Peraturan INTAN

PT. Intan Safety Glass | PT. Kendalindo Intan Kencana Peraturan Perusahaan PASAL I – PERATURAN UMUM 1. Menghindari Hubungan Keluarga Perusahaan berusaha menghindari adanya hubungan keluarga di antara pekerja, hubungan keluarga yang tidak diperbolehkan.

2. Tata Cara Penyelesaian Keluhan Untuk menghindari perselisihan hubungan antara karyawan dan perusahaan dalam konteks hubungan kerja, pimpinan perusahaan harus memperhatikan dan menanggapi saran dan masukan karyawan. Oleh karena itu, karyawan dapat melakukan saran dan masukan tertulis terhadap perusahaan dan akan ditanggapi secara adil dan cepat.

Prosedur dan penyelesaian keluhan secara internal, terdiri dari langkah-langkah berikut: 1. Langkah Pendahuluan – Sebelum mengemukakan keluhan secara tertulis, pertama-tama pekerja harus membicarakannya dengan atasan langsung.

2. Langkah Pertama – Apabila keluhan pekerja tidak terselesaikan pada langkah pedahuluan, maka pekerja tersebut dapat meneruskan persoalannya secara tertulis kepada pimpinan departemen yang bersangkutan 3. Langkah Kedua – Bila pada langkah pertama di atas pada waktu 7 hari kerja tidak dapat ditanggapi oleh kepala departemen yang bersangkutan, maka keluhan akan diserahkan ke direktur INTAN. Permasalahan akan diselesaikan dalam waktu yang tidak tertulis tergantung kepada seberapa berat keluhan yang disampaikan.

PASAL II – TATA TERTIB KERJA 1. Waktu Kerja 1. Jam Kerja dalam 1 (satu) minggu, yang pengaturan nya sebagai berikut: i. Hari Senin – Kamis Jam Kerja : 08:00 – 12:00 Jam Istirahat : 12:00 – 13:00 Jam Kerja : 13:00 – 17:00 ii. Hari Jumat Jam Kerja : 08:00 – 11:30 Jam Istirahat : 11:30 – 13:00 (Shalat Jumat 30 menit) Jam Kerja : 13:00 – 17:00 iii. Hari Sabtu Jam Kerja : 08:00 – 12:00 Jam Istirahat : 12:00 – 13:00 Jam Kerja : 13:00 – 15:00 iv. Hari Minggu : Libur

2. Kewajiban Melaksanakan Tugas 1. Apabila karyawan menemui hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan karyawan dan atau Perusahaan harus segera melaporkan kepada atasannya atau bidang lain yang terkait.

2. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan perusahaan.

3. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan sesama karyawan perusahaan.

4. Menghindari aksi provokasi atau segala cara yang berunsur negatif dan dapat merusak hubungan antara karyawan.

5. Tidak menutupi dan berani mengakui kesalahan yang telah diperbuat dirinya sendiri maupun rekan kerja.

6. Memelihara ketertiban, kebersihan dan suasana kerja di tempat kerja, serta menjaga dan memelihara kondisi dan keselamatan barang inventaris milik perusahaan yang berada di bawah tanggung jawabnya 7. Membimbing sesama karyawan dalam melaksanakan tugasnya. dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap sesama karyawan untuk meningkatkan prestasi kerjanya.

3. Etika Kerja 1. Karyawan diharuskan bertingkah laku sesuai statusnya sebagai salah satu bagian dari perusahaan. Karyawan tidak boleh terlibat dalam aktivitas apapun yang tidak sesuai dengan pelaksanaan tugas mereka.

2. Karyawan diwajibkan melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

3. Karyawan diwajibkan untuk bersikap sesuai dengan nilai-nilai yang diteguhkan oleh perusahaan, sebagaimana pantasnya seorang karyawan INTAN harus bersikap didalam dan diluar perusahaan.

4. Karyawan harus menghormati semua budaya. Dilarang melakukan diskriminasi atau pelecehan terhadap individu atau kelompok manapun atau dengan cara lain menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang yang ada di dalamnya.

5. Dilarang melibatkan urusan pribadi (teman, pacar, dll) baik langsung maupun tidak langsung di saat jam kerja. Hindari adanya hubungan keluarga diantara karyawan.

6. Setiap pekerja wajib mendahulukan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadinya.

4. Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) Karyawan INTAN berhak mendapatkan tempat kerja yang kondusif dimana INTAN selalu mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian lingkungan. Perusahaan menyadari bahwa pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja yang prima dan tanggung jawab terhadap lingkungan sangat penting bagi keberhasilan Perusahaan dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, INTAN senantiasa mengambil tindakan yang tepat untuk menghindari terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan di tempat kerja. Untuk maksud tersebut, Perusahaan akan memastikan bahwa aset-aset serta fasilitas Perusahaan lainnya, memenuhi kebutuhan karyawan.

5. Pelecehan di Tempat Kerja INTAN menyediakan lingkungan yang bebas pelecehan bagi karyawan dan stafnya. Pelecehan di tempat kerja didefinisikan sebagai tindakan yang tidak diinginkan oleh siapapun, baik lisan maupun fisik, yang menghina atau merendahkan seseorang.

Perusahaan tidak akan mentoleransi atau memaafkan perilaku yang cenderung merusak martabat atau harga diri seorang individu, menciptakan lingkungan yang mengintimidasi, bermusuhan atau menyerang. Jika terbukti adanya pelecehan dalam bentuk apapun pelaku akan diberhentikan, pelaku atas permintaan korban akan dilaporkan kepada otoritas atas perlakuannya.

6. Kekerasan di Tempat Kerja Kekerasan di tempat kerja dapat didefinisikan sebagai ancaman atau tindakan agresi yang mengakibatkan kerusakan fisik atau psikologis, rasa sakit atau cedera pada pekerja yang timbul selama pekerjaan.

PASAL III – ETIKA TERHADAP PERMASALAHAN EKSTERNAL 1. Integritas dan Komitmen Karyawan Karyawan individu maupun kelompok wajib memegang teguh kejujuran, tata krama, disiplin dalam bekerja, etika pergaulan dan etika usaha dalam melakukan kegiatan sehari-hari kepada semua pihak Perusahaan. Untuk itu Etika Perilaku Eksternal wajib memperhatikan standar etika dengan: I. Memegang teguh standar integritas tertinggi serta menghindari benturan kepentingan (conflict of interest) serta penyalahgunaan jabatan.

II. Menghindari tindakan berbuat curang atau perbuatan melanggar hukum dalam setiap kegiatan operasional yang akan merugikan Perusahaan.

III. Menghindari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam setiap kegiatan operasional di Perusahaan.

2. Kegiatan Diluar Perusahaan I. Karyawan perusahaan tidak boleh melaksanakan, tanpa izin dari perusahaan, melakukan pekerjaan yang digaji yang bersangkutan di luar perusahaan.

II. Terlepas dari tugas karyawan dengan perusahaan, karyawan tidak boleh terlibat dalam kegiatan apapun, atau memiliki kepentingan finansial apa pun, dalam perusahaan apa pun yang berurusan dengan kekayaan intelektual.

III. Karyawan tidak boleh dikaitkan dengan pengelolaan, atau memiliki kepentingan finansial secara langsung dalam, urusan bisnis atau kepentingan lain.

IV. Karyawan tidak boleh melakukan aktivitas yang dapat berdampak negatif kepada pekerjaan yang ditugaskan oleh perusahaan.

3. Penggunaan Informasi Perusahaan I. Segala dokumen dan informasi perusahaan adalah dokumen yang bersifat rahasia kecuali perusahaan memberikan pernyataan bahwa informasi itu boleh dipublikasikan.

II. Karyawan harus mengikuti peraturan yang berkaitan dengan pengolahan dan penanganan informasi pribadi dan rahasia yaitu: 1. Dokumen harus selalu diperbaharui agar tetap akurat dan absah, dan disimpan sesuai dengan prosedur dan peraturan perusahaan.

2. Dokumen harus akurat dan adil sedemikian rupa dimana dokumen harus mencerminkan standar yang diterima oleh sistem internasional.

III. IV.

V.

VI.

VII.

3. Catatan yang relevan dengan tindakan hukum tidak dapat dimusnahkan atau dibuang dan harus dilestarikan berdasarkan masa simpan yang ditetapkan oleh perusahaan.

Karyawan dilarang memberitahukan informasi yang bersangkutan dengan perusahaan kepada pihak luar.

Karyawan dilarang menggunakan informasi yang bersangkutan dengan perusahaan untuk keuntungan pribadi, baik saat masih memegang jabatan maupun setelah menjabat.

Segala dokumen, informasi atau materi apapun yang dianggap sebagai dokumen rahasia harus ditempatkan di bawah kontrol eksklusif anggota staf yang ditunjuk oleh Direktur perusahaan.

Jika seorang karyawan melihat sebuah ketidakakuratan dalam catatan perusahaan, atau kegagalan untuk mengikuti proses pengendalian internal, maka karyawan yang menyaksikan harus segera berbicara dan melaporkannya.

Dilarang berkompromi kejujuran ataupun integritas untuk keuntungan tersendiri dengan melakukan penipuan seperti sengaja menyembunyikan, mengubah, memalsukan atau menghilangkan informasi.

4. Penggunaan Dokumen Berunsur Finansial I. Seluruh catatan finansial untuk segala pembukuan dan pencatatan perusahaan harus akurat dan lengkap.

II. Catatan perusahaan termasuk laporan keuangan, kontrak dan perjanjian harus mencerminkan semua komponen transaksi keuangan dan peristiwa. Demikian juga, semua transaksi internal harus diotorisasi, dieksekusi dan dicatat. Karyawan akan bertanggung jawab untuk keakuratan catatan dan dilarang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Memalsukan, menghilangkan, mengubah atau menyembunyikan informasi atau memanipulasi informasi yang tercantum pada dokumen perusahaan.

2. Mendorong atau mengizinkan orang lain untuk berkompromi terhadap akurasi dan integritas catatan perusahaan.

5. Penggunaan Aset Perusahaan I. Karyawan diwajibkan menggunakan kekayaan Intelektual dan merek dagang perusahaan dengan benar dan bermoral. Kekayaan intelektual termasuk merek dagang, merek, desain kemasan, logo, hak cipta, penemuan, paten dan rahasia dagang; Dimana karyawan dilarang memberikan izin pihak ketiga untuk menggunakan merek dagang kami atau kekayaan intelektual lain tanpa otorisasi.

II.

III. IV.

V. VI.

Karyawan memiliki kewajiban untuk melindungi aset perusahaan. Aset termasuk properti fisik, seperti fasilitas, perlengkapan, peralatan, mesin, suku cadang, bahan baku, produk jadi, kendaraan dan dana perusahaan. Termasuk aset tidak berwujud, seperti waktu perusahaan, informasi rahasia, dan sistem informasi.

Segala Aset perusahaan harus digunakan hanya untuk tujuan bisnis yang sah dan melindungi mereka dari pencurian, kehilangan, kerusakan, atau penyalahgunaan.

Karyawan harus mengembalikan semua aset perusahaan, termasuk aset yang berbentuk salinan ketika​ ​meninggalkan perusahaan.

Setiap karyawan dilarang menyalahgunakan, memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan data, fasilitas, barang, dokumen atau surat berharga milik perusahaan.

Setiap karyawan dilarang membawa ke luar lingkungan Perusahaan barang Inventaris tanpa izin tertulis dari penanggung jawab.

Setiap karyawan dilarang menggunakan barang inventaris untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan lainnya selain kepentingan Perusahaan.

6. Penggunaan Komunikasi Elektronik I. Sistem komunikasi elektronik Perusahaan dikategorisasikan sebagai perangkat dan prosedur penggunaan informasi elektronik. Informasi elektronik meliputi data elektronik seperti: tulisan, suara, gambar, rancangan, foto, surat elektronik (e-mail) atau sejenisnya.

II. Semua penggunaan komunikasi elektronik harus sesuai dengan kebijakan Perusahaan dan merujuk pada Kebijakan Perusahaan tentang keamanan sistem informasi dan komunikasi. Penggunaan sarana komunikasi elektronik dan informasi elektronik akan dipantau oleh manajemen Perusahaan.

III. Segala komunikasi perusahaan dan informasi yang bersangkutan perusahaan harus menggunakan email dan internet account bertanggung jawab. Perusahaan berhak untuk memonitor, merekam, mengungkapkan, audit, dan menghapus tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sifat dan isi dari aktivitas karyawan menggunakan email, telepon, pesan suara, internet perusahaan kami dan sistem lainnya.

IV. Semua perangkat keras, perangkat lunak dan data harus dijaga sebagaimana mestinya agar tidak disalahgunakan, rusak, hilang, berubah atau diakses tanpa ijin.

7. Larangan Menerima Pemberian I. Setiap karyawan dilarang menerima komisi dari pembelian atau jasa untuk kepentingan pribadi.

II. Setiap karyawan dilarang untuk meminta ataupun menerima hadiah yang diketahui atau diduga memiliki hubungan dengan kedudukan maupun jabatan

III.

IV.

karyawan di Perusahaan. Hadiah tersebut dapat berupa imbalan langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan tugas perusahaan.

Yang dimaksud hadiah dalam ​Pasal X Bab 7 Ayat II adalah pemberian dalam bentuk uang, barang maupun fasilitas dan lain sebagainya, serta termasuk pemberian potongan harga dan komisi.

Setiap karyawan dilarang bekerja rangkap di instansi Perusahaan lain kecuali untuk hal-hal yang akan mendapat pertimbangan seperti: I. Pengajar atau Dosen tidak tetap.

II. Menurut penilaian Direksi mempunyai fungsi sosial dan kebudayaan yang dapat mengangkat nama karyawan dan Perusahaan.

III. Bekerja di kelompok Perusahaan.

PASAL IV – TINDAKAN DISIPLIN 1. Umum I. Setiap pelanggaran dan/atau perbuatan indisipliner yang dilakukan karyawan atas tata tertib kerja maupun ketentuan atau peraturan Perusahaan lainnya, akan diberikan sanksi sesuai dengan berat atau ringannya perbuatan yang dilakukannya.

II. Karyawan berhak diberi kesempatan untuk memberi alasan sebelum diterapkannya tindakan disiplin.

III. Perusahaan tidak memberi toleransi terhadap tindakan yang tidak pantas dilakukan, walaupun tidak melanggar hukum namun dapat mengganggu usaha dan mencemarkan reputasi perusahaan.

IV. Pelanggaran-pelanggaran disiplin dapat bersifat kumulatif. Hal ini berarti bahwa seorang pekerja yang melakukan beberapa pelanggaran yang tidak ada hubungannya satu dengan yang lain.

V. Dengan pengertian bahwa seluruh pekerja akan menaati dan mengikuti aturan-aturan serta perintah yang diinstruksikan, maka terhadap pekerja yang ternyata tidak mengikuti aturan-aturan kerja dan tidak memenuhi syarat-syarat ketertiban. Karyawan dapat diberikan lebih dari satu jenis tindakan disiplin sesuai dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan.

VI. Sanksi-sanksi tindakan disiplin yang dikategorikan sebagai fatal adalah: 1. Menandakan segala perjanjian karyawan dengan perusahaan 2. Pemberhentian (Dengan pesangon / Tanpa pesangon) 3. Penggantian rugi dan pemberhentian (Pencurian, manipulasi data, kerjasama dengan pihak lain dan merugikan perusahaan, provokasi dalam lingkungan kerja, Tindakan kekerasan, dll)

VII.

VIII. 2.

Dalam hal pemberhentian, karyawan yang bersangkutan akan dianggap berakhir pada tanggal keputusan kepala Human Resource Department menerapkan tindakan disipliner Setelah surat peringatan ketiga, perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja sesuai pasal 161 UU No. 13 tahun 2003.

Tahapan Sanksi I. Tahapan sanksi pelanggaran adalah sebagai berikut:

II.

III.

1. Surat Teguran 2. Surat Peringatan 1 (SP-1) 3. Surat Peringatan 2 (SP-2) 4. Surat Peringatan 3 (SP-3) 5. Pemberhentian Hak Karyawan (PHK) 6. Pengunduran Diri Sanksi terhadap pelanggaran yang tersebut dapat berupa: 1. Peringatan Lisan – diberikan oleh atasan langsung atau pejabat yang berwenang atas pelanggaran ringan.

2. Peringatan tertulis (Surat Teguran, SP 1, 2, 3) – berdasarkan pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan, bagian HRD berhak memberikan Surat Peringatan (SP) yang ditandatangani oleh atasan yang bersangkutan dan HRD. Penindakan pelanggaran disiplin berupa Surat Peringatan Tertulis dapat diberikan langsung Surat Peringatan (2) atau Surat Peringatan (3). Hal ini tergantung pada berat atau ringan jenis dan pengulangan pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan.

3. Surat Teguran Tindakan-tindakan yang mendapat sanksi berupa Surat Teguran (ST) adalah: I. Terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya tanpa alasan yang dianggap sah oleh pihak HRD. II. Tidak mengikuti tata kerja dan peraturan lingkungan kerja di dalam ruang lingkup perusahaan.

III. Mangkir dua hari kerja selama sebulan.

IV. Tidak mengikuti SOP yang sudah ditentukan oleh divisi masing-masing V. Kepergok membawa makanan dan minuman ke area ruang lingkup kerja.

VI. Kinerja karyawan yang menurun di bulan sebelumnya.

VII. Tidak mengikuti perkataan/arahan/instruksi atasan.

VIII. Sifat yang dianggap buruk oleh atasan.

IX. Tidak menjaga atau merawat aset perusahaan dengan benar

X. Menggunakan perangkat elektronik ditempat kerja XI. Meninggalkan tempat kerja pada jam-jam kerja tanpa seijin Atasan.

XII. Tidur atau bermalas-malasan pada jam kerja.

4. Surat Peringatan i. Surat Peringatan 1 Tindakan-tindakan yang mendapat sanksi berupa Surat Peringatan (SP 1) adalah: I. Menerima tamu pribadi dalam jam kerja tanpa ijin Atasan.

II. Dinilai oleh atasan, telah membuat lingkungan kerja tidak kondusif dengan tingkah laku atau sifat karyawan tersebut.

III. Mengabaikan pemeliharaan kebersihan ruang kerja atau alat perlengkapan kerja.

IV. Memfitnah dan/atau memasang tulisan atau gambar yang mempermalukan atau memprovokasi orang lain yang mengakibatkan situasi perusahaan tidak kondusif.

V. Tidak mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) divisi masing-masing yang mempengaruhi lebih dari 2 pihak.

VI. Kinerja Karyawan yang menurun di bulan sebelumnya.

VII. Tidak mengikuti perkataan/arahan/instruksi atasan.

VIII. Melakukan pekerjaan yang bukan menjadi tugasnya kecuali atas perintah Atasan.

IX. Melakukan Pelanggaran yang sama dengan kriteria yang tercantum di Pasal XIII Bab 3, dengan ketentuan dimana karyawan tersebut masih mempunyai Surat Teguran yang masih aktif.

X. Pelanggaran lainnya yang dipandang pantas oleh Perusahaan untuk diberikan Surat Peringatan Pertama (SP I). ii. Surat Peringatan 2 I.

II. III. IV. V. VI. VII.

Tindakan-tindakan yang mendapat sanksi berupa Surat Peringatan (SP 2) adalah: Melakukan pelanggaran yang jenis atau berat pelanggarannya dapat dikenakan sanksi Surat Peringatan Pertama (SP I) dan/atau lebih rendah sedangkan yang bersangkutan masih menjalani Surat Peringatan (SP) Terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya sebanyak lima kali selama satu bulan.

Mangkir tiga hari kerja selama sebulan Tidak melaporkan kepada Atasan tentang adanya pelanggaran tata tertib kerja dan/atau gangguan keamanan yang diketahuinya dapat merugikan Perusahaan.

Tidak memperhatikan dan tidak bersedia melaksanakan petunjuk Atasan mengenai tugas yang harus dikerjakan.

Tidak bersedia bekerja sama dengan teman sekerja atau dengan Atasan dalam melaksana kan tugasnya tanpa alasan yang di persetujui oleh atasan.

Bekerja tidak sesuai dengan standar dan prosedur operasional kerja yang telah ditetapkan Perusahaan.

VIII. Pelanggaran lainnya yang dipandang pantas oleh Perusahaan untuk diberikan Surat Peringatan Kedua (SP II). iii. Surat Peringatan 3 Tindakan-tindakan yang mendapat sanksi berupa Surat Peringatan (SP 3) adalah: I. Melakukan pelanggaran yang jenis atau berat pelanggarannya dapat dikenakan sanksi Surat Peringatan Kedua (SP 2) dan/atau lebih rendah sedangkan yang bersangkutan masih menjalani Surat Peringatan Kedua (SP 2).

II. Terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya sebanyak enam kali selama satu bulan.

III. Mangkir empat hari kerja selama sebulan IV. Mempergunakan barang-barang milik Perusahaan dan/atau perlengkapan milik Perusahaan untuk kepentingan pribadi tanpa seizin Pimpinan Perusahaan.

V. Menyalahgunakan barang-barang milik Perusahaan yang dipercayakan kepadanya untuk kepentingan dan keuntungan pribadi ataupun pihak ketiga lainnya.

VI. Melakukan pekerjaan yang sifatnya sebagai rekanan Perusahaan.

VII. Melakukan perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban atau ketentraman kerja atau menimbulkan keributan.

VIII. Melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain yang bersangkutan dengan perusahaan atau Perusahaannya langsung.

IX. Pelanggaran lainnya yang dipandang pantas oleh Perusahaan untuk diberikan Surat Peringatan Ketiga (SP III).

5. Ketentuan diluar Surat Peringatan I. Bagi pelanggaran yang tercantum di peraturan perusahaan namun tidak tertera di Pasal XIII Bab 1-4,​ akan dievaluasi oleh pihak manajemen dan divisi HRD dan diberikan hukuman yang menurut perusahaan sepadan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan.

II. Jika perusahaan sudah membuat keputusan terhadap hukuman yang diberikan kepada karyawan, keputusan tersebut tidak dapat diganggu gugat.