MEMORANDUM EDISI 10 OKTOBER 2020

memorandum.co.id

SABTU WAGE, 10 OKTOBER 2020

HARGA Rp 3.500,-

BEREBUT POSISI DI RUANG TAHANAN ILUSTRASI: MEMORANDUM/AZIZ

Dampak pandemi Covid-19 ibarat bola liar yang harus terus diantisipasi. Tak terkecuali dari sisi penegakan hukum. Program asimilasi narapidana yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI menjadi salah satu antisipasi kendati sempat memicu polemik.

lapsus

Mirisnya rumah tahanan (rutan) atau lembaga pemasyarakatan (lapas) yang LAPORAN KHUSUS sudah overload diabaikan sebagai pertimbangan utama menjadi klaster baru penyebaran. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, bahkan di awal pandemi mengirimkan surat kepada Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, serta Kapolri untuk menunda pengiriman tahanan ke rutan atau lapas sementara waktu.  Bersambung ke halaman 11 

MATA HATI Oleh: Arief Sosiawan

Ketika Wakil Rakyat Curi Kedaulatan Rakyat

BANYAKNYA pelaku kejahatan yang ditangkap, membuat kapasitas penjara jajaran kepolisian penuh. Ditambah tahanan titipan dari kejaksaan untuk hindari penyebaran Covid-19 hingga putusan keluar dari pengadilan.

Situasi ini seperti yang terjadi di lingkup Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda Jatim. Di rutan yang baru saja dibangun ini, saat ini tengah kelebihan para AKBP Deny Abrahams tahanan sehingga rutan lama yang berada di gedung ditreskrimsus kembali difungsikan.

“Tahanan yang berada di gedung dittahti sudah penuh, sehingga para tahanan baru kami tempatkan di rutan lama. Untuk penerapan SOP protokol Covid-19, sama saja rutan baru dan yang lama,” kata Dirtahti Polda Jatim AKBP Deny Abrahams.  Bersambung ke halaman 11 

HAKHAK TAHANAN:

A

1. Menghubungi dan didampingi pengacara.

2. Segera diperiksa oleh penyidik setelah 1 hari ditahan.

3. Menghubungi dan menerima kunjungan pihak keluarga atau orang lain untuk kepentingan penangguhan penahanan atau usaha mendapat bantuan hukum.

4. Meminta atau mengajukan penangguhan penahanan.

5. Menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepenting-

an kesehatan.

6. Menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarga.

7. Mengirim surat atau menerima surat dari penasihat hukum dan sanak keluarga tanpa diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim, dan pejabat rutan.

8. Menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan.

9. Bebas dari tekanan seperti diintimidasi, ditakut-takuti, dan disiksa secara fisik.

FOTO-FOTO: MEMORANDUM/FERRY

wal Oktober 2020. Tepatnya lima hari terakhir dalam pekan ini, di beberapa kota besar negeri ini ramai-ramai rakyat berdemo. Rakyat yang kini masih dibelit kesusahan akibat pandemi Covid-19 itu dipaksa harus turun ke jalan. Berunjuk rasa!  Bersambung ke halaman 8 

Eko Budisusanto

NIA Ramadhani mengaku namanya tak ada sangkut pautnya dengan masalah JungleLand yang bernaung di bawah perusahaan suaminya, Ardi Bakrie. Apalagi menyoal belum dibayarnya gaji para karyawan tersebut selama 6 bulan.  Bersambung ke halaman 11 

+

Meng, kata Direktur LBH Surabaya Abdul Wachid Habibullah, jumlah tahanan harus dikurangi.

-

Ya. Rezeki harus ditambah.

Si Mameng (Mantan warga binaan)

Tetap Penuhi Hak Tahanan

Prof Dr Nur Syam MSi

TRANSISI menuju era new normal juga melanda dunia penegakan hukum di Indonesia. Termasuk di dalam penjara. Kapasitas penjara yang terbatas, kerap menjadi tantangan besar pelaksanaan prinsip individualisasi hukuman.

Guru Besar Sosiologi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, Prof Dr Nur Syam MSi mengatakan, jangan sampai penjara di masa pandemi justru  Bersambung ke halaman 11 

FOTO: MEMORANDUM/ROZAAQ

Tak Terlibat

Tahanan yang dilimpahkan ke Rutan Medaeng.

FOTO: MEMORANDUM/ROZAAQ

FOTO: MEMORANDUM/DANNY/SAFRI

MENANGKAL jadi klaster baru, selama masa pandemi tahanan tidak bisa dipindahkan ke lapas.

Hal itu merupakan salah satu opsi yang tertuang dalam protokol kesehatan dengan tidak berkumpul di tempat ramai dan padat, sesuatu yang sulit diterapkan ruang terbatas seperti lapas.

Ishadi Maja Prayitno Kasubbag Humas Kanwil Kemenkumham Jatim Ishadi Maja Prayitno mengatakan, pihaknya tetap menanggung kewajiban bagi tahanan yang dititipkan.

“Namun, kami kesulitan untuk wilayah luar kota.  Bersambung ke halaman 11 

FOTO: MEMORANDUM/FERY

Ratusan Tersebar di Polsek dan Polres Tak Bisa Dilayar

Soffy Balgies MPsi

FOTO: MEMORANDUM/FERRY

Farriman Isandi Siregar

FOTO: MEMORANDUM/INDRA

Ada Simatahati

Pemimpin Redaksi

Nia Ramadhani

Crime

P ER S WAN DE

SERTIFIKA T

memorandumredaksi@gmail.com

Jumlah Tahanan Harus Dikurangi DIREKTUR LBH Surabaya Abdul Wachid Habibullah menegaskan, berjubelnya tahanan di kepolisian akan menimbulkan masalah baru. Terutama di masa pandemi Covid-19. Untuk itu perlu dikurangi jumlahnya.

Ia menegaskan ruang tahanan yang ada polsek memiliki keterbatasan kapasitas. Maka ketika semaAbdul Wachid Habibullah kin banyak tahanan yang masuk, maka semakin berjubel sehingga tidak bisa upaya untuk menjaga jarak untuk mencegah penularan.  Bersambung ke halaman 11 

HADIAH ISTIMEWA UNTUK ISTRI: BULU EKOR KUDA DARI PENJARA Έ1Ή

Pamit Ambil Motor Dagangan di Krian, Kabarnya Ditangkap Polisi Perempuan itu berwajah polos. Cenderung ndesani.

Dia selalu jongkok dekat pintu Pengadilan Agama (PA) Surabaya, Jalan Ketintang Madya, menunggu kedatangan seorang pemuda.

Yuli Setyo Budi, Surabaya

Perempuan itu sebut saja Lika.

Memorandum sudah tiga kali melihat pemandangan yang sama. Setelah pemuda yang ditunggu datang, sebut saja Maulan, mereka mendekat pintu ruangan yang biasa dipakai bersidang.

Di sini Lika kembali jongkok.

Tidak duduk di kursi, meski ada kursi kosong di dekatnya. Memorandum mendekat. “Mbak, Pean harus terus terang

kalau ditanya Pak Hakim. Harus jujur,” kata Maulan.

“Aku isin,” kata Lika.

“Nek Pean mbulet ae, sidange gak putus-putus. Pean lak emoh tah balik barek Cak Kandar?”

“Amit-amit Lan. Sak anak turunku, aku ae sing nglakoni koyok ngene…”

Sepertinya Lika mau nyambung  Bersambung ke halaman 11 

PENERBIT: PT. Memorandum Sejahtera  SIUPP: No. 098/SK/Menpen SIUPP/A6/1986  PELAYANAN IKLAN-PEMASARAN: 031-8275390  REDAKSI: 031-8275390  FAX: 031-8291078  LAYANAN PENGADUAN KORAN & IKLAN:

081-2325-2205

memorandum.co.id

SIDOARJO KEPALA BIRO: Jokosan. WARTAWAN: Slamet Wibowo, Ulum Fajar Setiawan, Agus. PEMASARAN/IKLAN: Afin Maulidin, Suprianto. TELEPON/SMS REDAKSI/IKLAN BIRO SIDOARJO: 083831013777 EMAIL: areksidoarjo@gmail.com

Sosialisasi Pengelolaan Sampah Dukung TMMD Ke-109

Komandan Kodim (dandim) Letkol Inf M Iswan Nusi turut menjadi narasumber selain Kepala DLHK (dinas lingkungan hidup dan kebersihan) Ir Sigit Setiawan, Danramil Prampon Kapten Cpl M Khoiri, Camat Ronny Yuliano Warso, dan Pj Kades Saipul Chawam.

Dandim menegaskan, sosialisasi ini merupakan kegiatan nonfisik TMMD. “Seperti menyosialisasikan pengelolaan dan pengembangan sampah agar bisa punya nilai plus secara ekonomi bagi warga di lokasi teritorial pelaksanaan TMMD,” terangnya, Jumat (9/10).

Seperti pengelolaan sampah organik-ninorganik, sampah yang bisa didaur ulang, dan sampah buatan manusia. Dandim juga menjelaskan potensi besar dari sampah yang bisa dimaksimalkan untuk pemberdayaan UMKM. Salah satunya, pemanfaatan bungkus kopi sachet yang bisa dijadikan tas. “Ini bisa kerja sama dengan perusahaan yang ada di Sidoarjo,”

FOTO: MEMORANDUM/ZEE

Sidoarjo, Memorandum Balai Desa Kedungkembar, Kecamatan Prambon, Rabu (7/10) malam, terlihat sibuk. Ini seiring digelarnya sosialisasi pengelolaan sampah dalam rangka mendukung kegiatan TMMD ke-109 Kodim 0816/Sidoarjo yang diikuti kurang lebih 100 undangan.

Sosialisasi pengelolaan sampah di Balai Desa Kedungkembar.

sebut dandim.

PJ Kades Saipul Chawam sangat mengapresiasi sosialisasi pengelolaan sampah ini. “Dengan adanya sosialisasi ini kami berharap warga bisa terbuka wawasannya. Sehingga bisa dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menambah penghasilan,” ucapnya. (zee/bwo/jok/epe)

memorandumredaksi @gmail.com

SABTU WAGE, 10 OKTOBER 2020 HALAMAN 2

memorandum.co.id memorandumredaksi @gmail.com

KOTA SURABAYA

SABTU WAGE, 10 OKTOBER 2020 HALAMAN 3

Pasca Kericuhan Demo Tolak UU Cipta Kerja

14 Perusuh Jadi Tersangka Surabaya, Memorandum Polrestabes Surabaya menetapkan 14 perusuh jadi tersangka dalam kericuhan demo menolak UU Cipta Kerja.

Sebelumnya, polisi sempat mengamankan 253 pendemo yang dianggap beraksi anarkis di sejumlah lokasi.

Seperti dijelaskan Kapolrestabes Surabaya Kombespol Jhonny Eddison Isir. Penangkapan ratusan massa itu dilakukan di gedung Negara Grahadi, Balai Kota Surabaya, depan Kantor DPRD Surabaya, Kantor Gubernur Jatim. Dengan rincian, 46 dewasa dan 207 anak-anak.

“Anak-anak yang diamankan ada

yang berusia 14 tahun hingga 18 tahun,” kata Isir, Jumat (9/10).

Akibat kerusuhan yang dilakukan massa dan penyusup, mengakibatkan beberapa kerugian materiil. Antara lain dua unit kendaraan yang dirusak dan dibakar. Dan juga pos polisi yang bernasib sama.

Isir menegaskan, dari 253

orang yang diamankan, dilakukan identifikasi dan proses lebih lanjut berdasarkan hasil dokumentasi. “Hingga akhirnya ada 14 orang yang ditetapkan tersangka dan akan diproses lebih lanjut,” tegas Isir.

Dia menguraikan, dari 14 tersangka tersebut, dua dilimpahkan ke Ditreskrimum Polda Jatim. Mereka terdiri dari 3 dewasa dan 11 remaja di bawah umur. Untuk proses, masih kata Isir, polisi tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Perlindungan demi kepentingan anak-anak juga sesuai dengan

FOTO: MEMORANDUM/OSKARIO

Kapolrestabes Surabaya Kombespol Jhonny Eddison Isir menunjukkan barang bukti yang disita di lokasi unjuk rasa.

sistem peradilan pidana anak.

Barang bukti sejauh ini yang disita, masih kata Isir, tiga buah bom molotov, tas berisi batu, tongkat kayu, dan parang berikut sarungnya. “Jika ada yang bertanya pengunjuk rasa, ini bukan pengunjuk rasa tapi perusuh. Oleh karena itu, penegakan tegas kami lakukan karena melakukan kerusuhan,” tandasnya.

Sementara itu, 231 orang yang dinilai bukan sebagai perusuh akhirnya dipulangkan.

Sedangkan 2 orang dilimpahkan ke Polda Jatim, 12 lainnya di-

proses di Polrestabes Surabaya.

“Ada beberapa elemen yang berbuat anarkis. Yang kemudian tidak ada proses penyampaian pendapat kemudian kawankawan mahasiswa membatasi diri,” ungkap Isir.

Mantan Kapolrestabes Medan ini menegaskan, upaya-upaya untuk melakukan perusakan sudah nyata di depan mata. Sehingga polisi melakukan pendalaman dan pembubaran serta percerai-beraian yang berlangsung pukul 18.30 hingga pukul 19.00 ketika berlangsungnya unjuk rasa. (rio/nov)

Kapolda: Tindak Tegas sesuai Hukum

FOTO: MEMORANDUM/INDRA

Kapolda Jatim Irjenpol Mohammad Fadil Imran memberikan arahan kepada orang tua dan anaknya yang diamankan karena terlibat kerusuhan.

Pemkot: Perusakan CCTV Disengaja PEMBERSIHAN dan perbaikan dilakukan Pemkot Surabaya terhadap lokasi yang rusak buntut aksi menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Sebab, banyak fasilitas umum (fasum) yang dirusak massa.

Kabag Humas Kota Surabaya Febriadhitya Prajatara mengungkapkan, hasil pendataan di lapangan, ada beberapa fasilitas umum yang rusak. Seperti bola-bola hias, tempat sampah, rambu-rambu lalu lintas, pot bunga besar, road barrier, CCTV, dan PJU. “Untuk CCTV di Taman Sari itu ada unsur kesengajaan. Terlihat saat mengambil CCTV, wajah pelaku sudah diketahui dan kami sudah laporkan ke polisi,” tegas dia.

Ia menambahkan di Jalan Panglima Sudirman ada pot berisi tanaman sansivera yang dilempar secara sengaja. Selain itu ada tempat sampah di Jalan Panglima Sudirman yang dipindah ke Jalan Yos Sudarso.

“Tadi malam (Kamis, 8/10), Bu Risma (Wali Kota Tri Rismaharini, red) mengecek ke Jalan Gubernur Suryo dan Jalan Basuki Rachmat. Setelah itu ada pembersihan yang melibatkan berbagai instansi dan

FOTO: MEMORANDUM/ALFIN

tuntas pukul 9 pagi tadi,” beber dia, Jumat (9/10).

Tidak itu saja, masih lanjut dia, pihaknya menyemprot disinfektan di lokasi Taman Apsari dengan menggunakan skylift. Ini dilakukan karena masih pandemi Covid-19.

Disoal kerugian, dia enggan menjawab. Sebab, yang pasti kerugian sosial lebih tinggi dibandingkan dengan kerugian material. “Akibat kejadian itu ada yang menjadi trauma.

Selain itu ini akan berdampak orang tidak mau ke Surabaya kalau tidak aman lagi,” kata dia.

Sedangkan Plt Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Kota Surabaya Anna Fajriatin menambahkan, pihaknya sudah menginventarisasi

apa saja yang rusak terdampak aksi unjuk rasa yang kemarin.

Yaitu pohon tabebuya pink yang dibakar, tempat sampah 3R dibakar dan di rusak, bola-bola hias di pedestrian dicoret-coret, pot besar di pedestrian depan Tunjungan Plaza 1 dipecah sebanyak lima buah. Selain itu pot piala jalur tengah depan Hotel Inna Simpang rusak ada tiga buah.

“Tempat sampah sebanyak 25 unit yang ada di Jalan Pangsud, Basuki Rachmat, depan Taman Apsari rusak,” tegas dia.

Sekarang ini pihaknya memperbaiki dan mengganti yang baru. Baik tanaman dan tempat sampah. “Ini lagi proses perbaikan dan penggantian yang baru,” pungkas dia. (udi/tyo)

Ketua Gerindra Jatim Ir Soepriyatno Berpulang Surabaya, Memorandum Kabar duka menyelimuti Partai Gerindra, tokoh yang ikut memperjuangkan dan membesarkan Gerindra Jawa Timur, Ir Soepriyatno meninggal dunia, Jumat (9/10).

Ketua Satria Jawa Timur Abdul Halim membenarkan kabar meninggalnya orang nomor satu di Gerindra Jawa Timur tersebut. "Minta doanya,” tegas Abdul Halim menyampaikan kabar duka tersebut.

Soepriyatno adalah Ketua DPD Gerindra Jawa Timur dikenal konsisten mengawal kebijakan Partai Gerindra. Almarhum Soep-

riyatno yang juga anggota DPR periode 2019-2024 dari daerah pemilihan Jawa Timur VIII ini, lahir di Surabaya pada 19 Oktober 1966.

Soepriyatno berpesan agar para kader tidak berhenti untuk memperjuangkan dan membesarkan Partai Gerindra di Jawa Timur. “Beliau juga konsisten mengingatkan para kader untuk menjadi pejuang politik terbaik,” kata Wakil Ketua DPD Gerindra Jatim Hendro Tri Subiantoro.

Partai Gerindra mendoakan Soepriyatno mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan. Belum diketahui penyebab Soepriyatno me-

ninggal dunia.

“Keluarga besar Partai Gerindra menyatakan duka yang mendalam atas berpulangnya kader kami Ir Soepriyatno Ketua Fraksi Gerindra MPR, Ketua DPD Gerindra Jawa Timur. Saudara Soepriyatno adalah orang yang ramah, supel, dan sangat loyal kepada partai,” kata Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

“Innalillahi wainnailahi rajiun, telah berpulang sahabat kita Soepriyatno kapoksi komisi XI, ketua Fraksi Gerindra MPR,” kata Sufmi Dasco Ahmad. (day/tyo)

“

Saya akan proses hukum bagi mereka yang melakukan perusakan fasum dan memprovokasi terjadinya kericuhan saat demo di Grahadi.

Karena saya yakin yang melakukan perusakan bukan mahasiswa dan pelajar, namun ada kelompok lain yang sengaja memprovokasi,”

Irjenpol M Fadil Imran Kapolda Jawa Timur

banyak fasilitas umum (fasum) yang dirusak, mulai dari pembakaran hingga merusak kendaraan polisi, serta milik masyarakat.

“Saya akan proses hukum bagi mereka yang melakukan perusakan fasum dan memprovokasi terjadinya kericuhan saat demo di Grahadi. Karena saya yakin yang melakukan perusakan bukan mahasiswa dan pelajar, namun ada kelompok lain yang sengaja memprovokasi,” tutur Fadil ketika didampingi Kabid Humas Kombespol Trunoyudo Wisnu Andiko.

Fadil berharap, kepada ratusan pelajar yang diserahkan dan dikembalikan ke orang tuanya agar bersikap lebih baik lagi. Untuk orang tua dapat memberikan pembinaan maupun nasihat pada anaknya.

“Saya harap orang tua nanti bisa memberi nasihat kepada anak-anaknya, agar tidak ikut dalam aksi apapun jika memang tidak mengerti maksud dan tujuannya. Selain itu, kita lakukan rapid dan swab sebagai bentuk antisipasi penyebaran Covid-19,” pungkas alumni terbaik Akpol 1991 ini. (iah/tyo)

Matinya Hati Nurani, Mahasiswa Tabur Bunga SETELAH hearing mendengarkan aspirasi perwakilan mahasiswa, anggota DPRD dari Fraksi Demokrat menemui massa aksi dengan didampingi para perwakilan organisasi di depan gedung dewan.

Anggota Fraksi Demokrat DPRD Jawa Timur Hartoyo mengatakan, bila pihaknya sudah mendengar segala aspirasi para generasi muda bangsa ini. “Saya sudah sepakat tetap ikut menolak UU Cipta Kerja dan mendorong aspirasi kawan-kawan untuk disampaikan kepada ibu gubernur,”

Petugas menaikkan bola-bola hias yang rusak ke truk.

DALAM aksi unjuk rasa di depan Grahadi, Polda Jatim mengamankan total 505 orang di wilayah Surabaya.

Kapolda Jawa Timur Irjenpol M Fadil Imran, melihat langsung proses pemeriksaan ratusan pemuda yang diamankan tersebut. “Mereka yang ditangkap ini kebanyakan masih pelajar, baik mahasiswa maupun masih sekolah,” ujar jenderal bintang dua ini.

Imran menjelaskan bila Polri mempersilahkan bagi siapapun untuk mengutarakan dan menyampaikan aspirasi ke publik. Namun, jika ada yang melakukan tindakan anarkis, Polri tidak akan berikan toleransi bagi siapapun. “Kami tindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” kata Fadil Imran, Jumat (9/10).

Mantan Sahli Sosbud Kapolri itu menyebut, pihaknya tengah mengembangkan kasus kerusuhan tersebut. Sebab

ujar Hartoyo.

Bersamaan dengan itu sekumpulan peserta aksi di barisan belakang menaburkan bunga sembari berselawat. Ketua HMI Jawa Timur Yogi Pratama mengatakan, bahwa aksi ini sebagai simbol matinya hati nurani pemerintah, karena tidak mendengar aspirasi rakyat. “Kami kecewa dengan pemerintah dan DPR, bukannya fokus pada penyelesaian Covid-19, tapi malah membuat peraturan yang merugikan buruh dan rakyat,” pungkas Yogi. (mg2/tyo)

FOTO: MEMORANDUM/MG2

Aksi tabur bunga mahasiswa ketika anggota DPRD menemui massa aksi.

memorandum.co.id memorandumredaksi @gmail.com

PILKADA 2020

SABTU WAGE, 10 OKTOBER 2020 HALAMAN 4

KPU Proses PAW 3 Anggota DPRD Jatim Surabaya, Memorandum KPU Jatim memproses pergantian antar waktu (PAW) tiga anggota DPRD Jawa Timur. Ketiganya maju menjadi kontestan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Ketua KPU Jatim Choirul Anam menjelaskan proses PAW ini dikarenakan tiga anggota dewan tersebut mengajukan pengunduran diri. “Tiga anggota DPRD Jatim yang sedang mengikuti kontestasi dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah di-

lakukan proses PAW oleh parpol masing-masing,” terang Choirul Anam.

Lanjut Choirul Anam, KPU Jatim sudah melakukan proses PAW sesuai dengan ketentuan di PKPU 6 tahun 2019 tentang perubahan PKPU 6 tahun 2017 tentang PAW Anggota DPR RI,

NIKKE Olivia warga Lidah Wetan, berharap kepada pemimpin Kota Surabaya selanjutnya memperhatikan kampung-kampung. Serta bisa meningkatkan program yang sudah ada.

“Di kampung terdapat kegiatan posyandu, jumantik, dan pemberian makan tambahan untuk lansia serta balita,” terang perempuan 23 tahun ini.

Menurut perempuan berkerudung tersebut pembe program seperti pembebahan rian makan tambahan n balita untuk lansia dan sangat penting karena dianggap sangatt membantu. rap “Saya berharap untuk wali kota selanmperjutnya bisa memperam tahankan program at yang bermanfaat dan yang sudah berjalan, atau dirubah namun tentunya m dengan program yang lebih baik,”” pungkas Nikke.

FOTO: MEMORANDUM/MG2 (mg2/tyo) Nikke Olivia

Sehat Segala Aspek

Surabaya, Memorandum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Surabaya menilai Calon Wali Kota Eri Cahyadi adalah sosok yang paham permasalahan Kota Surabaya secara komprehensif. Sebab kandidat nomor urut satu itu pernah menjabat sebagai birokrat yang telah belasan tahun di Pemkot Surabaya. ”Ya kita sudah kenal lama dengan Mas Eri Cahyadi. Orangnya inklusif, dengan siapa saja mau bergaul, egaliter, khas Suroboyo-an. Saya kira beliau juga sangat memahami permasalahan Kota Surabaya. Apa saja tantangan dan solusi untuk Kota Surabaya, beliau paham,” papar Ketua Kadin Surabaya M Ali Affandi. ”Beliau sebagai birokrat yang telah belasan tahun di pemerintah kota memiliki visi yang sangat bagus dalam membangun Surabaya,” terang mantan ketua HIPMI Jawa Timur tersebut.

Andi, menjelaskan, para pengurus Kadin Surabaya telah bertemu dengan Eri Cahyadi belum lama ini.

FOTO: MEMORANDUM/MG1

RUMAH DIKONTRAKKAN Dikont Rmh 2 Lantai Uk : 5x10 di Ploso Timur 10/108 - Hub: 081330909792.

TANAH DIJUAL Dijual.Tanah Pusat Kota. Nol jalan. SHM. Ls.1465 m. H:082140895783

MOJOKERTO TANAH DIJUAL Dijual Tanah 8000 m2 dipinggir jalan aspal.

Hubungi 081330700794 dari Ngoro menuju Trawas.

SHOWROOM MOTOR

38 5/09 9/10 38 23/07 29/08

FOTO: MEMORANDUM/MG1

Machfud Arifin memberikan sambutan dalam agenda silaturahmi bersama guru pembelajar se-Surabaya.

Rp 400 ribu perbulan, sementara kita kelompok bermain dan TK yang notabene kerjanya lebih panjang, apalagi harus S1 PAUD hanya dapat Rp 250 ribu perbulan,” ujar Agus.

Agus menyebutkan, pihaknya menginginkan adanya perubahan

Pertemuan berlangsung gayeng namun tetap dengan bahasan-bahasan serius terkait perekonomian Surabaya ke depan. ”Dalam pertemuan itu, kami juga menyampaikan undangan bahwa Kadin Surabaya akan menggelar forum sambung rasa dunia usaha dengan para kandidat wali kota, untuk mengetahui lebih dalam tentang visi-misi masing-masing calon dalam membangun ekonomi Surabaya di masa depan,” ujar Andi.

Forum ”Sambung Rasa” tersebut, lanjut Andi, akan digelar pada pertengahan Oktober. Semua kandidat diundang, yaitu Machfud Arifin-Mujiaman dan Eri Cahyadi-Armudji. Selain para pengusaha, forum tersebut juga akan mengundang akademisi bidang bisnis. Acara akan memadukan konsep virtual dan offline sekaligus dengan menerapkan protokol kesehatan. ”Kadin Surabaya sebagai stakeholders perekonomian merasa berkepentingan untuk tahu

di Surabaya. Pihaknya yakin Ma-Ju mampu mengayomi guru-guru PAUD se-Surabaya. “Saya yakin Ma-Ju bisa membawa perubahan, kan sudah terbukti sepak terjang pak Machfud selama di kepolisian,” ungkapnya.

Mendapat keluhan tersebut

tetapi yang paling penting adalah bagaimana menyejahterakan warga Surabaya termasuk bagi guru-guru. Saya berjanji, Saya akan melakukan tindakan nyata untuk menyejahterakan guru-guru di Surabaya,” tandas Cak Machfud. (mg1/tyo)

FOTO: ISTIMEWA

lebih detil tentang apa yang akan dilakukan masing-masing kandi-

dat ke depan, khususnya dalam memulihkan ekonomi dari dam-

pak pandemi Covid-19,” pungkasnya. (alf/tyo)

KEHILANGAN

KEHILANGAN

KEHILANGAN

HILANG STNK HONDA SUPRA 2012 W2763-TX (DRS.KASMANAROY) 0878 1947

HLG STNK HONDA REVO 2008 L-4955 MZ W.HTM AN.TRI SUPARWONO JETIS KULON I/40 SBY.

HILANG STNK MOBIL DAIHATSU 2014 PUTIH W 1531 P (RIONO) 08563141905.

LOWONGAN

PARANORMAL

Kebal Bacok (langsung dites), Tumbal Usaha, Bisnis, Penglaris, Memisahkan PIL/WIL, Pacar Lari, Susah Jodoh dll.

Sedia: Bulu Perindu,Bedak Cleopatra, Gurah Hidung, Gurah Vagina, dll.

1640.

38.25/09-30/10

MALANG

Pijat Refleksi Totok Saraf

MOTOR DIJUAL

Telp/WA. 085100644266

HONDA Jual Honda SUPRAX 125CC TR 2014 akhir 9,1 jt/nego plat W/Sda. Motor ada di Kota Malang. STNK sampai 2024 WA081 615 089 666.

MOTOR BEKAS + BARU Segala Merk Sport & Bebek Kredit KTP Luar Kota, Kost bisa dilayani

HUB: Jl. Barata Jaya 19 No. 5 Surabaya 031-5043081 -5048607 - 085100583104 00.21/07-27/08

KEHILANGAN

PENGOBATAN Pengobatan Mengatasi Telat Bulan.

Konsultasi gratis Wa/tlp 081294626507.

38.11/09-15/10

Hilang STNK Vario 110cc white L 5160 QC an. Afiatinnisa Lainufar (Icha Sukma 087813130202) Hilang STNK Yamaha Jupiter Z CW th’2010 L-3409-KIAn.Agung Setyo Budi D/a.Panjangjiwo II/21 Sby.

75

Machfud Arifin mengatakan, pihaknya tidak hanya sekedar ingin membangun Surabaya, namun juga mensejahterakan rakyatnya, termasuk menjamin kesejahteraan guru-guru di Surabaya.

“Saya tidak hanya sekadar ingin membangun kota Surabaya,

Pertemuan calon wali kota Eri Cahyadi bersama Ketua Kadin Surabaya M Ali Affandi.

Ahli Ramal,Kartu CKI,Jitu Bisa Baca Nasib, Rmh tangga,Jodoh,Bisnis dll.dtg langsung ke Ibu Rina! Jl.Kedungsari Masuk Samping Kanan Giant Surabayan 3/34. T:0315490592/081229729706(tidak terima SMS)

17/09-22/10

TANAH KAVLING PROMO murah tanah kavling siap bangun hanya 24jt-25 jt-an Lokasi desa Balong Mojo Benjeng -Gresik Resmi langsung pemilik, Free balik nama!! pemilik hub: Telp/WA 081232003191 (P.Yudi)

lu 2019 sebanyak 15.197.

Usulan PAW ketiga, lanjut ketua KPU Jawa Timur melalui pengajuan PAW surat Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur nomor: 160/4129/050/2020 tanggal 8 Oktober 2020. Menyebutkan posisi Aditya Halindra Faridzky SH anggota Partai Golkar, digantikan Dr H Freddy Poernomo SH MH. “Aditya Halindra Faridzky juga mengundurkan diri untuk maju pilkada. Pengantinya Freddy Poernomo,” tutup Choirul Anam. (day/tyo)

IKLAN PAS

Informasi pasang iklan : Kurnia : 081259584829 RUMAH DIJUAL

pimpinan DPRD Jatim untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” kata Choirul

sampaikan ke DPRD Provinsi Jawa Timur pada 5 Oktober 2020. Choirul Anam menjelaskan menindak lanjuti pengajuan PAW surat Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur nomor: 160/3985/050/2020 tanggal 1 Oktober 2020. PAW terhadap Khozanah Hidayati SP, anggota PKB Jawa Timur maju di dapil 12.

Khozanah Hidayati memperoleh 113.142, kini politisi perempuan ini maju di Pilkada Tuban. Pengantinya yakni Drs Nur Azis, peroleh suara di Pemi-

Kadin: Eri Cahyadi Sosok Paling Paham Surabaya

NURUL Aulia (22), warga Kecamatan Bubutan, mengharapkan wali kota ke depan harus membuat Surabaya menjadi kota yang sehat dalam segala aspek, dan mengerti kebutuhan masyarakat.

“Surabaya ke depan, harus sehat kesehatan, sehat perdagangan, sehat pendidikan, dan sehat seluruh aspek kegiatan. Namun, yang paling penting adalah memperhatikan kebutuhan masyarakat, seperti UMKM adalah tanggung jawab pemerintah untuk membantu,” ujar Aulia.

Menurut Aulia, UMKM di Surabaya harus p j dibantu,, seperti mencari jalan keluar untuk permodalan, dibantu dari segi kemasan, pemasaran, termasuk Nurul memberi peAulia luang, dan membantu untuk promosi. (mg1/tyo)

Jual Rmh Raya Petemon Barat No.44 Sby Cocok utk buka sgl usaha, jln bs utk 2 arah brsimpangan LT.498m2 Srt SHM. Jual Villa utk ush rmh penginapan 10 KT+KM, Dkt Pasar Indah & Hotel Surya Tretes. Lok Strategis Hub: 087761330545 ; 031-5354557.

Dijual Rumah SHM LT/LB 330/450 (Lokasi Strategis) Jln Kupang Krajan. Dijual Toko HGB Jln. Raya Pasar Kembang No.124-C (Lokasi Strategis) Hub:081230222797 - (031) 5310794. Tanpa Perantara.

Djual.Rumah Manyar Kertoadi. Lt/Lb. 200/340. SHM. Hdp Selatan. 2,5 lantai.

5kt.3km. 2k pbntu. Garasi. H:081330793248.

DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota.

“Sudah diproses oleh KPU Jatim akan dilanjutkan oleh

Surabaya, Memorandum Dukungan dari berbagai elemen masyarakat terus mengalir untuk Calon Wali Kota (Cawali) Surabaya Machfud Arifin dan Calon Wakil Wali Kota (Cawawali) Surabaya Mujiaman Sukirno (Ma-Ju). Kali ini dukungan datang dari para guru pembelajar se-Surabaya.

“Kami para guru pembelajar dari PAUD dan TK se-Surabaya, mendukung Pak Machfud Arifin dan Pak Mujiaman menjadi wali kota Surabaya yang amanah, bisa mengerti, mengayomi apa yang diinginkan warga Surabaya, khususnya para guru,” kata koordinator guru pembelajar se-Surabaya Untari Kartika, Jumat (9/10).

“Kita akan membuat gebrakan untuk memenangkan Pak MA, kita semua kompak akan menggandeng wali murid, keluarga, saudara, dan tetangga untuk mendukung Ma-Ju” tambah Untari.

Ditambahkan Ketua Himpaudi Surabaya Agus Setiyono bahwa jasa pelayanan (jaspel) guru PAUD se-Surabaya dinilai terlalu kecil untuk ukuran kerja yang tidak ringan. “Untuk sekarang kesenjangan jaspel sudah ada antara PPT di balai RW yang menerima

Peduli Kampung Sehat

SURABAYA

Ketua KPU Jatim Choirul Anam

FOTO: MEMORANDUM/DAYAT

Anam.

Ditambahkan Choirul Anam pengajuan PAW surat Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur nomor: 160/3984/050/2020 tanggal 1 Oktober 2020, menjelaskan usulan pergantian Ir Armuji, MH, asal PDI Perjuangan dapil Jatim 1. Armuji dengan total suara sah 136.308 yang kini maju Cawawali Kota Surabaya digantikan nomor urut DCT 2, Yordan M Batara Goa ST M Si dengan total suara 22.164 peringkat suara 4.

Pengajuan PAW kedua, di-

MA Jamin Kesejahteraan Guru PAUD dan TK

Opo Jare

PROPERTI

“

Tiga anggota DPRD Jatim yang sedang mengikuti kontestasi dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah dilakukan proses PAW oleh parpol masing-masing,”

Hilang STNK spd motor Honda 2019 L3572PX A/N: Rahma Dona Fitri P D/A: JL Wisma Kedung Asem Indah J-23.

HILANG BKPBASLI MBLTOYOTAINNOVA TH.05 L.1455.VJ AN.PT.ASIAN PROFILE INDOSTEEL JL. MARGOMULYO PERMAI NO.32 SBY. NK.MHFX341C551501225.

SIN.2KC9562559.

HILANG STNK HONDA BEAT 2016 HITAM W-6284-NC (KHOIRULABIDIN) 0878 5764 4492.

HILANG STNK SUZUKI SPIN 125 HITAM 2008 W-6947-RH (M. YASIN JONET) 08113330025.

Hlng STNK Honda Megapro L 3575 KL a.n Rejeki Agung Saputro d.a Dkjarsono 01/01 Surabaya.

Hilang Buku Kir L.8705.UW / SB.147853.K ADITADJUNADI SUDJANAJL.PURI WIDYA KENCANA 32/43 SBY. Hilang Buku Kir L.9264.UZ / SB.253151.K PT.SARANA RINTAS INDAH JL.LAKSDA M.NASIR 114 SBY.

Hilang KTP,SIM, & STNK Honda Nopol L3179-SLAn. Akbar Adinegoro D/a.Kalimas Baru III/15 Hub: 0818582479.

Hlg STNK S-5119-OJ Th.2017 a/n: WINARSIH d/a: Dsn.Genengan Rt.02 Rw.01 Ds. Genengan Jasem Kec.Kabuh Kab.Jombang.

Hlg STNK Hnd ’09 L-2115-CAAn.Roni Asih D/a.Gubeng Kertajaya IV-C/8 Sby.

Hilang Buku Kir L.8735.UB / SB.153552.K PAWITRO TJOADOKO JL.SURABAYA. Kehilangan STNK W 6864 BA† †th 2016 An.Hendrik Anandra Setiyawan Dsn. Balong Tambak Rt 20 Rw 6 Ds. Glindah Kec.Kedamean Kab.Gresik Kehilangan STNK† W 3576 DD th 2015 An. Hendrik Anandra Setiyawan Dsn. Balong Tambak Rt 20 Rw 6 Ds. Glindah Kec. Kedamean Kab. Gresik

LAYANAN IKLAN PAS Simo Gunung Baru 24 5685065

Kedung Baru No. 104 8792004

Ngagel Dadi III/1 08819504155

Jedong I/ 20

Semampir Kelurahan 39

Pucang Anom 41 5025002 Taman Waru Permai A/67 8550709

0315920722

Manukan Tengah 19N/1 7405142 Adityawarman 46A KedindingTghBaru10/7 Lebak Rejo 34 Rembang Sel 41B

5663195 3773148 38205709 3573859

5039948

Blimbing X/111 P.Candra

8674774

Masangan Kulon 6S Buduran Sda

7877390 8969925

DIDIK NEW Kombes Pol M.Duriyat 42 085100711819

memorandum.co.id memorandumredaksi @gmail.com

MADURA

SABTU WAGE, 10 OKTOBER 2020 HALAMAN 5

FOTO: MEMORANDUM/URI

BIRO MADURA RAY RAYA MELIPUTI: Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. KABIRO: Herry Sunaryo. WAKABIRO: Sujak Lukman REPORTER: Syamsul Arief, Syamsuri, Yusron Hidayatullah, Ainul Anwar. HP: 085333446262, 08113406262.

AKP Widiarti

Sumenep, Memorandum Polres Sumenep terus melakukan penyelidikan modus arisan sabung ayam di Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang.

Dugaannya adanya judi sabung ayam berasal dari informasi warga setempat. Yang kemudian ditindaklanjuti Polsek Batang-Batang. Ketika digerebek, lokasi yang kerap jadi arena sabung ayam, sepi dari aktivitas.

Diduga rencana penggerebekan sudah bocor. “Namun, infonya memang untuk menggelabui petugas, para penjudi sengaja berpindah-pindah,” terang Kasubbag Humas Polres Sumenep AKP Widiarti S, Jumat (9/10).

Karena sistem arisan dan berpindah-pindah, polisi butuh informasi dari masyarakat untuk menemukan para pelaku serta pemilik tanah yang sering dijadikan tempat sabung ayam. Modus ini sepertinya menyiasati pandemi. Aparat sendiri menag difokuskan dalam penanganan dan pencegahan Covid-19. “Kami akan terus lakukan lidik untuk mengetahui pemilik tanah dan para pelaku judi sabung ayam itu,” tegasnya. (uri/epe)

FOTO: MEMORANDUM/IST

Polisi Dalami Sabung Ayam Berkedok Arisan

Pendemo yang tergabung dalam Gerakan Bintang 9 Jumat Pon yang memenuhi area sekitar Mapolres Pamekasan.

Desak segera Tangkap Penghina KH Taufik

Ribuan Nahdliyin Pamekasan Kepung Mapolres Abaikan Prokes, Razia Masif di Pasar Tumpah Bangkalan, Memorandum Tim Satgas Percepatan Penanganan dan Pencegahan Covid-19 Pemkab Bangkalan, menggelar operasi yustisi nyaris setiap hari di pusat kota. Hasilnya, banyak warga yang disidang kilat karena terbukti melanggar protokol kesehatan (prokes).

Ada yang membayar denda Rp 50 ribu, menjalani sanksi sosial seperti bersih-bersih Taman Paseban, menyapu trotoar dan ruas jalan, atau sanksi fisik serta mengucapkan teks Pancasila di tempat.

“Dampak efek jeranya memang mulai kelihatan.

Warga mulai disiplin menerapkan prokes, utamanya ketentuan wajib pakai masker jika beraktivitas di luar rumah dan tempat umum,” kata Jubir Tim Satgas Covid-19 Pemkab Agus Sugiyanto Zein, Jumat (9/10).

Namun, masih ada beberapa lokasi titik keramaian yang belum tersentuh razia. Seperti di beberapa tempat yang jadi lokasi pasar tumpah. Mirisnya, sebagian besar aktivitas penjual maupun pengunjung terkesan menyepelekan disiplin protokol kesehatan sebagaimana diamanatkan Inpres Nomor 6/2020 dan Perbup Nomor 63/2020.

“Saya amati, mayoritas pedagang pasar tumpah, termasuk sebagian pengunjung yang berdesak-desakan, enak-enakan tanpa pakai masker,” kata Mas Imam Luthfi (56), pemerhati sosial asal Kecamatan Bangkalan Kota.

Kondisi berkerumun itu terjadi hampir setiap hari mulai pukul 05.30 hingga 08.00. Penelusuran Memorandum, situasi itu bisa dilihat di sepanjang trotoar Jalan KH Hasyim Asyari, Kelurahan Demangan. Begitu juga di Kampung Kasorjan Jalan Panglima Sudirman.

“Ada kesan kerumunan di semua pasar tumpah menyepelekan penerapan protokol kesehatan di tengah pandemi yang masih bergejolak. Itu berbahaya,” tandas Imam.

Jika tidak segera ditindaklanjuti, potensi pasar tumpah jadi klaster baru covid sangat besar. Terlebih, orang tanpa gejala (OTG) masih bebas beraktivitas. “Jika itu terjadi, potensi penyebaran dan penularan rentan terjadi.” timpal Waseno, tokoh masyarakat di kompleks perumahan Pangeranan Asri, Kelurahan Pangeranan.

Itu sebabnya, keduanya meminta fokus pengawasan operasi yustisi tidak hanya terkonsentrasi di jalan protokol, pasar tradisional induk, obyek wisata, dan masjid saja. “Agar kerumunan publik di pasar tumpah paham dan menyadari bahwa penerapan protokol kesehatan di tengah kerumunan publik, akan menjadi penangkal yang efektif untuk mencegah penyebaran dan penularan covid 19,” pungkas Waseno yang juga imam Masjid At Taqwa II Pangeranan Asri tersebut. (ras/epe)

NU dari seluruh badan otonom (banom) punya satu agenda, mendesak Polres Pamekasan segera mengusut dan mengungkap pelaku ujaran kebencian terhadap ketua NU Pamekasan KH Taufik Hasyim.

Sebelumnya, akun Facebook atas nama Muhammad Izzul mengunggah ujaran kebencian

agar Polres Pamekasan segera menangkap pemilik akun tersebut karena sangat melukai warga NU. Menanggapi tuntutan dari warga NU, Kapolres Pamekasan AKBP Apip Ginanjar menegaskan, pihaknya telah membentuk tim dan melakukan langkah-langkah dalam rangka mengungkap dan menangkap pemilik akun tersebut. Tetapi karena keterbatasan teknologi, pihaknya berkoordinasi dengan tim siber Polda Jatim.

“Kami juga sangat ini agar

Nadi Mulyadi Orator aksi

pelaku segera ditangkap,” katanya di hadapan ribuan massa.

Ia menegaskan, serius dan sesui prosedur kehati-hatian.

Jika terbukti, pemilik akun Facebook anonim yang telah meletupkan gejolak hampir di seluruh Madura itu, akan diproses hukum. Setelah mendapatkan penjelasan dari kapolres, ribuan warga NU berangsur membubarkan diri diiringi lantunan selawat. Menariknya, sejumlah santri terlihat membersihkan sampah yang tertinggal beramai-ramai. (*/sjk/epe)

Dukung Pengusutan Korupsi Pengadaan Mobil Sigap

LSM Kado Kajari Pamekasan Obat Masuk Angin

Zaini menyuarakan temuannya tentang potensi penyimpangan pengadaan mobil sigap di depan aparat dan kasi intel kejari.

Pamekasan, Memorandum Aktivis lintas LSM Pamekasan memberi kado obat masuk angin kepada Kejaksaan Negeri (kejari) Pamekasan, sebagai bentuk dukungan dalam pengusutan dugaan korupsi pengadaan mobil sigap. Kado nyeleneh itu diberikan ketika mendatangi kantor kejari, Jumat (9/10).

Dalam salah satu orasinya, aktivis LSM mendesak kejari segera memanggil pejabat pengadaan mobil sigap. “Jangan hanya kepala desa saja yang dipanggil dan diperiksa. Kasihan mereka (kades, red) hanyalah penerima

mobil sigap. Kalau warganya tidak paham terkait masalah mobil sigap, disangkanya kades yang bermasalah,” sergah Ketua LSM Komad Zaini W. Dua nama pejabat sempat disebut Zaini ada di balik polemik ini. Karena itu, jaksa diminta segera mengusut agar permasalahan yang menjerat kades di lapangan tuntas.

Aksi mereka ditemui Kasi Intel Hendra saat. “Ini sudah menjadi tugas dan kewenangan kami. Sekarang masih proses dan kami publish setelah semuanya rampung,” ucap Hendra.(sjk/epe)

Mahasiswa Annuqayah Tolak Omnibus Law Sumenep, Memorandum Puluhan mahasiswa di Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk, ikut serta menolak disahkannya UU Cipta Kerja oleh DPR RI, Jumat (9/10). Mereka beralasan, regulasi itu tidak sepenuhnya berpihak kepada rakyat.

Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Guluk-Guluk tersebut mengeluarkan 4 pernyataan sikap. Yaitu, santri dengan tegas menolak omnibus law, santri

menyatakan mosi tidak percaya kepada DPR dan Pemerintah RI, santri mengutuk keras tindakan represif aparat kepada massa aksi, dan mereka mengajak kepada seluruh elemen santri untuk terlibat aktif dalam upaya jihad menolak omnibus law.

Menurut ketua Komisariat PMII Guluk-Guluk Moh Faiq, identitas kaum santri tidak hanya selesai di persoalan kajian kitab dan teks-teks agama, melainkan juga dituntut harus peka terhadap kondisi sosial

masyarakat.

Sehingga apabila terjadi persoalan yang menyangkut masyarakat pinggiran terutama saat keadilan tergadaikan, penindasan dan konflik-konflik kekerasan yang tidak kunjung terselesaikan, maka Faiq berharap santri juga harus ambil bagian memberikan perlawanan.

“DPR dan pemerintah dengan sengaja memeras rakyatnya dengan meloloskan beberapa undang-undang hanya demi kepentingan golongan

FOTO: MEMORANDUM/AAN

Pasar tumpah di trotoar Jalan KH Hasyim Asyari dipenuhi pedagang maupun pembeli yang masih ogah pakai masker.

Aksi massa nahdliyin bergerak seusai salat Jumat dengan titik start dari dua lokasi. Dari Jalan Raya Joko Tole tepat di depan rumah dinas (rumdin) wakil bupati, kaum pria berjalan kaki ke mapolres. Sementara dari Muslimat NU berangkat dari Stadion R Soenarto.

Kedatangan ribuan warga

terhadap Kiai Taufik, cucu pengasuh Pondok Pesantren Panyeppen KH Mudazzir di Facebook dengan menuduhnya sebagai simpatisan PKI. “Kasus ini sudah dilaporkan beberapa hari yang lalu, tapi sampai hari ini tidak ada kejelasan. Padahal polisi telah difasilitasi alat canggih,” kata orator aksi Nadi Mulyadi dalam orasinya.

Situasi tetap kondusif kendati aksi berlangsung di tengah cuaca yang cukup terik. Sejumlah orator lainnya secara bergantian juga mendesak

FOTO: MEMORANDUM/SJK

FOTO: MEMORANDUM/RAS

Pamekasan, Memorandum Ribuan warga Nahdlatul Ulama (NU) memadati pusat kota Pamekasan, Jumat (9/10). Mereka kembali mengepung Polres Pamekasan melalui Gerakan Bintang 9 Jumat Pon.

Kasus ini sudah dilaporkan beberapa hari yang lalu, tapi sampai hari ini tidak ada kejelasan. Padahal polisi telah difasilitasi alat canggih.

Mahasiswa Annuqayah foto bersama di depan masjid pesantren setelah menyuarakan penolakan UU Cipta Kerja.

kaum pemodal. Sikap pemerintah ini menunjukkan bahwa mereka adalah penghamba kaum pemodal yang buta dan

tuli atas penderitaan masyarakat pinggiran. Ketika rakyat ditumbalkan mesti kita lawan!” tegas Faiq. (aan/epe)

HALAMAN 17 memorandum.co.id memorandumredaksi @gmail.com

POLISI KITA

Polres Malang Jaga Ketat Demo Tolak Omnibus Law baca dengan lantang tujuh poin yang berisi penolakan UU Cipta Kerja. Poinpoin itu seperti ditiadakannya waktu istirahat/cuti, upah, aturan, status kontrak, tenaga kerja asing, uang penghargaan masa kerja, jaminan pensiun dan uang pesangon.

sekitar 400 orang,” sebut Bagus.

Dalam aksinya, korlap aksi Abdul Aziz (PMII Al Qolam) menyampaikan DPRRI telah kehilangan hati nurani dengan mengesahkan UU. “Kami datang untuk menuntut pencabutan UU Omnibus Law. Pengesahan UU yang tidak membela rakyat dan dilakukan sepihak,” terangnya.

Selanjutnya, perwakilan DPRD menemui pengunjuk rasa. Yaitu Shodikul Amin (Plt Ketua DPRD Kab Malang),

Darmadi, Suma’i, Busilan, Sih Purwaningtyastuti, Tutik Yunarni (PDIP), Amarta Faza (Nasdem), Hadi Mustofa (Demokrat), Plt Ketua DPRD Kab Malang mengatakan DPRD Kab Malang merasa terhormat masih dipercaya oleh rakyat.

“Kami akan mendengar aspirasi saudara secara terbuka. Kami minta penyampaian aspirasi untuk kepetingan rakyat kami terbuka jangan sampai anarkis dan merusak,” paparnya. (*/ari/mik)

FOTO: MEMORANDUM/FIR

Aksi ini diikuti elemen mahasiswa seperti HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) dan PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Kabupaten Malang ini, mendapat pengawalan ketat personel kepolisian.

Dalam aksinya, korlap aksi mem-

Massa berkumpul di kawasan Stadion Kanjuruhan, selanjutnya bergerak menuju gedung DPRD dengan pengawalan anggota Satuanlantas Polres Malang.

Begitu ketika selesai aksi dan akan kembali ke titik kumpul Stadion Kanjuruhan, juga dilakukan pengawalan.

Kasubbag Humas Polres Malang Itu Bagus Wijanarko menyampaikan dalam aksi ini Polres Malang menyiagakan personel.

“Jumlah personel yang dilibatkan

Lumajang, Memorandum Kapolres Lumajang AKBP Deddy Foury Millewa memimpin apel pagi sekaligus melaksanakan serah terima jabatan (sertijab) kasatintelkam dari AKP Ondik Andrianto kepada AKP Hari Akriyanto di halaman Polres Lumajang, Jumat (9/10).

Di sela kegiatan itu, sekaligus penyerahan kendaraan bermotor (ranmor) roda dua bantuan Pemprov Jatim sekaligus pemberian reward kepada Kasatlantas Polres Lumajang AKP I Putu Angga Feriyana, dan warga peduli kamtibmas.

Jabatan Kasatintelkam yang sebelumnya dijabat AKP Ondik Andrianto diberikan pada AKP Hari Akriyanto. Sedangkan AKP Ondik Andrianto menduduki jabatan Pama Polres Lumajang.

Setelah sertijab selesai, dilanjutkan penyerahan bantuan 10 motor dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indah Parawangsa. Penyerahan motor dilakukan secara simbolis oleh Kapolres Lumajang kepada Kapolsek Sukodono AKP Ahmad Sutiyo dan Kapolsek Jatiroto AKP Rudy Idsyanto.

Acara lalu dilajutkan dengan pemberian reward kepada Kasatlantas Polres Lumajang AKP I Putu Angga Feriyana yang meraih juara dua lomba kampung tangguh kategori sadar lalu lintas terbaik HUT Lalu Lintas Bhayangkara ke 65 tingkat Polda Jatim.

Reward juga diberikan kepada Iptu Maryanto Kanitturjawali Satlantas Polres

AKBP Eva Guna Pandia memasangkan helm mahasiswa yang ikut demo.

siswa yang cinta damai.

Pandia juga mengapresiasi anggotanya yang sudah bersiaga sejak pagi guna memastikan aksi damai berjalan sesuai rencana.

“Kita juga menyampaikan terimakasih kepada anggota yang telah bekerja maksimal untuk pengamanan aksi damai ini,” pungkasnya. (fir/mad/mik)

Bangkalan, Memorandum Untuk memastikan ketangguhan pesantren dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19, Kapolres Bangkalan AKBP Rama Samtama Putra bersama Dandim 0829/Bangkalan Letkol Kav Ari Setyawan, bergiliran sambangi Ponpes Tangguh Semeru yang tersebar di desa-desa. “ Itu perlu kami lakukan.

Sebab selain untuk bersilaturahmi dengan para kiai pengasuh Ponpes di setiap kecamatan, kami ingin tahu persis perkembangan kinerja para relawan Ponpes tangguh dalam upaya mencegah penyebaran covid 19 di lingkup internal masing-masing pesantren,” kata Rama, Jumat (9/10).

Terakhir, Rabu (7/10) sekitar pukul 13.45, duet Kapolres dan Dandim 0829 sambangi Ponpes Annafiyah di Desa Kampak, Kecamatan Geger. Hampir tiga jam, mereka full beraktifitas di Ponpes asuhan KH Mudzakir Nafi’i itu.

Dua pamen Polri dan TNIAD yang didampingi Camat Geger H Moh Syafii, Kapolsek

gan, di Jalan Yos Sudarso, Desa Pabean, Kecamatan Dringu, Jumat (9/10).

Tak hanya Polres Probolinggo Kota, pelatihan dan ketrampilan diikuti oleh Polres Probolinggo, Polres Lumajang, dan Polres Batu.

“Dengan latram purna bhakti ini, kami betul-betul konsen memberikan pembekalan dan ketrampilan agar dapat dipergunakan dan memberi nilai manfaat,” ujar Ambariyadi.

Kapolres menambahkan, personel yang akan memasuki

masa purna tugas dibekali praktik lapangan untuk merasakan secara langsung dunia kewirausahaan.

“Kita rutin mengajak dan memberi motivasi bagi yang belum pensiun atau yang akan pensiun untuk berkreasi, berinovasi ulet dalam mencari tambahan rizki dan mempersiapkan diri memasuki pensiun,” tandasnya.

Ia mencontohkan personel yang sukses dalam budidaya ikan lele. Seperti Aiptu Datuk di asrama Umbul, Aipda Adi Kurniawan anggota Intel yang melakukan

budidaya lele, gurami, dan nila.

Bagi Bripka Heady Lingga, budidaya ikan lele awalnya hanya hobi semata. Namun, kini juga mampu menjadikan lahan bisnis menguntungkan dan yang utama menjadi manfaat bagi orang lain.

“Semoga anggota dan PNS Polri kedepannya saat purna tugas mampu berwirausaha, dan hidup sejahtera dan mandiri sesuai dengan tema pembekalan dan pelatihan, Pensiun Siap Bahagia,” pungkasnya. (mhd/yud/mik)

FOTO: MEMORANDUM/AND

Terjaring Yustisi, Pelanggar Prokes Dihukum Push Up

Pengunjung warung kopi menjalani hukuman push up.

Gresik, Memorandum Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Gresik masih beh lum selesai. Untuk mencegah n penularan virus mematikan tersebut, Polsek Bungah bersama jajaran TNI dan satpol PP terus menggencarkan operasi y u s t i s i , Jumat (9/10).

Tim gabungan bergerak menyusuri warkopwarkop. Untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Kapolsek Bungah AKP Sujiran mengatakan, dari operasi yustisi yang dilakukan masih ada masyarakat yang abai menaati prokes. Di antaranya tidak mengenakan masker. Mereka yang ketahuan melanggar langsung diberikan sanksi di tempat.

“Kita berikan teguran dan juga sanksi sosial untuk membersihkan fasilitas umum serta olahraga push up,” tuturnya.

Perwira dengan tiga balok itu menambahkan, kegiatan yang dilakukan adalah sebagai upaya menindaklanjuti kebijakan pemerintah. Baik dalam Inpres 6/2020 maupun Perbup 22/2020.

“Harapannya masyarakat bisa patuh terhadap protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak,” pungkasnya.

Ia menegaskan, TNI-Polri berperan sebagai pendukung dalam kegiatan operasi pelanggar prokes dalam mem-back-up satpol PP. (and/har/mik)

Kapolrestabes Surabaya Beri Perhatian Para Perusuh Surabaya, Memorandum Ratusan perusuh yang ditangkap dalam aksi unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja, Kamis (8/10) lalu, telah diamankan petugas gabungan. Sekitar 250 orang perusuh diamankan di halaman Polrestabes Surabaya, di Jalan Sikatan 1. Rata-rata perusuh ini didominasi pelajar dan remaja.

Kapolrestabes Surabaya

Kombespol Johnny Eddizon Isir saat mengecek keadaan para perusuh g yang ditahan di Gedung Bharadaksa, memerintahk kan kepada stafnya untuk memberikan mereka fasilitas dan makan.

Selain diberi makan, juga dilakukan pemeriksaan intensif terkait perbuatan onar yang dilakukan oleh mereka. Isir

menyebut, dalam penahanan ini tidak ada istilah penyiksaan ataup pun pemukulan kepada p perusuh-perusuh yang d diamankan petugas.

“Bu k t i n y a m e re k a semua baik-baik saja, bahkan mereka diberikan makan dan fasilitas lengkap untuk mereka,” kata Kombespol Jhonny Eddison Isir, Jumat (9/10) pagi. (fdn/mik)

Purwosono Sebagai penggagas Kelompok sadar Lalu Lintas Wani Tertib.

“Kami sangat bangga dengan penghargaan yang sudah diterima ini. Semoga tidak puas diri dan terus pertahankan dan selalu loyal serta berdedikasi tinggi,” pesan Kapolres Dedy. (tri/mik)

Kapolresta Malang Kota Kombespol Leonardus Simarmata ikut turun langsung di depan Gedung DPRD Kabupaten Malang.

20 Pengunjuk Rasa dari 129 yang Diamankan Reaktif

Kombespol Jhonny Eddison Isir membagikan makanan kepada para perusuh yang diamankan.

AKBP Rama Samtama Putra dan Letkol Kav Ari Setyawan berdialog dengan pengurus Ponpes Annafiyah.

AKP Bidarudin, Danramil Kapten Inf Ariyanto, Kepala Puskesmas Asrul,Skep dan Ketua MPWC-NU Kecamatan Geger KH Mujib, sempat blusak-blusuk memantau ponpes.

Mereka mengedukasi insan pesentren untuk terus fokus pada soal disiplin penerapan protokol kesehatan (prokes)

sebagaimana diamanatkan Inpres Nomor 6/2020 dan Perbup Nomor 63/2020.

Rama juga mengingatkan bahwa ponpes tangguh memiliki peran dan fungsi amat penting dalam memutus mata rantai peyebaran covid 19.

“Alhamdulillah, setelah kami amati dengan seksama, para santri di Ponpes ini rata-rata su-

dah mematuhi disiplin penerapan prokes,” papar Rama.

Begitu juga, Kegiatan enam divisi ponpes tangguh yang ditangani relawan santri setempat, yakni divisi keamanan, divisi kesehatan, divisi humas, divisi pangan dan obat-obatan, divisdi logistik dan divisi pemakaman, juga bergulir cukup baik. (ras/mik)

Bhabinkamtibmas Beri Imbauan Prokes lewat Safari Jumat FOTO: MEMORANDUM/EDR

Probolinggo, Memorandum Motivasi dan inovasi diberikan Kapolres Probolinggo Kota AKBP Ambariyadi Wijaya sebagai bekal anggota dan PNS Polri dengan latihan keterampilan (latram) menjelang purnabakti melalui budidaya ikan lele.

Latram dengan mengambil tema “Pensiun Siap Bahagia” sehat, ikhlas, aktivitas bermanfaat dan produktif tersebut, dilakukan di lokasi budidaya ikan lele milik Bripka Heidy Lingga (34), anggota Polsek Mayan-

FOTO: MEMORANDUM/ARI

Kapolres Malang AKBP Hendri Umar memantau pengamanan demo di gedung DPRD Kabupaten Malang.

FOTO: MEMORANDUM/FDN

Anggota Jelang Pensiun Dibekali Budi Daya Lele

Lumajang, Briptu Claudya Visca Alvareza anggota Satlantas Polres Lumajang, Ipda Andreas Sinta Kanitdikyaksa Satlantas Polres Lumajang, Brotu Yuke Nanda Eriyanti Anggota Satlantas dan Wahyu Aji Prasetyo, PHL Satlantas Polres Lumajang dan satu warga Hendrik Dwi Martono, Kades

Kapolres Bareng Dandim Sambangi Ponpes Tangguh Annafiyah Kampak

Peserta latram purnabakti menerima penjelasan tentang budi daya ikan lele.

FOTO: MEMORANDUM/MHD

AKBP Dedy Foury Millewa memberikan piagam penghargaan kepada AKP I Putu Angga Feriyana.

FOTO: MEMORANDUM/RAS

helm, maupun yang kondisi helmnya sudah rusak.

“Ini wujud apresiasi karena aksi damai dilakukan dengan baik dan tidak anarkis,” jelasnya.

Pandia menyebut, selain mensosialisasikan keamanan berlalu lintas, bagi-bagi helm juga wujud apresiasi kepada maha-

FOTO: MEMORANDUMTRI

Malang, Memorandum Aksi unjuk rasa penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja di gedung DPRD Kabupaten Malang, Jumat (9/10), yang diikuti 30 orang berjalan lancar.

Pimpin Sertijab, Kapolres Serahkan Motor dan Beri Reward

Malang, Memorandum Polresta Malang Kota mengamankan 129 orang pengunjuk rasa yang rata-rata berusia remaja dalam aksi penolakan UU Cipta Kerja di depan gedung DPRD-Balaikota Malang, Kamis (8/10).

Usai diamankan, mereka wajib menjalani rapid test.

“Semua dilakukan rapid test. Hasilnya, 20 orang reaktif dalam pemeriksaan itu,” ujar Kapolresta Malang Kota Kombespol Leonardus Simarmata pada media di Aula Mapolresta Malang Kota, Jumat (9/10).

Lanjut Leo, mereka ini datang dari berbagai status. Bahkan, tiga di antaranya masih berstatus pelajar SMP. “Jumlah yang diamankan sebanyak 129 orang. Rinciannya, 124 laki laki dan 5 orang perempuan. Status mahasiswa ada 59 orang, pengangguran ada 15 orang, kuli bangunan ada 5 orang, security ada 1 orang, buruh ada 1 orang, SMA ada 14 orang, SMK ada 15 orang dan siswa SMP ada 5 orang,” sambung mantan Wakapol-

restabes Surabaya ini.

Kini, Polresta Malang Kota melakukan pendataan dan meminta keterangan untuk mendalami keterlibatan mereka.

Ini agar diketahui peran dan motifnya.

Jika nantinya ada keterlibatan atau temuan menjadi penyusup akan diakukan proses lebih lanjut.

Sebelumnya, terjadi aksi unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja di Kota Malang ini sempat ricuh hingga beberapa kali bersitegang dengan petugas keamanan. Bahkan, massa melempari gedung DPRD Kota Malang dengan petasan dan batu.

Selain itu, sejumlah kendaraan dinas dirusak dan dibakar. Di antaranya, kendaraan satpol PP, Bus Polres Batu, 2 unit truk dari Polres Blitar hingga 2 sepeda motor dinas dari Polresta Malang Kota.

Beberapa fasilitas umum seperti taman di sekitar Balaikota Malang pun rusak. Beberapa orang baik dari massa maupun dari aparat mengalami luka luka. (edr/mik)

Sidoarjo, Memorandum Bhabinkamtibmas Polsek Krembung Aiptu Ismail, rutin menyosialisasikan protokol kesehatan (prokes) kepada masyarakat lewat kegiatan Safari Jumat di Masjid Assuada, Desa Krembung, Kecamatan Krembung, Jumat (9/10).

Dalam kegiatan salat Jumat berjemaah, anggota bhabinkamtibmas memberikan imbauan tentang pencegahan atau antisipasi penyebaran virus corona kepada satu per satu tokoh agama yang hadir dalam salat Jumat.

“Bagi yang melanggar protokol kesehatan seperti Pergub Jatim No 53/2020 dan Perda No 2/2020, KTP yang bersang-

rang kutan akan disita sebagai barang ail bukti dipersidangan,” ujar Ismail a memberikan penjelasan kepada jemaah, kemarin. n Setelah selesai memberikan imbauan, bhabinkamtibmass amenyatu dengan warga mal i syarakat Desa Krembung. Selesai salat Jumat berjemaah dilanjutkan silaturahmi dan menyapa beberapa tokoh agama dan jemaah untuk membangun kedekatan.

Mulai dari menggali informasi dan memberikan imbauan kamtibmas agar umat muslim terus membangun kerukunan umat beragama, serta tidak

terp terpengaruh dengan berita Hoax je jelang pilkada serentak bulan D Desember 2020 mendatang yang d dapat menghancurkan kerukunan u umat beragama mari kita junjung p persatuan dan kesatuan.

Di samping itu, dengan memb ik berikan imbauan sekaligus mempererat tali silaturahmi antara toga dan Jemaah.

“Kepada masyarakat agar tahu bahwa dengan imbauan kamtibmas maupun imbauan antisipasi Covid-19, dapat mengerti serta memahami, karena ini juga demi kepentingan bersama,” pungkasnya. (ags/her/jok/mik)

FOTO: MEMORANDUM/AGS

Kapolres Tulungagung Apresiasi Peserta Aksi Damai Tulungagung, Memorandum Aksi damai ratusan mahasiswa menolak UU Omnibus Law, Jumat (9/10), di depan gedung DPRD Kabupaten Tulungagung berlangsung aman dan kondusif.

Mahasiswa dari PMII Tulungagung ini menyuarakan penolakannya akan pengesahan Undang Undang Cipta Kerja oleh DPR RI beberapa hari sebelumnya. Aksi ini tetap mendapat penjagaan aparat gabungan.

Kapolres Tulungagung AKBP Eva Guna Pandia mengatakan, pihaknya menyiagakan lebih kurang 100 anggota untuk memastikan aksi berjalan damai terkendali.

“Anggota yang kita siagakan ada 100 orang, kurang lebihnya segitu,” ungkap Pandia.

Setelah sekitar satu jam berorasi menyuarakan pendapatnya, massa mahasiswa menggelar doa dan aksi teatrikal tabur bunga.

Setelah itu massa meninggalkan gedung DPRD Tulungagung dengan tertib.

Kapolres Pandia juga mengapresiasi aksi damai ini. Menurutnya perilaku itu menunjukkan masyarakat Tulungagung cukup bijak dalam menyampaikan sesuatu.

“Ini menunjukkan adik-adik kita sudah cukup bijak dan dewasa dalam menyampaikan aksinya,” jelasnya.

Usai melakukan pengamanan, Kapolres Pandia bersama Kasalantas AKP Aristianto giliran melakukan aksi simpatik. Yaitu membagi-bagikan helm kepada peserta aksi damai yang akan kembali ke lokasi titik kumpul.

Puluhan pelindung kepala itu diberikan kepada peserta aksi yang tidak memakai

SABTU WAGE 10 OKTOBER 2020 HALAMAN 6-7

Anggota polisi foto bersama jemaah salat Jumat usai memberi imbauan protokol kesehatan.

memorandum.co.id memorandumredaksi @gmail.com

JAWA TIMUR

Retribusi Pajak Hiburan Jeblok, Target Diturunkan

DLH Lumajang Tak Persulit Perizinan PT LUIS

Tim Gowes Ojo Kendor Sapa Warga Madiun Madiun, Memorandum Danrem 081/DSJ Kolonel Inf Waris Ari Nugroho bersama tim gowes Ojo Kendor yang dipimpinnya bersepeda bareng keliling Madiun. Dalam momen gowesnya itu, selain melalui berbagai jalan protokol juga melewati jalur di pedesaan.

Kolonel Inf waris Ari Nugroho mengatakan jika gowesnya bersama tim Ojo Kendor itu merupakan rutinitas. “Ini merupakan kegiatan rutin, minimal seminggu sekali kalau tidak ada kegiatan lainnya,” tuturnya saat ditemui Makorem 081/DSJ usai gowes, Jumat (9/10).

Ditanya harapan dan tujuannya, dirinya mengungkapkan selain menjaga kebugaran juga untuk mengajak masyarakat agar semakin gemar berolahraga.

“Hal itu sesuai dengan tujuan dibentuknya Tim Gowes Ojo Kendor yaitu untuk lebih meningkatkan kegemaran masyarakat dalam berolahraga, khususnya bersepeda,” jelasnya.

Kami melihat, sepanjang perjalanan rombongan tim gowes Ojo Kendor menunjukkan sikap humanisnya sebagai prajurit TNI dengan menyapa masyarakat di jalur yang mereka lalui. (alv/ack/lis)

terbaru yang ditetapkan. Nominalnya yakni Rp 345,4 miliar. Pihaknya yakin bisa memenuhi target yang ditetapkan pada akhir tahun nanti, walaupun dengan kondisi pandemi seperti ini.

“Kita optimis bisa memenuhi target yang ditetapkan, saat ini kita sudah mencapai 83 persen. Kalau dilihat penyumbang paling banyak dari sektor PBB dan pajak penerangan jalan,” ungkap dia.

Sedangkan sektor yang paling tidak sesuai harapan, menurut Endah adalah pajak hiburan. Bahkan selama 3 bulan awal pandemi kemarin, pemasukan dari sektor ini Rp 0.

Sejumlah cara dilakukan untuk memastikan target penerimaan pajak dan retribusi bisa terpenuhi. Mulai dari menerapkan relaksasi pembayaran bagi

Endah Inawati

pajak bumi dan bangunan serta pajak perhotelan. Relaksasi yang dimaksudkan

Pasuruan, Memorandum Ratusan massa dari kalangan mahasiswa dan buruh meluruk Kantor DPRD Kota Pasuruan di Jalan Balaikota, Kelurahan Kandangsapi, Kecamatan Panggungrejo, Jumat (09/10) sore.

Kedatangan mereka ke Kantor DPRD Kota Pasuruan tersebut merupakan salah satu wujud pernyataan sikap menolak keras tentang pengesahan omnibus law.

Berselang satu jam, ratusan massa mulai memanas hingga melempar botol minuman dan melakukan perusakan tempat sampah yang berada di sekitar lokasi demo.

“Aksi turun ke jalan hari ini merupakan bentuk luapan penolakan kami, setelah pembentukan UU Cipta Kerja telah rampung di ketok di rapat paripurna DPR RI,” ucap David selaku korlap mahasiswa.

David menjelaskan, kedatangannya ke gedung DPRD tidak ingin ada dialog lagi. Dirinya ingin menyampaikan mosi tidak percaya terhadap pemerintah dan dewan perwakilan rakyat (DPR).

“Kami ingin menyampaikan keluh kesah rekan-rekan agar

FOTO: MEMORANDUM/RUL

Ratusan Massa Luruk Gedung DPRD Kota Pasuruan

Ratusan massa turun ke jalan berunjuk rasa menolak omnibus law.

dewan perwakilan rakyat yang terhormat bisa mendengar keluh kesah rakyatnya,” tuturnya.

Ratusan massa melakukan pembakaran ban di tengah ja-

lan. Sehingga, mengakibatkan lumpuhnya jalan perempatan Balai Kota Pasuruan.

Sementara itu, Mohammad Hasan, salah satu aksi massa

mengatakan, awalnya pihaknya melakukan konsolidasi tidak membeludak seperti ini, beda dengan kenyataan di lapangan.

“Banyak massa yang tidak

mengikuti konsolidasi beberapa hari kemarin, sehingga terjadi seperti ini. Semua ini warga Kota Pasuruan, mulai dari buruh dan mahasiswa,” katanya. (rul/lis)

Kades Kurung Bareng Babinsa Normalisasi Saluran Air Pasuruan, Memorandum Babinsa Desa Kurung Koptu Eko Supriyanto anggota Koramil Kejayan Kodim 0819 Pasuruan bersama Kepala Desa Kurung Kecamatan Kejayan serta perangkat desa, gotong royong melakukan normalisasi saluran air dari Dana Desa 2020, Jumat (09/10).

Saluran air yang dinormalisasi berlokasi di tepi Jalan Raya Malang-Pasuruan agar tidak terjadi luapan air di kala musim penghujan. “Bahwa kegiatan tersebut sebagai upaya dalam rangka pencegahan timbulnya banjir di musim penghujan, yang diakibatkan tersumbatnya drainase dari tumpukan sampah dan lumpur serta tumbuhan liar,” jelas Musyafa, Kepala Desa Kurung.

Syafa menjelaskan, untuk mewujudkan desa berseri bukan hanya tanggung jawab aparat desa saja. Tetapi juga diperlukan dukungan dan peran

aktif dari seluruh masyarakat yang ada di desa.

“Saya berharap masyarakat sekitar, agar membuang sampah pada tempatnya, dan saling menjaga kebersihan di lingkungan serta melakukan antisipasi dengan mengadakan kerja bakti membersihkan sampah dan lumpur di saluran-saluran air agar tidak tersumbat,” harapnya.

Sementara itu, Babinsa Desa Kurung Koptu Eko Supriyanto anggota Koramil Kejayan Kodim 0819 Pasuruan mengatakan, dalam kegiatan tersebut selain membersihkan normalisasi saluran air, kami juga bisa mempererat hubungan silaturahmi antarwarga.

“Kami juga mengimbau kepada masyarakat agar selalu menjaga imunitas tubuh agar terhindar dari Covid-19, selalu pakai masker saat keluar rumah dan hidup bersih,” kata Eko. (rul/lis)

Kepala desa, babinsa, dan perangkat desa foto bersama.

Ketika Wakil Rakyat Curi Kedaulatan Rakyat Rakyat marah atas diberlakukannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Undang-undang yang secara keseluruhan dinilai menempatkan kepentingan dan tuntutan investor asing di atas pekerja, masyarakat, dan lingkungan itu diputuskan berlaku sejak Senin (5/10) malam.

Buruh, mahasiswa, (atau bahkan) beberapa di antara mereka ada yang masih berstatus pelajar, menyatukan tekad dan hak-nya sebagai rakyat meminta pemerintah mencabut undang-undang itu. Tegasnya, pendemo menyebut pemerintah tidak memiliki hati atas

bukanlah pembebasan pembayaran pajak, namun pelonggaran pembayaran dan penghapusan denda.

Hasilnya cukup signifikan, Endah menyebut pada bulan kemarin, relaksasi ini mampu memancing beberapa wajib pajak melunasi kewajibannya, bahkan nilainya dari salah satu wajib pajak mencapai Rp 300 juta. “Bukan pembebasan pembayaran, tapi pembebasan denda.

Artinya kalau yang ada denda tidak perlu dibayar dendanya, dibayar pajaknya saja,” jelasnya.

Sektor lain yang masih bisa dimaksimalkan, menurut Endah, adalah penerimaan dari pajak bumi dan bangunan.

Sebab hingga saat ini baru wajib pajak di 158 desa/kelurahan yang telah melunasi pembayarannya dari 207 desa di Kabupaten Tulungagung.

Pihaknya juga memberikan kelonggaran bagi wajib pajak bumi dan bangunan. Dari yang sebelumnya batas maksimal pelunasannya di September, kini diperpanjang hingga November. (fir/mad/lis)

FOTO: MEMORANDUM/RUL

Tim gowes Ojo Kendor melintas di jalan Kota Madiun.

Namun karena pandemi Covid-19 membuat Pemkab Tulungagung merevisi target pendapatan dari sektor tersebut menjadi Rp 412,6 miliar. Kemudian, melihat geliat pertumbuhan ekonomi setelah Kabupaten Tulungagung berstatus zona kuning, targetnya kembali direvisi menjadi Rp 432,4 miliar.

“Awalnya memang penurunan sampai 30 persen. Kemudian usai PAK kemarin ada perubahan lagi, penurunannya tidak sampai 30 persen menjadi Rp 432,4 miliar. Itu karena pemkab melihat sudah ada geliat pengembangan ekonomi di masyarakat walaupun masih pandemi,” ujar Kepala Bapenda Tulungagung Endah Inawati, Jumat (9/10).

Endah menjelaskan, sampai saat ini sudah terkumpul 83 persen dari target

FOTO: MEMORANDUM/FIR

FOTO: MEMORANDUM/TRI

Tulungagung, Memorandum Berdasarkan data yang disampaikan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tulungagung, target pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi pada 2020 Rp 446 miliar.

FOTO: MEMORANDUM/ALV

Lumajang, Memorandum Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lumajang Yuli Harismawati tak terima jika pihaknya dituduh menghambat proses perizinan PT Lautan Udang Indonesia Sejahtera (LUIS) di Desa Selok Anyar, Kecamatan Pasirian.

Menurut Yuli, pihaknya sengaja mengembalikan dokumen pengajuan UKL-UPL (upaya pengelolaan lingkungan-upaya pemantauan lingkungan) dengan alasan karena Kepala DLH Kabupaten masih belum memenuhi Lumajang Yuli Harisnawati syarat atau tidak lengkap.

“Dalam hal ini, tidak ada perintah dari siapapun untuk menghambat perzinan PT LUIS. Semua prosedur sudah dilalui sesuai aturan,” tegasnya, Kamis (08/10).

Ada beberapa poin hasil perbaikan, yakni akses jalan masuk dan keluar tambak PT LUIS melewati petak hutan perhutani. Ketentuan terkait persyaratan IPAL tambak udang. Kelengkapan dan kesesuaian persyaratan administrasi perizinan. Kajian lalu lintas diperlukan karena masa berlaku HGU (hak guna usaha) hingga 30 tahun ke depan dan potensi wisata alam yang berada di wilayah PT LUIS. “Kemarin sudah kita bahas dan PT LUIS agar segera melengkapi persyaratan dokumennya,” papar Yuli.

Di tempat yang sama, Agus Sulistiono, direktur operasional PT LUIS menjelaskan, semua perizinan dilakukan secara bertahap karena tidak bisa bersamaan.

Ia mengaku sangat berhati-hati dalam berinvestasi. Pihaknya akan selalu patuh dan menaati peraturan pemerintah dalam hal perizinan maupun mengelola usahanya.

Selama ini proses perizinan mulai HGU, IMB, PBB, hingga pengurusan UKL-UPL tidak ada kendala dan berjalan lancar. “Alhamdulillah semua berjalan lancar dan insyaallah tidak ada masalah,” terang Agus usai melakukan rapat dengan DLH. Agus juga menjelaskan jika petugas yang ditunjuk oleh PT LUIS untuk mengurus dokumen perizinan akan dibekali surat tugas dari perusahaan. Jika ada oknum yang mengaku-ngaku dari PT LUIS, namun tidak bisa menujukkan surat tugas jangan ditanggapi.

“Surat tugas yang dikeluarkan oleh PT LUIS seperti ini,” terang Agus Sulistiono sambil menunjukan surat tugas miliknya. (tri/lis)

SABTU WAGE, 10 OKTOBER 2020 HALAMAN 8

diberlakukan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Dewan Serikat Buruh Global atau Council of Global Unions pun juga menyerukan hal yang sama. Mereka meminta pemerintah Indonesia mencabut Omnibus Law Cipta Kerja serta melakukan negosiasi ulang, dan membuka dialog konstruktif dengan serikat pekerja.

Serikat buruh internasional itu sangat mengkhawatirkan tolak ukur, kompleksitas, dan jangkauan undang-undang, yang mengubah 79 undang-undang dan lebih dari 1.200 pasal, sebagai ancaman bagi proses demokrasi sejati terutama pada saat pertemuan publik

Sambungan dari halaman 1 harus dibatasi.

Begitu pun PB NU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama). Lewat ketua umumnya, Said Aqil Siroj, NU menolak tegas atas diperlakukannya undang-undang ini, dan menyeru agar segera bersiap bergerak membangun barisan membela rakyat mengingat undang-udang ini digulirkan hanya menguntungkan konglomerat, kapitalis, dan investor.

Sebelumnya juga ada undang-undang yang ramai-ramai ditolak rakyat ketika ditetapkan untuk diberlakukan, yakni; Undang-Undang Minerba. Perlawanan terhadap

undang-undang ini pun berakhir dengan kekalahan rakyat. Sebagai bukti, UU Minerba kini berlaku dan berjalan sesuai dengan ketetapan meski didemo rakyat berkali-kali.

Pun RUU HIP (Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila). Soal ini memang belum ada ketetapan pasti. Hanya saja, belajar dari kemunculan UU Omnibus Law Cipta Kerja, peluang RUU HIP menjadi undang-undang terbuka lebar. Bahkan bisa saja mulus. Apalagi (jika) rakyat lengah, suatu saat di malam hari, bisa saja undang-undang HIP ditetapkan tanpa mempedulikan “teriak-

an” rakyat.

Nah, dari beberapa contoh kasus itu, kepentingan dan posisi rakyat terkalahkan.

Padahal, negara ini negara demokrasi yang segala sendi kehidupan bernegaranya berjalan di atas kepentingan rakyat.

Bagaikan sebuah episode, UU Omnibus Law Cipta Kerja agaknya menjadi salah satu cara untuk membingungkan rakyat yang dilakukan kelompok minoritas tertentu agar tujuan utama menguasai negeri kaya raya ini tercapai hingga dapat menguasai kedaulatan negara ini.(*)

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Ir Arief Sosiawan MM. Redaktur Pelaksana: Tri Haryoko S Sos. Redaktur Pelaksana Online: Agus Supriyadi SE. Redaktur Senior: Ahmad Syaiku SH MH. Redaktur Website: Fatkhul Aziz SS. Redaktur Bahasa: Yuli Setyo Budi. Redaktur: Sujatmiko, Aris Setyoadji S Sos, Moch Syaifuddin SS, Ferry Ardi Setiawan ST, Novi Triawan S Sos, Muchlis Darmawan S Sos, Hendradi Prayogo, Rahmat Hidayat S Sos. Staf Redaksi Surabaya: Oskario Udayana SH, Faishal Danny Nurdiansyah, Indra Anugrah Hardiantoko, Muhammad Alfin Alfiansyah, Prawoto Sadewo (Blitar). Sidoarjo: Budi Joko Santoso SPd SH. Gresik-Tuban-Bojonegoro: Supardi Hardy SH. Mojokerto: Muhammad Anwar. Pasuruan: Ali Muchtar ST. Probolinggo: Nur Wahyudi. Jember: Edi Winarko. Lumajang: Munjari Triono, Tulungagung: Ahmad Rifai. Madura: Herry Sunaryo. Malang: M Ariful Huda MPd, Madiun-Ponorogo-Magetan: HM Taufiq. Manajer Umum dan HRD: Ahmad Nurzaman. Manajer Iklan: Ahmad Syaiku SH Direktur: MH. Manajer Bisnis dan Pengembangan: Herry Sunaryo SH MH, Wakil: M Yunus. Kepala Pra Cetak: Irfan H. Ali. Perwajahan: Subakir, Moh Farid Al Jufri, Ihyak Ulumudin, Andi Ega, Nanang AB, Risa Yudiana.

Choirul Shodiq SH MH Grafis: Abdul Aziz. Sekretaris Redaksi: Dian Maulida S M. Alamat Perusahaan: Jl. Ketintang Baru III No. 91, Surabaya . Fax Mutasi/Pemasaran: 031-8275390; Telp Hotline: 031-8275391. Redaksi: 031-827590, 031-8273759. Sirkulasi/ Iklan: 031-8276072. Harga Pemimpin Perusahaan: Langgnan: Rp. 75.000,- Harga Eceran: Rp. 3.500,-/eks. Harga Iklan Pas: Rp. 19.000,-/baris, Harga Iklan Sosial: Rp. 15.000,-/mm kolom.Iklan Hitam Putih: Rp.23.000/mm kolom, Spot Warna: Rp. 25.000,-/ mm kolom. Full Color (FC): Rp. 32.000,-/mm kolom. Harga Yoyok Khayatullah AMD SE Iklan Kreatif: BW Rp. 26.000,-/mm kolom. Kreatif Spot Warna: Rp. 30.000,-/mm kolom. Kreatif Colour: Rp. 36.000,-/mm kolom. DICETAK OLEH: PT. Temprina Media Grafika, Jl. Sumengko KM 30-31 Wringinanom, Gresik; Didirikan oleh: H. Agil H. Ali, Penerbit: PT. Memorandum Sejahtera, SIUPP: No. 098/SK/Menpen SIUPP/A6/1986. Wartawan MEMORANDUM selalu dibekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari narasumber.

Komisaris: Prof Dr Mangestuti Agil MS Apt

memorandum.co.id memorandumredaksi @gmail.com

JAWA TIMUR

SABTU WAGE, 10 OKTOBER 2020 HALAMAN 9

Surabaya, Memorandum Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memenuhi semua tuntutan buruh yang menggelar aksi menolak omnibus law UU Cipta Kerja di Gedung Negara Grahadi, Kamis (8/10) lalu.

Sebelumnya, Khofifah menerima perwakilan buruh/pekerja dan melakukan dialog dengan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) A Fauzi, Sekjen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jazuli, dan Ketua Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Achmad Soim.

“Aspirasi mereka yang meminta Gubernur untuk berkirim surat resmi kepada Presiden Joko Widodo langsung saya penuhi. Hari ini (kemarin, red) surat dikirim melalui mendagri,” ungkap Khofifah usai ziarah ke makam Gubernur Jawa Timur pertama RMT Aryo Suryo di Magetan, Jumat (9/10) pagi.

Khofifah mengatakan, isi surat yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo bahwa Pemprov Jawa Timur meneruskan

aspirasi serikat buruh dan serikat pekerja untuk mengajukan permohonan penangguhan pemberlakuan Undang-undang omnibus law yang telah memperoleh persetujuan bersama antara pemerintah dan DPR RI. Selain itu, lanjut Khofifah, sesuai aspirasi mereka, Pemprov Jatim juga akan memfasilitasi perwakilan buruh untuk berangkat ke Jakarta guna beraudiensi dan dialog langsung dengan Menkopolhukam Mahfud MD dalam waktu dekat.

“Mereka minta untuk beraudiensi dan dialog dengan Pak Menkopolhukam Mahfud MD. Kami akan fasilitasi transportasi mereka ke Jakarta dan telah mengkomunikasikan ke Pak Mahfud untuk menerima perwakilan buruh/pekerja asal Jatim awal minggu depan.

Alhamdulillah sudah terjadwal,” jelasnya.

Terkait aksi perusakan yang dilakukan massa di area Gedung Negara Grahadi, Khofifah mengungkapkan penyesalannya.

Menurutnya, dalam proses demokrasi semua aspirasi secara terbuka diberi ruang untuk diakselerasikan. Tetapi hindari perusakan fasum dan fasos termasuk hindari anarkisme. Yang terjadi kemarin, Kamis (8/10) semoga tidak terjadi lagi di lain waktu, mengingat fasilitas umum yang dirusak ini dibangun dengan uang rakyat.

Yang lebih miris lagi, tambah Khofifah, tidak sedikit anak kecil dan pelajar yang ikut serta dalam aksi perusakan tersebut. Khofifah yakin anak-anak tersebut tidak paham dan tidak tahu apa itu UU Cipta Kerja hingga detail per pasal yang dipersoalkan. “Kalau tujuannya untuk menyampaikan aspirasi, unek-unek, dan tuntutan saya yakin aksi perusakan itu tidak akan terjadi,” tambah dia.

Selanjutnya kami mempercayakan kepada Polda Jatim untuk melakukan pengusutan

FOTO: MEMORANDUM/YOK

Gubernur Bersurat ke Presiden Minta Tangguhkan Omnibus Law

Gubernur Khofifah bersama perwakilan buruh dan kadisnaker.

melalui proses penegakan hukum secara tuntas dari dalang, provokator sampai dengan pelaku dibalik aksi anarkisme di depan Gedung

Negara Grahadi, terlebih lagi disayangkan aksi tersebut dilakukan di tengah situasi pandemi Covid-19. (yok/lis)

Puing-puing kerusakan akibat demo di Kota Malang, Kamis (8/10) lalu.

Pemkot Malang Hitung Kerugian akibat Demo

Lamongan, Memorandum Program TMMD ke-109 yang dilaksanakan di Desa Tebluru, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, selain sebagai pengabdian bagi rakyat, oleh satgas dari Kodim Lamongan dianggap sebagai pembinaan fisik dan mental.

Seperti halnya ketika satgas memindahkan batu bata putih dari truk menuju lokasi proyek sasaran. “Angkat batu seperti ini seperti olahraga sehari-hari, seperti ketika melakukan saat berada di satuan,” ujar salah seorang satgas Prada Sapri.

Sapri menambahkan bila kegiatan TMMD ini demi menyejahterakan masyarakat. “Diharapkan dengan pembangunan fisik yang kami lakukan bersama warga ini nantinya bisa meningkatkan perekonomian,” lanjut Sapri. (tyo/lis )

FOTO: MEMORANDUM/TYO

FOTO: MEMORANDUM/ARI

Angkat Bata seperti Olahraga

Satgas TMMD bersama masyarakat memindahkan batu bata ke lokasi proyek.

Malang, Memorandum Demo menolak UU Cipta Kerja di Kota Malang, Kamis (8/10) lalu, menyisakan puing-puing. Terjadi kerusakan di gedung DPRD Kota Malang, fasilitas umum, dan kendaraan dinas Pemkot Malang.

Data bagian umum menyebutkan mobil milik Pemkot Malang yang rusak akibat unras pada 8 Oktober 2020 adalah mobil CRV N-1424-AP terbakar, kemudian yang mengalami kerusakan kaca dan bagian lain adalah mobil Toyota Hilux N-8534-AP, Toyota Innova N-29-AP, Toyota Avanza N-84-AP dan Toyota Innova N-408-AP. Kerusakan beberapa unit kendaraan dan fasilitas umum itu terjadi setelah massa melakukan pelemparan batu ke arah Balai Kota Malang. Mobil dinas yang terparkir di halaman depan juga ikut rusak. Tak hanya itu, motor polisi juga terbakar di sekitar Jalan Kahuripan, Kota Malang.

Menanggapi itu, Wali Kota Malang Sutiaji sangat menyayangkan aksi yang dilakukan para demonstran. “Kami sangat menyayangkan sekali tindakan para demomstran.

Boleh menyuarakan aspirasinya, tapi ya jangan sampai anarkis seperti ini,” katanya, Jumat (8/10).

Saat ditanya terkait kerugian, Sutiaji mengaku pihaknya belum menghitung. Termasuk kerugian di Taman Tugu Malang.

“Kerugian berapa belum diketahui, nanti akan kami hitung. Kalau miliknya satpol PP itu kan penghapusan aset, kan ga mungkin bisa dibenahi. Lainnya nanti kami inventarisir termasuk lampu-lampu, cctv sepanjang jalan lewat itu banyak dirusak. Titik belum tahu berapa jumlahnya,” tandasnya. (ari/lis)

Madiun, Memorandum Korem 081/DSJ saat ini tengah fokus menyiapkan personelnya untuk menjalankan tugas sebagai satuan tugas aparatur teritorial (satgas apter). Sebanyak 73 personel, mulai dari perwira, bintara, dan tamtama telah disiapkan untuk berangkat tugas ke Kodam XVII/Cenderawasih dan Kodam XVIII/Kasuari.

Guna memastikan yang telah ditunjuk merupakan para personel pilihan dan terbaik, dilakukan proses litpers kepada terhadap mereka di Aula Jenderal Sudirman Makorem 081/DSJ, Kota Madiun, Jumat (9/10).

Kegiatan litpers tersebut dipimpin Kasiintel Rem 081/DSJ Letkol Inf Kaharudin. Dalam arahannya kepada 73 personel tersebut, Letkol Inf Kaharudin mengatakan bahwa litpers yang dilaksanakan meliputi tertulis dan wawancara.

“Tujuannya untuk mengetahui sikap, mental, loyalitas, dedikasi, dan kesiapan, dalam melaksanakan penu-

FOTO: MEMORANDUM/ACK

Tumbuhkan Motivasi dan Kebanggaan Satgas Apter

Kasiintel Rem 081/DSJ Letkol Inf Kaharudin memberikan arahan kepada para anggota.

gasan nantinya,” katanya.

Untuk itu dirinya meminta da-

lam pengisian formulir yang telah disiapkan, mereka dapat mengisinya

sesuai dengan pikiran dan isi hati.

Sedangkan untuk wawancaranya, ia mengimbau mereka untuk mengungkapkan segala sesuatu yang ada di benaknya saat ini.

Kemudian ia memberikan motivasi jika tugas yang akan mereka laksanakan merupakan kepercayaan dan kehormatan yang telah diberikan oleh negara, serta meminta kepada mereka untuk senantiasa menumbuhkan kebanggaan.

Kaharudin mengimbau agar mereka nantinya dapat melaksanakan tugas itu dengan penuh tanggung jawab, tulus, dan ikhlas. “Sebagai seorang prajurit TNI, di manapun bertugas dan berada, di situlah tempat memberikan pengabdian yang terbaik kepada rakyat, bangsa, dan negara.

Tak ketinggalan ia berpesan, supaya untuk terus berdoa dan meminta doa kepada orang tua, khususnya ibu agar dalam pelaksanaan tugasnya nanti senantiasa diberikan kesuksesan dan yang terbaik. (ack/alv/lis)

Jalan Simpang Susun Romokalisari Dibangun

Akses ke GBT makin Mudah jalan baru.

“Jalan baru ini nantinya tidak hanya percepatan menuju GBT saja.

Melainkan jalan percepatan menuju Surabaya- Gresik, Surabaya-Mojokerto juga.,” katanya di sela sambutannya.

Karenanya, Risma menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, terutama Kementerian PUPR, BPJT, dan PT Margabumi Matraraya. Baginya, saat ini yang paling

FOTO: MEMORANDUM/ISTIMEWA

Surabaya, Memorandum Akses menuju Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) bakal semakin mudah. Ini seiring dengan ground breaking proyek modifikasi Simpang Susun Romokalisari Jalan Tol Surabaya-Gresik, Jumat (9/10) Wali Kota Tri Rismaharini menjelaskan, rencana awal Pemkot Surabaya yang akan membangun jalan dengan panjang 1, 6 Km itu. Namun karena ada pandemi Covid-19, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI akhirnya membantu membangun akses

Acara ground breaking proyek modifikasi Simpang Susun Romokalisari jalan tol Surabaya-Gresik.

penting adalah proses percepatan sehingga pada saat piala dunia mendatang jalan tersebut sudah dapat beroperasi.

Ia memaparkan, bahwa pada 2021 Kota Surabaya menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20. Oleh sebab itu, Risma mempercepat pengerjaan berbagai persiapan piala dunia termasuk akses jalannya.

“Kemarin saat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali dating, mengatakan stadion yang paling siap adalah di Kota Pahlawan. Karena kami berusaha memenuhi permintaan sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Federation of International Football Association (FIFA),” urainya.

Sementara itu, Direktur Jenderal

(Dirjen) Bina Marga Hedy Raharian menjelaskan, proyek yang ditargetkan rampung pada Juli 2021 mendatang itu akan terus dipantau progres pembangunan dari hari ke hari.

Bahkan dia menyatakan, akan intens berkunjung untuk memastikan kualitas pembangunan jalan tersebut.

Sedangkan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit menam-

bahkan, yang menjadi fokus tidak kalah pentingnya adalah membentuk konektivitas yang dapat menghubungkan infrastruktur satu dengan yang lain.

“Atau infrastruktur dengan pengembangan wilayah kawasan-kawasan pengembangan lain. Misalnya stadion atau industri,” kata Danang. (udi/lis)

memorandum.co.id

MOJOKERTO-JOMBANG

memorandumredaksi @gmail.com

SABTU WAGE, 10 OKTOBER 2020 HALAMAN 10

Aksi demo mahasiswa menolak UU Cipta Kerja.

Tolak UU Omnibus Law

Ratusan Mahasiswa Kepung Gedung DPRD Jombang, Memorandum Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Jombang melakukan aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Jombang, Jumat (9/10). Mereka menolak pengesahan UU Cipta Kerja.

Protes diawali aksi jalan kaki dari bundaran Ringin Contong menuju gedung wakil rakyat. Massa aksi juga membentangkan poster berisi kecaman terhadap pengesahan UU Cipta Kerja.

Via Bela Kusuma peserta aksi mengatakan, UU Cipta Kerja menyusahkan rakyat. Selain itu, undang-undang tersebut disahkan ditengah pandemi.

“Aturan seperti ini yang akan menyusahkan rakyat, karena beberapa pasal dianggap merugikan kaum buruh, khususnya kaum perempuan,” ujar Via Bela Kusuma, Jum’at,(9/10).

Adanya pasal dalam UU Cipta Kerja yang tidak relevan dengan kebutuhan pekerja. Seperti pembatasan libur hari raya dan yang melahirkan.

Sementara itu, Ketua DPRD Jombang, Mas’ud Zuremi, menerima aspirasi mahasiswa dan ikut menolak undang-undang tersebut. “Sesuai dengan permintaan mahasiswa, kami juga menolak. Dalam tanda kutip manakala ada pasal-pasal atau ayat-ayat yang tidak memihak pada buruh, dan pada

rakyat. Itu sikap kami,” pungkasnya.

Sementara itu, aksi demo puluhan pelajar menolak UU Omnibus Law, dibubarkan. Beberapa massa aksi liar pelajar SMA dan STM berbagai sekolahan di Kota Santri berhasil diamankan.

Proses pengamanan para pelajar pun berlangsung sengit, sebab saat disuruh membubarkan diri, massa liar yang mayoritas mengenakan kaos hitam tersebut justru mengutarakan kata-kata kasar terhadap petugas bahkan ada yang melempari batu bata dan botol air mineral. “Ini massa liar dari anak-anak pelajar STM dan SMA,” ucap Kasat Sabhara Polres Jombang, AKP Dwi Basuki Nugroho.

Massa liar ini kembali datang lewat belakang kantor DPRD Jombang.

Aksi saling kejar antara petugas dan kelompok massa liar kembali terjadi, yang berujung penangkapan. “Kami menangkap 43 pelajar untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan,” terang Basuki.

Kapolres Jombang, AKBP Agung Setyo Nugroho menunggu hasil penyidikan yang dilakukan anggotanya.

“Yang jelas para pelajar ini bukan rombongan dari pengunjuk rasa. Kita masih melakukan penyidikan apa motif dan tujuan dari adik-adik pelajar ini,” pungkasnya. (wan/day)

Gagal Bobol Rumah, Sekuriti PT Multex Dibui Mojokerto, Memorandum Eko Prayitno alias Beyes (39), warga Dusun Mlaten, RT 04/RW 02, Desa Wonomlati, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, harus merasakan pengapnya penjara. Sekuriti PT Multex ini ditangkap polisi setelah mencuri di rumah Juliati.

Eko Prayitno harus pasrah digeladang ke kantor polisi oleh kerto dan Tim Resmob Polres Mojokerto sek Ngoro Satuan Unit Reskrim Polsek dipimpin Kanit Resmob Ipda Prima Andre Rinaldo Azharr STr dan Kanit Ipda Selimat.

Eko Prayitno ditangkap setelah dilaporkan membobol rua mah Juliati (56), warga Dusun Glatik, Desa Wa-n tes Negoro, Kecamatan N g o r o, R a b u ( 7 / 1 0 ) rsekitar pukul 05.00. “Terna sangka dibekuk karena an kasus pencurian dengan ang kekerasan,” terang terang Kasat Reskrim Polres Mongga jokerto AKP Rifaldhy Angga Putra. a PuLanjut RifaldhyAngga tra, pengakuan pelaku, bahudah wa aksi kejahatannya sudah direncanakan. Karena lokasi rumah korban berhadapan dengan perusahaan tempat tersangka bekerja, membuat pelaku leluasa mengawasi kondisi rumah korban. “Pelaku masuk rumah korban dengan cara membobol pintu samping warung yang juga

FOTO: MEMORANDUM/SUPARNO

FOTO: MEMORANDUM/HERMAWAN

KABIRO MOJOKERTO-JOMBANG: M Anwar; WARTAWAN: Suparno, Ferdy Eko C, Hermawan S; HP: 082257535345. ALAMAT BIRO MOJO: Griya Permata Ijen A2/17 Magersari, Kota Mojokerto.

Korban menjalani perawatan medis.

mikorban ” tete lik korban,” gas Rifaldhy Angga Putra.

Dalam menjalankan aksinya, korban mengenali Eko Prayitno.

Kejadian itu membuat pelaku kalap, dan menghajar korban, hingga muka dan bibir korban bengkak. Terlanjur bernafsu ingin

menguasai harta korban, pelaku mengambil paksa kalung cincin, cincin perhiasan berupa kalung, dan gelang.

Pengakuan pelaku dihadapan petugas, dirinya sudah menjalankan aksi kejahatannya ke dua kalinya. Yaitu tanggal 8 Maret 2020 di rumah seorang guru SD di Dusun Wates, Desa Wates Negoro,

Kecamatan Ngoro. Kedua, di rumah Juliati warga Dusun Glatik, Desa Wates Negoro, Kecamatan Ngoro. “Akibatnya pukulan itu, wajah Juliati lebam, dan bibirnya berdarah,” terang petugas.

AKP Rifaldhy Angga Putra menegaskan tersangka menjalani pemeriksaan polisi. “Petugas juga menyita barang bukti selimut yang terdapat bercak darah. Dan korban mengaku mengalami kerugian 18.600.000,”jelas kasat. (no/day)

Jombang, Memorandum Seluruh Kepala OPD Pemkab Jombang didampingi Kasubag Penyusunan Program mengikuti sosialisasi Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2018-2023, Senin (5/10).

Bertempat di ruang Bung Tomo, agenda tersebut juga dihadiri Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab, Sekretaris D a e r a h Kabupate n Jombang D r Akhmad Jazuli, serta Kepal a

Hj Mundjidah Wahab

Bapedda Jombang Budi Nugroho. Dua narasumber dari Universitas Trunojoyo Madura, DR Kurniati Indah Sari MSi., serta Tri Pitono SE ME juga ikut hadir.

Hj Mundjidah Wahab menyampaikan memasuki tahun ketiga kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Sumrambah, Pemkab Jombang kembali melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian target capaian RPJMD berbagai program pembangunan yang telah dilaksanakan. “Evaluasi hasil RPJMD menjadi sangat penting untuk mengetahui indikator mana yang telah tercapai, telah sesuai jalur dan indikator mana yang belum tercapai,” ujar Mundjidah Wahab, Senin (5/10).

Diungkapkan Mundjidah Wahab, bahwa pandemi Covid-19 berdampak terhadap pembangunan nasional, berpengaruh terhadap pencapaian sasaran RPJMN 2020-2024. Koreksi terhadap sasaran ekonomi yang turun cukup tajam di 2020 dan berpengaruh di 2021 dan tahun 2022, serta berakibat terhadap alokasi dana transfer daerah yang turun secara signifikan. Adanya perubahan arah kebijakan nasional dalam upaya penanganan dan pemulihan dampak Covid-19 juga berdampak pada perubahan sasaran pembangunan di daerah baik di tingkat provinsi Jawa Timur maupun di Kabupaten Jombang.

“Untuk itu perlu dilakukan evaluasi atas capaian kinerja RPJMD sampai dengan tahun 2020 dan memerlukan beberapa koreksi dan penyesuaian arah dan target sasaran daerah sampai dengan tahun 2023,” imbuhnya.

Nantinya, hasil evaluasi pada akhir tahun ini akan menjadi dasar perubahan perda RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah 2018-2023 yang diagendakan pada tahun 2021. “Tentunya dengan tetap memperhatikan tahapan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku”, tutur Bupati Jombang.

Visi dan misi daerah sebagai target utama pencapaian program dan kegiatan dilaksanakan perangkat daerah secara holistik dan terintegrasi, yaitu “Bersama Mewujudkan Jombang Yang Berkarakter Dan Berdaya Saing”.

Secara substansi makna dari Visit tersebut yaitu Berkarakter, bahwa pelayanan kepada masyarakat harus didasari dan dilandasi prinsip kejujuran dan etos kerja

FOTO: MEMORANDUM/HUMAS

Pemkab Jombang Evaluasi RPJMD dan Renstra Pemda Tahun 2018-2023

Rencana strategis perangkat daerah (renstra PD) tahun 2018-2023 yang digelar di ruang Bung Tomo Pemkab Jombang.

sebagai pijakannya dengan norma-norma dan nilai agama sebagai basis pijakan pembangunan. Sedangkan Berdaya Saing, lebih menunjuk pada basis keunggulan strategis dan mandiri Kabupaten Jombang untuk mampu berkompetisi dan memberi kontribusi kemanfaatan dalam tata relasi Regional, Nasional, Maupun Internasional.

Arah kebijakan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan diupayakan dapat diwujudkan sampai dengan akhir tahapan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023. Tingkat keberhasilan program RPJMD sangat tergantung pada kinerja Perangkat daerah. Untuk itu, Perangkat Daerah Harus konsisten dengan target capaian kinerja dan sasaran pembangunan yang ingin di capai, sehingga dapat mewujudkan keselarasan antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah(RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023.

“24 September 2020 lalu, adalah tepat 2 (Dua) tahun masa kepemimpinan Saya dan pak Sumrambah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jombang periode 2018-2023, dalam kesempatan ini saya mengingatkan kembali kepada Kepala Perangkat Daerah, agar tetap bersinergi mencapai Visi Misi yang menerjemahkan (9) Sembilan Janji Politis Bupati-Wakil BupatiTahun 2018-2023”, tegas Bupati perempuan pertama di Kabupaten Jombang ini.

TigaMisi Pembangunan: 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional.

2. Mewujudkan Masyarakat Jombang Yang Berkualitas, Religius, dan Berbudaya.

3. Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi Unggulan Lokal dan Industri.

Sembilan Janji Politis Bupati-Wakil

Bupati Tahun 2018-2023 antara lain : 1. Pemberian seragam sekolah gratis untuk siswa baru diTingkat SD/MI, SMP/ MTS, Negeri/Swasta.

2. Meningkatkan mutu pengajaran, sarana prasarana dan kesejahteraan ustadz/ustadzah termasuk hafidz dan hafidzohyangakanmemberikandampak signifikan bagi kemajuan Madrasah Diniyah.

3. Pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan dilakukan dengan cepat, mudah dan bebas pungli, salah satunya dengan direncanakannya pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) tahun 2021, namun anggarannya terefocusing dan diarahkan untuk penanganan serta pemulihan Pandemi Covid-19, sehingga perlu adanya upaya untuk meredesain konsep pembangunannya, pada Perubahan APBD 2021.

4. Pembangunan manusia yang berkualitas diukur dari tingkat Pendidikan dan Kesehatan.

5. Jaminan ketersediaan pupuk dan sarana produksi pertanian yang berkualitas dan tepat waktu.

6) Percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkualitas hingga pelosok daerah, revitalisasi pasar serta revitalisasi kawasan Alon-Alon Jombang.

7. Pelestarian kesenian lokal, religi dan olahraga sebagai salah satu sarana penting pembangunan karakter yang harus didorong sebagai sarana mencetak generasi unggul dan berprestasi salah satu upayanya yakni dengan pembangunan gedung kesenian serta sport center.

8. Mempersiapkan 80 ribu lapangan kerja melalui koordinasi percepatan pembangunan jembatan Ploso sehingga kawasan industri di utara Brantas dapat segera terbangun sehingga dapat membuka lapangan usaha bagi mas-

yarakat Kabupaten Jombang, serta dengan menciptakan wirausaha pemula.

9. Mendorong terwujudnya kualitas dan kemandirian strategis bagi pondok pesantren.

Untuk itu tahapan perencanaan dari tahun ke tahun harus diperhatikan, agar fokus arah kebijakan pembangunan Kabupaten Jombang dapat lebih terukur, sehingga apa yang menjadi target sampai dengantahun2023dapattercapaidengan baik.

Dipaparkan juga oleh Bupati Mundjidah Wahab bahwa dari 9 Janji politis tersebut telah dituangkan dalamVisi Misi RPJMD Kabupaten JombangTahun 20182023. Dan diterjemahkan secara terukur dalam 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 20 Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Adapun Evaluasi sampai akhir tahun 2019 dan Triwulan II tahun 2020 Antara Lain: Evaluasi Indikator Kinerja Daerah (IKU) 1. Indeks Reformasi Birokrasi, belum tercapai 100%, masih 96,18% sehingga perlu ditingkatkan.

2. Indeks Pembangunan Manusia, telah tercapai 101,03 %.

3. Indeks Kualitas Permukiman, belum tercapai 100% masih 94,2%.

Indikator ini juga perlu mendapatkan perhatian dari Jajaran Kepala Perangkat Daerah yang membidangi untuk mengarahkan strategi pencapaiannya.

4. Indeks Kesalehan Sosial, telah tercapai 105,72 %.

5. Tingkat Kemiskinan, pada akhir tahun 2019 telah terjadi penurunan angka kemiskinan dari yang ditargetkan 9,52 dapat terealisasi 9,22 sehingga tercapai 103,15 %, namun dengan adanya Pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 perlu keberpihakan semua sektor,

untuk paling tidak bisa mempertahankan tingkat Kemiskinan pada angka 9,22.

6. Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi tahun 2019 mengalami perlambatan 5,06% dibandingkan tahun 2018 Sebesar 5,44 %. Dan diperkirakan pada tahun 2020 kembali melemah melambat 0,07 poin menjadi sebesar 4,99 %. Dampak adanya pandemi covid-19 yang sampai saat ini masih dalam tahap Penanganan dan Pencegahan penghentian penularannya agar tidak semakin meluas.

Dari Evaluasi Capaian 20 Indikator Kinerja Daerah tahun 2019,Ada 4 (Empat) Indikator yang perlu mendapatkan perhatian dari Kepala Perangkat Daerah karena belum tercapai 100% .Yaitu: 1. Indeks Profesionalitas Pegawai, masih tercapai 73,70 %.

2. Indeks Infrastruktur Permukiman, masih tercapai 98,55 %.

3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, masih tercapai 94,46 %.

4. Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan, masih tercapai 67,21 %.

Terhadap beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Bupati Jombang berpesan kepada Perangkat Daerah agar turut mengawal keberhasilannya hingga dapat tercapai 100%. Dimasa pandemi ini dengan adanya prediksi penurunan kemampuan Anggaran Daerah, Perangkat Daerah perlu melakukan terobosan-terobosan dan inovasi dalam upaya pencapaiannya.

Oleh karenanya penting bagi Pemerintah Kabupaten Jombang untuk menyusun dokumen pendukung Perubahan RPJMD 2018-2023 yakni dengan melakukan Evaluasi terhadap Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD sebagai bahan untuk mengendalikan dan memonitor pencapaian target pembangunan daerah yang termuat dalam RPJMD 2018-2023, yang kemudian dituangkan dalam Naskah Akademis sebagai dasar Perubahan RPJMD 2018-2023 yang diagendakan pada tahun 2021.

Menutup sambutannya Bupati berharap pada Evaluasi RPJMD Kabupaten Jombang dan Renstra Perangkat Daerah tahun 2018-2023, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan jajarannya dapat berperan secara optimal dalam mengawal Program Kegiatan Strategis sebagaimana tertuang dalam Visi dan Misi RPJMD Kab. Jombang 2018-2023 sehingga menghasilkan Perencanaan Pembangunan yang lebih baik untuk mewujudkan pemerataan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang. (hms/adv/day)

memorandum.co.id memorandumredaksi @gmail.com

DEWI RENGGANIS

SABTU WAGE, 10 OKTOBER 2020 HALAMAN 11

MELIPUTI WILAYAH JEMBER. KEPALA BIRO: Edi Winarko . WARTAWAN: Marjuni, Abdus Syukur. ALAMAT: Jl. Dr Soetomo V/110 Jember. CP: 085335103739

FOTO: MEMORANDUM/EDY WINARKO

Tokoh Agama Diminta Beri Pesan Sejuk Jelang Pilkada Jember, Memorandum Pelaksana tugas (Plt) Bupati Abdul Muqit Arief meminta para tokoh agama dan tokoh masyarakat menyampaikan pesan yang sejuk kepada masyarakat menjelang pilkada Jember.

Dandim 0824 Jember Letkol Inf La Ode M Nurdin memberikan sembako kepada keluarga Warakawuri.

Kodim 0824 Serahkan Sembako kepada Warakawuri Jember, Memorandum Dalam memperingati HUT ke-75 TNI, Kodim 0824/Jember membagikan sembako kepada keluarga Warakawuri. Kegiatan sosial ini untuk membangun silaturahmi dan mempererat ikatan antarmereka.

“Donasi ini wujud kebersamaan dan kepedulian yang ditunjukkan oleh keluarga besar Kodim 0824/Jember. Caranya dengan menyisihkan rezeki mereka untuk keluarga Warakawuri di tengah pandemi Covid-19 ini,” ungkap Komandan Kodim 0824/Jember Letkol Inf La Ode M Nurdin, Jumat (9/10).

Mantan Dandim 0831/Surabaya Timur menuturkan, aksi bagi-bagi sembako ini diinisiasi

sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan yang harus terus terjaga diantara sesama keluarga besar TNI yang pernah bertugas di Kodim 0824/Jember.

Dengan adanya aksi ini diharapkan semakin menguatkan ikatan persaudaraan yang ada, terajut kebersamaan dan terbangunnya rasa saling peduli diantara sesama keluarga.

Adapun sembako yang disalurkan dalam 18 paket itu berisi beras, mi instan, minyak goreng, dan gula. Paket ini dibagikan dengan secara simbolis oleh Komandan Kodim 0824/Jember dan jajaran di Aula Kodim 0824/Jember. ”Semoga aksi ini memberikan manfaat bagi mereka yang menerima sumbangan tersebut

dan terlebih bagi para donatur dan semua yang mendukung aksi ini ,” tegas dia.

Menurut Holifah (47), penerima sembako, mengatakan, empat tahun ni suaminya, Serma Matkapi, yang bertugas di Koramil Sumberbaru, meninggal karena sakit. Ia merasa senang mendapatkan perhatian.

“Kami sangat bangga atas perhatian yang diberikan oleh pimpinan Kodim 0824/Jember, yang masih peduli dan memberikan perhatian pada keluarga besar Warakawuri. Sebab semasa hidupnya, suami saya telah mengabdi sebagai prajurit dan bertugas di wilayah Kodim 0824/ Jember,” ulas Holifah, ibu satu anak ini. (edy/udi)

pun kepala desa. Meski pilihan berbeda, tetap rukun saling untuk menghargai perbedaan pilihan.

Sementara iti Ketua Musyawarah Antaragama (MAG) Jember Ignatius Sumarwi menyatakan, pertemuan itu menjadi momentum yang sangat bagus untuk membangun soliditas masyarakat Jember menjelang pilkada.

“Ketika pesta demokrasi terkesan masyarakat menjadi terbelah. Konsolidasi seluruh tokoh agama dan masyarakat supaya tidak terjebak kepada kepentingan sesaat,” jelas dia. (jun/udi)

FOTO: MEMORANDUM/MARJUNI

“Para tokoh agama di tempat ibadah masing-masing, diharapkan untuk bisa menyampaikan pesan kesejukan.

Tujuannya, bersama-sama menjaga kondusifitas menjelang pilkada di Jember,”

terang Plt Bupati Jember Abdul Muqit Arief, Jumat (9/10) Permintaan itu disampaikan dalam silaturahi Pemkab Jember dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang digelar secara lesehan di Aula PB Soedirman, Pemkab Jember.

Para tokoh agama dan masyarakat, masih terang Plt bupati, tidak biasa tampil di media massa maupun media sosial.

Meski demikian, keberadaan mereka betul-betul dirasakan masyarakat.

Pertemuan itu diharapkan juga dilakukan oleh para camat dan lurah mau-

Plt Bupati Jember Abdul Muqit Arief menggelar pertemuan dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Berebut Posisi di Ruang Tahanan Instruksi ini yang memaksa ruang tahanan di jajaran kepolisian seolah jadi penampungan sementara. Padahal di sisi lain, aparat juga masih harus melakukan kewajibannya sebagai penegak hukum dengan menangkap pelanggar keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Sehingga menyeruak kekhawatiran, kondisi ini membuka celah pihak yang ingin

Sambungan dari halaman 1

mengambil keuntungan dengan mengabaikan perundang-undangan. Semisal melepas tersangka kasus-kasus hukum ringan dengan dalih bilik penjara sudah penuh sesak. Terutama untuk penanganan di jajaran polsek.

Apalagi di Kota Surabaya, tidak semua mapolsek punya ruang tahanan dengan daya tampung besar. Kekhawatiran

Jumlah Tahanan Harus Dikurangi Maka perlu solusi untuk mengatasinya. Aparat kepolisian bisa bekerja sama dengan instansi lain yang memiliki ruang tahanan sehingga tahapan di polsek bisa dikirim ke tempat lain yang lebih layak.

“Seharusnya tahanan tersebut dikirim ke rumah tahanan yang ada di lembaga permasyarakatan (LP, red) karena di sana lebih luas. Atau bisa jadi dikirim ke tempat lain yang kondisinya tidak krodit seperti di rudenim (rumah detensi imigrasi, red) juga memiliki ruang tahanan, “ ungkap Abdul Wachid Habibullah.

Yang pasti, dalam penempatan tahanan ke tempat lain, perlu diperhatikan yaitu tidak boleh dicampur antara tahanan dewasa dengan anak.

Ini penting agar tidak berdampak pada psikologi dan tumbuh kembang si anak.

Disinggung perlu adanya diskresi terhadap kasus kecil agar tidak perlu adanya penahanan guna mengurangi beban ruang tahanan, Wachid mengatakan itu bisa dilakukan karena ada resto-

Ada Simatahati Deny menjelaskan, penerapan protokol kesehatan dari penyemprotan disinfektan dan pembagian masker kepada setiap tahanan wajib dilakukan. “SOP ini kami terapkan. Jika ada tahanan baru, wajib menjalani rapid test dan karantina selama dua minggu. Bila menunjukkan gejala, tahanan akan langsung dirawat di RS Bhayangkara,” tuturnya.

Kebijakan khusus terkait jam besuk di masa pandemi. Jam besuk tahanan diubah menjadi virtual melalui aplikasi Simatahati. Dari aplikasi tersebut, keluarga tahanan dapat memilih tanggal dan jam agar bisa mengobrol dengan tahanan.

“Untuk saat ini, para keluarga dapat melakukan video call dengan tahanan dari rumah.

Namun ke depannya aturan itu akan diubah

Tak Terlibat Nia Ramadhani menegaskan, dia tak terlibat dalam perusahaan JungleLand. Di sisi lain, Nia meminta bagi karyawan yang merasa belum dibayar gajinya oleh perusahaan tersebut bisa menghubungi manajemennya.

“Sebenarnya memang semua lagi gitu ya, cuma kalau mau nanggepin tentang yang itu tuh juga harus lebih, karena kan si (disensor) kan perusahaan publik dan lagi pula nggak ada hubungannya dengan gue. Kalau gue kan soalnya di dalam keluarga nggak ikutan di dalam bisnis keluarga,” ujar Nia dalam program acaranya, Nyonya Boss, di Trans TV. “Tapi kalau pun juga gue ikutan, kayaknya lebih baik ditanya manajemen, ya nggak sih daripada ngomong sama gue,” lanjutnya.

Dari masalah JungleLand, Nia Ramadhani disinggung soal gaji asisten rumah tangga

ini ditepis Kasat Tahanan dan Barang Bukti (Tahti) Polrestabes Surabaya Kompol Agung Widoyoko. “Sejak masa pandemi, memang ada instruksi dari pusat tahanan tidak dikirim ke rutan atau lapas selama masih proses untuk mencegah pandemi Covid-19,” terangnya.

Statusnya menjadi tahanan titipan, menurut Agung, sudah ada ketentuannya. Termasuk

Sambungan dari halaman 1 ratif justice. Maka kasus kecil dengan kerugian di bawah Rp 2, 5 juta, pelaku tak perlu ditahan.

Demikian juga dengan kasus penyalahgunaan narkotika. Ketika itu yang ditangkap adalah pengguna lebih baik dibantarkan ke tempat rehabilitasi sehingga tak perlu ditahan di polsek.

“Kondisi ini bisa mengurangi jumlah tahanan yang ditahan di ruang tahanan polsek. Paling tidak, sudah tidak lagi berjubel dalam pandemi ini,” kata dia.

Disinggung soal perlunya tes kesehatan untuk tahanan, Wachid mengatakan itu sebenarnya sangat diperlukan. Sebab, para tahanan itu orang luar sehingga ketika masuk harus melewati tes kesehatan seperti rapid dan swab test untuk bisa mendeteksi tahanan itu positif atau negatif Covid-19.

“Kewenangan penahanan dan penyidikan ada pada polisi. Namun untuk swab dan rapid bisa kerja sama dengan pemda setempat. Sebab, ini kan membutuhkan anggaran yang besar juga,” kata. (udi/epe)

Sambungan dari halaman 1 untuk meminimalisir terjadinya percakapan yang tidak seharusnya,” ucap mantan Kapolres Flores Timur tersebut.

Disinggung mengenai pembengkakan biaya akibat kelebihan tahanan, Deny menyebut anggaran juga sudah diajukan. “Iya pasti membengkak anggarannya, tapi kami sudah melakukan pengajuan. Nantinya bila pihak lapas sudah menerima kembali para tahanan, kami juga akan lakukan rapid test dulu sebelum dikirim ke lapas,” pungkasnya.

Ini senada dengan yang dibeberkan Kasat Tahti Polrestabes Surabaya Kompol Agung Widoyoko. “Prinsipnya kan sama, ditanggung negara terlepas tahanan titipan atau bukan. Hak makan sehari tiga kali juga wajib dipenuhi. Dan itu sudah ditenderkan,” katanya. (iah/fdn/epe)

Sambungan dari halaman 1 (ART). Ia diledek Fero Walandouw selaku bintang tamu dalam acaranya mengenai masalah tersebut. “Kalau mbak-mbak di rumah nggak ada yang telat kan?” tanya Fero.

Nia Ramadhani pun dengan tenang memberikan jawaban. Ia memastikan tak ada ART yang telat dibayar. Sekadar diketahui Nia Ramadhani punya banyak ART di kediamannya. Ketiga anaknya pun masing-masing ditempel oleh ART untuk dijaga dan memenuhi kebutuhannya. “Alhamdulillah,” jawab Nia. Asisten Nia Ramadhani, Theresa Wienathan, yang berada di lokasi yang sama langsung membela bosnya. Ia menegaskan Nia tak pernah telat bayar karyawannya. “Sorry nggak ada. Semua aman. Aku bukan membela,” kata Theresa. (dtc/nov)

dalam penanganan atau pemenuhan hak tahanan. “Di Polrestabes Surabaya, ruang tahanannya punya kapasitas 300-an orang. Tapi kalau sudah ada putusan pengadilan, baru dikirim ke rutan atau lapas secara bergiliran, setidaknya dua minggu sekali,” sebutnya.

Karena itu, kendati polisi sudah punya aturan masa tahanan antara 60 sampai 120 hari, kondisi sesak atau berkurangnya pemenuhan hak tahanan tidak sampai terjadi dengan adanya instruksi dari Mabes Polri yang bersinergi dengan kejaksaan dan kemen-

kumham.

Protokol kesehatan juga jadi pertimbangan ada beberapa pemenuhan hak tahanan tidak seperti di masa normal.

Semisal jam besuk keluarga yang ditiadakan menghindari penyebaran wabah. “Tapi ada kebijakan-kebijakan yang bisa

Tetap Penuhi Hak Tahanan kian menjerumuskan tahanan. Apalagi sampai tidak memiliki efek reformatif.

“Untuk menghindari penumpukan tahanan, seharusnya negara fokus pada pengurangan arus masuk ke dalam penjara dan bukannya mengandalkan proses rehabilitasi pelaku dalam lingkungan penjara yang tertutup dan berbahaya,” terangnya.

Menurut Nur Syam, perlu adanya reintegrasi sosial pelaku termasuk upaya mengalihkan mereka dari sistem peradilan pidana menuju langkah-langkah alternatif, seperti proses keadilan restoratif atau pengobatan yang sesuai.

“Jika kepadatan tahanan terjadi, penekanan khusus harus diberikan untuk

Sambungan dari halaman 1 melindungi hak asasi tahanan dan memberikan perhatian khusus pada jumlah ruang yang tersedia, kebersihan dan sanitasi, kebutuhan pangan, perawatan kesehatan, dan akses ke ruang terbuka bagi tahanan,” jelasnya.

Bahkan pembatasan kontak tahanan dengan keluarga di masa pandemi, lanjut Nur Syam justru harus diakhiri. Sebab, itu untuk mengurangi dampak negatif dari tahanan yang memang butuh dukungan moril agar bisa kembali hidup normal.

Ada beberapa upaya yang dapat diambil untuk mengurangi dampak berbahaya dari overload penjara. “Bisa melapangkan ruang yang padat, membantu memperbaiki hubungan tahanan dengan keluarganya, dan

meningkatkan aktivitas tahanan,” papar Nur Syam.

Sisi lain, pakar psikologi UIN Sunan Ampel Surabaya, Soffy Balgies mengatakan, kesehatan mental narapidana menjadi hal yang penting untuk diperhatikan di masa seperti ini agar tahanan tetap menjadi manusia utuh ketika bebas. “Hidup di penjara yang padat sekian lama dapat mengalami hambatan dalam menentukan perilaku yang tepat, menurunnya kemampuan adaptasi,” jelas Soffy.

Dengan demikian, tambah Soffy, perlu penanganan komprehensif oleh pihak lapas, agar kesehatan mental narapidana dapat terjaga. Sebab tahanan pasti juga takut terpapar Covid-19. (mg1/epe)

Ratusan Tersebar di Polsek dan Polres Tak Bisa Dilayar Seperti untuk jatah makan, kan ngirimnya 3 kali sehari. Pagi, siang, dan malam,” ujar Ishadi.

Baru setelah ada putusan dari pengadilan, tahanan bisa dipindah ke lapas. Tapi ada kewajiban harus menjalani tes swab atau minimal rapid test dulu di kejaksaan maupun di kepolisian. “Kalau belum putusan kami tidak bisa menerima karena tempatnya juga tidak ada dan mereka masih berproses dalam proses peradilan online,” tambahnya.

Sama seperti di tahanan kepolisian, kemenkumham juga meniadakan jam besuk.

Jika ada yang ingin berkunjung untuk menemui tahanan, hanya boleh membawakan makanan. “Setiap pengunjung akan kami sediakan fasilitas semacam wartel. Dibuka di jam tertentu serta di hari tertentu. Pengujung hanya boleh membawakan makanan

saja,” sebutnya Sedangkan tahanan dari kejaksaan baik yang menjalani persidangan atau sudah divonis masih harus dititipkan. Kasi Pidum Kejari Surabaya Farriman Isandi Siregar, menyebutkan hingga saat ini sekitar 600 tahanan masih dititipkan di polsek atau polrestabes. Mereka menunggu giliran dikirim ke rutan atau lapas. “Tahanan yang dititipkan di polres/polsek sekitar 1.000 orang dan dipindah sekitar 400 orang,” ujar Farriman kepada Memorandum.

Sejak masa pandemi, pihaknya sudah enam kali mengirim kembali ke rutan atau lapas. “Ada yang masih sidang, ada yang sudah inkracht,” jelasnya.

Namun, sebelum dikirim mereka wajib menjalani rapid test. “Itu salah satu syarat yang harus kita lakukan. Di sana nanti, tahanan juga kembali dicek kesehatannya ter-

Sambungan dari halaman 1 masuk dikarantina selama 14 hari sebelum berbaur dengan tahanan lainnya,” ujarnya.

Mengenai jatah makanan tahanan titipan, Farriman menyebutkan sudah ada koordinasi dengan pihak kepolisian maupun rutan.

Kasi Pidum Kejari Tanjung Perak Eko Budisusanto menambahkan, pihaknya hingga saat ini sudah empat kali mengirim tahanan ke rutan. “Totalnya 306 orang. Dan sebelum dikirim ke rutan harus nonreaktif,” jelasnya.

Tambahnya, untuk makanan tetap berkoordinasi dengan kepolisian setempat.

“Karena anggaran makanan tahanan A2 (tahanan jaksa) itu ada di rutan. Tanggung jawab tahanan secara yuridis ada pada pejabat yang menahan, dan kalau tanggung jawab fisik karena penitipan ada pada pejabat yang menerima titipan,” pungkas Eko. (mg2/fer/epe)

Pamit Ambil Motor Dagangan di Krian, Kabarnya Ditangkap Polisi omongan, tapi terburu ada pengumuman.

Lika harus masuk ruang sidang. Memorandum pun bersiap mengikuti Lika dan melihat sidangnya. Tapi, langkah Memorandum terhenti karena melihat Maulan justru melangkah keluar gedung PA. Memorandum lebih suka mengikuti dia dan mengorek cerita darinya. Sampai di luar, terlihat dia masuk warung dan pesen kopi. Klop. Kami duduk berdekatan.

“Masnya mau cerai?” sapa Memorandum membuka omongan.

“Nggak. Adik saya.”

“Memang masalahnya apa.”

“Apa ya? Ruwet. Ruwet. Ruwet,” jawab Maulana seperti ucapan Jokowi yang viral di grup-grup WA. “Dibilang KDRT, bukan KDRT; tapi nyatanya adik saya itu merasa disakiti oleh suaminya,” imbuh Maulan.

“Ceritanya gimana sih?” tanya Memo-

diambil. Bukan peraturan. Seperti jika ada keluarga tahanan yang sakit keras, bisa dikawal keluar atau kita beri fasilitas video conference,” tutup Agung Widoyoko menyebut banyaknya kekhawatiran hak tahanan dikurangi akibat pandemi. (fdn/ epe/nov)

randum.

Cukup lama Maulan diam. Tampaknya enggan menjawab. Matanya menerawang ruangan. “Kalau Mas keberatan bercerita, nggakpapa kok,” imbuh Memorandum.

“Bukan keberatan, tapi malu,” kata Maulan.

“Kok malu?”

Tanpa terduga, pertanyaan ini justru membuka jalan cerita Maulan. Kata pemuda 25 tahun yang bekerja sebagai pedagang sayur keliling ini, Lika sudah menikah sekitar 10 tahunan.

Selama itu Lika tidak pernah mengenyam kebahagiaan. Rumah tangganya selalu goyah. Ada-ada saja ulah suaminya yang bikin hati Lika gundah. Tidak ada ayem-ayeme blas.

“Suaminya lebih banyak nganggur.

Kerja sih kerja, tapi rok-rok asem. Kalau ada yang ngajak kerja ya kerja, kalau tidak ya

Sambungan dari halaman 1

tidak. Saya tawari kerja kayak saya, nggak mau. Gengsi. Padahal hasilnya lumayan.

Cuma ya agak berat. Harus bangun tengah malam kulakan di Keputran.”

“Biasanya suami Lika diajak kerja apa saja oleh teman-temannya?”

“Ngakunya sih jual beli sepeda montor.

Tapi saya curiga.”

“Curiga gimana?”

Maulan lantas mengatakan bahwa dia pernah dimintai tolong Lika untuk mencari suaminya yang sudah tiga hari tidak pulang. “Dia pamit kerja. Diajak teman ambil sepeda motor dagangan di Krian,” katanya.

Maulan sudah ngubek-ubek tempat yang biasa ditongkrongi Kandar (nama samaran suami Lika). Tidak ada informasi apa pun. Terakhir, Maulan justru mendapat kabar mengejutkan: Kandar ditangkap polisi. Ada apa? (bersambung)

memorandum.co.id memorandumredaksi @gmail.com

GRESIK-PANTURA RSUD Ibnu Sina Buka Kembali Tes Swab

SABTU WAGE, 10 OKTOBER 2020 HALAMAN 12

Kajari Sutikno memimpin acara sertijab.

Kasi Pidsus Kejari Bojonegoro Pindah Tugas Bojonegoro, Memorandum Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Bojonegoro resmi berganti, Jumat (9/10).

Jabatan Kasi Pidsus yang diduduki Ahmad Fauzan diganti oleh Adi Wibowo. Serah terima jabatan (sertijab) sendiri dilakukan di aula gedung kejaksaan.

Adi Wibowo sebelumnya menjabat Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejaksaan Negeri Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Sementara, Ahmad Fauzan dimutasi sebagai Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejaksaan Negeri Malang, Provinsi Jawa Timur.

Kajari Bojonegoro Sutikno mengatakan, bila ujung tombak dari kejaksaan adalah penegakan hukum tindak pidana korupsi. “Karena itu yang dilakukan kejaksaan mulai dari tingkat penyelidikan,” kata dia.

Sutikno menambahkan kepada kasi pidsus baru agar kegiatan pengungkapan kasus korupsi yang telah dilakukan kasi pidsus yang lama, lebih ditingkatkan. Ia berharap kepada kasi pidsus baru agar secepatnya bisa konsolidasi pada jajaranya dan dengan stakeholder terkait, dan komunikasi dengan kelompok masyarakat.

“Serta bisa menjalin komunikasi dan membuka diri dengan awak media, sehingga tahu informasi terkini yang terjadi di lapangan,” pintanya. (top/har/udi)

Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUD Ibnu Sina, dr Wiwik Tri Rahayuningsih, melalui Kasubid Rawat Darurat, Amanu menyebutkan PCR di RSUD Ibnu Sina sendiri beroperasi sejak Agustus.

Namun sempat berhenti sementara pada 11-18 September dikarenakan adanya kekurangan alat penunjang yaitu reagen.

“Sekarang sudah beroperasi kembali, sejak tanggal 19 lalu,” tutur dia, Jumat (9/10).

Ia menambahkan, saat ini RSUD Ibnu Sina dapat tes swab sampai 94 sampel per hari.

Sementara itu, mengacu pada Perbup Gresik 36/2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada RSD Ibnu Sina, yang ditetapkan bupati Gresik pada 25 September kemarin, tes PCR di RSUD

Ibnu Sina dikenakan tarif Rp 1, 3 juta untuk umum dan gratis bagi pasien program dari pemerintah.

K a s u b i d R a w a t Ja l a n RSUD Ibnu Sina, dr Santi Rahayu menjelaskan, dulu pihaknya melakukan rujukan tes Covid-19 ke RSUD dr Soetomo dan RS Universitas Airlangga,” jelas dia.

Sementara itu di RSUD Ibnu Sina sendiri sudah ada penurunan pasien Covid-19 yang rawat inap.

September ada 134 pasien Covid-19 yang masuk rawat inap dan pada awal Oktober ini ada tambahan 20 pasien Covid-19 yang baru masuk.

Angka tertinggi terjadi pada Juli, dengan jumlah 290 pasien. (han/har/udi)

Situasi di lobi RSUD Ibnu Sina masih tampak lengang.

Posyandu Balita Beroperasi Lagi Gresik, Memorandum Pandemi Covid-19 sempat membuat operasional posyandu balita di Kabupaten Gresik dihentikan. Seiring dengan tren penyebaran Covid-19 yang semakin melandai, tim penggerak PKK akan kembali membuka layanan tersebut dalam waktu dekat.

Melalui Kabag Humas dan Protokol Pemkab Gresik Reza Pahlevi, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gresik Maria Ulfa Sambari mengatakan sejak munculnya virus asal Wuhan pada Maret lalu, pertemuan TP PKK mulai tingkat kabupaten hingga RT sempat dibekukan. Baru ada pertemuan kembali, Rabu (7/10) kemarin. Nah, salah satu

FOTO-FOTO: MEMORANDUM/ ANDIKA P

Ketua TP PKK Bagikan 20 Ribu Masker

FOTO-FOTO: MEMORANDUM/ TYO

Petugas tiga pilar Sukolilo mendata warga yang tidak memakai masker.

Gresik, Memorandum Pemeriksaan swab dengan metode polymerase chain reaction (PCR) di RSUD Ibnu Sina Gresik dibuka kembali.

Sebelumnya tes ini sempat berhenti karena kekurangan alat penunjang.

FOTO-FOTO: MEMORANDUM/ HAN

FOTO-FOTO: MEMORANDUM/ SUTOPO

KEPALA BIRO: Supardi (Hardy). GRESIK: Andika Pratama, Hardy. BOJONEGORO: Sutopo Iklan: Memet HK. ALAMAT: Perum Graha Bunder Asri (GBA) Jalan Emerald VI No 3 Gresik. TELP: 031.3959494- 085.311.868.686 KEPA

Maria Ulfa Sambari menyerahkan secara simbolis bantuan masker.

bahasan dalam pertemuan tersebut terkait operasional posyandu.

“Sesuai petunjuk provinsi, posyandu balita akan kami laksanakan kembali. Beradaptasi dengan kebiasaan baru,”

tutur dia.

Akan tetapi, imbuhnya, posyandu untuk kalangan manusia lanjut usia (lansia) masih belum bisa dilakukan kembali. Lantaran, potensi risikonya terlalu tinggi ketika

dibuka kembali.

Pada masa pandemi, posyandu akan dilaksanakan dengan cara door to door atau digelar di ruang terbuka. Dengan tetap melaksanakan social ditancing, meminimalisir

AKP Heru Sudjio Jabat Kasatlantas Polres Bojonegoro

FOTO-FOTO: MEMORANDUM/SUTOPO

Dua Pelanggar Prokes Terjaring Razia Surabaya, Memorandum Petugas gabungan tiga pilar menggelar operasi yustisi penegakan hukum disiplin protokol kesehatan (prokes) di depan Pasar Gotong Royong, Kelurahan Nginden Jangkungan.

Dalam kegiatan ini dua orang kedapatan tidak memakai masker, Jumat (9/10).

“Operasi ini selain dari koramil, juga melibatkan polsek, satpol PP kecamatan, staf kelurahan, dan staf pasar gotong royong,” ujar Danramil Sukolilo Mayor Inf Supriyo Triwahono.

Supriyo menambahkan bila operasi prokes ini menyasar penjual dan pembeli di Pasar Gotong Royong. “Dua orang yang terjaring tidak memakai masker dilakukan penyitaan KTP oleh satpol PP kecamatan, kemudian dilakukan tes swab di Puskesmas Menur,” lanjut Supriyo.(tyo/udi)

AKBP M Budi Hendrawan memimpin sertijab Kasatlantas AKP Heru Sudjio Budi Santoso.

FOTO-FOTO: MEMORANDUM/DOK

Sengketa Tanah di Alam Bukit Raya Terus Berlanjut Gresik, Memorandum PT Kohir Mustika Berkah (KMB) yang membuldoser tanah di perumahan Alam Bukit Raya (ABR), Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, mengaku memiliki izin beraktivitas. Dan mereka memiliki bukti yang kuat terkait lahan tersebut.

Hal itu disampaikan Abdullah, kuasa hukum dari Fahrul Rozi selaku Direktur PT KMB, Jumat (9/10). Ia menambahkan, lahan tersebut masih sengketa. Pihaknya pun mengaku mengantongi bukti yang kuat berupa eigendom verponding. Bukti kepemilikan tanah semasa lepasnya Indonesia dari penjajahan Belanda tahun 1942 silam.”Luasnya sekitar 25 hektar.

Termasuk area yang dibuldoser,” kata dia, Jumat (9/10).

Dalam eigendom verponding tersebut, lahan itu atas nama Kohir, kakek dari Fahrul Rozi. Sehingga hitungannya sekarang adalah ahli waris.

“Eigendom verponding ini sudah disahkan oleh pengadilan. Ini bukti foto kopi legalisir pengesahannya,” imbuhnya sembari menunjukkan bukti yang dimaksud.

Pihaknya pun mengaku sudah memiliki izin terkait aktivitas pembuldoseran yang dilakukan sejak Senin (5/10). “Kalau aktivitas buldoser itu tidak berizin, seharusnya sudah dihentikan pihak berwenang,” pungkasnya.

kontak fisik, dan menyiapkan segala sarana sesuai protokol kesehatan.

Se c a r a s i m b o l i s , i s t r i orang nomor satu di Kota Pudak itu memberikan 20 ribu masker untuk disalurkan kepada masyarakat. Seperti apa mekanisme penyalurannya? Yakni melibatkan ketua TP PKK kecamatan. Bantuan masker yang berasal dari Satgas Covid-19 Gresik tersebut dititipkan ke PKK kecamatan untuk disalurkan ke tataran di bawahnya.

“Kami bagikan masker ini melalui TP PKK karena kami yakin, organisasi ini ada dan aktif hingga tingkat RT. Diharapkan pembagian masker melalui PKK berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Serta, tim PKK lebih punya kesempatan dan aktif dalam bersosialisasi dengan masyarakat,” pungkas dia.(and/har/udi)

Alat berat di area perumahan Alam Bukit Raya.

Di sisi lain, pihak KMB menanyakan terkait sertifikat tanah area ABR yang diketahui atas nama PT Trisula Bangun Persada. Sebab, pihak Kohir mengaku tidak pernah menjual ataupun menghibahkan tanahnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ahmad Efendi selaku pengelola ABR mengatakan, eigendom verponding tidak bisa dijadikan acuan. Sebab pihaknya sudah memiliki sertifikat lahan tersebut atas nama PT

Trisula Bangun Persada, yang merupakan milik dari Achmad Fathoni.

“Saya hanya ingin menanyakan, singkat saja. Apakah eigendom itu bisa dijadikan dasar kepemilikan lahan?

Kedua, lahan di daerah mana yang ada di dalam eigendom tersebut,” ucap Haji Pendik, sapaan akrabnya, Jumat (9/10).

Mantan anggota DPRD Gresik itu menambahkan, jika benar KMB memiliki eigendom verponding, terlebih dahulu

harus membatalkan sertifikat yang sudah atas nama PT Trisula Bangun Persada jika ingin membuat sertifikat tanah yang baru.

Terkait keterangan pihak Kohir yang tidak pernah menjual atau menghibahkan tanahnya di area ABR kepada pihak manapun, Haji Pendik menjawab ringkas. “Ya memang mereka tidak punya tanah di sana. Terus apa yang dijual,” tandasnya.(and/har/udi)

Bojonegoro, Memorandum Kasatlantas Polres Bojonegoro resmi dijabat oleh AKP Heru Sudjio Budi Santoso, Jumat (9/10). AKP Heru menjalani serah terima jabatan dari kasatlantas sebelumnya AKP Mohammad Amirul Hakim yang dipimpin Kapolres AKBP M Budi Hendrawan di Mapolres Bojonegoro.

Sebelumnya AKP Heru menjabat sebagai Paur Si SIM Subditregident Ditlantas Polda Jatim. Jabatan itu saat ini diduduki AKP Mohammad Amirul Hakim.

Kapolres Bojonegoro AKBP Budi Hendrawan mengatakan, mutasi jabatan adalah hal yang biasa dan wajar terjadi dalam lingkungan Polri. Hal ini sebagai bentuk penyegaran dan untuk menciptakan suasana lingkungan kerja baru bagi penjabat yang bersangkutan.

“Selain merupakan rangkaian proses rotasi penugasan untuk pembinan karier personil yang bersangkutan, juga

bertujuan untuk meningkatkan akselerasi produktivitas dan kinerja organisasi Polri, khususnya Polres Bojonegoro,” ungkap Kapolres.

Ucapan terimakasih disampaikan kapolres kepada pejabat lama AKP Mohammad Amirul Hakim atas dedikasi dan pengabdiannya selama menjabat sebagai Kasatlantas Polres Bojonegorodengan baik. “Semoga nantinya ditempat yang baru diberikan kelancaran, kesuksesan baik dalam keluarga dan karir kedepan,” tuturnya.

Kapolres juga mengucapkan selamat kepada AKP Heru atas amanah jabatan baru sebagai Kasatlantas Polres Bojonegoro.

“Agar segera cepat beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru dan kenali karakter, sifat dan tingkah laku anggota khususnya di satlantas sehingga timbul suasana kerja yang nyaman dan kekeluargaan,” pinta dia. (top/har/udi)