MEMORANDUM EDISI 8 DESEMBER 2022

Kapolda: Simbol Negara Harus Dijaga

Surabaya, Memorandum

Aksi bom bunuh diri di Mapolsek

Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (7/12)

Arek Kesel

UNTUNG ketika itu Universitas

Negeri Malang membuka jurusan animasi. “Saya mahasiswa pertama ketika jurusan itu dibuka,” ujar anak muda yang Anda sudah kenal ini: Bayu Skak.

Saya satu pesawat dengan Bayu Selasa sore kemarin. Lagi sama-sama kesel: pesawat jurusan Juanda-Halim ini delay dua jam. Kami sudah di dalam pesawat. Tapi tidak kunjung ada tanda berangkat. Akhirnya kami tahu kenapa. “Cuaca di Halim lagi buruk. Jarak pandang terbatas. Kami diminta jangan terbang dulu,” ujar pengumuman dari kapten pilot.

Lega. Hanya perlu menunggu cuaca

Kinaryosih

Putus Asa

Kinaryosih diketahui sangat rutin melakukan olahraga. Namun, ternyata belakangan ini dirinya harus menahan rasa sakit kala melakukan beberapa gerakan khususnya ketika melibatkan otot pinggangnya.

“Masih dalam misi penyembuhan seputar pinggang aku yg sangat lemah. Perlahan otot perutku bisa diaktifkan kembali,” kata Kinaryosih di laman

MINTA BEBAS

Surabaya, Memorandum

Putusan 3,5 tahun penjara kepada Ferri Jocom, mantan Kabid Trantibum Satpol PP Kota Surabaya terkait penjualan barang sitaan penertiban dianggap terlalu tinggi. Padahal sebelumnya jaksa menuntutnya lima tahun penjara.

Meski masih pikir-pikir dan tak terima dengan vonis yang dibacakan ketua majelis hakim AA Gd Agung Parnata, Ferri Jocom melalui penasihat hukumnya Abdurrahman Saleh dan Iwan Harimurti berencana akan melaporkan ke kejati.

Abdurrahman Saleh menilai bahwa kliennya menjadi korban peristiwa hukum.

“Belum (terima), masih pikir-pikir. Kalau peristiwa hukum kan tidak boleh sepotong-

- Meng, cegah kelompok remaja bersenjata tajam, wali kota Surabaya instruksikan kita jaga perbatasan dan patroli rutin.

- Ingat Cak, senjata tumpul mereka tidak kalah berbahaya lho. Bisa membuat bengkak perut lawan jenis.

Surabaya, Memorandum

Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Mapolda Jatim, Rabu (7/12). Pemeriksaan ini diduga terkait statusnya yang ditetapkan tersangka dugaan tindak pindana korupsi.

Usai menjalani peme-

riksaan di Mapolda Jatim, KPK akhirnya membawa Ra Latif dan 5 kepala OPD tersangka kasus korupsi di Bangkalan ke kantor KPK di Jakarta.

Sekitar pukul 17.33, Bupati Bangkalan Ra Latif keluar dari Gedung Ditreskrimsus Mapolda Jatim untuk menuju ke dalam mobil penyidik KPK yang akan mengantarnya ke

Surabaya, Memorandum

Takdir memang tidak bisa ditebak. Gegara ban meledak, sopir dan kernet meregang nyawa.

Peristiwa nahas itu terjadi pada Selasa (6/12) malam. Menurut saksi, saat itu truk yang disopiri Budiyanto (57), asal Gunung Kesan, Karangpenang, Sampang, Madura, melaju dari arah Selatan ke Utara setelah itu berhenti di depan Pos Polisi Suramadu Jalan Kedung Cowek untuk mengecek kondisi ban.

Selanjutnya, sopir dibantu kernet Adi Pratama (21), tetangga, mengecek keadaan ban truk yang ditumpanginya.

Pada saat keduanya mengecek, tiba-tiba ban truk M 8853

Bandar Udara Juanda. Kemudian, diikuti oleh kelima kepala OPD yang terjerat dugaan kasus korupsi ini.

Ra Latif mengenakan kemeja lengan panjang kuning, berkaca mata dan berpeci hitam. Saat melintasi awak media, Ra Latif memilih mengatupkan kedua telapak tangannya, sebagai tanda permohonan maaf

kepada awak media

Surabaya, Memorandum

Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Pasar Kembang, Selasa (6/12) malam. Seorang bocah berusia 13 tahun te-

( ) ng bocah u sia u n te-

Politisi berusia 37 tahun itu, memilih untuk irit bicara. Saat ditanya perihal kasus korupsi yang menjeratnya, ia mengatakan, pihaknya bakal menyam-

n Saat upsi gata am

was di lokasi kejadian setelah motor yang dikendarai menabrak pohon tepat di depan salah satu mini-

p market di sekitar lokasi

Petugas mengevakuasi jenazah korban.

(Harusnya) bebas. Karena unsur pasal 10 UU Tipikor tidak terbukti. Yaitu Pak Ferri Jocom tidak menggelapkan dan menghacurkan barang sitaan satpol PP, justru saksi Abdulrahman dan salah satu perusahaan peleburan besi yang melakukan itu,” Memoran

Petugas mengevak

Tidak ada lagi teriakan. Para tetangga kemudian mengangkat Slamet

Kenangan Kenanga dari Tugas Dinas di Pedalaman Kalimantan (2)

Oleh: Dahlan Iskan

Si Mameng (Dukun bayi)

Mengcegah kelompokremaj

FOTO: MEMORANDUM/FERRY

Terdakwa Ferri Jocom mendengarkan putusan majelis hakim di Pengadilan Tipikor Surabaya secara online

Bersambung ke halaman 11

Antisipasi Teroris, Kantor Polisi Dijaga Ketat

“Gangguan kamtibmas dapat terjadi kapan saja, termasuk ancaman teror. Karenanya kami lakukan deteksi dini terhadap hal tersebut dengan memperkuat pengamanan di pintu masuk dan keluar Mako Polresta Sidoarjo,” ujar Kasipropam Polresta Sidoarjo AKP Atmagiri, Rabu (7/12).

Personel tampak disiag-

akan mengamankan mako, dengan memeriksa seluruh anggota, masyarakat hingga kendaraan yang datang. Termasuk pengecekan identitas tamu maupun anggota.

Selain itu, polisi juga mengimbau anggota maupun masyarakat yang datang ke Mapolresta Sidoarjo untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. (jok/mik)

6 Bulan Istri Sakit, Cabuli Bocah

Enam bulan tidak berhubungan dengan istri karena istri sakit, seorang pria 42 tahun di Sidoarjo, nekat mencabuli seorang gadis 7 tahun tetangganya sendiri.

Dalam melakukan aksi bejatnya, pelaku mengajak korban berdalih bermain bapak-bapakan dengan imbalan uang jajan 2 ribu hingga 10 ribu rupiah.

Dengan muka tertunduk dan memakai baju tahanan, pria berinisal R, warga Gedangan-Sidoarjo dikeler Polisi ke Mapolresta Sidoarjo.

Kepada Polisi, pelaku yang berprofesi sebagai pengumpul barang bekas ini mengaku nekat melakukan aksi pencabulan, karena khilaf dan tidak bisa menahan hawa nafsu setelah 6 bulan tidak berhubungan suami istri karena istrinya sakit.

Korban dicabuli pelaku sebanyak 5 kali ini sering main ke rumah pelaku kenal dekat dengan istri pelaku, yang tidak mengetahui aksi bejat yang dilakukan suaminya.

Aksi pencabulan anak gadis di bawah umur ini sendiri berhasil terungkap, setelah korban mengeluh sakit pada alat kelaminnya, yang dilanjutkan dengan laporan polisi dan penangkapan pelaku.

“Aksi pelaku ini terungkap, setelah korban mengeluh ke ibunya karena sakit di alat kelaminnya,” ujar Kusumo.

Sidoarjo, Memorandum

Puluhan rumah di dua desa di Kecamatan Waru, yakni Desa Bungurasih dan Desa Medaeng, mengalami kerusakan pada bagian atap usai hujan deras dan angin kencang, Selasa (6/12).

Setelah mendapatkan informasi, personel Satsamapta Polresta Sidoarjo, Polsek Waru, Koramil Waru, BPBD Sidoarjo, Satpol PP, dan relawan turun ke lokasi.

Petugas membantu warga membersihkan puing-puing reruntuhan bangunan, pohon tumbang dan pembenahan kerusakan atap rumah warga.

Kasatsamapta Polresta Sidoarjo Kompol Warih Hutomo mengatakan, ada beberapa rumah warga dan bangunan di Desa Bungurasih dan Desa Medaeng yang mengalami kerusakan.

Selain itu, banyak juga pohon tumbang. Karenanya personel Polisi Polresta Sidoarjo, TNI, BPBD, relawan bersama warga melakukan kerja bakti bersama untuk membersihkan puing-puing dan pembenahan rumah warga.

“Untuk detail dan jumlah rumah warga yang mengalami kerusakan data ada di pihak pemerintah desa atau BPBD. Syukurlah tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Semoga situasi segera membaik,” jelas Kompol Warih. (jok/mik)

“Pelaku berusaha merayu korban untuk bermain bapak-bapakan, dengan imbalan uang jajan 2 ribu hingga 10 ribu

Sementara kepada Polisi, R mengaku tegah mencabuli Mawar yang merupakan tetangganya sendiri ini karena didorong hawa nafsunya.

“Saya kilaf, karena sudah 6 bulan tidak berhubungan suami istri,” ujar R.

Sidoarjo, Memorandum

rupiah untuk sekali aksi,” ujar Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro, saat pers rilis, Rabu (7/12) petang.

Guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo, sementara korban yang trauma dan shock dikembalikan ke orang tuanya untuk dipulihkan psikologinya.(bwo/jok/mik)

Petugas memeriksa kendaraan yang keluar-masuk Mapolresta Sidoarjo.

Sidoarjo, Memorandum

Waspada terhadap gangguan kamtibmas, pengamanan di Mako Polresta Sidoarjo ditingkatkan. Setiap orang yang keluar masuk mako diperiksa ketat.

Terduga pelaku R digelandang petugas.

Anggota polisi

lokasi bencana membantu warga memperbaiki atap rumah yang tertimpa pohon. Polisi Bantu Korban Bencana di Dua Desa

Petahana Menang, Kelurahan Diluruk

Pemilihan Ketua RW Bulak Banteng Langgar Perwali

Warga ngeluruk ke kantor kelurahan, Rabu (7/12) siang, memprotes pemilihan RW periode 2023-2027 di wilayah RW 6 Bulak Banteng yang dalam prosesnya melanggar aturan.

Merespons hal tersebut, pihak kelurahan kemudian menghelat rapat terbatas di ruang lurah. Rapat yang dihelat secara tertutup itu turut dihadiri Camat Kenjeran Yuri Widarko, Lurah Bulak Banteng Dedy Purwito, jajaran TNI-Polri, para calon ketua RW di wilayah RW 6, dan perwakilan warga.

Usai rapat, Sunardi, salah satu warga yang mencalonkan diri menyampaikan bahwa proses pemilihan di RW 6 tidak demokratis. Aturan dalam Perwali 112/2022 dilanggar. Yakni, petahana yang sudah pernah menjabat sebagai ketua RW tiga kali berturut-turut diperbolehkan untuk maju. Padahal terdapat dua calon baru.

“Jelas-jelas melanggar perwali dan tidak disertai dengan musyawarah mufakat. Akhirnya pada saat proses pemilihan kita walkout (dua calon, selain petahana, red),” urai Sunardi.

Pemilihan ketua RW 6 Bulak Banteng sejatinya diikuti tiga calon. Namun dua calon memilih walkout. Yakni, Sunardi dan Abdul Chamim. Menyisakan petahana.

Sunardi mengaku walkout lantaran panitia pemilihan kukuh tetap memasukkan petahana dalam bursa calon ketua RW 6 Bulak Banteng.

Seperti diketahui, berdasarkan aturan Perwali 112/2022 pasal 8, maka pengurus RW dapat menjabat paling banyak dua kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut untuk jenis jabatan yang sama.

“Ya semestinya panitia pemilihan menganulir dan dilakukan proses pemilihan ulang

“

Sifatnya pihak kelurahan ini secara keseluruhan menyerahkan sepenuhnya ke panitia pemilihan ketua RW. Mulai dari proses pemilihan, penentuan calon, sampai dengan penetapan pemenang itu ditentukan oleh panitia tiga. Jadi semuanya kewenangan panitia tiga. Pihak kelurahan dan kecamatan tidak bisa intervensi.

DedyPurwito

Tidak Ada Coblosan Ulang

LURAH Bulak Banteng Dedy Purwito memastikan bahwa tidak ada pemilihan ulang calon ketua RW 6 kendati dalam prosesnya melanggar Perwali 112/2022.

Menurut dia, pihak kelurahan dan kecamatan tidak dapat mengintervensi proses pemilihan.

Proses pemilihan menjadi tanggung jawab panitia. Mulai dari penentuan calon sampai dengan penetapan pemenang ditentukan oleh panitia.

“Jadi artinya, apapun keputusannya panitia, ketika sudah ada berita acara pemilihan (BAP), maka itu sudah dianggap sah oleh kelurahan, mungkin seperti itu,” urai Dedy usai menghelat rapat tertutup terkait protes warga mengenai polemik pemilihan calon ketua RW 6, Rabu (7/12).

Dedy juga mengatakan bahwa kelurahan sifatnya hanya memantau. Kemudian soal dalam prosesnya harus menggunakan perwali atau musyawarah mufakat itu bukan menjadi wewenangnya untuk memberikan intervensi.

“Nggak ada (intervensi) harus pakai perwali, harus pakai musyawarah, itu tidak ada. Pihak kelurahan secara keseluruhan menyerahkan sepenuhnya ke panitia pemilihan ketua RW,” tandasnya.

Ditanya soal adanya pelanggaran dalam proses pemilihan calon ketua RW 6, Dedy tak mau tahu. Yang jelas, dirinya hanya ingin proses pemilihan tersebut tuntas. Hal ini guna kepentingan yang lebih besar. Yakni, membangun kawasan Kelurahan Bulak Banteng menjadi lebih baik.

“Saya nggak bilang itu sesuai perwali atau nggak, tapi yang jelas itu sudah menjadi kesepakatannya warga dan diakomodir oleh panitia,” tutur Dedy.

“Ya kita, kelurahan, memikirkan untuk kepentingan yang lebih besar. Saya menganggap ini bukan untuk kepentingan satu atau dua orang, itu tidak. Karena kelurahan tidak punya kepentingan untuk si A atau si B, ndak. Aku mikire gawe warga RW 6, yok opo carane pemilihan ini wes mari, ayo ndang mbangun bersama,” sambungnya.

Disinggung soal sikap lumrahnya dalam proses pemilihan calon RW yang melanggar perwali ini, Dedy mengembalikan hal tersebut ke panitia. Sebab, panitia memiliki tanggung jawab penuh dalam prosesnya.

“Bukan seperti itu, semua kembali lagi ke panitia. Kalau panitia ini melanggar, itu ada pengadilan yang menentukan. Tapi semua tak kembalikan ke panitia. Kesepakatan panitia apa, ya itu yang kita terima,” ucap lurah.

Saat ini, kata lurah, pihaknya tengah menunggu hasil BAP, baik pemilihan RT dan RW di wilayahnya. Hasil pemilihan tersebut nantinya akan dilaporkan ke kecamatan.

“Tidak ada (proses pemilihan ulang calon ketua RW 6). Kita untuk kepentingan yang lebih besar. Kelurahan dan kecamatan pinginnya semua kondusif, yang kemarin sudah diselesaikan maka ayo mbangun untuk pemilihan LPMK,” tuntas Dedy. (bin/ono)

Tuntut Kenaikan UMK 13 Persen

sesuai dengan hasil rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur unsur Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.

Surabaya, Memorandum

Ratusan pekerja atau buruh menggeruduk Kantor Gubernur Jawa Timur (Jatim), Rabu (7/12). Mereka mendesak agar Upah Minimum kabupaten/kota (UMK) 2023 naik sebesar 13 persen. Usulan para buruh ini pun ditampung. Nantinya akan dipertimbangkan dengan usulan yang disetor pemerintah kabupaten/kota.

Massa aksi mendesak gubernur mengevaluasi rekomendasi kenaikan UMK tahun 2023 di lima kabupaten/kota. Merekomendasikan kenaikan UMK tahun 2023 dibawah nilai inflasi yang mencapai angka 6.80 % untuk mengawal penetapan UMK tersebut agar

Nurudin Hidayat Sekjen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jatim mengatakan, kemarin, sekitar 500 massa buruh dari daerah Ring 1 Jawa Timur (Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto dan Pasuruan) serta beberapa perwakilan dari Tuban, Probolinggo, Jember dan Banyuwangi ikut dalam aksi.

Disampaikan Nurudin Hidayat, lima kabupaten/kota merekomendasikan kenaikan UMK tahun 2023 dibawah nilai inflasi yang mencapai angka 6.80%.

“Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur telah melakukan rapat untuk membahas rekomendasi kenaikan UMK tahun 2023 dari

bupati/ wali kota di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Dalam rapat Dewan Pengupahan Provinsi tersebut ditemukan 5 kabupaten/ kota yang bupati/walikotanya tidak merekomendasikan kenaikan UMK tahun 2023 sesuai dengan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023,” kata dia.

Kabupaten/kota merekomendasikan kenaikan UMK tahun 2023 dibawah nilai inflasi yang mencapai angka 6.80% adalah Kota Kediri merekondasikan kenaikan UMK 2023 sebesar 5,80% atau naik sebesar Rp 122.842,90.

Kabupaten Bojonegoro merekondasikan kenaikan UMK 2023 sebesar 3,40% atau naik sebesar Rp 70.705,31.

Kabupaten Tulungagung merekondasikan kenaikan UMK

Jaga Perbatasan dan Patroli Rutin

Surabaya, Memorandum

Akhir-akhir ini, Surabaya digegerkan dengan munculnya fenomena kelompok remaja yang membawa senjata tajam (sajam). Adanya kemunculan kelompok itu membuat masyarakat resah. Tingkah mereka kerap kali menimbulkan gejolak sosial.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pun geram dengan tingkah para pemuda dan remaja yang sedang mencari eksistensi itu. Karenanya, Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya bersama forkopimda dan seluruh elemen masyarakat melakukan patroli gabungan untuk menertibkan keberadaan kelompok tersebut.

“Jadi sebetulnya dari pantauan Pak Kapolrestabes Kombes Pol Akhmad Yusep Gunawan, (mereka) melalui media sosial mengundang dari luar datang. Awalnya kumpul-kumpul setelah itu membentuk kelompok, akhirnya ada persaingan. Lalu satu muncul, satunya ikut menarik dirinya untuk menunjukkan eksistensinya,” kata jelas Eri, Rabu (7/12).

Wali kota menjelaskan, lama-kelamaan para pemuda dan remaja itu melakukan tindakan ke-

kerasan dan kedapatan membawa sajam. Seperti gejolak sosial yang muncul akhir-akhir ini, di antaranya adalah peristiwa pembacokan satpam di kawasan Pakuwon City, hingga penyerangan warung kopi (warkop) di Jalan Keputih.

“Harga diri Kota Surabaya harus dikembalikan, sehingga warga merasa ini (Surabaya) rumah kita. Karena apapun akan saya lakukan untuk warga Surabaya merasa aman dan nyaman di kotanya sendiri,” tegasnya.

Wali Kota Eri mengungkapkan, mayoritas anggota kelompok bersajam adalah para remaja. Menurutnya, kecepatan informasi melalui media sosial membuat para remaja ini terkontaminasi dengan cara unjuk diri di daerah lain.

Selain itu, lewat media sosial pula para remaja ini dengan mudah merekrut anggota untuk masuk ke kelompok mereka. “Sebetulnya ini bukan gangster, tapi anak-anak remaja yang mencari eksistensi. Surabaya mengkontaminasi daerah lain, daerah lain mengkontaminasi Surabaya. Ini menjadi tugas kita kepala daerah lainnya, termasuk Surabaya Raya,

bagaimana menjaga anak-anak muda ini ke depannya karena mereka adalah calon pemimpin bangsa,” ungkap dia.

Oleh karena itu, patroli gabungan untuk menjaring keberadaan kelompok remaja ini akan terus dilakukan setiap malam dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Dengan demikian, masyarakat akan sadar dan peduli untuk menjaga di wilayahnya tempat tinggalnya. Bahkan, pemkot juga melakukan penjagaan ketat di area perbatasan kota.

2023 sebesar 4,16% atau naik sebesar Rp 84.345,15. Kabupaten Lumajang merekondasikan kenaikan UMK 2023 sebesar 4,83% atau naik sebesar Rp 96.662,34.

Kabupaten Seumenep merekondasikan kenaikan UMK 2023 sebesar 3,10% atau naik sebesar Rp. 61.317,08.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim, Himawan Estu Bagijo mengatakan, nantinya proses penetapan upah minimum 2023, Gubernur Khofifah Indar Parawansa akan mempertimbangkan usulan dari pemerintah kabupaten/kota, Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 dan PP 36 Tahun 2021. “Ada usulan-usulan itu karena tiap daerah punya kondisi dan potensi yang beda makanya kita terima,” ujarnya.(day/ono)

enjaga anak-anak karena h calon pemimppin n kap dia. e na i t u, p atro l li i ntuk re n terus dilaku alam dengan selur u uh akat. kian, akan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

bangsaan. Sedangkan untuk remaja yang kedapatan membawa sajam akan diproses kepolisian sesuai hukum yang berlaku.

“Kita juga menjaga di setiap perbatasan Kota Surabaya, seperti perbatasan Surabaya dengan Kabupaten Gresik dan Sidoarjo. Sebab, dari hasil razia kemarin, kita tangkap ada 12 orang, 5 di antaranya warga dari luar Surabaya. Jadi mereka datang masuk ke Kota Surabaya melalui undangan (media sosial), setelah itu masuk dan melakukan konvoi,” ujar dia.

Para remaja yang terjaring patroli gabungan akan dilakukan pembinaan wawasan ke-

“Ada sendiri pasal-pasal hukumnya begitu. Terus, kalau umurnya sudah 17 ke atas, proses hukum terus berlanjut. Ada juga yang 17 tahun ke bawah, banyak lah itu umur 14-15 tahun,” tegasnya.

“Ini kebetulan ketuanya sudah ditangkap, di sana pasti dia menyebutkan nama anggotanya siapa saja, yang ketangkap temannya siapa saja. Maka saya harap para orang tua kalau anaknya tidak pulang itu ke mana, ditanyalah,” tambahnya.bin/ono)

Pentingnya Tugas Kurator Kepailitan

atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali,” ungkap dia.

Kepala kanwil DJP Jawa Timur

I, PM John Hutagaol mengatakan, sosialisasi aspek perpajakan kurator dan kepailitan menjelaskan hak dan kewajiban wajib pajak badan yang dinyatakan pailit diwakili oleh kurator sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

“Berdasarkan pasal tersebut, kurator memiliki peranan penting sebagai pihak yang mendapatkan kuasa dalam hal wajib pajak mengalami pailit. Sehingga apabila terdapat kasus ke-

pailitan, hendaknya kurator sebagai wakil/ kuasa dari wajib pajak yang pailit memenuhi hak dan kewajiban dari wajib pajak, termasuk dalam hal kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan dari wajib pajak yang pailit,” terang John Hutagaol.

John Hutagaol menambahkan, tugas pengurusan kurator antara lain mengamankan harta kekayaan debitur, pencatatan, pengumuman, pemanggilan, pembukuan (pembuatan daftar) dokumentasi, pencocokan (verifikasi), melanjutkan usaha debitur, laporan rutin kepada hakim

pengawas, dan lain sebagainya.

“Sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang (KPKPU). Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan

Disampaikan John Hutagaol, bahwa kurator adalah sebagai perwakilan kliennya (badan usaha yang mengalami kepailitan). “Kurator harus menjalankan fungsinya, ada beberapa wajib pajak yang mengalami kepailitan,” tegas dia.

John Hutagaol menegaskan, kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang- undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Kreditor dibagi menjadi tiga klasifikasi yaitu kreditor separatis (memegang jaminan kebendaan, contoh bank, multifinance, dll), kreditor preferen (tidak memegang jaminan kebendaan tapi ada UU yang menentukan bahwa ia didahulukan, contoh pajak, buruh, bea cukai) dan kreditor konkuren (tidak memegang jaminan kebendaan dan tidak ada

UU yang menentukan untuk didahulukan, contoh konsumen perumahan, suplier).

Sementara itu, nara sumber Prof M Hadi Shubhan guru besar Hukum Kepailitan Fakultas Hukum Unair menjelaskan, ada dua kreditor super preferen yaitu upah buruh berdasarkan putusan MK No 67/PUU-XI/2013 dan pajak berdasarkan pasal 21 ayat 3 UU KUP. Berdasarkan Pasal 21 (1) UU KUP, kedudukan negara sebagai kreditur preferen mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik penanggung pajak yang akan dilelang di muka umum. Demikian pula kaitannya dengan Pasal 1134 KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. (ono)

Rahmat Hidayat, wartawan Memorandum

dengan tidak diikutkan calon ketua RW yang sudah pernah menjabat dua kali secara berturut-turut,” tandas Sunardi.

Surabaya, Memorandum

Proses pemilihan Ketua RW di Metropolis masih menyisakan polemik. Peraturan Wali (Perwali) Kota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Pembinaan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) kerap dilanggar. Seperti yang terjadi di RW 6, Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran.

Dedy Purwito Lurah Bulak Banteng

Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I PM John Hutagaol.

Massa buruh mengepung kantor Gubernur Jatim meminta kenaikan UMK sebesar 13 persen.

Bersambung ke halaman 4

Tersebar di Kecamatan dan Desa

Ratusan Proyek DPRKP Bangkalan Selesai Tepat waktu

RTLH jadi kian menjamur di lini pedesaan, lantaran pemerintah pusat melalui Kmenterian PUPR, juga menggarap 2.700 paket RTLH Hanya saja, dalam aplikasinya direalisasikan dalam bentuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

ga perbaikan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat pasca covid-19,” tandas Syafril.

Terpisah, Kabid Perumahan dan Pemukiman (BPP) DPRKP, R Zainal Arifin,ST MT, menambahkan, disepanjang tahun anggaran 2022 kali ini, BPP ketiban amanah meggarap 350 paket proyek jalan lingkungan.

Tersebar merata di 273 desa dan 8 kelurahan di 18 kecamatan.

Total anggarannya dipatok Rp 55 miliar lebih.

“Jadi tahun ini, ada desa dan kelurahan yang dapat jatah dua atau tiga paket proyek jalan lingkungan pemukiman,” beber Zainal.

Seperti tahun sebelumnya, wujud proyek fisik ini berupa bentangan jalan hotmix, jalan lapisan penetrasi (lapen/aspal) dan jalan likungan paving. Plavon anggarannya bervariasi.

Total anggarannya dipatok 21,1 miliar. Atau masing-masing gakin penerima proyek menerima bantuan dana stimulan Rp 17 juta per RTLH

”Alhamdulillah, sesuai Surat Perintah Kerja (SPK), ragam jenis proyek garapan kami rampung tepat waktu sebelum tutup tahun,” tegas Zainal.

Dilain pihak, Kabid Penyehatan Lingkungan dan Air Minum (PLAM) DPRKP, Sri Yeni Repliyanti,ST MM, membeberkan bahwa pihaknya disepanjang anggaran tahun 2022, ketiban sampur menggarap proyek Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah ” Total anggarannya Rp 39.902.758.000. Diantaranya Rp 32.419.458.00 bersumber dari DAUM APBD 2022, sisanya Rp 7.483.300.000 dari DAK APBN,” kata Sri Yeni.

Rp 645.850.000. Ini tersebar 5 desa, yakni di Kecamatan Tanah Merah, Blega, Arosbaya, Konang dan Sepulu.

“Alhamdulillah, ratusan proyek fisik yang diamanatkan kepada tiga bidang di DPRKP sepanjang tahun anggaran 2022, semuanya tuntas tepat waktu jelang tutup tahun 2022,” kata Sekretaris DPRKP, R Safril Hidayat, SE MM, Rabu (7/12).

Azas manfaatnyapun kini sudah bisa dinikmati rakyat Bagusnya, semua proyek yang tersebar di 18 kecamatan, 173 desa dan 8 kelurahan, itu juga diproyeksikan sebagai daya ungkit pemulihan sektor perekonomian rakyat pascapandemi Covid-19.

”Yaahh…, moga-moga bisa menjadi tiang penyang-

Untuk jalan hotmix berkisar Rp 150 s/d 250 juta lebih, jalan lapen dan paving dipatok antara Rp 75 s/d Rp 100 juta lebih per paket

Garapan BPP DPRKP tidak hanya sebatas itu. Ada pula garapan 62 paket proyek Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di kawasan desa terpencil dengan total anggaran Rp 1,5 miliar. Setiap dipatok Rp 17,5 s/d Rp 20 juta.

Proyek berbasis kemanusiaan ini juga diproyeksikan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di pedesaan, pasca gejolak covid 19.

Volume Garapan proyek

Sebaran proyek ini lain berwujud pembangunan/ penyediaan sistem pengelolaan air limbah skala permukiman.Plavon dananya Rp 10.692.338.800. BangunIni dipilah dalam beberapa paket. Diantaranya berupa sanitasi pedesaan (Sandes) dengan plavon dana Rp 878.348.000.

Proyek ini berupa BOP-sandes dan MCK untuk 2 Mesjid dan 9 Yayasasan berbasis keagamaan, tersebar di Kecamatan Tanah Merah, Blega, Konang, Tanjung Bumi, Burneh, Kwanyar dan Kecamatan Bangkalan. Selain itu, ada paket proyek beruwjud pembangunan MCK lini pedesaan dengan anggaran

“ Ada pula paket MCK yang dibangun di lokasi pondok pesantren dan yayasan keagamaan.Anggarannya Rp 1.684.840.00,” tandas Sri Yeni. Lokasi proyek digarap di 36 Ponpes dan yayasan keagamaan, tersebar di 18 kecmatan. Semuanya di lini pedesaan.

Masih terkait sanitasi lingkungan, ada pula proyek sanitasi reguler yang sumber dananya berasal DAK senilai Rp 7.483.300.000. Wujud pisiknya berupa pembangunan SPALD-S, tersebar di 6 Kecamatan, yakni Labang, Blega, Tanah Merah, Socah, Kokop dan Bangkalan, dengan titik lokasi garapan terkosntrasi di 11 desa.

Sebaran proyek sanitasi lingkungan itu sepenuhnya diproyeksikan untuk meningkatkan derajad kesehatan warga, utamanya komunitas rakyat

DPRD Sumenep Sampaikan

di lini pedesaan.” Jadi proyek sanitasi ini juga berkait dengan upaya meningkatkan ksejahteran rakyat pasca pademi covid 19,” tutur Sri Yeni.

Masih ada lagi. Tahun ini Bidang PLAM juga menggarap paket sebaran proyek pengelolan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perkotaan degan plavon dana Rp 9.564.676 . Ada pula garapan SPAM jaringan pipanisasi kawasan pedesaan senilai Rp 3.427.413.500 berasal dari DAUM APBD, berikut proyek serupa di kawasan pedesaan dari DAK senilai Rp 6.137.262.500.

Semua proyek ini tersebar di 18 kecamatan dengan konsentrasi garapan pisik ada di 49 Desa. Ada pula sebaran 13 paket proyek drainase tersebar di 18 kecamatan dengan garapan pisik terkosentrasi di 163 desa. Plavon anggarannya mencapai Rp 19.645.743.200. Sepenuhnya bersumber dari DAUM APBD 2022.

”Saya dan staf bersyukur, semua pekerjaan Bidang PLAM ini juga rampung tepat waktu,” ungap Sri Yeni.

Terakhir, Kepala Bidang Tata Bangunan dan Gedung ( TBG) DPRKP, Nur Taufiq,ST MT, juga mengunggah amanah tugas garapan proyek pisik yang menjadi tanggungjawabnya.

“ Ya, tahun ini kami menggarap renovasi sejumlah gedung perkantoran layanan publik. Tidak hanya di perkotaan, tetpi juga dibeberapa kecamatan,” papar Nur Taufiq.

Salah satunya, kebagian jatah merenovasi bangunan induk Kantor Polres Bangkalan di Jalan Kermbar Soekarno-Hatta, Kecamatan Bangkalan Kota.

Total anggarannya mencapai Rp 2.803.584.00, berasal dari DAUM APBD 2022. Atau dana hibah dari Pemkab Bangkalan.

Selain itu, ada pula garapan proyek berupa tambahan gedung ruang Kasi Pidana Umum (Pidum) di kompleks Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bang-

kalan. Juga di Jalan Kembar Soekarno-Hatta. Plavon anggaranya Rp 903.194.550.

“Bidang TBG juga menggarap renovasi beberapa gedung kantor kecamatan dan kelurahan. Detailnya, peningkatan gedung Kantor Kelurahan Pejagan di Jalan Ki Lemah Duwur dengan anggaran Rp 934.249.950, serta renovasi geung Kantor Kecamatan Kokop Rp 456.060.400, Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Arosbaya dan Kecamatan Sepulu dengan plavon anggaran yang sama Rp 171.957.200.

Terakhir, Bidang TBG juga menggarap proyek rehabilitasi sedang Pendopo Agung dan Makodim 0829 di Jalan Letnan Abdullah dengan plavon anggaran Rp 807.451.200 dan Rp 437.363.550, serta rehab ringan ruang kntor Kajari dengan Cuma Rp 87.990.300.” Semua proyek garapan Bidang TBG, juga tuntas digarap tepat waktu, pungkas Nur Taufiq. (adv/ras/mik)

Duka Cita untuk Bencana Gunung Semeru

Sumenep, Memorandum

DPRD Kabupaten Sumenep turut menyampaikan duka cita yang mendalam atas bencana alam erupsi Gunung Semeru yang terjadi beberapa hari yang lalu di Lumajang. Legislatif mengajak seluruh masyarakat Sumenep ikut berdoa bersama agar erupsi gunung Semeru dan bencana alam lain khususnya di Jawa Timur tidak terjadi lagi.

Ketua DPRD Sumenep Hamid Ali Munir mengatakan, bencana alam di Lumajang merupakan duka bersama seluruh masyarakat Jawa Timur. Sehingga ia mengajak masyarakat Sumenep untuk berdoa kepada tuhan yang maha esa agar dijauhi dari bencana apapun.

“Semoga masyarakat yang

terkena bencana alam diberi ketabahan, karena ini semua merupakan ujian dari Allah SWT. Yang penting kita berdoa semoga tidak ada bencana besar lagi di Jawa Timur khususnya di Sumenep,” harap Hamid, Rabu (7/12).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga meminta masyarakat Sumenep ikut berdonasi untuk meringankan beban masyarakat yang terkena musibah erupsi gunung Semeru.

“Silakan donasi seikhlasnya. Saat ini sudah banyak lembaga atau komunitas yang menggalang dana untuk membantu korban erupsi gunung Semeru. Kami juga akan menggalang dana sesama anggota DPRD semampu kita,” tandas Hamid. (aan/mik)

Jalan lingkungan yang sudah tuntas dikerjakan serta gedung induk Polres Bangkalan setelah direnovasi.

Bangkalan, Memorandum

Seperti Dinas Pekerjan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), perasaan lega juga mewarnai aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Dinas Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman (DPRKP). Sebab, semua pekerjaan proyek infrastruktur garapan salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Bangkalan itu, juga rampung tepat waktu.

Sekretaris Dinas Perumahan

dan Permukiman DPRKP

R Safril Hidayat.

Kepala SMKN 1 Rejotangan Terima Penghargaan Tokoh Inspiratif Peduli Pendidikan

Tulungagung, Memorandum

Kepala

Harian (SKH) Memorandum pada Selasa (22/11), bertepatan dengan hari ulang tahunnya ke-53.

Salah satu poin penting keberhasilan Drs Masrur Hanafi MM yang patut diapresiasi karena sukses mengantarkan 83 persen lulusan SMKN 1 Rejotangan terserap ke dunia kerja. Sebuah prestasi membanggakan di tengah persaingan ketat dunia ketenagakerjaan.

Atas penghargaan itu, Masrur Hanafi menyampaikan terima kasih kepada SKH Memorandum. “Saya berterima kasih kepada Memorandum. Penghargaan ini tak pernah terpikirkan sebelumnya. Saya terharu. Ternyata saya diapresiasi sebagai Tokoh Inspiratif Peduli Pendidikan,” ucapnya, Rabu (7/12).

Hanafi menyebut, yang dilakukannya di SMK N 1 Rejotangan bukanlah hal istimewa. Itu hanya sebuah kepedulian sebagai seorang pendidik.

“Kami hanya bagaimana melakukan yang terbaik untuk dunia pendidikan. Kebetulan di SMK ada vokasi, maka yang harus dipacu dalam hal pelayanan adalah keterserapan ke dunia kerja. Inovatif untuk menjadi sekolah yang benar-benar entrepreneurship bahkan ada entertainment-nya. Bagaimana sekolah bisa menarik. Menjadi unit-unit yang memproduksi barang dan jasa,” paparnya.

Menurut

tulisan-tulisan di Memorandum yang menginspirasinya.

Hanafi mengaku setiap hari selalu membaca berita di Memorandum. Terutama tulisan Dahlan Iskan di DI’s Way, serta kolom Mata Hati tulisan Pemred SKH Memorandum Arief Sosiawan.

“Dari tulisan beliau itu menjadi bagian inspirasi saya untuk melakukan redaksi. Di situ banyak hal-hal baru dan itu inspirasi sekali. Kalau saya cermati, di tulisan-tulisan itu ada hal-hal kecil tapi bisa menghasilkan hal besar. Itu menjadi ide baru saya. Bagaimana tempat yang saya tempati sebagai pelayanan bisa menghasilkan hal besar untuk masyarakat. Saya terinspirasi dari itu,” akunya.

Sekali lagi Masrur Hanafi menyampaikan terima kasih kepada segenap pimpinan SKH Memorandum

“Kepada Pak Choirul Shodiq, Pak Arief Sosiawan, Pak Yoyok Khayatullah, dan jajaran. Saya berterimakasih karena telah memberikan brain storming kepada otak saya selaku pelaku pendidikan untuk pelayanan. Akhirnya kami bisa muncul sebagai Tokoh Inspiratif Peduli Pendidikan. Sebenarnya itu pemicunya dari beliau, stimulusnya dari beliau-beliau,” pungkasnya. (kin/mad/lis)

Diduga Korsleting Listrik

Pasuruan, Memorandum

Kebakaran terjadi di gudang RSUD dr R Soedarsono Kota Pasuruan, Selasa (6/12) sekira pukul 19.40. Kebakaran ini sempat membuat petugas medis dan pasien rumah sakit sekaligus pengunjungnya panik.

Petugas rumah sakit menduga ada korsleting listrik di bagian gudang penyimpanan limbah catatan medis rumah sakit. Diketahui pengunjung rumah sakit, jika mereka melihat kepulan asap di daerah rumah sakit.

Setelah ditelusuri, ternyata api itu berasal dari sebuah bangunan yang berada di sebelah barat. Tak lama setelah itu aliran listrik di area rumah sakit padam, hingga kepanikan pun langsung terjadi.

Antisipasi awal yang dilakukan pihak karyawan rumah sakit adalah dengan menyemprotkan cairan APAR. Semprotan mirip hidran yang selalu standby di rumah sakit sebagai langkah antisipasi awal. Namun karena kobaran api terlalu besar dari dalam gudang, membuat petugas pun kewalahan. Api tidak mudah ditaklukkan.

Hingga 10 menit kemudian, petugas menghubungi petugas pe-

madam kebakaran. Terlihat dua unit armada pemadam kebakaran tiba di lokasi. Para petugas pun cukup sigap untuk melakukan pemadaman. Beruntung api tidak sampai menjalar ke beberapa ruangan lain. Karena sekitar 1 jam api yang membakar sebagian besar tumpukan kertas di gudang itu berhasil dikuasai.

“Yang terbakar adalah limbah catatan medis. Diduga penyebab kebakaran adalah konsleting listrik,” terang Samsul Hadi, Kepala Pelaksana BPBD Kota Pasuruan pada Rabu (7/12).

Sampai pukul 22.00, petugas

Damkar Kota Pasuruan masih terlihat melakukan pembasahan. Mereka pun membongkar isi dalam gudang limbah catatan medis seluas 5 meter persegi itu. Aliran listrik baru bisa dinyalakan lagi beberapa saat kemudian.

Informasi lebih lanjut dari Kepala Pelaksana BPBD, Samsul Hadi, kebakaran yang terjadi di dalam gudang penyimpanan limbah catatan medis Rumah Sakit tidak menimbulkan korban jiwa. Kobaran api juga tidak sampai menghanguskan gedung yang dipakai sebagai gudang penyimpanan. (kd/mh/lis)

1. Peserta lelang memiliki akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “Syarat dan Ketentuan” pada domain di atas; 2. Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan dan harus diterima oleh KPKNL paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang, dan segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 3. Objek lelang dijual dalam kondisi apa adanya (as/is) dengan segala konsekuensi biaya tertunggak dan biaya lainnya atas objek lelang menjadi tanggungan pembeli; 4. Peserta lelang dianggap telah mengetahui kondisi objek lelang dan bertanggung jawab atas objek lelang yang dibeli, serta diwajibkan untuk mengetahui/memeriksa objek yang akan dilelang dengan baik dan teliti;

PELAKSANAAN LELANG: Cara Penawaran Lelang Closed Bidding (dengan mengakses url www.lelang.go.id) Hari Tanggal Kamis, 15 Desember 2022, Batas

terverifikasi pada website www.lelang.go.id Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada alamat website diatas. 2. Obyek lelang dijual dalam kondisi apa adanya as is dengan segala konsekuensi biaya tertunggak atas obyek lelang. Peserta

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

SMKN 1 Rejotangan Drs Masrur Hanafi MM mendapat anugerah penghargaan sebagai Tokoh Inspiratif Peduli Pendidikan. Penghargaan diberikan oleh Surat Kabar

Masrur Hanafi, beberapa ide kreatif yang diimplementasikan di tempatnya bekerja berasal dari Memorandum. Tepatnya, banyak

Drs Masrur Hanafi MM menerima penghargaan.

Petugas damkar melakukan pembasahan dalam gudang yang berisi catatan medis.

Gudang RSUD R Soedarsono Terbakar

Polisi Periksa Plt Kadis dan Sekretaris Dispora

umum tidak tahu siapa pelaku pembongkaran tersebut, karena dari kami tidak pernah mengeluarkan perintah baik lisan maupun tertulis,” ujar Henry Tanjung.

Sekretaris Dispora Kabupaten Malang Hanry Tanjung menyampaikan, Polres Malang telah meminta keterangan tidak kurang dari 26 pertanyaan yang diajukan. “Pertanyaan yang diajukan tidak sampai 30 pertanyaan, kemungkinan antara 25 sampai 26 pertanyaan,” kata Henry Tanjung, Rabu (7/12).

“Pada intinya Dispora secara

Malang, Memorandum

Perubahan paradigma aparatur sipil negara (ASN) seiring Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, harus dipahami betul oleh setiap ASN Kota Malang. Ketaatan kepada Tuhan YME dan kesetiaan kepada Pancasila dan UUD 1945 adalah prinsip yang tidak bisa ditawar lagi.

Ini ditekankan Wali Kota Malang Sutiaji saat mengambil sumpah dan melantik 211 pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Malang

di Aula Lantai 4 Mini Blok Office, Balai Kota Malang, Rabu (7/12).

“Tunjukkan kinerja dan loyalitas pada negara dan bangsa. Bekerjalah bukan (hanya untuk) personal, tapi institusional. Maka tidak boleh kerja hanya untuk diri sendiri, harus kerja sama. Tidak pelit ilmu. Tidak boleh ada ego sektoral dan terakhir jaga moral,” kata Sutiaji.

Di tengah situasi global yang sedang tidak baik-baik saja akibat krisis keuangan, pangan dan energi, Sutiaji

menyampaikan ASN dituntut untuk produktif dan menumbuhkan budaya kerja kreatif. Tidak hanya terjebak pada rutinitas semata.

“Bekerja kita bukan hanya berangkat pukul 08.00 pulang pukul 16.00. Tapi apa yang kita kerjakan. Seberapa jauh Anda sebagai anak bangsa memberikan karya yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara,” ujarnya.

Terlebih peran jabatan fungsional semakin didorong sebagai bagian

penting meritokrasi birokrasi yang menekankan pada kompetensi.

Hadir pula, Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko dan jajaran pimpinan perangkat daerah tersebut terdapat tiga klaster utama jabatan fungsional yang dilantik. Yakni 45 guru, 100 tenaga kesehatan, dan 66 tenaga teknis. Adapun dari kategori jabatannya terdapat 39 jenis jabatan fungsional yang semuanya didesain untuk memperkuat kinerja Pemkot Malang. (*/ari/lis)

Apalagi kejadian pembongkaran itu bertepatan dengan puncak hari jadi Pemkab Malang ke 1262, saat itu pihak Dispora sedang ikut upacara hari jadi di Pendopo Kota Malang. Praktis saat itu seluruh unsur pimpinan Dispora sedang mengikuti upacara di Malang.

“Begitu ada laporan dari Kabid Sarpras, langsung saya teruskan pada Kadis dan beliau langsung perintah-

kan untuk dilakukan penghentian,” imbuh Tanjung.

Terkait sudah ada barang yang sempat keluar dan terkirim pada dua desa berupa paving, pihak Dispora juga tidak mengetahuinya. Namun kasus ini sepenuhnya sudah diserahkan ke Polres Malang, sehingga semuanya menjadi kewenangan Polres Malang untuk memprosesnya.

“Karena kasus ini merupakan ranah pidana, apalagi sampai ada barang negara yang sudah keluar dari tempatnya,” jelas Tanjung. (kid/ ari/lis)

Calon PPK Kabupaten Malang Jalani Tes Tulis

Malang, Memorandum

KPU Kabupaten Malang melakukan penjaringan calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Sebanyak 648 peserta yang dinyatakan lulus administrasi, kini mengikuti tahapan seleksi tes tulis CAT.

Tes tulis berlangsung selama dau hari di laboratorium Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang.

“Kami kerjasama dengan BKPSDM karena yang memiliki perangkat sebanyak itu hanya BKPSDM Kabupaten Malang,” terang komisioner KPU Kabupaten Malang Marhaendra Pramudya Mahardika, Selasa (6/12).

Para calon PPK yang mengikuti seleksi tes tulis tersebut akan terbagi menjadi 7 gelombang, pada hari pertama (6/12) sebanyak empat gelombang. Fasilitas perangkat CAT yang tersedia 100 unit.

Ketujuh gelombang ini pada hari pertama berasal dari Kecamatan Dampit, Dau, Pagak, Kromengan, Ngajum; gelombang dua dari Kecamatan Ampelgading, Bantur, Bululawang, Gondanglegi, Sumbermanjing Wetan; gelombang 3 dari Kecamatan Gedangan, Karangploso, Kasembon, Kepanjen dan Jabung; dan gelombang 4 dari Kecamatan Pagelaran, Pakis, dan Pakisaji.

Untuk gelombang pertama dimulai pukul 07.30, gelombang dua dimulai pukul 09.30, gelombang tiga dimulai pukul 11.30, dan gelombang 4 dimulai pukul 13.30.

Sedangkan untuk hari kedua, 7 Desember 2022, untuk gelombang

5 tetap dimulai pukul 07.30, dari Kecamatan Poncokusumo, Singosari, Sumberpucung, Tajinan, Wajak; gelombang 6 dari Kecamatan Kalipare, Lawang, Ngantang, Pujon,Tumpang, Turen; dan gelombang 7 dari Kecamatan Wagir, Wonosari, dan Donomulyo.

“Dari seleksi tulis ini akan dipilih berdasarkan peringkat nilai terbaik paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan setiap kecamatan,” terang Mahardika.

Nanti KPU akan meranking hasilnya peserta seleksi tertulis, setiap kecamatan akan diambil 15 orang untuk selanjutnya mengikuti tahapan berikutnya, tes wawancara. Dari wawancara akan diketahui sikap dan kemampuan peserta. Ini penentu calon yang akan terpilih menjadi anggota PPK.

Tes tulis ini merupakan tahapan berikutnya, dari pendaftaran yang dibuka sejak tanggal 20 - 29 November 2022. Mereka mendaftar melalui laman siakba.kpu.go.id, dari laman tersebut terpantau sebanyak 1.004 pelamar.

Ternyata, menurutnya tidak semuanya memenuhi persyaratan. Ada yang hanya membuat akun, ada yang telah membuat akun tapi tidak melengkapi unggahan dokumen persyaratan, dan ada juga akun yang telah mengunggah dokumen persyaratan tapi tidak lengkap.

Hingga dari penelitian administrasi yang dilaksanakan KPU mulai 21-30 November 2022, tersaring sejumlah 648 nama pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat dan lulus seleksi administrasi. (kid/ari/lis)

Malang, Memorandum

Penjagaan

Kabagops

“Hal ini tidak

agakan di bagian gerbang. Bahkan, anggotanya dilengkapi dengan rompi antipeluru. “Termasuk, senjata laras panjang. Hal yang sama juga, dilakukan di Polsek jajaran,” pungkasnya.

Dari pantuan, di pintu gerbang ada beberapa pembatas water barrier yang terpasang. Portal elektronik juga terpasang melintang di dekat gerbang Polresta Malang Kota. (edr/lis)

lainkan

yang berada di bawah wilayah hukum Polresta Malang Kota,” terangnya, Rabu (7/12).

Peningkatan SOP itu, sebelum

orang masuk ke dalam Polsek maupun Polresta, langkahnya dipantau dari kamera CCTV yang ada. “Setelah sampai di gerbang, maka dilakukan

pemeriksaan barang bawaan memakai metal detector,” lanjutnya.

Selain dilakukan pengecekan barang bawaan, anggota juga disi-

dan pengamanan di Mako Polresta Malang Kota (Makota) dan Polsek jajaran diperketat. Hal ini menyusul insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (7/12).

Polresta Malang Kota Kompol Supiyan membenarkan hal tersebut. Akibat terjadinya bom bunuh diri, maka Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan markas lebih ditingkatkan.

hanya berlaku bagi markas Polresta Malang Kota saja, me-

juga markas Polsek

Sebetulnya pemeriksaan terhadap Dispora sudah dilakukan sejak Jumat lalu, namun pada hari itu ditujukan hanya pada staf. Sedangkan materi pertanyaan yang diberikan, seputar kasus pembongkaran sarana prasarana bagian dalam Stadion Kanjuruhan.

Kondisi Stadion Kanjuruhan.

Malang, Memorandum

Polres Malang terus mendalami kasus terjadinya pembongkaran area dalam Stadion Kanjuruhan. Dilakukan pemeriksaan terhadap Plt Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Malang, Selasa (6/12).

Calon PPK mendapatkan pengarahan sebelum melakukan tes CAT.

Kabagops Polresta Malang Kota Kompol Supiyan.

Wali Kota Malang Sutiaji (kiri) melantik 211 pejabat fungsional.

Jombang, Memorandum

Selain tengah merekapitulasi besaran denda terhadap rekanan akibat keterlambatan distribusi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Jombang juga menghitung tambahan penerima program kain seragam gratis karena adanya mutasi siswa. Terutama di jenjang SMP.

“Setelah semua tahapan rampung, baru bisa menghitung besaran denda yang bakal diberikan kepada rekanan,” papar Kepala Disdikbud Senen kemarin.

Tambahan peserta didik bahkan ada yang dari luar kota. Namun, ia menegaskan, selain masih ada sisa kuota dari perhitungan jumlah siswa. Perbedaan peserta didik yang diterima antara tahun ini dengan tahun kemarin, memungkinkan jika murid tambahan bisa ter-cover. “Salah satu penyebabnya, jumlah peserta didik yang diterima tahun ini dengan tahun kemarin terdapat perbedaan jumlah,” tegasnya.

Senen juga memastikan jika kebutuhan kain seragam bagi mereka tetap menjadi prioritas. Hal ini dilakukan agar tidak ada disparitas dalam dunia pendidikan, salah satunya hak mereka terkait kain seragam gratis.

Guna memastikan kebutuhan peserta didik baru maupun yang sekarang menempuh tahun kedua terpenuhi. Disdikbud juga memerintahkan Bidang Pembinaan SMP untuk terus memantau kondisi di lapangan. Mengingat, keterlambatan terjadi paling banyak di jenjang SMP. (wan/war/epe)

Polisi masih Lakukan Penyelidikan

Padahal Lesmono Tjonndro, pemilik lahan dan bangunan di lokasi itu, sudah melaporkan Ruben Hadinata ke polisi. Laporan itu tertuang dalam LP-BAG/V/2022/ SPKT/POLSEK MOJOSARI POLRES MOJOKERTO POLDA JAWA TIMUR, pada 17 Mei 2022.

Kapolsek Mojosari Kompol Heru Purwandi dikonfirmasi terkait perkara itu, menyampaikan sudah ditangani. “Kami masih melakukan penyelidikan,” jawabnya singkat, Rabu (7/12). Sayangnya, Ruben ketika dihubungi melalui sambungan telepon tidak diangkat.

Kejadian itu berawal pada 2019 ketika Ruben menjual lahan dan bangunan miliknya kepada Lesmono senilai Rp 7 miliar. Legalitasnya yaitu, lima sertifikat hak milik (SHM). Namun, empat sertifikat saat itu dijaminkan ke salah satu bank swasta di Surabaya. Sedangkan satu sertifikat lagi dijaminkan kepada seseorang.

Setelah terjadi kesepa-

katan, jual beli tanah dan bangunan antara Lesmono dan Ruben dituangkan dalam akta jual beli (AJB) di notaris pada 11 November 2019. “Pak Lesmono kemudian menebus semua sertifikat (hak milik) yang dijaminkan Ruben tersebut. Setelah AJB selesai kemudian dibalik nama,” kata Eddy Purwanto, pengacara Lesmono Tjonndro kepada Memorandum Kemudian, sambung Eddy, setelah jual beli selesai, Ruben meminta izin kepada Lesmono untuk tetap tinggal dengan sistem sewa. “Akhirnya dibuat surat perjanjian sewa dan pengosongan lahan. Pada November 2021 masa sewa habis. Tapi Ruben tidak mau keluar,” imbuhnya.  Lebih lanjut, Eddy mengatakan dirinya mendapat informasi bahwa bangunan dalam objek lahan itu telah hilang. “Kusen, jendela, closet keramik, dan besi-besi kanal hilang. Pak Lesmono konfirmasi Ruben katanya tidak tahu. Terus ada informasi

dijual sama Ruben ke seorang pedagang besi tua seharga Rp 180 juta. Dari situlah kita buat laporan polisi,” beber Eddy. Sayangnya, sambung Eddy, LP yang sudah dibuat hingga saat ini tidak ada tindak lanjut. Penyidik mengatakan sudah dilakukan pemeriksaan di BAP dan gelar perkara. Saran dari hasil gelar tersebut harus menunggu penadah atau pedagang barang bekas ditangkap terlebih dahulu.

“Jadi begitu kepegang, otomatis Ruben tersangka, (namun) saya ketemu sama pedagang barang bekas itu di polsek. Saran dari penyidik jangan diambil. Nanti timbul masalah hukum. Padahal proses penyidikan tinggal penetapan tersangka, karena menunggu dia. Pertanyaannya sampai kapan ditangkap, kalau tidak tertangkap kan mandek (berhenti),” jelasnya.

Sementara itu, lanjut Eddy, dalam keterangan Ruben di BAP kepolisian dirinya mengaku mempunyai utang kepada barang bekas itu. Karena tidak bisa membayar, akhirnya pedagang barang bekas itu mengambil barang-barang di lahan yang jadi objek perkara.

“Waktu ketemu pedagang barang bekas itu di Mapolsek Mojosari, ia menunjukkan kuitansi sudah menyerahkan uang ke Ruben

Mojokerto, Memorandum

Operasi pasar digelar Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoukmperindag) Kota Mojokerto, menyusul naiknya harga telur dan beberapa bahan pokok lainnya. Operasi pasar itu digelar di depan pintu masuk utama Pasar Tanjunganyar. Selain telur yang dijual Rp 27 ribu per kilogram, berbagai komoditi sembako lainnya juga dijual di bawah harga pasaran.

Kepala Diskopukmperindag Ani Wijaya me-

ngatakan, memang saat ini kebutuhan pokok di pasar mulai menunjukkan adanya kenaikan harga, seperti gula, beras hingga telur ayam “Berdasarkan laporan harian memang sejumlah kebutuhan pokok mulai naik. Kenaikan sejumlah harga kebutuhan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru 2023 (Nataru) itu sebenarnya hal yang lumrah,” bebernya, Rabu (7/12).

Menurut Ani, hal tersebut seiring dengan mulai meningkatnya permintaan dari masyarakat. Menurut

ia, untuk stok dipastikan aman, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. “Untuk telur itu karena banyak dikirim ke luar daerah seperti Jakarta, dan adanya bantuan sosial non tunai,” tukasnya.

Kabid Perdagangan Diskopukmperindag Heri menambahkan, operasi pasar murah kemarin terbuka untuk umum. “Mulai pukul 08.00 hingga pukul 11.00,” cetusnya. Hanya saja, untuk telur dan minyak goreng dibatasi pembeliannya. Masing-masing 10 kilogram dan 2 liter per orang. (war/epe)

Jombang, Memorandum

Tingginya curah hujan membuat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jombang terus mengoptimalkan kegiatan normalisasi saluran. Langkah itu dilakukan, sebagai upaya pengendalian banjir. Hingga saat ini, ada lima titik kegiatan normalisasi saluran yang masih berjalan.

“Salah satu kegiatan yang sejak jauh hari kami lakukan yakni normalisasi sungai. Upaya ini kami lakukan untuk mengantisipasi terjadinya banjir,” terang Sekretaris DPUPR Imam Bustomi, Rabu (7/12).

Dilanjut olehnya, normalisasi yang sampai saat ini masih berjalan di Kali Bancang/Desa Kebonagung, Kecamatan Ploso, lalu afvour (saluran pembuang) Plosorejo dan Sapon di Kecamatan Kesamben, afvour Plumpung di Kecamatan Perak, serta Sekunder Tejowetan di Kecamatan Sumobito. “Sebelumnya juga ada kegiatan yang sudah selesai lalu kini sudah pindah. Seperti di Sekunder Karobelah, Kecamatan Mojoagung, serta penanganan sumbatan di Jembatan Betek,” lanjutnya.

Normalisasi di lima titik itu bakal dilakukan hingga pertengahan Desember. Hal itu dilakukan, untuk menyesuaikan tahun anggaran yang masih berjalan. ”Karena berkaitan SPj untuk bahan bakar, sehingga menyesuaikan. Baru berhenti dan akan lanjut lagi di awal tahun,” ujarnya.

Ditanya perihal persentase, Imam Bustomi menyebut tidak ada hal itu. Ukuran yang dipakai, yakni capaian panjang atau kilometer hasil pengerukan. Kendalanya, rimbunnya rumpun bambu. Kondisi serupa, juga terjadi di Kali Bancang. “Untuk itu alat berat masih bersiaga di lokasi, karena pekerjaan sedikit terkendala. Untuk Kali Bancang sendiri, merupakan anak Kali Marmoyo,” terangnya.

Menurutnya, banyak fungsi dilaksanakan normalisasi. Selain pengendalian banjir, juga memperlancar aliran air baik untuk pertanian maupun mengurangi genangan. ”Jadi baik afvour dan sungai kegiatannya pengendalian banjir walaupun ada juga fungsi irigasi. Tapi lebih dominan ke fungsi pengendalian, supaya aliran air lancar dan tidak menggenang kanan dan kiri,” pungkas Bustomi. (wan/war/epe)

Mojokerto, Memorandum

Jelang tahun politik 2024, Bupati Ikfina Fahmawati menekankan netralitas ASN Pemkab Mojokerto guna terwujudnya pelayanan masyarakat yang maksimal. Hal tersebut disampaikan bupati saat momen pembinaan aparatur desa se-Kecamatan Dlanggu, Selasa (6/12).

“Saya minta tolong, netralitas ASN dikedepankan. Kami tidak ingin, dengan isu-isu yang disebar menjelang tahun politik ini pelayanan kepada masyarakat akan terganggu,” tegasnya.

Tak hanya itu, bupati juga meminta aparatur desa selaku tingkatan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk turut mewujudkan kondisi Kabupaten Mojokerto tetap kondusif. “Dua tahun lalu, kita semua diuji dengan adanya pandemi Covid-19, saat itu banyak status ekonomi masyarakat kita yang menurun. Ditambah lagi saat ini kita juga konsentrasi pada dampak inflasi. Kita harus bekerja sama untuk membuat masyarakat tetap tenang dan kondusif,” ujarnya.

Bupati Ikfina berharap,

pada 2023 aparatur desa bisa bekerja lebih maksimal. Mengingat akan banyak program yang akan digencarkan, terutama dalam proses pemulihan ekonomi masyarakat.

Camat Dlanggu, Akhmad Samsul Bakri menjelaskan, pembinaan aparatur desa ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan sehingga dapat memperlancar kegiatan-kegiatan pemerintah desa. Termasuk bersinergi dengan elemen lain. “Bagaimanapun, pemerintah desa harus menjalin sinergitas, baik dengan TNI-Polri atau dengan kelembagaan yang

sebesar Rp 180 juta. Saat itu ada penyidik ada saya dan pedagang itu. Dan perlu diingat, objek tanah dalam proses pengambilan barang

Atas kejadian ini, Eddy menyebutkan bahwa kliennya mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp 500

ada di lingkup pemerintah desa,” ujarnya.

Dengan terwujudnya sinergitas dalam lingkup pemerintah desa, lanjut Bakri, pelayanan terbaik kepada masyarakat juga akan terwujud. “Mari bersama-sama

kita mengubah pola pikir kita sebagai pelayan masyarakat, Karena kita harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kecamatan Dlanggu, umumnya Kabupaten Mojokerto,” pungkasnya. (war/epe)

Mojokerto, Memorandum

Kasus dugaan pencurian dengan pemberatan di sebuah gudang di Jalan Hasanudin No 181, Desa Awang-Awang, Kecamatan Mojosari hingga kini belum ada penetapan tersangka. Penyebabnya, Polsek Mojosari menunggu penadahnya diringkus.

Mutasi Pelajar

Imam Bustomi

Kepala Disdikbud Senen.

Pascabom Bunuh Diri Bandung Perketat Pemeriksaan

Tamu Mapolres Jajaran

Gresik, Memorandum

Polres

Mengenakan rompi antipeluru, personel pengamanan juga dilengkapi peralatan metal detector untuk memeriksa kendaraan serta barang bawaan pengunjung yang hendak masuk mapolres. “Kita tingkatkan penjagaan dan pemeriksaan di pintu masuk mapolres sesuai SOP (standar operasional prosedur). Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya teror atau gangguan di sini,” kata Kabagops Polres Gresik, Kompol Andria Diana Putra. Kompol Andria menambahkan, pengetatan penjagaan juga dilakukan di seluruh

mapolsek Jajaran. Hal itu untuk mempersempit ruang gerak teroris yang hendak beraksi di Kota Santri. Serta mengantisipasi gangguan lainnya.

“Peningkatan penjagaan ini juga kita berlakukan di polsek jajaran Polres Gresik. Tentunya dalam penerimaan tamu dilakukan sesuai SOP dan aturan yang berlaku. Harapannya tidak ada gangguan,” jelasnya.

Masih menurut Andria, pihaknya mengimbau kepada masyarakat yang hendak berkunjung ke Mapolres Gresik atau polsek jajaran menaati

peraturan yang diterapkan. Mulai dari menunjukkan identitas, melepas jaket, hingga menunjukan barang bawaan. “Tetap ikuti peraturan untuk keselamatan bersama,” tutupnya.

Langkah serupa juga diterapkan di Mapolres Lamongan. Kasatsamapta Polres Lamongan Iptu Asik Samsul Hadi mengatakan, pengetatan pemeriksaan dilakukan anggota bersenjata lengkap yang disiagakan di pintu gerbang dengan menerapkan one gate system. “Semuanya kita lengkapi dan kita siapkan. Kewaspadaan anggota juga kita tingkatkan,” jelasnya.

Dilanjutkan, pemeriksaan pengunjung tidak hanya dilakukan dengan metal detector. Sejumlah barang bawaan mereka juga digeledah untuk

rang aman. “Setiap orang yang hendak masuk ke lingkungan mapolres kita periksa dengan ketat. Selain itu juga ditanya keperluan setiap orang yang datang,” tambahnya.

Peningkatan

dan

Tuntas, Fasyankes Mulai Terapkan BLUD

Gresik, Memorandum

Fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) milik Pemkab Gresik kini telah resmi menerapkan sistem badan layanan umum daerah (BLUD). Hal ini setelah Bupati Fandi Akhmad Yani meresmikan penerapan sistem BLUD pada 15 puskesmas dan satu RSUD kemarin.

Sesuai arahan Bupati Fandi Akhmad Yani, transformasi BLUD merupakan hal yang wajib dilakukan karena telah tertulis dalam undang-undang. Penerapan BLUD akan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan jasa.

fleksibilitas atau kemandirian keuangan yang dapat dipergunakan,” ujarnya. Selanjutnya, Gus Yani sapaan akrab bupati, mendorong secepatnya penyusunan perbup yang mengatur tentang pelaksanaan BLUD. Hal ini dimaksudkan agar BLUD dapat segera memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat. “Maka setelah ini, kita dorong perbupnya. Apa saja yang perlu dimasukkan. Secepatnya harus kita susun bersama,” tandasnya.

32 puskesmas di Kabupaten Gresik, BLUD baru diterapkan di 17 puskesmas. Menyusul bergabungnya 15 puskesmas ini, sekarang seluruh puskesmas sudah menerapkan. Sesuai target yang dipasang sejak 2021. (and/har/epe)

GRESIK: Puskkesmas D d adap K Ku i ning,

Bojonegoro, Memorandum

Bupati Anna Mu’awanah mengajak warganya lebih peduli terhadap peningkatan gizi untuk kecerdasan anak. Bupati Anna menyampaikan pada momen HKN (hari kesehatan nasional). Sebab, hal itu menjadi salah satu upaya dini sebagai langkah investasi jangka panjang, yaitu peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM).

“Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, IPM di Bojonegoro mengalami peningkatan yaitu di atas angka 7,” ucap Bupati Anna kemarin.

Bupati perempuan pertama di Bojonegoro itu menjelaskan, gerakan ini perlu melibatkan organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, serta LSM. Karena mereka mempunyai struktur organisasi mulai tingkat kecamatan hingga desa. “Hal ini dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat bahkan hingga tingkat RT sekalipun,” terangnya.

Direktur RSUD Sosodoro Djatikoesoemo, dr Ahmad Hernowo Wahyu Utomo menyampaikan, status gizi merupakan faktor sangat berpengaruh pada kecerdasan anak sejak dalam kandungan hingga mencapai usia 2 tahun. “Oleh karena itu diperlukan pengetahuan terkait asupan gizi makanan yang sesuai kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” sebutnya. (top/har/epe)

Gresik, Memorandum

“Alhamdulilah, kita sudah menuntaskan arahan dari Kemendagri dan Kemenkes. Tujuan BLUD ini adalah fleksibilitas keuangan. Setelah pemerintah mendorong seluruh layanan kesehatan menjadi BLUD, maka disana pasti ada

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Gresik dr Mukhibatul Khusnah menambahkan, penilaian BLUD kali ini cukup tinggi. “Alhamdulilah, penilaian kali ini memberikan hasil yang sangat memuaskan. Dengan nilai rata-rata kita ada di 90,5 dari total nilai 100,” katanya. Untuk diketahui, sejak 2020, dari

- Puskesmas Dadap Kuning, Dapet, Dukun, Gending, Industri, Karang Andong, Kedamean, Kepatihan, Menganti, Nelayan, Sangkapura, Sekapuk, Sembayat, Slempit, Tambak.

- RSUD Umar Mas’ud di Pulau Bawean.

Penetapan Destana Terkendala Anggaran

Lamongan, Memorandum

Kesiapsiagaan desa di Kabupaten Lamongan dalam menghadapi bencana masih timpang. Kecuali yang sudah ditetapkan sebagai desa tangguh bencana (destana). Apalagi jumlah desa yang belum tangguh mencapai ratusan.

Kepala BPBD Lamongan Gunadi mengatakan, perbedaan antara destana dengan yang belum lebih pada sikap ketanggapan saat menghadapi bencana saja. “Contohnya desa satu sudah paham risiko bencana di wilayahnya dan satunya belum. Desa yang sudah destana itu mereka bakal lebih tanggap. Di banding desa

yang belum, mereka bakal panik. Jadi tidak bisa dikatakan belum tangguh,” jelasnya.

Dari total 474 desa, baru 80 yang sudah ditetapkan berstatus destana. “Sebab tiap tahunnya BPBD baru bisa menetapkan 3 desa saja karena terkendala anggaran. Harusnya kami bisa menetapkan 10 desa per tahunnya,” tambahnya.

Jika per tahunnya baru bisa tiga desa, setidaknya butuh 131 tahun bagi BPBD Lamongan untuk menetapkan seluruh desa menjadi destana. Padahal pembentukan destana diharapkan diikuti dengan kesadaran masyarakat untuk meminimalisir

risiko

Di

Kerabat Terbelit Utang, Rumah Kades Wedoroanom Dieksekusi

Buntut utang piutang, sebidang tanah beserta bangunan rumah yang ditinggali Mas’ud, kepala Desa (Kades) Wedoroanom, Kecamatan Driyorejo akhirnya dieksekusi Pengadilan Negeri (PN) Gresik, Rabu (7/12).

Proses eksekusi yang mulanya berjalan lancar sempat memanas ketika petugas hendak memasang banner eksekusi.

Hal ini bermula ketika pada 2017, sertifikat tanah seluas 227 m2 beserta bangunan dijadikan jaminan pinjaman di salah satu koperasi di Kota Surabaya. Bukan oleh Mas’ud, pinjaman sebesar Rp 350 juta itu dilakukan kerabatnya, Mustofa Adenan. Sebenarnya, Mustofa sudah berusaha melunasi. Yakni membayar sebesar Rp 16,5 juta per bulan, sebanyak 19 kali angsuran. Sempat mengalami kesulitan, akhirnya ia meminta keringanan ke pihak koperasi. Disepakati restrukturisasi sebesar Rp 230 juta. Mustofa kembali mengangsur sebanyak 11 kali dengan nominal Rp 10,550 juta per bulan. Masih kurang 25 kali angsuran.

Karena usahanya pailit, sejak 2019 Mustofa tidak bisa melanjutkan pembayaran. Ditambah pandemi Covid-19

melanda. Sementara, utang pokok, bunga, dan denda terus berjalan sehingga nominalnya kian menumpuk. Upaya pemohon atau pihak koperasi untuk menagih tidak menemui titik terang.

Adityo Darmadi, kuasa hukum pemohon mengatakan, pihaknya membawa persoalan ini ke pengadilan karena termohon tidak membayar tanggungan. “Sesuai putusan pengadilan, yang masih harus dibayar sebesar Rp 425 juta,” jelasnya di lokasi kemarin.

Hingga akhirnya dilakukan eksekusi. Hanya saja, tambah Adityo, pihaknya tidak menutup ruang mediasi. Sebelum eksekusi, sempat aanmaning antara pihak pemohon dan termohon. Akan tetapi hasilnya nihil. “Saat aanmaning, kami sudah memberikan keringanan dari yang seharusnya Rp 425 juta sesuai putusan pengadilan, pihak kami meminta termohon untuk membayar Rp 275 juta. Namun hal itu tidak dimanfaatkan, pihak sana minta Rp

170 juta. Akhirnya tidak ketemu dan dilakukan eksekusi hari ini,” tutupnya.

Ke depan, pihak koperasi masih membuka pintu kekeluargaan jika termohon mau melunasi tanggungannya sebesar Rp 275 juta. Namun jika tidak ada komunikasi dan iktikad baik, maka pihaknya bakal segera mengajukan lelang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya.

Dalam hal ini, PN Gresik melakukan eksekusi sesuai permohonan bantuan eksekusi dari PN Surabaya. Mulanya, pembacaan amar eksekusi berjalan lancar dan kondusif. Didengarkan langsung pihak pemohon dan termohon. Termasuk sang Kades Wedoroanom, Mas’ud.

Namun ketegangan muncul saat pihak pemohon mengeluarkan banner ekseskusi. Mustofa tidak terima jika banner tersebut dipasang di rumah. Ia merampas dan membuang banner itu. “Saya kan sudah iktikad baik berusaha membayar, mengangsur Rp 16,5 juta sebanyak 19 kali angsuran. Kemudian 11 kali angsuran sebesar Rp 10,550 juta perbulan. Utang pokok saya Rp 350 juta, tapi saya sudah

membayar lebih dari Rp 400 juta. Ini masih disuruh membayar segitu. Renternir!” tegas Mustofa kesal.

Pihaknya tak kuasa menahan kekesalan lantaran pengajuan keringanan Rp 170 juta tidak diterima pihak koper-

asi. “Kalau misal Rp 170 juta disetujui, ini sudah selesai dari kemarin. Masa tidak melihat kondisi ekonomi kami. Yang pasti kami menolak eksekusi ini dan masih akan menempuh jalun lain,” tandasnya. Mas’ud sendiri mengaku

tidak akan meninggal rumah yang sudah ditinggalinya sejak lahir. “Saya sejak lahir tinggal di sini, semua perabotan dan barang-barang di rumah ini milik saya. Saya tidak akan meninggalkan rumah ini,” tegasnya. (and/har/epe)

pengamanan juga dilakukan di seluruh mapolsek jajaran dan objek vital di Lamongan. Namun, Iptu Asik memastikan pe-

layanan kepada masyarakat tetap berjalan. “Hanya saja kita perketat saat masuk diperiksa lebih detail. Termasuk pemeriksaan orang maupun barang

kendaraan. M asyarakat tidak perlu khawatir karena pelayanan tetap berjalan seperti sediakala,” terangnya. (dri/and/har/epe)

Pemeriksaan tas ransel pengunjung Mapolres Lamongan lebih cermat dan diawasi personel bersenjata lengkap. Pengunjung Mapolres Gresik diperiksa dengan metal detector (inset).

memastikan isi ba-

Pemeriksaan tas ransel pengu Mapolr

Gresik memperketat penjagaan dan pemeriksaan bagi pengunjung. Langkah itu merespons bom bunuh diri di Mapolsek Astanaanyar, Bandung, Jawa Barat, Rabu (7/12). Belasan personel bersenjata lengkap berjaga di pintu masuk.

Pembacaan putusan eksekusi di rumah Kades Wedoroanom Mas’ud.

Bupati Fandi Akhmad Yani

FASYANKES BLUD

bencana. Sebab desa tangguh telah memetakan potensi bencana yang ada di desanya masing masing sesuai Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012. Dengan melibatkan berbagai unsur.

Lamongan sendiri banyak potensi bencana yang terjadi. “Mulai dari banjir Bengawan Jero, Bengawan Solo, puting beliung, banjir rob. Kemudian banjir bandang meski cukup singkat tetap perlu diminimalisir itu terjadi di Kecamatan Laren dan Solokuro. Untuk gempa meski kecil kemungkinannya harus diwasapadai supaya tidak panik,” terang Gunadi. (dri/har/epe)

Kepala BPBD Lamongan Gunadi

Bupati Anna Mu’awanah