Jadi Pilot Project Integrasi Layanan Kesehatan

Mojokerto, Memorandum

Banyaknya program digitalisasi dan inovasi utamanya pada layanan kesehatan, membuat Kota Mojokerto dilirik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI untuk dijadikan daerah percontohan integrasi layanan kesehatan. Hal tersebut dikatakan Staf Ahli Kemenkes Setiaji dalam kunjungannya ke Rumah Rakyat, Selasa (11/4).

“Kemenkes kan punya program untuk memperbaiki layanan kesehatan dengan pemanfaatkan digital, kita melihat bahwa Mojokerto banyak sekali program-program digitalisasi dan inovasi khususnya fokus di layanan kesehatan ya. Melihat hal tersebut sepertinya ini bisa jadi daerah percontohan untuk mengintegrasikan layanan kesehatan mulai dari dokter mandiri, layanan primer, sekunder dan penunjang, karena Kota Mojokerto sudah memiliki data dasar yang cukup baik,” ungkap Setiaji.

Lebih lanjut, Setiaji kagum dengan pendekatan yang dilakukan Wali Kota

Ika Puspitasari. Menurutnya, pendekatan wali kota yang akrab disapa Ning Ita tersebut sangat tepat dengan memperbaiki data dasar kesehatan. “Pendekatan yang dilakukan oleh bu wali ini sangat tepat sekali, tahu siapa yang mau disasar, siapa yang mau diobati, yang mau diintervensi. Tidak hanya itu beliau juga fokus bagaimana anggaran ditingkatkan khususnya di kesehatan yang dua kali lipat dibanding standar minimalnya. Ini luar biasa beliau menaruh perhatian yang cukup besar di bidang kesehatan,” jelasnya.

Kunjungan tim monitoring integrasi SATUSEHAT Kemenkes RI tersebut diterimaWali Kota Mojokerto didampingi Plt Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkesppkb) Farida Mariana, dan Direktur RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo Sulaiman Rosyid di Ruang Sabha Pambojana

Rumah Rakyat. “Saya memang konsisten sejak awal terkait satu data, sejak tahun

2019, saya menginisiasi GAYATRI (GerbAng laYanan informAsi terpadu dan terintegRasi) ini, ayo kita harus punya satu data Kota Mojokerto kita awali dari bidang kesehatan,” ungkap Ning Ita.

Dijelaskan lebih lanjut, urusan kesehatan di Kota Mojokerto memiliki porsi anggaran terbesar jika dibandingkan urusan lainnya. Di atas mandatory spending, hingga lebih dari 20 persen. “Karena porsi anggarannya besar tapi tidak sepadan dengan outcome-nya, nanti jadi mubadzir. Makanya saya kawal sendiri dinas kesehatan sampai akhirnya GAYATRI waktu itu menang TOP 45, karena saya ingin ini jadi embrionya SATUDATA Kota Mojokerto,” terangnya.

Sebagai informasi, sebelum bertemu Ning Ita, tim monitoring integrasi SATUSEHAT Kemenkes RI telah terlebih dahulu mengunjungi empat Puskesmas dan satu Rumah Sakit Umum Daerah yang ada di Kota Mojokerto. (adv /war/epe) cetusnya. Tahun ini, arus mudik diperkirakan naik signifikan karena sudah tidak ada pembatasan seperti saat pandemi

Covid-19. Mengenai unit ambulans, juga sudah dilengkapi tabung oksigen, obat-obatan serta alat pendukung pengobatan dasar dan pemeriksa- an laboratorium sederhana seperti gula darah (GDA). “Ambulans harus sudah siap apabila sewaktu-waktu diperlukan,” tandasnya. (war/epe)

Dewan Panggil Dinsos, Bappeda, dan Baznas

Jombang, Memorandum DPRD Jombang terus berupaya merampungkan Raperda Jaminan Sosial dan Perlindungan Kemiskinan yang dimasukkan propemperda (program pembentukan peraturan daerah) tahun ini. Salah satu upayanya, komisi B dan D memanggil dinas sosial (dinsos) dan baznas untuk ikut pembahasan (10/4).

Ketua Komisi D Erna Kuswati mengatakan, terkait dengan kesehatan, pendidikan, kemiskinan, saat ini belum bisa diatasi secara maksimal. Karena itu, raperda ini disusun sehingga nantinya bisa diatasi dengan optimal baik melalui Pemkab maupun dari lembaga sosial lainnya. “Jadi kita mensinergikan antara baznas terkait programnya dengan raperda yang akan kita bahas ini,” ujarnya. Erna menjelaskan, banyak sekali program yang sudah diberikan baznas. Sehingga nanti pengelolaan tetap dipegang pemkab. Memang anggarannya nanti dari APBD, baznas dan lembaga-lembaga lainnya, partisipasi masyarakat dan tentunya dari APBN. “Jadi program-program ini harus kita sinergikan supaya nantinya kalau masyarakat membutuhkan apa, bisa kita cover,” terangnya. Erna berharap, raperda ini nantinya tidak hanya sekedar tumpukan dokumen. Tetapi ada program dari penanggulangan kemiskinan ini bisa dirasakan betul masyarakat yang membutuhkan. Dan hari ini masih pertemuan awal untuk koordinasi. “Jadi kita ingin sinergikan dengan pemkab seperti apa, kemudian bappeda selaku sekretariat CSR. Nah ini kita kan menghimpun anggaran agar nanti bisa diterapkan untuk perda ini,” bebernya.

Ketua Komisi B Sunardi menambahkan, pembahasan raperda ini masih dalam tahap menyingkronkan data-data dari dinsos, bappeda, baznas, juga masyarakat dan pemerintah. “Nah kita ini tadi masih mensinkronisasi data-data, akan ada pertemuan selanjutnya sehingga penanggulangan kemiskinan benar-benar ter-cover,” katanya. Sunardi menambahkan, pembahasan ini dilakukan untuk melibatkan semua pihak. Bahkan, kalau perlu mungkin CSR bisa dimasukkan untuk penanggulangan kemiskinan. “Nanti di NA (naskah akademi) bisa lebih detail,” pungkasnya. Kepala Dinsos Hari Purnomo mengatakan, pembahasan rapat ini bagaimana upaya pemerintah agar bisa bersinergi dengan lembaga-lembaga untuk penanganan jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan. “Jadi terkait permasalahan sosial, bagaimana kita bersinergi dengan pihak lain. Secara spesifik, terkait raperda ini akan dibahas dengan perguruan tinggi besok (hari ini, RE),” pungkas Hari. (wan/war/epe)

Madiun, Memorandum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Madiun telah menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2024. Jumlahnya ditetapkan 155.048 pemilih, yaitu 75.329 laki-laki dan 79.719 perempuan. Jumlah itu didapatkan berdasarkan hasil pemutakhiran data pemilih saat pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan pantarlih pada 12 Februari hingga 14

Maret lalu. Dari hasil rekapitulasi, terdapat 9.647 pemilih baru tersebar di 27 kelurahan se-Kota Madiun.

Ketua KPU Kota Madiun, Wisnu Wardhana menyatakan, bagi warga yang sudah dicoklit, untuk mengecek melalui website https://cekdptonline.kpu. go.id guna memastikan apakah sudah terdata sebagai pemilih atau belum.

“Di sana akan ketahuan, sudah terdata atau belum. Kalau belum terdata silahkan menyampaikan ke PPS di tingkat kelurahan atau ke KPU,” ujarnya, Selasa (11/4). Dengan ditetapkannya DPS tersebut, maka berdampak pada jumlah tempat pemungutan suara (TPS). Dari sebelumnya 575 TPS reguler, kini menjadi 583 TPS atau bertambah delapan TPS. Ke-delapan TPS itu merupakan TPS lokasi khusus yang berada di Lapas. Rinciannya 3 TPS lokasi khusus disiapkan di Lapas

Kelas I Madiun dan 5 TPS lokasi khusus disiapkan di Lapas Pemuda Kelas II-A Madiun.

“Untuk perubahan TPS bisa saja dimungkinkan ketika ada lokasi atau tempat berkumpulnya calon pemilih yang potensial sampai dengan 1 jumlah TPS. Misalnya ada sekolah kedinasan maupun pondok pesantren. Tapi kalau dari ponpes, jumlah calon pemilihnya saya rasa tidak banyak juga,” tambahnya.

Wisnu menegaskan, DPS tersebut belum final karena masih ada tahapan lanjutan untuk menentukan data final. Nantinya masih ada daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) sebelum diputuskan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024. (mas/lis)