialami perempuan baik dilatarbelakangi dari kesempatan pendidikan dan peluang kerja perlu untuk disoroti. Selain merupakan bagian dari hak asasi manusia, perempuan yang sudah menikah cenderung memiliki tanggung jawab terhadap pengasuhan dan perawatan keluarga. Oleh karena itu, perlunya kesempatan bagi perempuan dalam memperbaiki kualitas hak-hak dasar mereka.

Sehingga nantinya nutrisi mereka terpenuhi karena adanya kesanggupan ekonomi yang baik.

14

UPAYA PBB MENANGANI KONFLIK ANTARETNIS BURUNDI Oleh : shafa maulana dewi kurniawan Burundi merupakan salah satu negara di Afrika Sub-Sahara.

Secara geografis, Burundi berbatasan dengan Rwanda di utara, Tanzania di timur dan selatan, Danau Tanganyika di barat daya, dan Republik Demokratik Kongo di barat. Burundi merupakan salah satu negara miskin di Afrika. Pada tahun 1962, Burundi meraih kemerdekaannya.

Akan tetapi, kemerdekaan yang diraih oleh Burundi tidak bisa menutup kemungkinan bahwa konflik tidak akan terjadi lagi. Burundi masih dihadapkan oleh konflik antaretnis, yaitu suku Hutu sebagai etnis mayoritas bekerja sebagai petani dan suku Tutsi sebagai etnis minoritas bekerja sebagai peternak sapi.

15

Burundi mempunyai tekanan penduduk dan tidak mempunyai sumber daya alam dengan jumlah banyak sehingga menjadi salah satu negara termiskin dengan sangat banyak konflik di Afrika dan di dunia. Luas wilayah Burundi yang kecil menutupi masalah negara ini dalam mencari solusi penyelesaian klaim supremasi dari minoritas suku Tutsi. Suku tersebut berkuasa dengan permintaan partisipasi politik suku Hutu sebagai suku mayoritas di Burundi.

Konflik etnis Burundi merupakan konflik berkepanjangan yang sangat kompleks dan dinilai mempunyai kemungkinan akan terus terjadi meskipun telah diupayakan dengan solusi damai. Akar masalahnya bermula dari sentimen yang tinggi antara dua suku mayoritas dan minoritas di Burundi sejak zaman penjajahan Belgia dan Jerman. Komunikasi tidak terjalin dengan baik, terjadi diskriminasi pekerjaan, dan kecemburuan sosial menimbulkan kesenjangan suku Hutu dan Tutsi masih terus mengakar sampai saat ini menjadi konflik yang dahulu sudah terjadi hingga kembali terjadi.

Eskalasi konflik etnis Burundi terjadi ketika suku Hutu melakukan pembunuhan berencana terhadap presiden Habyarimana dengan sengaja.

Suku Hutu melakukan hal tersebut dengan tujuan untuk -

Tribunnews.com

memancing amarah suku Hutu terhadap dengan motif dendam.

Selain itu, mereka juga menyebarkan berita palsu, yaitu pembunuhan berencana yang dilakukan oleh suku Tutsi. Konflik antaretnis suku Hutu dan Tutsi menjadi ajang pembantaian besarbesaran di Burundi. Awalnya mereka berupaya merebut kekuasan di Burundi hingga banyak terjadi bentrok antar-suku Hutu dan Tutsi yamg memberikan dampak negatif dengan banyaknya korban jiwa dari kedua suku tersebut.

PBB sebagai organisasi internasional yang berperan penting dan berpengaruh besar pada dunia. PBB mengirimkan pasukan perdamaian PBB untuk mencegah konflik terus terjadi dan berkembang. Sebagai utusan PBB, seluruh tindakan pasukan perdamaian PBB dipengaruhi oleh kebijakan dan keputusan bersama negara anggota PBB. Akan tetapi, pasukan perdamaian PBB tidak berperan lama dan kembali ke perbatasan. Hal tersebut seakan membiarkan konflik etnis di Burundi ini terus terjadi dan berkembang.

16

Selanjutnya, di ranah internasional, PBB membuka ruang dialog dan negosiasi dengan pemerintah dan oposisi. Pada bulan Desember 2015, Zeid Ra’ad Al Hussein sebagai komisaris HAM PBB melakukan rapat mengenai meningkatnya kekerasan di Burundi.

Hasil dari agenda tersebut adalah dibentuknya komisi penyelidikan pada tanggal 30 September 2016. Pada April 2016, Ban Ki-Moon memberikan opsi kepada dewan keamanan untuk mengintervensi Burundi. PBB juga memberikan mandat kepada Uni Afrika untuk pencegahan konflik di Burundi. Mandat yang telah berikan kepada Uni Afrika adalah melakukan mediasi yang bekerjasama dengan EAC (East African Community) sebagai subregional, Uni Afrika sebagai fasilitator, dan PBB memberikan pencegahan konflik. Upaya PBB melalui tim pencari fakta untuk melihat bagaimana kondisi Burundi serta mengupayakan penyelesaian konflik secara damai demi membangun dan mempertahankan perdamaian di Burundi Merespons hal tersebut, terdapat Uni Afrika juga turut membantu PBB untuk mengambil tindakan berdasarkan ancaman yang berupa kejadian genosida kedua.

Disamping itu, kemungkinan terjadinya efek domino yang berdampak langsung terhadap wilayah di kawasan Afrika. Dampak yang datang dari konflik menjadikan Uni Afrika harus segera bertindak untuk mengantisipasi kemungkinan buruk yang terjadi apabila tidak cepat ditangani. Dengan meletusnya konflik, Uni Afrika bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Burundi.

Alasan tersebut menjadi dasar Uni Afrika untuk melakukan campur tangan terhadap negara anggota, terutama terkait masalah pelanggaran kemanusiaan.

Pada

tahun

2000,

konflik

antaretnis suku Hutu dan Tutsi berakhir.

Dua

sepakat

suku

tersebut

memberhentikan

permusuhan dan konflik etnis ini

dengan

perjanjian

menandatangani

damai

di

Arusha,

Tanzania. Akan tetapi, saat ini Burundi dilanda konflik yang lebih

17

bermuatan

dibandingkan etnis.

politis

Konflik Burundi, negara dengan catatan sejarah konflik berdarah, dibuka kembali oleh kudeta Jenderal Niyombare. Kesepakatan tahun 2004 menghasilkan adopsi konstitusi yang menjamin pengaturan pembagian kekuasaan antara kelompok etnis Hutu dan Tutsi. Konstitusi juga mengakui sistem multipartai di mana partai politik diizinkan beroperasi secara bebas. Pada tahun 2005, Pierre Nkurunziza menjadi Presiden Burundi.

Daftar Pustaka Ardiyanti, D. (2015). PENYELESAIAN KONFLIK OLEH ORGANISASI REGIONAL STUDI KASUS TITIK DUA AFRICAN UNION DI BURUNDI (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

Astitiningsih, N. K., Priadarsini, N. W. R., & Widya, A. B. S. PERANAN OPERASI PERDAMAIAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DI BURUNDI TAHUN 2004-2006.

Astitiningsih, N. K., Priadarsini, N. W. R., & Widya, A. B. S. PERANAN OPERASI PERDAMAIAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DI BURUNDI TAHUN 2004-2006.

Chamilah, J. (2018). Pengaruh Enviromental Scarcity Terhadap Konflik Sipil di Burundi Tahun 2015 (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).

Erige, E. M. (2020). Peran Uni Afrika (AU) dalam menangani konflik di Burundi (April 2015-Januari 2016).

Feyissa, T. K. (2021). Burundi-Rwanda Relations: The Road to Normalization.

Gunawan, R. (2019). Upaya Uni Afrika Dalam Menangani Konflik di Burundi (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

Lesmana, N. (2019). TINJAUAN TERHADAP INISIATIF OAU DALAM PENGELOLAAN KONFLIK GENOSIDA DI BURUNDI TAHUN 1993-2000 (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).

Nandhita, I. (2020). Konflik etnis di Burundi. Academia.edu. https://www.academia.edu/24400213/Konflik_etnis_di_Burundi Sudira, I. N. (2017). Resolusi konflik dalam perubahan dunia. Global: Jurnal Politik Internasional, 19(2), 156-171.

18

Mengenal Lebih Jauh Wagner, Tentara

Bayaran dari Rusia yang Brutal

Oleh: Cristina Yolanda Siagian

Awal tahun 2023, nama Wagner Group muncul kembali ke publik yang berkaitan dengan konflik antara Rusia dan Ukraina yang masih terjadi. Tentara bayaran milik Rusia ini, kembali menjadi perbincangan akibat beredarnya sebuah video yang menampilkan seorang tentara Ukraina tewas akibat ditembak oleh pasukan Wagner. Selain itu, di pertengahan Februari tahun 2023, Wagner menyerang Bakhmut, kota yang berada di Timur Ukraina. Kota ini sudah lama diincar oleh pihak Rusia karena dekat dengan Daerah Donbas yang merupakan pusat industri di Ukraina. Kaitannya yang erat dengan Rusia selama konflik Rusia-Ukraina membuat sebagian orang mengaitkan dengan Kelompok Tentara Bayaran, Wagner Group ini.

Wagner Group merupakan kelompok yang diasosiasikan sebagai perusahaan militer swasta yang berasal dari Rusia. Wagner Group juga dikenal dengan sebutan "Group PMC Wagner" atau "Wagner PMC". Kelompok bersenjata ini didirikan pada tahun 2014 oleh mantan perwira militer Rusia bernama Dimitri Utkin. Namun, kepastian mengenai Dimitri Utkin sebagai pengatur dan pengurus Wagner masih belum diketahui pasti. Ia terakhir dilihat muncul di permukaan publik pada 2016.

19

Ada sebuah spekulasi yang mengatakan bahwa nama “Wagner” yang dipakai kelompok ini merujuk pada seorang seniman bernama Richard Wagner yang karyanya berkaitan dengan sentimen anti-semit dan rasa nasionalisme Jerman. Meskipun belum dapat dipastikan kebenarannya, tetapi tujuan filosofis penggunaan nama “Wagner” adalah untuk menunjukan rasa kesetian Kelompok Wagner ini terhadap pemerintah Rusia yang nasionalis dan dianggap memiliki pandangan anti-semit. Wagner Group mulai dikenal pertama kali pada saat invasi Rusia ke Ukraina tepatnya di wilayah Krimea pada tahun 2014. Meskipun keterlibatannya dibantah langsung oleh pihak Rusia, kelompok ini selalu berkoordinasi dengan kelompok militer resmi Rusia.

Saat ini, kelompok Wagner didanai oleh Yevgeny Prigozhin. Ia merupakan seorang pengusaha asal Rusia yang dicurigai dekat dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Beberapa sumber menyebutkan bahwa pendiri asli dari Wagner Group adalah Prigozhin.

Pernyataan tersebut juga didukung oleh keterangan dari mantan narapidana politik Kremlin, Mikhail Khodorkovsky kepada komite urusan luar negeri Inggris.

Melansir dari Guardian, Khodorkovsky mengatakan bahwa Yevgeny Prigozhin akhirnya mengaku mendirikan Wagner Group pada September 2022. Selain didanai oleh Yevgeny Prigozhin, terdapat dugaan yang kuat bahwa kelompok Wagner juga didanai serta didukung oleh GRU (Direktorat Intelijen Utama) Rusia secara tersembunyi.

Namun, Pemerintah Rusia terus membantah keterkaitan mereka dengan pihak Wagner. Para anggota dari kelompok Wagner kebanyakan merupakan mantan tentara militer dan mantan narapidana.

20

Petinggi Wagner menjanjikan para mantan narapidana yang akan mereka rekrut bersih atas catatan kriminal. Meski pada kenyataannya, nyawa mereka seperti sebuah permainan yang pemainnya memang didesain untuk mati, karena para narapidana ini akan selalu ditempatkan pada garis paling berbahaya dalam pertempuran.

Terdapat beberapa alasan yang membuat orang-orang tertarik untuk bergabung dengan organisasi ini. Melansir dari BBC Indonesia, janji petualangan dan bayaran yang tinggi adalah hal yang membuat kelompok ini diminati oleh banyak orang. Para tentara bayaran ini mendapatkan biaya sebesar 2030 juta dalam konversi rupiah.

Dikarenakan aktivitas mereka yang cukup tertutup, sulit untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai keanggotaan dari kelompok ini.

Kelompok Wagner ini tidak hanya berkaitan dengan konflik Rusia dan Ukraina, namun juga dicurigai ikut terlibat dalam operasi militer di beberapa negara, salah satunya adalah di Suriah. Ketika terjadi perang sipil di Suriah, kelompok ini diyakini bekerja untuk pemerintah Suriah. Mereka tidak hanya terlibat dalam pertempuran di beberapa wilayah, mereka juga dicurigai melakukan penyerangan terhadap warga sipil disana, mereka juga melakukan propaganda di beberapa wilayah, propaganda juga dilakukan melalui jejaring sosial dan laman perusahaan yang dekat dengan Yevgeny Prigozhin. Meski sekali lagi pemerintah Rusia dan Wagner Group sendiri membantah keterlibatan mereka dalam hal-hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA BBC Indonesia. Kelompok Wagner: Tentara bayaran Rusia yang merekrut napi - dituduh 'penjahat perang', tapi dianggap 'pahlawan' oleh Moskow.

Diakses melalui https://www.bbc.com/indonesia/articles/cg6xyn5gp99o pada 6 Maret 2023.

CNN Indonesia. Bagaimana Sejarah Wagner Group sampai Bisa Ikut Rusia Invasi Ukraina? Diakses melalui https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220225161529-134764166/bagaimana-sejarah-wagner-group-sampai-bisa-ikut-rusiainvasi-ukraina pada 6 Maret 2023.

Rachel Farahdiba Siregar. Mengenal Grup Wagner Rusia, Tentara Bayaran Swasta? Diakses melalui https://dunia.tempo.co/read/1653753/mengenalgrup-wagner-rusia-tentara-bayaran-swasta. pada 6 Maret 2023.

Nathan Luna, Leah Vredenbregt, dan Ivan Pereira. What is the Wagner Group? The 'brutal' Russian military unit in Ukraine. Diakses melalui https://abcnews.go.com/International/International/wagner-groupbrutal-russian-military-group-fighting-ukraine/story?id=96665326 pada 6 Maret 2023.

21

Stabilitas Keamanan dan Pertahanan Taiwan dalam Menghadapi Kepentingan Invasi China Oleh : Valenia Calista Konflik antara China dan Taiwan telah muncul sejak tahun 1945, tepatnya setelah berakhirnya perang Tiongkok-Jepang dalam Perang Dunia II. Meskipun sempat bersatu dalam perang melawan Jepang pada tahun 1946, perang saudara kembali terjadi antara partai nasionalis yang dipimpin Chiang Kai-shek dan partai komunis yang dipimpin oleh Mao Tse-tung.

Perang saudara ini terjadi karena 2 faktor, yaitu adanya perebutan pengaruh dan kekuasaan di wilayah Cina dan adanya perintah Chiang Kai Shek untuk tidak mengakui keberadaan Partai Komunis China. Perang saudara ini memunculkan partai komunis sebagai pemenang yang berhasil menguasai separuh wilayah Tiongkok sedangkan tentara Nasionalis mengalami kekalahan. Kelompok nasionalis ini kemudian memutuskan untuk memisahkan diri ke Pulau Formosa (Taiwan) dan membentuk pemerintahannya sendiri pada tahun 1949. Meskipun telah memisahkan diri dari China, Taiwan masih belum bisa lepas sepenuhnya dari bayang-bayang China. Mulai dari One China Policy hingga serangan militer dari China yang membuat Taiwan masih merasa terancam hingga saat ini.

Sesuai dengan kebijakan One China, China terus melakukan upaya reunifikasi agar Taiwan bersedia bergabung kembali dengan China.

Berbagai cara dilakukan oleh China dalam upaya reunifikasi, mulai dari pidato-pidato presiden China yang menyerukan penentangan kemerdekaan Taiwan hingga beberapa aksi militer yang dilakukan China. Pada tanggal 4 Agustus 2022 lalu Beijing sempat menembakkan proyektil dan sejumlah rudal balistik ke Selat Taiwan. Penembakan ini berlangsung pada waktu latihan militer besar-besaran di enam titik yang mengelilingi Taiwan. Keenam titik yang menjadi tempat latihan militer China ini dianggap seakan mengepung Taiwan.

Beritasatu.com Aktivitas militer yang dilakukan China menuntut Taiwan untuk selalu siap siaga dalam meningkatkan kemampuan pertahanan negara. Peningkatan kemampuan pertahanan negara dilakukan oleh Taiwan dengan mengerahkan 8.000 personel cadangan untuk ikut dalam simulasi serangan China dengan bantuan komputer.

19 22

Simulasi ini bahkan melibatkan pelatihan untuk rumah sakit dalam antisipasi banyaknya korban yang ada akibat serangan. Menteri Luarid Taiwan, Joseph Wu, mengatakan bahwa Taiwan akan lebih banyak mengalokasikan uang negara untuk mendukung persiapan militer demi kepentingan pertahanan dan keamanan. Tidak hanya pemerintah, masyarakat Taiwan juga turut mengambil peran dalam upaya pertahanan dan keamanan negaranya.

Beberapa masyarakat Taiwan ikut mempersiapkan diri akan kemungkinan serangan dari China, salah satunya adalah Lin Yuh-ting.

Setiap akhir pekan, Lin Yuh-ting mempelajari teknik pertahanan diri dan teknik evakuasi di Akademi Kuma.

Menurut Lin Yuh-Ting, dengan mempelajari teknik pertahanan diri dan evakuasi, ia menjadi lebih siap jika suatu saat China melakukan invasi terhadap Taiwan.

Selain persiapan pertahanan dari dalam negeri, Taiwan juga menjalin kerjasama dengan beberapa negara yang mendukung dan membantu Taiwan dalam menghadapi kemungkinan invasi China. Salah satunya adalah Amerika Serikat. Ketika perang antara partai komunis dan nasionalis di China, Amerika Serikat telah menunjukkan dukungannya terhadap pihak nasionalis. Pada saat pihak nasionalis memutuskan untuk membentuk negara sendiri, yaitu Taiwan, Amerika Serikat menunjukkan dukungannya terhadap upaya kedaulatan Taiwan. Amerika Serikat dalam dukungannya terhadap Taiwan mengirimkan kebutuhan militer dalam jumlah yang besar dan bantuan ekonomi yang mencapai 2,2 miliar USD. Dukungan yang diberikan Amerika Serikat ini menjadi salah satu bentuk upaya Amerika Serikat dalam membendung perluasan revolusi komunis di dunia.

Hingga saat ini, Taiwan masih aktif dalam mempersiapkan pertahanan dan keamanan negaranya. Praktik atau latihan militer yang dilakukan oleh China di dekat wilayah Taiwan menunjukkan bahwa serangan China masih menjadi ancaman besar yang harus diantisipasi. Banyaknya negara yang juga belum mengakui kedaulatan Taiwan menyebabkan Taiwan harus berusaha keras mempertahankan diri dari ambisi unifikasi China. Namun, saat ini serangan China masih tertahan akibat adanya kontribusi Amerika Serikat yang harus diwaspadai China. Amerika Serikat menjadi tameng yang kuat dalam menahan China untuk menyerang Taiwan dalam waktu dekat.

Daftar Pustaka Ernanto Budi. 2023. “Antisipasi Invasi Tiongkok, Warga Taiwan Belajar Teknik Pertahanan Diri”. Diakses dari https://mediaindonesia.com/internasional/575463/antisipasi-invasitiongkok-warga-taiwan-belajar-teknik-pertahanan-diri pada 2 September 2023.

Pristiandaru, Danur Lambang. 2021. “Jika China Menyerang, Taiwan Akan Berjuang sampai Akhir”. Diakses dari https://www.kompas.com/global/read/2021/04/07/132446470/jika-china-menyerang-taiw an-akan-berjuang-sampai-akhir?page=all pada 2 September 2023.

23

Penyelesaian Sengketa Perbatasan India dan Cina di Perbatasan Himalaya Oleh: Falbya Dzulhijjarahma

Sengketa pada wilayah perbatasan India dan Cina di perbatasan Himalaya telah menjadi isu yang kontroversial dan rumit selama bertahun-tahun. Sengketa ini bermulai dari perbedaan klaim wilayah yang saling tumpang tindih antara kedua negara, yang kemudian memicu konflik militer pada tahun 1962. Meskipun konflik tersebut berhasil diakhiri dengan gencatan senjata, sengketa perbatasan tetap berlanjut hingga saat ini.

Pada tahun 2020, sengketa perbatasan India dan Cina di perbatasan Himalaya kembali memanas setelah terjadi bentrokan di wilayah perbatasan. Konflik ini menyebabkan kematian sejumlah tentara India dan China, dan meningkatkan ketegangan antara kedua negara. Sejak saat itu, situasi di perbatasan Himalaya terus menjadi perhatian internasional.

Ketegangan di perbatasan Himalaya terus meningkat, dan kedua negara terus berupaya untuk menyelesaikan sengketa perbatasan secara damai. Pada bulan November 2021, terjadi pertemuan antara Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden China Xi Jinping secara virtual untuk membahas sengketa perbatasan. Namun, hingga saat ini sengketa perbatasan India dan Cina di perbatasan Himalaya belum sepenuhnya terselesaikan. Sengketa perbatasan India dan Cina di perbatasan Himalaya merupakan isu yang kompleks dan membutuhkan upaya-upaya yang terus menerus dari kedua negara untuk menyelesaikannya secara damai dan menjamin stabilitas di wilayah perbatasan Himalaya.

Sengketa perbatasan India dan Cina di perbatasan Himalaya pada kasus baru-baru ini terjadi karena adanya perbedaan persepsi antara kedua negara mengenai batas perbatasan mereka. Selain itu, adanya kepentingan strategis dan ekonomi yang saling bertentangan juga menjadi penyebab utama sengketa ini terus berlanjut.

India memperkuat posisi militer di perbatasan Himalaya sebagai tanggapan atas klaim Cina yang semakin memperluas daerah pengaruhnya di wilayah tersebut. Hal ini membuat Cina merasa terancam dan memperkuat kehadiran militer mereka di wilayah tersebut. Konflik juga diperparah oleh pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh kedua negara di perbatasan, termasuk pembangunan jalan dan pangkalan militer. Selain itu, pandemi COVID-19 juga berdampak pada konflik

24

perbatasan India-Cina, dengan India menuduh Cina melanggar kesepakatan perbatasan dengan memperkuat kehadiran militer mereka di wilayah perbatasan saat India sedang sibuk menangani pandemi.

Pada Sengketa Perbatasan India dan Cina di perbatasan Himalaya pada kasus baru-baru ini, kedua belah pihak saling menyalahkan atas terjadinya konflik tersebut dan belum tercapai kesepakatan resmi mengenai penyelesaian sengketa perbatasan. Namun, berdasarkan berita yang dilaporkan, ada beberapa pasal yang diduga dilanggar oleh kedua belah pihak selama konflik ini berlangsung. Pertama, India mengklaim bahwa pasukan Cina telah melanggar perjanjian perbatasan bilateral yang telah disepakati sebelumnya, yaitu Perjanjian Perbatasan India-China 1993 dan Perjanjian Keamanan dan Perlindungan Perbatasan 1996. Menurut India, pasukan Cina telah memperluas wilayah mereka di perbatasan dengan membangun infrastruktur, menambah pasukan dan perlengkapan militer di wilayah tersebut. Kedua, Cina menuduh India melanggar kesepakatan dengan memperkuat kehadirannya di wilayah itu dan membangun infrastruktur militer di sepanjang perbatasan. Cina juga mengklaim bahwa India telah memasuki wilayah perbatasan mereka dan mengirim pasukan ke wilayah tersebut, yang merupakan pelanggaran pasal 2 dan 4 dari Perjanjian Perbatasan India-China 1993. Namun, penting untuk dicatat bahwa kedua negara saling menyalahkan dan belum ada kesepakatan resmi mengenai pelanggaran-pelanggaran ini.

Terkait dengan klaim Cina bahwa India memasuki wilayah perbatasan mereka dan mengirim pasukan ke wilayah tersebut, perlu dicatat bahwa India membantah klaim tersebut dan menyatakan bahwa pasukan mereka berada di wilayah yang sah menurut peta India. India juga menuduh bahwa pasukan Cina memasuki wilayah India dan mendirikan kemah di sana, yang merupakan pelanggaran perjanjian perbatasan. Kedua negara saling menuduh dan klaim wilayah yang sama, sehingga memperumit penyelesaian sengketa perbatasan.

Namun, penting bagi kedua negara untuk mempertahankan komunikasi dan dialog yang terbuka dalam menyelesaikan sengketa perbatasan ini secara damai. Kedua belah pihak harus menghindari tindakan yang dapat memperburuk situasi dan mencari cara untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama.

25

Sebagai upaya untuk mengatasi sengketa perbatasan ini, India dan Cina telah melakukan beberapa perundingan tingkat tinggi dan menyelesaikan beberapa isu tertentu. Namun, hingga saat ini belum ada kesepakatan resmi yang dicapai dan sengketa perbatasan ini masih terus berlanjut.

Dalam penyelesaian sengketa perbatasan ini, penting bagi kedua negara untuk mematuhi perjanjian perbatasan yang ada dan melakukan perundingan yang produktif. Kedua belah pihak juga harus mempertimbangkan kepentingan bersama dan menghindari tindakan yang dapat memperburuk situasi.

Dalam situasi seperti ini, keterlibatan dan dukungan internasional juga dapat membantu untuk mencapai solusi yang damai.

Organisasi seperti PBB dan negaranegara tetangga dapat berperan sebagai mediator dalam memfasilitasi perundingan antara India dan Cina.

Hingga saat ini, Sengketa Perbatasan India dan Cina di perbatasan Himalaya pada kasus baru-baru ini belum sepenuhnya terselesaikan dan belum ada kesepakatan resmi mengenai penyelesaian sengketa perbatasan.

Terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan oleh kedua negara untuk mencari solusi yang dapat mengakhiri konflik ini. Kedua negara sempat mengadakan pertemuan untuk membahas sengketa perbatasan ini, tetapi tidak ada kesepakatan resmi yang dicapai.

Selain itu, kedua belah pihak juga telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi ketegangan dan mencegah terjadinya eskalasi konflik. Misalnya, mereka telah setuju untuk memperkuat komunikasi dan dialog di antara pasukan militer mereka di wilayah perbatasan, dan juga menyetujui untuk menjaga stabilitas di perbatasan. Kedua negara juga terus melakukan perundingan dan mencari cara untuk menyelesaikan sengketa perbatasan ini secara damai.

Meskipun belum ada kesepakatan resmi yang dicapai, upaya-upaya ini diharapkan dapat membantu mengurangi ketegangan dan mencegah terjadinya eskalasi konflik di perbatasan Himalaya.

Kesimpulannya bahwa Sengketa Perbatasan India dan Cina di perbatasan Himalaya pada kasus baru-baru ini merupakan konflik yang kompleks dan memiliki latar belakang yang panjang.

26

Konflik ini telah terjadi selama beberapa dekade dan membutuhkan upaya yang besar dari kedua negara untuk mencapai solusi yang dapat mengakhiri sengketa perbatasan ini secara damai.

Upaya-upaya telah dilakukan oleh kedua belah pihak untuk mencari solusi, namun hingga saat ini belum ada kesepakatan resmi yang dicapai. Kedua negara terus melakukan perundingan dan mencari cara untuk menyelesaikan sengketa perbatasan ini secara damai, sambil juga mengurangi ketegangan dan mencegah terjadinya eskalasi konflik.

Dalam penyelesaian sengketa perbatasan ini, penting bagi kedua negara untuk mempertahankan komunikasi dan dialog yang terbuka serta menjaga stabilitas di perbatasan. Solusi yang dapat diterima kedua belah pihak haruslah mencerminkan kepentingan bersama dan menghindari tindakan yang dapat memperburuk situasi.

Diharapkan kedua negara dapat mencapai kesepakatan yang dapat mengakhiri sengketa perbatasan ini secara damai dan memperkuat hubungan antara India dan Cina untuk kepentingan bersama.

DAFTAR PUSTAKA Pratik Jakhar. 2020. “Konflik ChinaIndia: Dua rival berlomba bangun infrastruktur di perbatasan Himalaya yang menjadi sengketa”. https://www.bbc.com/indonesia/duni a-53576502. Diakses pada 20 Maret 2023.

Wartawan BBC di India. 2022.

“Sengketa perbatasan India-China: Bayang-bayang perang 60 tahun yang muncul lagi di perbatasan”. https://www.bbc.com/indonesia/articl es/ck546dzn04lo.amp. Diakses pada 20 Maret 2023.

Pengaruh Cyber Security PengaruhMewujudkan Cyber Security dalam Mewujudkan dalam Keamanan Keamanan Nasional Indonesia Nasional Indonesia di Era Digitalisasi Masa Kini Oleh : Muhammad Padisha Mujaddedi di Era Digitalisasi Masa Kini phishing yang terjadi di negara kita.

Jika dibiarkan, hal tersebut tentunya akan mengancam keamanan nasional di era digitalisasi saat ini.

Karena ketergantungan pada internet di era sekarang telah menciptakan keamanan nasional yang online.

Seiring dengan majunya zaman, kita telah melihat dunia yang semakin mengalami kemajuan.

Baik itu kemajuan dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan tak terkecuali teknologi.

Pengaruh globalisasi yang begitu signifikan memberikan dampak yang sangat besar dalam berkembangnya teknologi. Tidak pernah terbayang, bermula dari penemuan mesin uap yang memicu revolusi industri sampai ditemukannya internet dan komputer yang menciptakan loncatan kemajuan besar dalam sejarah dunia.

Dengan semakin majunya teknologi, tentu saja memunculkan dampak positif dan negatif dalam masyarakat.

Salah satunya adalah semakin maraknya kejahatan cyber yang terjadi, khususnya di negara Indonesia.

Fenomena pandemi yang terjadi beberapa tahun terakhir juga mencetak banyak kasus kejahatan siber. Para peretas memanfaatkan momen tersebut dalam menjalankan serangannya. Bila kita lihat dari kasus kejahatan siber di tahun 2022, setidaknya terjadi lebih dari 700 juta serangan siber ke Indonesia. Menurut laporan data yang dikeluarkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sepanjang tahun 2022 telah terjadi 714.170.967 anomali trafik atau serangan siber yang terjadi di Indonesia. Bahkan di bulan Januari tahun 2022, terjadi 272.962.734 total serangan siber, yang mana lebih dari sepertiga total serangan yang terjadi selama tahun tersebut.

Dari banyaknya serangan, terdapat tiga metode yang sering digunakan dalam kejahatan tersebut seperti dalam bentuk ransomware dengan modus meminta tebusan sebagai jaminan, kemudian menggunakan phising, serta eksploitasi celah keamanan dalam sistem. Selain dari hal diatas, terdapat beberapa macam serangan lain yang juga dilakukan oleh para pelaku kejahatan dalam menjalankan aksinya yaitu dengan menggunakan web defacement (peretasan yang merubah tampilan konten website), SQL Injection, DOS/DDos attack, cross site scripting,

Indonesia sendiri memiliki 212,4 juta pengguna aktif internet yang menjadikannya negara dengan pengguna internet tertinggi ke-4 di dunia. Walaupun begitu, masifnya pengguna internet di Indonesia tidak didukung dengan keamanan siber yang berkualitas. Dilansir dari National Cyber Security Index (NCSI), keamanan siber di Indonesia menduduki peringkat ke-6 di kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, Indonesia menduduki peringkat ke-83 dari 160 negara secara global. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki tingkat keamanan internet yang relatif rendah. Indikasi tersebut ditandai dengan masih banyaknya celah keamanan yang ada, bisa kita lihat dari maraknya serangan malware, ransomware, dan

27

serta DNS attack. Adanya kasus-kasus peretasan tersebut membuat Indonesia menjadi negara dengan kejahatan siber terbanyak kedua di dunia setelah Ukraina. Hal ini tentunya menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam mewujudkan keamanan nasional di era digitalisasi ini.

Dari penjelasan di atas, bisa kita simpulkan bahwasanya Indonesia sedang mengalami krisis keamanan cyber security. Banyak sekali hal yang harus dibenahi dalam tantangan menghadapi maraknya kejahatan siber yang terjadi.

Mulai dari infrastruktur di bidang teknologi yang kurang memadai, ahli-ahli teknologi yang masih jauh dari kata cukup, serta kurangnya edukasi masyarakat dalam menggunakan internet secara aman.

Maka dari itu, sudah seharusnya pemerintah dan masyarakat menyadari pentingnya hal ini dalam menghadapi tantangan zaman.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, pemerintah perlu menggalakkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, baik dari tingkat SD, SMP, SMA, maupun Perguruan Tinggi dalam berjejaring di dunia maya.

Pemerintah juga perlu memperbanyak ahli-ahli dalam bidang ini, karena permasalahan yang terjadi juga merupakan akibat dari kurangnya sumber daya manusia yang memadai dalam bidang teknologi di Indonesia.

Dalam hal ini, perlu sekiranya dilakukan program pelatihan yang intensif kepada para ahli-ahli teknologi guna menciptakan sumberdaya yang unggul di bidang kemanan siber.

Selain daripada itu, perlu juga diterapkannya strategi-strategi lain dalam menjawab permasalahan diatas seperti, membentuk tim khusus yang bertanggung jawab dalam keamanan internet di Indonesia, membentuk undang-undang -

khusus mengenai tindak pidana kejahatan siber, meningkatkan penelitian dan pengembangan dalam pengelolaan teknologi dan sumberdaya manusia, serta mengadakan forum kerjasama dengan negara-negara yang memiliki teknologi unggul.

Masih banyak hal yang memang perlu dibenahi dalam meningkatkan kualitas cyber security di negara kita.

Karena perubahan yang baik memerlukan waktu yang relatif lama dan memerlukan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya.

Diharapkan dengan adanya strategistrategi tersebut akan membuat perubahan yang baik dalam sistem keamanan di Indonesia ini. Selain itu, agar strategi tersebut berjalan secara maksimal, diperlukan juga kesadaran dari masyarakat dan pemerintah untuk saling mendukung satu sama lain. Karena kebijakan-kebijakan yang telah dibuat tidak akan berjalan dengan baik jika tidak dibarengi dengan upaya masyarakat dalam menjalankan aturan tersebut.

Daftar Pustaka Budi. E, Wira. D, Infantono. A. 2021. Strategi Penguatan Cyber Security Guna Mewujudkan Keamanan Nasional di Era Society 5.0.

Yogyakarta.

Marco Roscini, World Wide Warfare—Jus Ad Bellum and the Use of Cyber Force, 14 MAX PLANCK U.N.Y.B. 85, 97-98 (2010). https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220 701164212-192-816150/ri-dihantam-700-jutaserangan-siber-di-2022-modus-pemerasandominan (diakses pada 14 Maret 2023) https://databoks.katadata.co.id/datapublish/20 22/03/07/keamanan-siber-indonesiaperingkat-ke-6-di-asia-tenggara (diakses pada 14 Maret 2023) https://databoks.katadata.co.id/datapublish/20 22/12/22/indonesia-masuk-daftar-10-negarapengguna-internet-terbesar-di-asia (diakses pada 14 Maret 2023) https://www.kominfo.go.id/index.php/content/d etail/4698/Indonesia-Peringkat-ke-2-DuniaKasus-Kejahatan-Siber/0/sorotan_media (diakses pada 14 Maret 2023)

28

LARANGAN PENGGUNAAN SENJATA KIMIA DALAM PERANG BERDASARKAN

HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Oleh: Dewi Rinawati Perang merupakan hal yang sudah tidak asing terdengar saat ini. Perang ada sejak manusia ada, sejarah perang sama lamanya dengan sejarah umat manusia. Pada kenyataannya sampai saat ini perang tidak dapat terhindarkan.

Untuk meminimalisir kerugian, perang diatur dalam hukum humaniter internasional (International Humanitarian Law). Hukum ini berusaha melindungi orang-orang yang tidak atau tidak lagi ikut dalam peperangan seperti masyarakat sipil, tenaga kesehatan, orang-orang yang terluka, dan tawanan perang. Hukum ini mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsipprinsip kemanusiaan. Prinsip tersebut menginterpretasikan bahwa perang ataupun konflik bersenjata harus mematuhi batasan-batasan berupa cara-cara dan alat-alat apa saja yang boleh dan tidak boleh digunakan dalam perang.

Salah satu prinsip tersebut antara lain melarang penggunaan senjata kimia karena dinilai menimbulkan kerugian yang tidak perlu.

Senjata kimia merupakan senjata yang memanfaatkan senyawa kimia yang dapat menimbulkan sifat racun yang mampu melukai, melumpuhkan, bahkan membunuh.2 Senjata kimia juga dapat menyebabkan luka dan penyakit permanen pada korbannya. Pada dasarnya, penggunaan senjata kimia dilakukan untuk melemahkan mental pihak lawan dan mengurangi intensitas serangan dari musuh. Dampak yang ditimbulkan senjata kimia ini sangat dasyat dan tidak manusiawi. Selain itu penggunaan senjata kimia ini juga dapat merusak lingkungan.

Pengaturan hukum penggunaan senjata kimia dalam perang menurut Hukum Humaniter Internasional bersumber dari dua sumber hukum utama, yaitu Konvensi Janewa 1949 dan Konvensi Den Haag 1899 yang mengatur alat-alat dan caracara yang boleh dan tidak boleh digunakan dalam berperang. Larangan penggunaan senjata kimia dalam perang dimulai dengan Deklarasi St. Patersburg 1868, deklarasi tersebut merupakan langkah awal negara-negara di dunia memperhatikan senjata-senjata perang yang dapat menimbulkan efek yang berlebih. Pada tahun 1874 di Eropa dikeluarkan Deklarasi Brusless (Brusless Declaration) yang berisi larangan penggunaan racun dan peluru beracun dalam perang. Pada 25 Juli 1899 berhasil ditandatangi 1899 Hangue Declaration 2 Concerning Asphyxiating Gases atau biasa disebut dengan Deklarasi Den Haag 1899 yang mulai diberlakukan pada 4 September 1900. Deklarasi tersebut melarang penggunaan peluru maupun amunisi yang sifat ledakannya dapat menyebarkan gas yang dapat menimbulkan sesak nafas, gas tersebut bernama Asphyxiating Gases. Deklarasi Den Haag 1899 dapat disebut sebagai perjanjian internasional pertama yang lebih jelas melarang penggunaan senjata kimia. Namun, terdapat kelemahan dalam deklarasi ini, yaitu hanya mengikat pada negara-negara peserta saja, artinya keterikatannya dapat berakhir ketika terjadi konflik antar anggota dan non anggota. Sehingga larangan yang terdapat dalam Deklarasi Den Haag ini bersifat tidak mutlak karena masih terdapat peluang bagi sebuah negara untuk melepaskan keterikatan dengan deklarasi ini.

29

Pada 15 Juni - 18 Oktober 1907 diadakan Konferensi Perdamaian Den Haag yang kedua dan dihadiri oleh 44 negara. Konferensi ini berhasil mengkodifikasikan Hukum Kebiasaan Internasional yang mengatur metode dan penggunaan senjata dalam perang. Pengaturan penggunaan senjata kimia terdapat pada bagian II pasal 22 dan pasal 23 (a) serta pasal 23 (e) Konvensi Den Haag ke IV yang mengaturtentang kebiasaan perang di daratan. Pasal 22 Konvensi Den Haag IV berbunyi “ hak para pihak yang berperang untuk melukai dan membunuh musuh bersifat tidak terbatas.” Sedangkan pengaturan mengenai ketentuan senjata diatur dalam pasal 23 huruf a dan e Konvensi Den Haag IV yang berbunyi “ Sebagai tambahan atas aturan dan larangan yang telah ditentukan pada konvensi-konvensi khusus, maka secara khusus dilarang untuk: a. menggunakan racun dan senjata beracun; e. menggunakan senjata proyektil serta bahan-bahan yang dapat mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu.”3 Bunyi pasal-pasal tersebut mencerminkan asas kemanusiaan yang sangat diperhatikan dalam Hukum Humaniter Internasional.

Terdapat kekurangan dalam Konvensi Den Haag IV 1907, yaitu belum mengatur mengenai larangan penyimpanan senjata kimia, akibatnya senjata kimia masih digunakan dalam Perang Dunia I pada 1914-1918. Kemudian larangan penggunaan senjata kimia kembali ditegaskan dalam Perjanjian Versailles tahun 1919 yang merupakan perjanjianperdamaian setelah berakhirnya Perang Dunia I. Namun, larangan tersebut

Namun, larangan tersebut hanya ditujukanpada Jerman sebagai negara yang kalah. Hala ini justru dapat diartikan sebagai diskriminasi pada negara yang kalah dalam perang dan memberi peluang bagi negara lain untuk memproduksi dan menggunakan senjata kimia dalam perang.

Selanjutnya dibentuklah Protokol Janewa 1925 yang mengatur pengawasan perdagangan senjata dan amunisi untuk lebih memperketat larangan penggunaan senjata kimia secara sembarangan terutama dalam perang.

Penggunaan senjata kimia dalam perang termasuk dalam kejahatan perang. Kasus ini dapat diselesaiakan melalui Mahkamah Pidana Internasional. Larangan penggunaan senjata kimia ini sangat berpeluang untuk dilanggar. Jika dirasa Hukum Humaniter Internasional belum berhasil dalam mengatur mengenai peperangan, maka diperlukan solusi lain untuk menangani masalah ini, seperti berupa sanksi sosial dan ekonomi.,Menjaga keamanan dunia merupakan tanggung jawab setiap bangsa. diciptakannya peraturan-peraturan guna mencapai keamanan tersebut tidak sematamata akan mencapai keberhasilan. Diperlukan kesadaran setiap negara, terutama yang memiliki senjata kimia untuk tidak menyalahgunakannya dalam peperangan ataupun konflik bersenjata.

Daftar Pustaka Anggraini, D. F. (2021, April). PENGATURAN HUKUM PENGGUNAAN SENJATA KIMIA DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL. Lex Crimen, Vol. 10(Vol. 10 No. 2 (2021): Lex Crimen). Retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/arti cle/vi w/33103 Kaunang, A. B. (2021, Juni). PENGGUNAAN SENJATA KIMIA DALAM KONFLIK BERSENJATA DI SURIAH MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL. Lex Administratum, Vol. 9(Vol. 9 No. 6 (2021): Lex Administratum). Retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratu m/article/view/34404 Sumeke, Q. G. (2017). PENGGUNAAN SENJATA KIMIA DALAM KONFLIK BERSENJATA ANTAR NEGARA DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL. Lex Privatum, Vol. 5(Vol. 5 No. 6 (2017): Lex Privatum). Retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/ article/view/17321

30

Oleh: Salma Fauziah Khairunnisa

Pada tahun 2018, Sri Lanka membuat dunia berdecak kagum karena publikasi UNESCO yang menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki tingkat literasi yang tinggi. Tingkat literasi masyarakatnya mencapai 91,71% meskipun negara tersebut memiliki pendapatan per kapita yang rendah. Sayangnya, tak lama setelah pencapaian tersebut, pertumbuhan ekonomi negara kawasan Asia Selatan tersebut justru merosot jauh.

Kemunduran ekonomi yang terjadi secara drastis membuat pemerintah kesulitan membeli barang-barang kebutuhan publik. Pada awal tahun 2022, masyarakat Sri Lanka sudah mulai kesulitan mendapatkan bahan bakar untuk transportasi pribadi maupun umum. Angka inflasi pun meroket tinggi hingga mencapai 50% dalam setahun. Puncaknya, pada bulan Juni pemerintah melarang pembelian petrol dan diesel bagi kendaraan non-esensial hingga dua minggu lamanya. Lebih dari itu, sekolah-sekolah terpaksa diliburkan dan para pekerja mulai bekerja dari rumah untuk menekan pengeluaran.

Krisis ekonomi kali ini merupakan krisis paling besar yang dihadapi Sri Lanka sejak hari kemerdekaannya pada 1948 silam. Tak ayal, kesulitan hidup dan rasa frustrasi membuat banyak masyarakat berbondongbondong turun ke jalan untuk melancarkan aksi protes. Lantas, apa yang menjadi penyebab krisis ekonomi ini?

Meski pemerintah berdalih bahwa pandemi Covid-19 menjadi penyebab dari krisis ekonomi Sri Lanka, banyak masyarakat menuding kebijakan pemerintahan Presiden Gotabaya Rajapaksa-lah penyebab dari segala kekacauan yang terjadi. Rajapaksa sendiri kerap melakukan praktik nepotisme dan mengeluarkan kebijakan yang tidak bijaksana.

Pada 2019 misalnya, pemerintahnya memotong pajak secara besarbesaran sehingga mengurangi kas pemerintah.

Selanjutnya, ketika pandemi Covid-19 melanda pada tahun 2020,

para ahli telah menyarankan Rajapaksa untuk meminta bantuan ke IMF (International Monetary Fund).

Namun, saran tersebut baru dijalankan pada Maret 2022.

Dinamika perekonomian di Sri Lanka pun dinilai tidak diatur dengan baik, karena pemerintah seolah mempertahankan kondisi defisit kembar, atau kondisi yang bisa kita sebut dengan peribahasa “besar pasak daripada tiang”. Pengeluaran Sri Lanka mengungguli pemasukannya.

Buruknya kondisi keuangan negara tersebut masih diperparah dengan kebijakan pemotongan pajak sebagai salah satu skema Rajapaksa dalam menstimulasi ekonomi di masa pemilu 2019.

Kondisi ekonomi Sri Lanka kala itu semakin merosot dengan berkurangnya produksi di bidang agrikultural.

31

Kebijakan pemerintah yang secara mendadak mengganti metode pertanian memicu berkurangnya produksi pertanian seperti karet dan teh secara drastis. Akibatnya, komoditas tersebut tak lagi bisa diekspor dan hanya cukup memenuhi kebutuhan domestik. Lagi-lagi, kas negara menjadi makin menyusut.

Tak dapat dihindari, Sri Lanka akhirnya harus menghadapi kekurangan akut pada beberapa barang esensial, seperti bahan bakar hingga obat-obatan.

Cadangan devisa yang makin berkurang dan hutang luar negeri yang meningkat menjadi penyebabnya. Kemunduran ekonomi Sri Lanka turut memukul mundur para wisatawan asing, membuat negara ini kehilangan 10% dari PDB yang sebelumnya mengandalkan sektor pariwisata. Besarnya angka inflasi yang juga tak bisa dihindari menyebarkan dampak pada seluruh lapisan masyarakat. Pada tahun 2022, Sri Lanka telah masuk di peringkat lima teratas negara dengan inflasi harga bahan makanan tertinggi di dunia. Dalam hal ini, kelompok lapisan masyarakat terbawah, mereka yang hanya memiliki sedikit penghasilanlah yang paling terkena dampaknya.

Sebagai jalan keluar, Sri Lanka memanfaatkan dana talangan dari IMF untuk mendapatkan akses pinjaman dan kerja sama bilateral maupun multilateral.

Akan tetapi, proyek yang bernilai sebesar 2,9 miliar Dolar tersebut tetap tak bisa mengeluarkan Sri Lanka dari resesi. Sebab, peraturan IMF mengharuskan Sri Lanka untuk membayar sejumlah biaya adjustment di awal. Salah satu cara yang ditempuh Sri Lanka adalah dengan menaikkan besaran pajak serta menurunkan pengeluaran sebisa mungkin.

SUMBER REFERENSI : Endresen, Janice. “Sri Lanka’s Financial Crisis: Origins, Impact, and Next Steps.” Cornell SC Jhonson College of Business. Last modified 2022. Accessed September 10, 2023. https://business.cornell.edu/hub/2022/06/15/sri-lankas-financial-crisis-origins-impact-nextsteps/.

Perera, Ayeshea. “Sri Lanka: Why Is the Country in an Economic Crisis?” BBC News. https://www.bbc.com/news/world-61028138.

Ramamurthy, Aparna. “Kebangkitan Dan Runtuhnya Dinasti Politik Keluarga Rajapaksa.” DW. Last modified 2022. Accessed July 16, 2023. https://www.dw.com/id/dinasti-politik-keluargarajapaksa/a-62465833.

Weerakoon, Dushni. “Sri Lanka’s Hard Road to Recovery from Economic and Political Crisis.” East Asia Forum. Last modified 2023. Accessed September 10, 2023. https://www.eastasiaforum.org/2023/01/08/sri-lankas-hard-road-to-recovery-fromeconomic-and-political-crisis/.

Winona, Christina Vania. “Krisis Ekonomi Sri Lanka: Penyebab Hingga Upaya Pengendalian.”

Pusat Studi Perdagangan Dunia, Universitas Gadjah Mada. Last modified 2022. Accessed September 3, 2023. https://cwts.ugm.ac.id/2022/04/11/krisis-ekonomi-sri-lanka-penyebabhingga-upaya-pengendalian/.

32

DINAMIKA GERAKAN KELOMPOK ISLAM DI FILIPINA oleh: Irsyad Nabil Putra Hansa Perjuangan kelompok Islam di negara lumbung padi Asia Tenggara memiliki dinamika yang kompleks. Gerakan islam di Filipina mengalami pasang surut dan bahkan melewati berbagai peristiwa berdarah. Perang saudara, separatisme, segregasi agama, hingga pemberontakan bersenjata menjadi hal yang melekat pada kelompok islam di negara Filipina, terutama wilayah Filipina Selatan. Tulisan kali ini kan mencoba memaparkan secara singkat tentang dinamika yang dimiliki gerakan islam di Filipina.

Masuknya Islam Ke Filipina Dinamika ini bermula ketika Islam mulai masuk ke wilayah Filipina Selatan pada 1380 masehi yang dimulai dari kepulauan Sulu dan Mindanao. tercatat bahwa orang pertama yang menyebarkan ajaran agama islam di negara tersebut adalah seorang tabib dan ulama Arab bernama bernama Karimul Makhdum dan Raja Baguinda. Kepercayaan ini kemudian menyebar hingga ke arah Filipina Utara dengan melebur dengan kepercayaan masyarakat lokal bersamaan dengan aktifitas pendidikan, perdagangan, serta pernikahan , namun kedatangan invasi Spanyol yang menjajah Filipina menjadi kekuatan tandingan yang juga membawa misi kristenisasi dan ingin membalas kekalahan mereka oleh muslim Eropa. Ambisi Spanyol untuk melawan gerakan Islamisasi akhirnya mendorong gerakan Islam kembali ke wilayah selatan, namun tetap tidak bisa memadamkan api semangat keislaman di wilayah selatan.

Segregasi Agama Setelah mendapatkan kemerdekaannya, pemerintah Filipina melakukan berbagai kebijakan tentang pemerataan wilayah untuk mengurangi overpopulasi di wilayah utara. Akibatnya, migrasi penduduk ke wilayah selatan menyebabkan eksistensi islam sedikit tergeser. Peralihan tanah adat dan akulturasi mengakibatkan ketimpangan status sosial dan ekonomi bagi penduduk yang beragama muslim, dan meskipun pemerintah sudah berusaha menerapkan berbagai upaya seperti memberikan beasiswa bagi pelajar muslim namun berbagai tindakan diskriminasi masih sering dialami oleh minoritas muslim di Filipina. Berbagai tindakan diskriminasi inilah yang pada akhirnya menumbuhkan keinginan untuk memperoleh kebebasan dan memulai pemberontakan. Salah satu tokoh yang terkenal dalam upaya pendirian gerakan kebebasan muslim adalah Nur Misuari yang mengalami -

33

berbagai tindakan diskriminasi ketika berkuliah dan berbagai kegagalan pejuang Moro akhirnya memotivasi dirinya untuk membentuk MNLF atau Moro National Liberation Front yang bertujuan untuk memulai perlawanan dan memperjuangkan kebebasan umat muslim di wilayah Selatan.

Eskalasi Konflik MNLF tentu mendapat penolakan dari pemerintah Filipina. Presiden saat itu, Ferdinan Marcus mengumumkan darurat militer untuk memberantas MNLF. Dengan ini, MNLF justru mendapat alasan yang kuat untuk melangsungkan pemberontakannya. Meskipun pemerintah Filipina mendapatkan bantuan dari Amerika, namun secara tidak langsung MNLF juga mendapatkan dukungan dari negara tetangganya Malaysia dan negara-negara islam di Timur Tengah. Hal ini membuat upaya yang tidak mudah bagi pemerintah dan tentara Filipina untuk menahan pemberontakan, bahkan ratusan ribu korban berjatuhan dan banyak desa atau perkampungan yang dibumi hanguskan oleh tentara Filipina demi menekan gerakan gerilya pasukan revolusi MNLF. Akibat dari konflik ini, diperkirakan sekitar ratusan ribu rakyat sipil menjadi pengungsi dan mayoritasnya mengungsi ke Malaysia. Konflik yang berkepanjangan dan ancaman embargo minyak mendorong presiden Ferdinand Marcos untuk mengadakan perundingan dengan MNLF dan menghasilkan resolusi berupa perjanjian tripoli.

Perdamaian Yang Tak Kunjung Didapatkan Perjanjian Tripoli Agreement pada 1976 diharapkan mampu mengakhiri konflik yang terjadi. Perjanjian ini memaktubkan otonomi terhadap 13 provinsi dan 9 kota di Mindanao. Namun ternyata tidak semua kepentingan mampu terakomodasi, beberapa pihak dari MNLF berpendapat bahwa otonomi yang dijanjikan tidak kunjung didapatkan. Bahkan presiden Marcos dianggap hanya mengisi posisi-posisi penting dengan orang-orang yang loyal kepadanya. Akibatknya MNLF mengalami perpecahan.

Hasyim Salamat mendirikan MILF atau Moro Islamic Liberation Front pada 1978 dan Khadaffy Janjalani mendirikan Abu Sayyaf pada 1991. Selanjutnya, rezim Fidel Ramos bahkan tidak merealisasikan Tripoli Agreement yang mengakibatkan beberapa pertempuran kembali pecah sebagai bentuk perlawanan umat muslim di Filipina.

Indonesia bahkan sempat menjadi mediator dalam perjanjian damai yang ditandatangani pada 1996 yang juga akhirnya memberikan otonomi di wilayah Filipina selatan. Namun hingga saat ini resolusi yang konkrit belum ditemukan, dan bahkan pertemuan lanjutan yang terencana akan diadakan pada 16 September 2013 terpaksa gagal karena pertempuran kembali pecah.

References Mukhti, M. F. (2013, September 27). Mimpi Damai di Filipina Selatan. Historia. Retrieved September 14, 2023, from https://historia.id/militer/articles/mimpi-damai-di-filipinaselatan-PyB56/page/1 Tim Humas. (2023, January 4). Sejarah Masuknya Islam Di Filipina – Universitas Islam An Nur Lampung. Universitas Islam An Nur Lampung. Retrieved September 14, 2023, from https://an-nur.ac.id/sejarah-masuknya-islam-di-filipina/

34

Respon Filipina terhadap Keamanan Energi di Laut China Selatan pada Masa Pemerintahan Duterte oleh: Dewi Arimbi

Asia Tenggara merupakan wilayah regional yang terdiri dari berbagai macam Negara, dan setiap Negara di dalamnya memiliki politik luar negeri nya masing masing. Secara umum, Politik luar Negeri merupakan bentuk sikap, kebijakan yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dengan tujuan untuk mencapai kepentingan nasional dan dalam rangka menghadapi masalah internasional. Melalui politik luar negeri, dapat membantu Negara dalam pertumbuhan di bidang domestik, membantu dalam menjalin hubungan internasional antar negara dan kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, politik hingga budaya, membantu membuka peluang pemasaran internasional dan memperlancar hubungan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan masing masing Negara.

Negara di Asia Tenggara dalam urusan politik luar negeri nya banyak menganut sebagai Negara yang lebih netral dan banyak berinteraksi dengan Negara maju seperti Amerika Serikat dan China. Dalam kondisi politik luar negeri masing masing negara tentunya memiliki permasalahannya masing masing, salah satu nya di Negara Filipina mengenai keamanan energi yang semakin terancam.

Keamanan Energi sendiri adalah pengelolaan pasokan energi primer domestik dan sumber daya eksternal, sebagai bentuk penyediaan pemenuhan kebutuhan di masa sekarang hingga di masa yang akan datang

Filipina adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan di sebelah Barat, Samudra Pasifik di sebelah Timur, Laut Sulawesi dan Laut Sulu di Selatan, dan memiliki potensi kekayaan alam seperti hasil padi, jagung, gula, kopra, buah-buahan, dan abaca (serat manila) dan sumber daya lainnya. Dalam keamanan energinya, Filipina masih bergantung pada energi batu bara sebagai pembangkit listrik utama serta memanfaatkan energi panas bumi.

Kini Filipina merasakan ancaman akan habisnya energi domestik karena Malampaya yang merupakan ladang gas alam dan sebagai pembangkit listrik di Luzon terancam akan mengering pada pertengahan 2020.

Malampaya sendiri terletak sekitar 80 Km lepas pantai barat laut Pulau Palawan di Laut China Selatan yang sudah digunakan oleh Filipina sebagai sumber daya sejak Januari 2002 dan telah memberikan kontribusi pendapatan lebih dari USD$12 miliar kepada pemerintah Filipina sementara memasok hingga 20% kebutuhan listrik Luzon.Maka satu satunya jalan untuk mencari sumber energi kembali yaitu eksplorasi energi perairan yang dekat dengan garis sembilan putus putus yang dibuat sendiri oleh China di Laut China Selatan, hal ini tentunya beresiko terhadap keamanan di Filipina karena perilaku China yang cukup agresif terhadap kapal eksplorasi asing.

35

Dalam menangani permasalahan energi di sekitar Laut China Selatan dapat dilihat bahwa respon yang diberikan pada masa pemerintahan Duterte berbeda dengan masa presiden Benigno Aquino yang lebih bersikap keras dengan melakukan upaya memperkuat militernya untuk mempertahankan Malampaya, dan melakukan kerjasama militer dengan Amerika Serikat hingga menuntut China atas klaimnya di Laut China Selatan di Permanent Court of Arbitration (PCA) yang berhasil dimenangkan Filipina pada 2016.

Namun, ketika masa pemerintahan Duterte kondisi beralih bukan untuk melawan China namun berakomodasi dengan China hal yang menjadi pendorong keputusan tersebut adalah pandangan Duterte bahwa Manila justru bisa mendapatkan jauh lebih banyak daripada Bejing dalam eksplorasi energi di sekitar Laut China Selatan tersebut. Respon kerjasama Duterte diperkuat dengan dibentuknya kesepakatan di dekat Reed Bank yang diklaim oleh kedua Negara dan melakukan eksplorasi energi bersama di sekitar sana. Ternyata negosiasi antara kedua negara tersebut berhenti karena China tidak ingin melakukan kerjasama jika dalam eksplorasi yang dilakukan dibawah naungan pemerintah FIlipina, apabila disetujui maka secara tidak langsung China berarti menerima kedaulatan pemerintah FIlipina di sekitar Reed Bank. Selain itu, China tidak tertarik untuk melanjutkan kerjasama karena keinginan Manila untuk mempertahankan 60% profit dari usaha bersama manapun yang ketentuannya dibawah undang - undang Filipina.

Setelah upaya ajakan tersebut buntu, China memperkuat militerisasi di pulau yang telah didudukinya di Spratly dengan memasok kapal angkatan laut dan penjagaan pantai secara rutin berlayar di batas 12 mil laut dari teritorial Filipina, aktivitas yang dilakukan oleh China ini turut mengganggu kegiatan nelayan Filipina.

Hingga munculnya kasus dugaan kapal milisi maritim China menabrak kapal penangkap ikan Filipina pada tahun 2019. Atas kejadian tersebut akhirnya pemerintahan Duterte mengambil tindakan dengan membuat peraturan agar semua kapal asing yang berlayar melalui perairan Filipina harus mendapatkan izin dari Manila.

Dari respon yang diberikan oleh Duterte dapat dilihat bahwa perilaku politik luar Negeri Filipina juga banyak dipengaruhi oleh pandangan pemimpinnya di masa pemerintahannya, Filipina juga cenderung dipengaruhi oleh negara negara superpower seperti Amerika erikat dan China dibuktikan dengan arah gerak politik luar negeri dari waktu ke waktu

S. Responnya terhadap China atas penolakan kerjasama eksplorasi di Laut China Selatan juga menunjukan bahwa dinamika luar negeri pada masa pemerintahan Duterte terkesan berani, dan tidak berarti bahwa ia mendeklarasikan perpisahan kerjasama filipina dengan negara-negara superpower tersebut, tetapi Duterte berusaha menggertak negara-negara tersebut dan memberitahu bahwa Filipina juga memiliki value terhadap kebijakan luar negeri mereka, yang dalam hal ini adalah undang - undangan yang telah diterapkan oleh Filipina yang mengatur kesepakatan sumber daya alam dengan entitas asing.

Daftar Pustaka: Chang, F. K. (2019, September 6). Running Out of Gas: Philippine Energy Security and the South China Sea. Foreign Policy Research Institute.

Emmerson, D. (1984). “Southeast Asia”: What's in a Name?

Journal of Southeast Asian Studies, 15(1), 1-21. doi:10.1017/S0022463400012182 Philippines | History, Map, Flag, Population, Capital, & Facts. (n.d.). Britannica Reichler, P. S. (2013, January 22). Cases. Cases | PCA-CPA. from https://pca-cpa.org/en/cases/7/

36

DILEMA ASEAN DALAM MENANGANI KONFLIK DI MYANMAR Oleh : Leniana Devi Rahmawati Putri

Konflik yang terjadi di Myanmar telah menarik perhatian dunia internasional.

Hal ini terkait masalah pelanggaran HAM yang terjadi karena konflik tersebut. Konflik di Myanmar terjadi ketika militer Myanmar mengambil alih paksa pemerintahan yang saat itu dipimpin secara sah oleh NLD (National League for Democratic, partai politik pimpinan Aung San Suu Kyii atau kudeta militer. Kudeta militer muncul karena junta militer menuduh bahwa NLD telah melakukan kecurangan dalam pemilu tahun 2020.

Namun sejak terjadinya kudeta oleh junta militer pada Februari 2021, malah menimbulkan perlawanan dari masyarakat terhadap junta militer.

Perlawanan dari masyarakat terjadi di seluruh pelosok Myanmar. Semua elemen masyarakat turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi serta memobilisasi gerakan dalam organisasi CDM (Civil Disobedient Movement).

Kondisi yang sangat memprihatinkan ini telah menarik dunia internasional, terlebih ASEAN sebagai organisasi regional yang menaungi Myanmar.

Protes-protes yang terjadi membuat pemerintahan junta militer mengerahkan kekuatan militernya untuk menghadapi protes masyarakat.

Dilansir dari Al-Jazeera hingga pada bulan Juli 2021, pemerintahan junta militer telah membunuh 25 orang warga sipil, kebanyakan dari korban dibunuh dengan cara ditembak pada bagian kepala. Selain itu, kekerasan yang dilakukan oleh Junta militer juga telah menewaskan 75 anak dan 1.000 ditangkap terhitung dari 1 Februari.

Dunia internasional juga turut menaruh perhatian terhadap konflik ini. Banyak negara-negara dan organisasi internasional yang meminta tindakan tegas dari ASEAN. Namun hal ini tidak bisa dilakukan ASEAN mengingat prinsip non-intervensi ASEAN yang tidak diperbolehkan untuk ikut campur dalam urusan internal negara anggotanya. Prinsip ini menjadi batasan bagi ASEAN dalam mengambil tindakan yang bersifat langsung terhadap konflik di Myanmar. Selain itu, dilema yang dihadapi ASEAN juga terkait keamanan regional. Myanmar memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas dan keamanan regional di Asia Tenggara.

ASEAN merupakan organisasi regional yang dibentuk dari konsep untuk saling berbagi nilai dan budaya sebagai dasar pembentukan identitas bersama di kawasan Asia Tenggara. Namun, ketika terdapat masalah internal dari negara anggotanya, ASEAN tidak melakukan tindakan secara sepihak.

Hal ini menjadi dilema kompleks dalam menghadapi konflik di Myanmar. ASEAN memerlukan persetujuan dari semua negara anggota. ASEAN terdiri dari sebelas negara anggota-satu anggota tidak tetap- yang memiliki pandangan politik berbeda-beda. Beberapa negara anggota, seperti Thailand, Vietnam, Kamboja, dan Filipina telah menyebutkan bahwa kudeta yang terjadi adalah urusan internal negara tersebut.

Namun, sebaliknya, Malaysia dan Indonesia menentang junta militer dan mengkritik kekerasan yang terjadi. Hal ini menjadi kesulitan tersendiri bagi ASEAN untuk menentukan tindakan yang tepat terhadap Myanmar.

37

Konflik yang berkepanjangan berpotensi akan mempengaruhi stabilitas keamanan di kawasan ASEAN. ASEAN harus mencari jalan tengah antara mengecam tindakan militer dan menjaga hubungan dengan Myanmar sebagai anggota penting dalam kerangka kerjasama regional Untuk mengatasi dilema ini, ASEAN telah mengadakan KTT darurat untuk membahas situasi di Myanmar pada April 2021. KTT ini menghasilkan "Konsensus Lima Poin", yang mencakup gencatan senjata, dialog konstruktif, penyebaran bantuan kemanusiaan, mediasi politik, dan penunjukan seorang utusan khusus ASEAN. Meskipun langkah ini dianggap sebagai upaya yang positif, beberapa pihak mengkritik ASEAN karena tidak mengambil tindakan yang lebih tegas untuk menghentikan kekerasan di Myanmar. tetapi kesepakatan “Konsensus Lima Poin” yang telah disepakati justru tidak dipatuhi oleh junta militer Myanmar. Sebagai akibatnya, beberapa pertemuan KTT tingkat pemimpin negara dan menteri luar negeri, Myanmar digantikan oleh “perwakilan non-politik”nya.

Daftar Pustaka Atiyah, Husnul. 20 Juli 2022. Myanmar dan Prinsip “Non-Interference” ASEAN. Detiknews. https://news.detik.com/kolom/d6189094/myanmar-dan-tantangan-prinsip-noninterference-asean Azis, Aswin Ariyanto. 15 September 2022. Sebagai Ketua ASEAN 2023, apa yang bisa dilakukan Indonesia untuk membantu mengakhiri konflik Myanmar?. The Conversation. https://theconversation.com/sebagai-ketua-asean2023-apa-yang-bisa-dilakukan-indonesia-untukmembantu-mengakhiri-konflik-myanmar-190664 Ebbighausen, Rodion. 31 Maret 2021. Kudeta Myanmar: Sikap ASEAN yang Terpecah. DW. https://www.dw.com/id/sikap-asean-yangterpecah-atas-myanmar/a-57052708 Khaliq, Riyaz Khaliq. 8 Juli 2022. ASEAN kembali tak undang Junta Myanmar ke KTT. AA. https://www.aa.com.tr/id/regional/asean-kembalitak-undang-junta-myanmar-ke-ktt/2632811#

Menangani konflik Myanmar akan menjadi tantangan ASEAN ditambah dengan adanya konflik global Rusia dan Ukraina. Tantangan ini mencakup mencapai konsensus antara anggotaanggotanya yang memiliki pandangan politik yang berbeda, menjaga prinsip non-intervensi dalam urusan internal negara anggota, dan mempertahankan keamanan regional.

ASEAN harus dapat berperan aktif dan tegas dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas di Myanmar.

38

BBC.COM

RISIKO ANCAMAN PERTAHANAN KEAMANAN DALAM KONFLIK KRISIS PANGAN DAN KEMISKINAN

AFRIKA TENGAH S E C A R A

H I S T O R I S

OLEH: ZAHIDA RODHIYYA ALFATHIYA

Krisis pangan yang berujung terhadap permasalahan kemiskinan di Afrika Tengah dimulai dengan berbagai konflik peperangan antar suku Afrika Tengah, terutama sejak kemunculan kelompok pemberontak muslim yang kemudian menyebabkan berbagai kerusakan pada lahan pertanian masyarakat sehingga harga pangan di Afrika Tengah mengalami kelonjakan harga secara luar biasa dan menyebabkan krisis kelaparan.

Konflik yang menyebabkan kerusakan tersebut mengakibatkan berkurangnya pasokan makanan di Afrika Tengah, ketersediaan bahan makanan bahkan mengalami penurunan secara signifikan. Akibat dari krisis pangan ini, hampir 1 juta masyarakat mengungsi ke luar Republik Afrika Tengah dan berusaha untuk mencari perlindungan kepada negaranegara tetangga.

Krisis pangan serta kemiskinan yang terjadi pada belahan Afrika Tengah tersebut dapat diklasifikasikan sebagai bentuk ancaman terhadap pertahanan dan keamanan, sebagaimana perkembangan dari keamanan non-tradisional kini semakin memperluas isu permasalahan keamanannya, salah satunya mencakup isu hak asasi manusia, perekonomian, lingkungan, kesehatan, dan masih banyak lagi. Kasus krisis pangan serta kemiskinan dapat diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk ancaman dalam ruang lingkup non-tradisional melalui pelanggaran hak asasi manusia berlandaskan pada sistem keamanan di bidang perekonomian, lingkungan, hingga kesehatan disebabkan karena konflik yang terjadi sehingga mendorong terbentuknya pelanggaran hak keamanan seorang individu secara non-tradisional.

Melalui krisis pangan ini, jumlah kelaparan masyarakat Afrika Tengah bahkan mengalami peningkatan dengan intensitas dua kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Produk hasil pertanian dan jumlah bahan pangan di Republik Afrika Tengah mengalami penurunan dengan persentase 52% pada tahun 2014 dibandingkan pada tahun 2011 dan 2012, di duga krisis pangan ini telah memberikan kerugian berupa kelaparan -

terhadap hampir setengah penduduk negara Republik Afrika Tengah. Hingga sekarang, konflik di Republik Afrika Tengah masih menghantui dan memperparah berbagai konflik kemiskinan hingga krisis pangan yang terjadi, serta semakin memberikan kerugian terhadap masyarakat. Melalui krisis pangan dan tingkat kemiskinan yang tinggi ini, tidak sedikit anak-anak di wilayah Afrika Tengah yang kekurangan gizi, tingkat stunting anak-anak di wilayah Afrika Tengah bahkan berada dalam persentase yang tinggi yaitu di atas 20 persen.

Aksesibilitas masyarakat dalam mendapatkan makanan, bahkan hanya sekedar bahan pangan hingga alat untuk menanam bahan pangan sangat susah diakses.

39

Melalui krisis pangan yang dialaminya, pada tahun 2014 berdasarkan pada Human Development Index, Republik Afrika Tengah ditetapkan sebagai salah satu negara yang lemah karena tidak mampu memberikan jaminan kesejahteraan terhadap masyarakatnya. Berdasarkan data yang dirilis oleh United Nations Development Programme (UNDP), Afrika Tengah bahkan berada pada peringkat 180 diantara 186 negara pada tahun 2014. Tingkat kemiskinan yang berada di Republik Afrika Tengah ini kian didorong dengan ketidakstabilan politik akibat kinerja pemerintah Republik Afrika Tengah yang diduga tidak maksimal. Pada tahun 2014, Republik Afrika Tengah bahkan masuk menjasi salah satu negara paling korup dan nepotisme di dunia dengan berada pada urutan 150 diantara 175 negara. Bahkan disebutkan bahwa pemerintah wilayah Republik Afrika Tengah menjadi penguasa utama dari kekayaan alam dan melakukan diskriminasi ekonomi, sehingga rakyat kecil pun tidak mendapatkan hak atas perekonomian yang setara. Tidak hanya dari segi pemerintahan yang gagal memenuhi hak atas kesejahteraan masyarakatnya, kelemahan militer wilayah Republik Afrika Tengah yang turut menyebabkan berbagai penjarahan juga menyebabkan terjadinya kesenjangan perekonomian akibat seluruh harga masyarakat telah direbut, terutama oleh pemberontak dari luar wilayah Republik Afrika Tengah.

Dalam perkembangan permasalahan krisis pangan dan kemiskinan yang makin memburuk, pemerintah dari Republik Afrika Tengah pun meminta bantuan dari FAO (Food and Agriculture Organization) untuk melakukan intervensi dan membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Melalui bantuan ini, Republik Afrika Tengah diharapkan mampu memperoleh bantuan kemanusiaan dalam menyelesaikan krisis pangan dan permasalahan kemiskinan yang belum mencapai penyelesaian.

Meskipun begitu, tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan krisis pangan dan kemiskinan memang tidak akan selesai dengan mudah apabila konflik peperangan antar saudara Republik Afrika Tengah masih saja terlaksana hingga sekarang.

DAFTAR PUSTAKA FSIN. (2022). 2022 Global Report on Food Crises. Food Security Information Network.

Kristy, R. S. (2018). Kerjasama a Pemerintah Republik Afrika Tengah dan UNICEF dalam Menangani Kasus Perekrutan Tentara Anak di Republik Afrika Tengah. Journal of International Relations, 4(4), 757-764.

Rahman, M. R. (2017). Peran Fao (Food and Agriculture Organization) Dalam Menangani Masalah Krisis Pangan di Republik Afrika Tengah 2014-2016. eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 5(4), 1243-1256.

Rastafani, R., & Kusuma, S. E. (2015).

Pemberontakan Seleka di Republik Afrika Tengah. UNEJ Jurnal, 1(1), 1-12.

40

KRISIS PANGAN SEBAGAi BENTUK ANCAMAN

NON-TRADISIONAL

Oleh: Dina Khairani Efendi Pada tahun 2021, FAO (Food and Agriculture Organization) mencatat terdapat sekitar 702-828 juta jiwa penduduk di seluruh dunia yang terancam kelaparan. Hal ini dipertegas dengan data yang menunjukkan bahwa penduduk Afrika menempati urutan pertama dengan (20,2 %) yang mengalami kelaparan, disusul dengan penduduk di kawasan Asia dengan (9,1%), lalu dilanjut oleh penduduk Amerika Latin dan Karibia dengan (8,6%) dan lainnya. Data tersebut dapat menjadi landasan kuat yang membuktikan bahwa isu krisis pangan/kelaparan dapat digolongkan sebagai suatu isu yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Sebab pada era ini, yang dianggap sebagai sebuah ancaman bukan hanya isu-isu tradisional saja namun sudah merambat ke isu-isu non tradisional.

Krisis pangan merupakan kondisi dimana tidak tercukupinya kebutuhan dasar berupa makanan, yang mana kondisi ini dialami oleh penduduk dalam skala besar dan dalam kurun waktu yang relatif lama. Sejatinya krisis pangan dapat diakibatkan oleh beberapa faktor seperti, cuaca buruk, bencana alam, kemiskinan, peperangan, dan lain-lain. Ketidakstabilan kondisi dan situasi suatu negara setidaknya memberikan pengaruh besar terhadap ketersediaan pangan dari negara tersebut.

Hal ini dikarenakan terdapat fokus lain yang lebih didahulukan sehingga terkadang permasalahan terkait pangan kerap terkesampingkan atau bahkan sulit untuk menyelesaikannya dengan cepat. Sebagai contoh negara-negara yang sedang mengalami kondisi perang, jika suatu negara dalam kondisi perang tentu hal yang lebih diutamakan adalah bagaimana cara menghadapi dan melawan pihak musuh, sehingga berdasarkan kondisi tersebut sangatlah rawan dan bahkan berpotensi besar mengalami krisis pangan. Yang mana pada akhirnya sering ditemui dilakukannya penyaluran bantuan pangan yang diberikan negara lain kepada negara yang sedang berkonflik tersebut.

Terjadinya krisis pangan umumnya merupakan wujud ketidakmampuan negara dalam mengontrol serta mencukupi ketersediaan pangan di negaranya. Yang mana jika kondisi ini terus saja dibiarkan dan tidak kunjung dicarikan solusi, maka akan memberikan pengaruh terhadap keamanan suatu negara. Bentuk ancaman yang akan dialami berupa ketidakstabilan kondisi suatu negara, yakni terjadinya kelaparan dimana-mana, kemiskinan, banyaknya warga negara yang kekurangan gizi, dan lain sebagainya. Selain daripada itu, mengapa krisis pangan dapat dikatakan sebagai sebuah ancaman bagi suatu negara, hal ini karena posisi strategis ketahanan pangan dalam pembangunan nasional.

41

Sebab pertimbangannya adalah : (1) Akses terhadap pangan dan gizi yang cukup merupakan hak yang paling asasi bagi manusia, (2) Pangan memiliki peranan penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas; dan (3) Ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama dalam menopang ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional yang berkelanjutan. Dari beberapa contoh ancaman yang telah disampaikan diatas, dapat dikatakan sumber daya manusia (SDM) suatu negara menjadi sasaran utama ancaman atau fokus permasalahan.

Dapat dikatakan sumber daya manusia (SDM) menjadi hal yang sangat penting bagi keberlangsungan suatu negara, sebab sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu aset negara yang mampu memberikan kontribusi untuk membangun bangsa dan meningkatkan kualitas suatu negara. Sehingga apabila terjadi krisis pangan dapat memberikan pengaruh yang sangat besar bagi keamanan suatu negara, sebab jika sumber daya manusia (SDM) terancam akibat krisis pangan, maka masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk dapat menjaga keadaan maupun keamanan negaranya. Pangan yang menjadi kebutuhan dasar saja tidak mampu dipenuhi, sehingga bagaimana bisa masyarakat memberikan berkontribusi dalam mempertahankan keamanan negaranya sendiri.

Referensi : Budy,V. (2022, Agustus, 12). FAO: Sebanyak 767 Juta Penduduk Dunia Mengalami Kelaparan pada 2021. Diakses pada 22 Maret 2023 dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/12/faosebanyak-767-juta-penduduk-dunia-mengalami-kelaparan-pada-2021 Disketapang, Provinsi Banten. Gerakan Sadar Konsumsi Pangan B2SA. Diakses pada 23 Oktober 2023 dari https://disketapang.bantenprov.go.id/berita/gerakan-sadar-konsumsi-pangan-b2sa# Emrald, I. (2019, Oktober, 24). Sumber Daya Manusia Unggul, Aset Bagi Negara. Diakses pada 23 Maret 2023 dari https://www.republika.co.id/berita/pzvgwz349/sumber-daya-manusia-unggul-asetbagi-negara Fitra, S. (2022, September, 27). Krisis Pangan dan Tantangan Masa Depan. Diakses pada 20 Maret 2023 dari https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/55507/krisis-pangan-dan-tantangan-masadepan/?utm_term=&utm_campaign=GPTHDrive+Traffic+:+Dynamic+Ad&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=2641717568&hsa_ cam=18316300486&hsa_grp=136380207810&hsa_ad=621355663851&hsa_src=g&hsa_tgt=dsa19959388920&hsa_kw=&hsa_mt=&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=Cj0KCQiA9YugBhCZARIsAAC XxeIgkl-zW-z8yPiCcCkrvCDPV_NtAABw89N4RGRel0FMXIme4uswsT0aAtutEALw_wcB Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. (2022, Agustus 19). Antisipasi Krisis Pangan Global. Diakses pada 22 Maret 2023 dari https://tanamanpangan.pertanian.go.id/detilkonten/iptek/63#:~:text=Krisis%20pangan%20adalah%20kondisi%20kelangkaan,konflik%20sosial%2 C%20termasuk%20akibat%20perang

42

MENINGKATNYA KETIMPANGAN GLOBAL SEBAGAI DAMPAK DARI PERUBAHAN IKLIM Perubahan iklim memiliki semua makhluk hidup definisi sebagai secara beragam, bahkan bergantinya perubahan terdapat negara-negara suhu dan pola cuaca dengan kerentanan dalam jangka waktu yang tinggi sebagai pihak yang panjang. Menurut PBB, terdampak perubahan sejak tahun 1800-an, iklim. Salah satunya manusia memberikan adalah negara-negara kontribusi paling banyak yang memiliki wilayah terhadap perubahan geografis kecil dan iklim melalui berbagai daratannya berada di aktivitas yang dilakukan. bawah permukaan air Dampak dari perubahan laut. iklim dirasakan oleh Ketika permukaan air laut naik, air tersebut akan mengintrusi air tanah yang berada pada daerah setempat. Penduduk yang tinggal pada daerah tersebut pun rawan untuk direlokasi karena tempat tinggalnya menjadi tidak layak huni. Jika dampak perubahan iklim tidak dapat diprediksi dan ditekan sedini mungkin, maka dapat dipastikan bahwa angka climate refugees akan meningkat di masa yang akan datang.

Terdapat kelompok lain yang juga memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap dampak perubahan iklim. Kelompok-kelompok ini berhadapan dengan potensi risiko kemiskinan yang timbul karena perubahan iklim. Lebih lanjut, masalah tersebut juga beriringan dengan tantangan lain seperti tempat tinggal dengan paparan tinggi terhadap perubahan iklim, ketergantungan terhadap sumber daya alam sebagai sumber pencaharian utama, keterbatasan strategi dalam penanggulangan ancaman perubahan iklim, . seperti diversifikasi ke sumber pendapatan yang tahan terhadap perubahan iklim.

Skoufias (2012) melakukan penelitian bahwa perubahan iklim cenderung bersifat regresif, yaitu lebih banyak menimpa kelompok miskin dari pada kelompok kaya. Dalam studi yang ia lakukan terkait dengan perubahan iklim di Brasil, tercatat bahwa terdapat variasi yang signifikan, yaitu daerah yang sudah lebih dahulu miskin, jauh lebih terpengaruh daripada daerah yang makmur. Referensi lain tentang ketidaksetaraan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim juga tertuang dalam laporan AR5 WGII (assessment report 5, working group 2). Kesimpulan keseluruhannya adalah bahwa perubahan iklim “memperburuk ketidaksetaraan” (IPCC 2014, hlm. 796,). Ketidaksetaraan yang semakin terakumulasi pun menyebabkan kesenjangan. Negara-negara berkembang dan berpenghasilan rendah terkonsentrasi di belahan bumi bagian selatan (tropis dan gersang). Mayoritas penduduk dari negara-negara tersebut menggantungkan nasibnya pada sektor agrikultur dan akuakultur.

Kurangnya infrastruktur yang memadai, seperti irigasi dan sistem pengontrol banjir membuat penduduk di negara negara tersebut mengandalkan faktor cuaca demi menjaga ketahanan dan keberlangsungan sektor tersebut. Selain itu, ketahanan keseluruhan terhadap peristiwa cuaca ekstrem yang mereka miliki jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara” yang lebih maju dikarenakan faktor finansial. Mengingat perubahan ini, negara — negara yang merupakan eksportir bersih atau swasembada harus bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka di masa depan.

43

Di sisi lain, zona beriklim sedang yang merupakan tempat sebagian besar negara maju berada, dapat memperoleh manfaat dari suhu yang lebih hangat.. Beberapa bahkan mungkin menjadi lebih kompetitif dalam berbagai produk pertanian yang lebih luas, dan dapat memperoleh keuntungan dari peningkatan potensi tangkapan perikanan karena pergeseran spasial spesies laut dari perairan yang lebih hangat (FAO, 2018;). Akan tetapi, berapa negara menghadapi risiko dengan tingkat ekstrem yang lebih tinggi dibanding yang lain. Negara-negara ini telah mengalami secara langsung dampak dari perubahan iklim, yaitu badai yang memburuk, hilangnya mata pencaharian, dan salinisasi lahan pertanian. Sementara itu, hanya sedikit yang memiliki sumber daya yang diperlukan untuk mempertahankan diri secara memadai terhadap kondisi yang berubah ini. Salah satunya adalah Pemerintahan Kiribati, di sana telah merasakan secara langsung bahwa hidup jangka panjang pulau itu sangat terancam oleh perubahan iklim. Ketika kondisi iklim kian memburuk, warganya akan terancam untuk direlokasi Data dari Stanford Earth Magazine, sebuah penelitian menunjukkan kenaikan suhu selama beberapa dekade telah membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi per orang di banyak negara beriklim sejuk (negara maju), seperti Prancis, Kanada, Swedia, Britania Raya, dan Norwegia dengan rata-rata + 21.6%.

Sementara itu, terjadi perlambatan pertumbuhan di negara-negara yang lebih hangat (negara berkembang) seperti Sudan, Indonesia, Nigeria, India, Brazil dengan ratarata — 29,6%. Pada negara dengan iklim sedang seperti Amerika Serikat, Cina, dan Jepang, perubahan iklim memiliki efek yang lebih kecil pada pertumbuhan ekonomi di negara-negara tersebut. Merujuk data di atas, dapat disimpulkan bahwa perubahan iklim membuat sebagian negara miskin di dunia saat ini akan lebih miskin karena emisi karbon dioksida di mana hal sebaliknya juga terjadi pada negara kaya. Hal ini tentu memperparah ketimpangan global yang sudah ada. Negaranegara berkembang dan miskin yang berada di belahan bumi selatan akan merasakan dampaknya terlebih dahulu karena faktor geografis.

44

Padahal, berdasarkan data, negara-negara miskin tersebut bukanlah penyumbang terbesar karbon dioksida. Climate change merupakan salah satu faktor yang memperparah kesenjangan dan menyebabkan ketidaksetaraan iklim. Hal tersebut berkontribusi sedikit terhadap kerusakan, harus merasakan dampak paling parah.

Pada akhirnya, perubahan iklim merupakan persoalan kompleks yang berkaitan dengan masalah sistem kelas, kekuasaan, dan kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin. Sudah seharusnya dalam mengkaji perubahan iklim tidak dipisahkan dengan masalah kesenjangan kelas.

Upaya mencegah krisis iklim harus dilakukan bersama-sama guna menuntut keadilan iklim yang juga menangani masalah sosial, ekonomi, politik, kesehatan masyarakat, dan hak-hak penduduk kurang mampu. Selain itu, redistribusi sumber daya perlu dilakukan untuk mencapai keadilan iklim agar semua pihak dapat merasakan.

Daftar Pustaka: Chapter 3 Climate Change : Excerbating Poverty and Inequality. (2020). Diambil kembali dari United Nations: https://www.un.org/development/desa/dspd/wpcontent/uploads/sites/22/2020/02/World-SocialReport-2020-Chapter-3.pdf Climate change has worsened global economic inequality. (2019, April 22). Diambil kembali dari Stanford Earth Matters Magazine: https://earth.stanford.edu/news/climate-change-hasworsened-global-economic-inequality#gs.msz8f7 Climate Fast Facts. (t.thn.). Diambil kembali dari United Nations: https://www.un.org/en/climatechange/climate-fastfacts Hannah Ritchie, M. R. (2020, Agustus). CO₂ and Greenhouse Gas Emissions. Diambil kembali dari Our World in Data: https://ourworldindata.org/co2-andgreenhouse-gas-emissions#cumulative-co2emissions Uchoa, P. (2019, Mei). Pemanasan global: Negara kaya makin kaya, negara miskin tambah miskin. Diambil kembali dari BBC: https://www.bbc.com/indonesia/majalah-48133301 Winkel, S. N. (2017). Climate Change and Social Inequality. DESA Working Paper №152 ST/ESA/2017/DWP/152, (hal. 1–25). New York. Diambil kembali dari United Nations: https://www.un.org/en/desa/climate-change-andsocial-inequality Climate Change Inequality

Mengenal Kelompok Hamas

di Antara Konflik Israel dan Palestina Oleh: Bunga Ilma Nafila Konflik Israel dan Palestina adalah konflik militer dan politik yang sedang berlangsung dari abad ke-19 hingga pada abad ke-21. Konflik ini merupakan salah satu konflik terpanjang yang masih berlangsung di dunia. Seperti yang kita semua ketahui bahwa sudah kurang lebih 75 tahun lamanya Israel menjajah Palestina karena kepentingan Israel untuk mengambil wilayah perbatasan Gaza tepatnya di negara Palestina. Banyaknya masyarakat dan juga banyak anakanak masih di usia belia yang menjadi korban di Palestina karena Israel menguasai peperangan di wilayah Palestina.

Pada tanggal 7 Oktober 2023 lalu Hamas menyerang Israel sebagai bentuk balas dendam atas keluarganya yang telah menjadi korban akibat serangan Israel, serta disusul dengan deklarasi peperangan oleh Israel. Hamas adalah kelompok militan Palestina yang menguasai Jalur Gaza.

Namanya merupakan akronim dari Harakat al-Muqawama al-Islamiya, atau ‘Gerakan Perlawanan Islam dan berarti “semangat” dalam bahasa Arab. Organisasi ini adalah kelompok militan terbesar dan paling terampil di wilayah Palestina dan juga merupakan salah satu partai politik terbesar di daerah tersebut.

Hamas dibentuk dalam upaya untuk mendirikan negara islam merdeka dalam sejarah Palestina. Hamas memiliki tujuan yaitu menghancurkan Israel dan ingin menggantinya dengan negara Islam, berbeda dengan Palestina sendiri yang ingin benar-benar mempertahankan negara Palestina itu sendiri agar menjadi negara yang berdaulat, merdeka, dan terbebas dari adanya perang yang saat ini terjadi. Hamas juga telah berperang beberapa kali dengan Israel sejak mereka mengambil alih kekuasaan di Gaza pada tahun 2007. Mereka telah menembakkan atau membiarkan kelompok militan lain menembakkan ribuan roket ke Israel, dan melakukan serangan mematikan lainnya. Israel telah berulang kali menyerang Hamas dengan serangan udara sebagai balasannya, dan mengirim pasukan ke Gaza selama dua perang tersebut. Bersama dengan Mesir, negara ini telah memblokade Jalur Gaza sejak tahun 2007 karena alasan keamanan.

Pada tahun 1987, Hamas dibentuk di masa perlawanan Intifada yang terjadi di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Intifada adalah gerakan perlawanan rakyat Palestina terhadap Israel. Hamas yang akhirnya terbentuk pada masa ini merupakan gabungan dari anggota Ikhwanul Muslimin (IM) serta faksi agama dari PLO (Palestine Liberation Organization). Dan dalam waktu yang singkat, Hamas mendapatkan banyak pengikut. Hamas mengklaim bahwa kendali Palestina atas Israel adalah kewajiban bagi semua muslim Palestina. Sejak saat itu, konflik antara Hamas dan PLO semakin meningkat, akhirnya mengakibatkan pemisahan antara kedua organisasi tersebut dan menimbulkan perseteruan.

45

Sejarah Hamas ini mencerminkan dinamika yang rumit dalam konflik Israel-Palestina.

Organisasi ini muncul sebagai aksi dari ketidakpuasan rakyat Palestina terhadap pencatutan wilayah oleh Israel dan ketidaksetujuan terhadap langkah-langkah politik yang diambil oleh PLO. Saat itu, PLO mendominasi politik di Palestina dan mengejar strategi diplomasi untuk mencapai kemerdekaan Palestina. Namun, banyak rakyat Palestina merasa bahwa PLO tidak cukup militan dan tidak memadai dalam melawan Israel. Namun, sementara Hamas mendapatkan dukungan luas dari warga Palestina, organisasi ini juga menghadapi penolakan di tingkat internasional.

Seiring berjalannya waktu konflik antara Hamas dan Israel semakin meruncing, dan sering kali mencapai puncaknya yang mengakibatkan banyak korban jiwa di kedua pihak. Sikap Hamas dalam perlawanan terhadap Israel tetap kuat, dan organisasi ini memiliki kemampuan militer yang signifikan, termasuk rudal dan jaringan terowongan yang digunakan untuk serangan di wilayah Israel. Tidak hanya itu, Hamas juga memiliki dukungan finansial dan politik dari beberapa negara dan kelompok di Timur Tengah, termasuk Iran dan sebagian besar negara Arab. Dukungan ini memungkinkan Hamas untuk mempertahankan eksistensinya dan terus melancarkan serangan terhadap Israel.

Referensi: Hamas berkomitmen untuk terus melanjutkan perlawanan terhadap Israel dan mendirikan negara Islam Palestina yang akan menggantikan Israel. Organisasi ini juga dikenal sebagai sayap militer Brigade Al Qassam, yang telah ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh Israel dan sebagian besar negara Barat, termasuk Inggris, Amerika Serikat, Kanada, dan seluruh Uni Eropa. Dalam konflik ini, banyak pihak yang berjuang untuk mencari solusi yang adil. Negosiasi damai tetap menjadi tujuan yang dikejar oleh banyak pihak di seluruh dunia, meskipun hingga saat ini belum ada kesepakatan yang berhasil dicapai. Kesulitan dalam mencapai perdamaian antara Hamas dan Israel memiliki berbagai faktor, termasuk perbedaan ideologi, klaim atas tanah yang saling bertentangan.

46

Kuncoro Trias, 2008 Jerusalem : kesucian, konflik dan pengadilan. indonesia, penerbit buku kompas Kumoro Bawono, Maret 2009 HAMAS Ikon Perlawanan Islam Terhadap Zionisme Israel. indonesia, Mizan Pustaka.

Kok Bisa? 2023. Kenapa Perang HamasIsrael Meletus ? Kenapa Perang HamasIsrael Meletus?

Ancaman Non-Tradisional Bangladesh: Krisis Air Bersih yang Mengancam Keberlangsungan Hidup Manusia Oleh: Nabila Kirana Pramadevi Hamas berkomitmen untuk terus melanjutkan perlawanan terhadap Israel dan mendirikan negara Islam Palestina yang akan menggantikan Israel. Organisasi ini juga dikenal sebagai sayap militer Brigade Al Qassam, yang telah ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh Israel dan sebagian besar negara Barat, termasuk Inggris, Amerika Serikat, Kanada, dan seluruh Uni Eropa. Dalam konflik ini, banyak pihak yang berjuang untuk mencari solusi yang adil. Negosiasi damai tetap menjadi tujuan yang dikejar oleh banyak pihak di seluruh dunia, meskipun hingga saat ini belum ada kesepakatan yang berhasil dicapai. Kesulitan dalam mencapai perdamaian antara Hamas dan Israel memiliki berbagai faktor, termasuk perbedaan ideologi, klaim atas tanah yang saling bertentangan.

Bangladesh merupakan sebuah negara di Asia Selatan yang berbatasan dengan India, salah satu negara termiskin dan terpadat di dunia. Bangladesh saat ini memiliki populasi 161 juta jiwa. Perekonomian Bangladesh sangat bergantung pada pertanian karena 63,2% populasi negara ini bekerja di industri dan pertanian. Populasi yang padat, wilayah yang kecil, ketergantungan pada pertanian, dan tingkat kemiskinan merupakan faktor utama penyebab tingginya kebutuhan air bersih di Bangladesh. Hal itulah yang menjadi ancaman non-tradisional Bangladesh serta mengancam keberlangsungan hidup mereka.

Permasalahan kebersihan kualitas air di Bangladesh telah menjadi masalah sejak dulu.

Kualitas air yang buruk secara signifikan berdampak pada kesehatan masyarakat, pertanian, dan kemiskinan. Diperkirakan 75 juta orang terpapar air yang mengandung arsenik. Keracunan ini dapat menyebabkan hingga 270.000 kematian terkait kanker di masa depan. Selain itu, kualitas air yang buruk berdampak pada pertanian. Bangladesh sangat bergantung pada pertanian dengan 70% lahannya didedikasikan untuk pertanian yang membutuhkan irigasi. Sumur-sumur tabung terkontaminasi menyediakan sebagian besar air yang digunakan untuk irigasi. Akibatnya, kadar arsenik yang tinggi diserap oleh banyak tanaman pangan, khususnya padi dan umbi-umbian. Hal ini dapat mematikan bagi mereka yang mengonsumsi produk tersebut. Ada pula kemiskinan yang memainkan peran dalam akses terhadap air bersih.

47

Populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan berjuang tiga kali lebih keras untuk mengatasi penyakit yang berhubungan dengan air. Sekitar dua juta orang yang hidup dalam kemiskinan masih kekurangan akses ke sumber air yang lebih baik.

Penyelesaian krisis air bersih yang dialami Bangladesh dibantu diatasi oleh Bank Dunia. Bank Dunia dan Pemerintah Bangladesh pada tanggal 9 Februari 2021 menandatangani perjanjian pembiayaan senilai 200 juta USD untuk membantu 3,6 juta orang mengakses fasilitas sanitasi yang higienis dan sekitar 600.000 orang mengakses air bersih di daerah pedesaan. Proyek Rural Water, Sanitation, Hygiene (WASH) for Human Capital Development akan membantu meningkatkan layanan air dan sanitasi di daerah pedesaan di 78 Upazila.

Proyek ini akan membantu membangun model yang lebih higienis, mengimbangi jambanjamban untuk sanitasi yang aman, dan skema air pipa besar dan kecil untuk air bersih.

Proyek ini akan memberikan kredit mikro kepada rumah tangga dan pengusaha untuk fasilitas air dan sanitasi. Sekitar 309.000 rumah tangga termiskin akan menerima toilet bersubsidi penuh. Selain sambungan air rumah tangga, perusahaan ini juga akan membangun sekitar 3.000 skema air minum perpipaan untuk masyarakat. Proyek ini akan memasang sekitar 312 toilet umum dan 2.514 tempat cuci tangan di tempat-tempat umum yang ramai, seperti pasar dan stasiun bus.

Sekitar 1.280 klinik komunitas akan memiliki fasilitas baru atau direnovasi, baik untuk pasien maupun keperluan medis.

Referensi: Brogen Project. 2021. 10 Facts About Water Quality in Bangladesh. Retrieved from https://borgenproject.org/water-quality-in-bangladesh/.

Caballero-Anthony, M. (ed.). 2016. An Introduction to Non-Traditional Security Studies – A Transnational Approach. Sage Publications, London. Retrieved from https://rsis-ntsasia.org/about-nts-asia/.

Planet Forward.org. (n.d.). Water crisis inspires innovative solutions in Bangladesh.

Retrieved from https://planetforward.org/story/water-crisis-inspires-innovativesolutions-in-bangladesh/.

Water.org. (n.d.) Bangladesh's Water and Sanitation Crisis. Retrieved from https://water.org/our-impact/where-we-work/bangladesh/.

World Bank. (2021). Bangladesh Receives $200 Million from World Bank for Safe Water and Sanitation Services in Rural Areas. Retrieved from https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/02/09/bangladeshreceives-200-million-from-world-bank-for-safe-water-and-sanitation-servicesin-rural-areas.

48

KSM INTERNATIONAL RELATIONS FOR INVESTIGATION AND RESEARCH

Sekretariat: Laboratorium Pertahanan dan Keamanan Gedung Agus Salim 1-5 Kampus II UPN “Veteran” Yogyakarta Jl. Babarsari No. 11 A, Sleman, Yogyakarta

30 49