AIRPORT DECEMBER 2022: THE SOUTH NARRATIVES

MEMIJAKBUMI MENATAPDUNIA

THE SOUTH NARRATIVES

EDITORIAL

EDITORIAL

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya, INKA dapat menerbitkanedisibarumajalahAirportyangberjudul “TheSouthNarratives” Pertama,ucapanterimakasih kami tujukan kepada Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIPOL UGM atas dukungannya dalam penerbitan majalah Airport. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Korps Mahasiswa Hubungan Internasional (KOMAHI) UGM karena telah memberikan wadah bagi mahasiswa HI UGM untuk menyalurkan ketertarikannya terhadap isu-isu hubungan internasional. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua kontributor yang telah berkontribusi dalam proses penyusunanmajalahAirportedisiDesember2022ini.

Pada edisi ini, pemilihan topik “The South Narratives'” merupakan langkah kami sebagairedaksiuntukikutmengarusutamakanperspektifdanisu-isuGlobalSouth dalamtulisan-tulisanmahasiswaIlmuHubunganInternasionalUGM.Didalamedisi ini terdapat berbagai isu politik, ekonomi, sosial, hingga keamanan yang dihadapi olehnegara-negaraSelatan.TentusajaPresidensiG20Indonesiajugamenjadititik penting dalam mengapresiasi maupun mengkritisi upaya Indonesia dalam merepresentasikankepentingannegara-negaraSelatan.ini.

Dengan demikian, majalah Airport edisi Desember 2022 diharapkan dapat berperan menjadi sarana edukasi bagi pembaca mengenai isu-isu Global South lewatkontenyangdisajikandidalammajalahini.Kamimenyadaribahwamajalah AirportedisiDesember2022masihjauhdarikatasempurna.Makadariitu,kritikdan saran dari pembaca akan sangat bermanfaat bagi kami untuk meningkatkan kualitas majalah Airport di penerbitan selanjutnya. Akhir kata, kami mengucapkan salamdanselamatmembaca!

INDONESIA DAN UPAYA MEREPRESENTASIKAN NEGARA SELATAN DALAM PRESIDENSI G20

Muncul sebagai salah satu simtom pergeseran keseimbangan kekuatan dunia, G20 berangkat dari krisis finansial 2008 yang menuntut emerging economies untuk berinvestasi di negara industri (Balaam & Dillman, 2014) sehingga terlihat bahwa negara Utara juga semakin dependen terhadap negara Selatan. Terbentuknya relasi kuasa ini kemudian dijadikan leverage bagi negara Selatan dalam mengangkat aspirasi mereka yang telah lama termarginalkan–salah satunya melalui sejumlah agenda yang dibawakan dalam presidensi G20 Indonesia. Melalui presidensinya di G20, yang memungkinkan Indonesia untuk mengartikulasikan status middle power-nya (Karim, 2018), terutama ketika Indonesia merasa bahwa ada kesenjangan yang semakin besar antara negara-negara kaya dan negara-negara berkembang pada masa pandemi Covid-19. Bukan tanpa preseden, gencarnya Indonesia dalam memperjuangkan suara negara Selatan, terutama dalam masa presidensinya, dapat dilihat dari konsistensi usahanya dalam mengadvokasikan kepentingan negara berkembang di forum G20 sebelumnya. Namun, kepentingan ini sering kali bertabrakan di tengah kontestasi negara-negara anggota yang semakin teraksentuasi dengan adanya polarisasi Utara-Selatan pada presidensi G20 Indonesia 15–16 November lalu. Lantas, bagaimanakah peran Indonesia dalam mengedepankan kepentingan negara Selatan dalam forum G20 terutama dalamperiodepresidensinya?

Posisi Indonesia dalam memperjuangkan suara negara Selatan dalam agenda presidensinya tidak dapat lepas dari rekam jejaknya dalam pertemuanG20sebelumnya KontekstualisasihaltersebutdapatterlihatdiKTT Pittsburgh 2009, KTT Seoul 2010, dan pada masa presidensi Arab Saudi akan G20 pada tahun 2020 dan dilanjutkan sampai pada masa presidensi Italia pada tahun 2021. Di KTT Pittsburgh, Indonesia menyerukan pidatonya kepada pemimpin G20 untuk lebih memperhatikan kepentingan negara berkembang dalam mengatasi dampak krisis keuangan global dan dengannya juga turut membantupembangunanmereka.Pidatotersebutpunmenyorotipentingnya ketahanan ekonomi negara-negara berkembang dalam permasalahan kontinu tersebut, jika permasalahan tersebut tidak diatasi maka negara berkembangakanterusrentanterhadapkrisiskeuangandimasadepan Oleh karena itu, Indonesia mengusulkan Global Financial Safety Net sebagai garis pertahanankedua untuk mendukung instrumen IMF dan BankDunia.

Penulis: Rahayu Hemalina Prasetyo dan Mas Intan Putri Apriani

Editor: Gembong Hanung dan Rachmania Utami T.P.

Tidak hanya itu, Indonesia juga mengadvokasi akses negara berkembang terhadap vaksin sebagai bagian dari strategi respons Covid-19 G20(Hermawan,2022)

Mengingat rekam jejak Indonesia dalam forum G20, tidak heran jika agenda presidensi G20 Indonesia juga berupaya untuk memfokuskaninklusivitasnegaraSelatandalam perekonomian global. Agenda prioritas tersebut, sebagaimana disebutkan oleh Presiden Jokowi, meliputi beberapa hal, yaitu memperkokoh arsitektur kesehatan global; mentrasisikan energi menuju energi hijau dan berkelanjutan; dan mempercepat tranformasi ekonomi digital. Dalam agenda pertama, arsitektur kesehatan global, ketimpangan dan polarisasi kepentingan ekonomi antara para pemain besar G20 masih tergolong tinggi. Bahkan untuk distribusi vaksin, diperkirakan oleh PBB hanya 13,35 persen warga yang telah menerima doksin pertama di negara berpenghasilanrendah,sementaranegarakaya telahmencatatangkasebesar70persen(UNDP, 2022). Sementara pada agenda mengenai transisi menuju energi hijau, ketergantungan Indonesia pada sektor konvensional seperti manufaktur, kehutanan, pertambangan, serta perdagangan automobil menyumbang 63,66 persen perolehan GDP negara akan menempatkan Indonesia pada posisi yang kurang menguntungkan secara ekonomi (AlFadhat, 2022) Selain itu, posisi strategis Indonesia–dan beberapa negara berkembang lainnya–sebagai pasar ekonomi digital yang besar membuat agenda ketiga G20 makin relevan.

Terlepas dari upaya Indonesia dalam presidensinyadiforumG20untukmenjembatani kepentinganUtara-Selatan,friksitetapmunculdi antara mereka. Bahkan, friksi ini muncul karena masalah geopolitik yang bukan merupakan fokus utama dari forum ini. Pada KTT G20 Bali tahunini, kentalnya perpecahan suara negara

anggota G20 dalam mengutuk Rusia atas invasinya terhadap Ukraina termanifestasi dalam G20 Bali Leaders Declaration yang menunjukkan bahwa tidak semua pemimpin negara G20 mendukung pengutukan atas Rusia. India, Cina, Brasil, Arab Saudi, Indonesia dan beberapa emerging markets lainnya dari G20 untuk menentang langkah negara Utara dalam kelompok tersebut untuk mengutuk Rusia atas Ukraina dalam deklarasi akhir KTT G20 Bali (Chaudhury, 2022) Tak hanya itu, polarisasi semakin terlihat ketika Indonesia meminta para pemimpinBaratuntukmeredamretorikamereka terhadapRusia.Padaakhirnya,instrumentalisasi G20untukisugeopolitikinimenunjukkanadanya kerentanan akan perpecahan negara UtaraSelatan.

Tema Indonesia pada G20 “Recover Stronger, Recover Together” juga dipertanyakan Pada siapa, lapisan masyarakat, dan grup negara mana kata “together”tersebutmengacu.MisalnyaadalahkebijakanekonomiJokowiyang cenderung “pro-investasi” Seperti pada pertemuan bersama Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Jokowi menyerukan bahwa investasi adalah penggerak utama pertumbuhan perekonomian Indonesia. Untuk mendukung pemulihan ekonomi,pemerintahbergantungpadakebijakanorientasipasardengancara menyediakan kemudahan bisnis untuk meningkatkan aliran investasi dan mengamankan stabilitas politik Salah satu contoh utama kebijakan tersebut adalah Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja yang secara masif dikritik para aktivis dan akademis disebabkan potensi UU tersebut dalam melanggar hak pekerja dan mendestruksi lingkungan secara signifikan. Omnibus Law berpotensi menempatkan kekuasaan dan kekayaan pada sebagian kalangan sementara mencederai pekerja. Meskipun telah dibatalkan, UU tersebut akan berlaku setidaknya selama 2 tahun sementara pemerintahmempersiapkanamandemenyangdibutuhkan PerundinganG20 sendiri tidak bersifat mengikat, sehingga keberhasilan dari agenda yang disepakatiakansangatbergantungpadabesarnyadeterminasitiapanggota untuk mencapai tujuan tersebut. Estafet kepemimpinan G20 Indonesia yang seterusnya dilanjutkan oleh India, Brazil, dan Afrika Selatan diharapkan menjadisebuahpeluangbaginegaraselatandalampeningkatankesetaraan dan inklusivitas dalam hubungan internasional. Presidensi yang akan dipegang negara-negara selatan tersebut diharapkan merupakan transisi dariperansebagairuletakermenjadirulemaker.

KETUANAN MELAYU AND ITS IMPACT TOWARDS MALAYSIA'S DOMESTIC STABILITY

Author: Najwa L. Hakim Editor: Rachmania U.T.P

Malaysia is facing a crisis, one that is triggered by its lack of national identity The trajectory of political crisisisshapedbypolarizationoverraceandreligion, both among political elites and ethnic groups. Racial and religious factors have continued to spark a conflict that threatens domestic stability since the nation’s independence in 1957. Citing Anderson (2006), nation is an imagination of a community in which the communal bonds felt by its members are constructed by their minds. This is something that is missing from Malaysia’s nation-building; instead of imagining a common identity where various ethnic groups are bound as a community under the same nation, they see ethnicity as something that differentiatesthemfromoneanother.

There is a clear division between Malay ethnicity, which makes up for 50.8 per cent of the population and acquired affirmative action knownas“Ketuanan Melayu” which will be discussed later, and other communities such as Chinese, Indian, and other indigenous ethnic groups regardedas“Pendatang”,who did not quite enjoy the same rights because they are deemed to be foreigners: the narration delivered from time totimeisthattheyarenotthe original inhabitants of the land

Then, how do polarization and the construction of ethnic hierarchy contribute to domestic instability? What is the endgame of the political elites, and how is the harmony between interethnic societies impacted? This essay argued that the concept of Ketuanan Melayu often intercorrelated to Article 153 of the Malaysian Constitution is disintegrating society due to the specialization of Malays which fuels disintegration between ethnic groups,andthreatensdomesticstability.

Ketuanan Melayu signified the lordship of Malays over the Malaysian Peninsula. Even though Ketuanan Melayu is not a term sanctioned in the Malaysian Constitution, the propaganda of this concept is often based upon Article 153 which decreed that “It shall be the responsibility of the Yang diPertuan Agong to safeguard the special position of the Malays and natives of any of the States of Sabah and Sarawak and the legitimate interests of other communitiesinaccordancewiththeprovisionsofthisArticle”.(1)Implyingthat the affirmative action directed towards Malays is codified in the eyes of their domestic law, meanwhile, the interest of other communities must first be considered ‘legitimate’ to be preserved Moreover, Article 153 also includes a fewcontroversialmethodstoprotecttheMalays,suchastheestablishmentof a quota system in civil servants selection, scholarship, and education that precedes Malay descent.(2) Another problem arising from this concept is how the notion of Ketuanan Melayu portrays the relationship between Malays and non-Malays As one party benefits from affirmative actions, while the other doesn't,ethnictensionscanbeeasilytriggered.

Affirmative action is usually intended to increase the representation of minorities that havebeenhistoricallyexcluded(3) However, in Malaysia, it is directed toward the majority Political elites, especially the ones from United Malays National Organisation (UMNO) maintained the propaganda of Ketuanan Melayu, ethnic hierarchy, and the instrumentalization of religion in order to stay in power, as the division ease the mobilization of support from the mostly MalayMoslemcitizen.

1

2. 3. 4.

The need to preserve this discriminatory system can be seen from the statement of UMNO politician, Abdullah Ahmad, which once stated that “a subordinate’s unilateral attempt to break or redefine a contract of fealty is ‘derhaka,’ treacherous, and the cardinal political sin justifying extreme retribution” (4) However, the election of Anwar Ibrahim from the AllianceofHopecoalitionasa Prime Minister sheds light on theracial-rootedissue.

Commonwealth Legal Information Institute, “Constitution of Malaysia 1957 - Part XII,” Commonlii.org, 2019, http://www.commonlii.org/my/legis/const/1957/12.html.

Windu Jusuf, “Supremasi Melayu Di Malaysia: Sudah Rasis Sejak Dalam Konstitusi,” tirto.id, December 13, 2018, https://tirto.id/supremasi-melayu-di-malaysia-sudahrasis-sejak-dalam-konstitusi-dbL9.

Robert Fullinwider, “Affirmative Action,” Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2018, https://plato.stanford.edu/entries/affirmative-action/.

Joseph Chinyong Liow, “Malaysia’s Creeping Islamization and Dimming Prospects for Covenantal Pluralism,” The Review of Faith & International Affairs 19, no. 2 (April 3, 2021): 1–13, https://doi.org/10.1080/15570274.2021.1917127.

As a leader of the most-inclusive coalition, Ibrahim is expected to alter the current political landscape by materializing his campaign to end racial and religious bigotry.(5) To do so, the writer finds that increasing interactions between various ethnic groups can be done as a starter. From facilitating forums for interethnic and interreligious figures to mingle, decreasing the use of racial and religious motives in policy-making, to forming a policy similar to the one implemented by Singapore’s government through Housing & Development Board (HDB) where they implemented the Ethnic Integration Policy to integrate a balanced mix of ethnic groups in HDB estates. This could prevent the formation of race-based residence and ensure interethnic As a leader of the most-inclusive coalition, Ibrahim is expected to alter the current political landscape by materializing his campaign to end racial and religious bigotry To do so, the writer finds that increasing interactions between various ethnicgroupscanbedoneasastarter.

From facilitating forums for interethnic and interreligious figures to mingle, decreasingtheuseofracialandreligiousmotivesinpolicy-making,toforming a policy similar to the one implemented by Singapore’s government through Housing & Development Board (HDB) where they implemented the Ethnic Integration Policy to integrate a balanced mix of ethnic groups in HDB estates. (6) This could prevent the formation of race-based residence and ensure interethnic

5 The Associated Press, “From Prisoner to Prime Minister, Malaysia’s Anwar Had Long Ride to Top,” NPR, November 24, 2022, sec. Asia, https://www.npr.org/2022/11/24/1139144583/reformist-leader-anwar-named-primeminister-of-malaysia.

6 Government of Singapore, “HDB’s Ethnic Integration Policy: Why It Still Matters,” www.gov.sg, April 13, 2020, https://www.gov.sg/article/hdbs-ethnic-integrationpolicy-why-it-still-matters.

PERAN PEMUDA DAN MASA DEPAN AGRIKULTUR DI ASEAN

Author: Fattaa Hayyu Tri Hapsari Editor: Rachmania Utami Tsalasa Putri

ASEAN yang kini terdiri atas 11 negara dan mencakup lebih dari 655 juta penduduk, telah memegang posisi sebagai organisasi regional eminen di kawasan Indo-Pasifik. Berdasarkan data dari IMF, ASEAN telah menjadi entitas dengan pertumbuhan PDB terbesar ketiga di Indo-Pasifik setelah Cina dan India. Jika diakumulasikan, PDB ASEAN telah mencapai 2,5 triliun USD atau setara dengan3,4%daritotalPDBdunia(IMF,2017).Daritotal PDB tersebut, agrikultur menjadi sektor yang memiliki kontribusimasifpadaekonomimakroASEAN..

Sejak dulu, agrikultur telah berperan sebagai tumpuan ekonomi dan peradaban di ASEAN Bagi mayoritas negara ASEAN, hal tersebut dapat diilustrasikan dengan masifnya penyerapan tenaga kerja di sektor agrikultur, terhitung sektor agrikultur telah memperkerjakan lebih dari 60% total tenaga kerja (Teng & Mcconville, 2016) Menjadikannya sebagai salah satu komponen penting dalam akselerasi pertumbuhan dan usaha pengentasan kemiskinan di kawasan Asia Tenggara. Terlebih, jika dilihat dari persentasenya, pada tahun 2017 sektor pertanian telah menyumbang lebih dari 40% PDB di negara layaknya Laos dan Myanmar alasan utama mengapaASEANhinggasaatinimasihmenjadisalah satu kantong pertanian paling produktif di dunia (Invest Asean, 2022) Selain itu, manifestasi kapabilitas ASEAN sebagai pusat produksi dan lumbung bahan pangan juga dapat dilihat melalui posisiThailanddanVietnamsebagaiduapengekspor padi terbesar di dunia saat ini (WBCSD Global Network,2016)

Namun,dewasainikontribusisektor agrikultur terhadap PDB ekonomi ASEAN mulai melemah. Kini sektor pertanian hanya menyumbang 10 persen dari total PDB ASEAN, padahal jika dilihat dari sumber dayanya termasuk tanah, air, dan manusia— kawasan ini memiliki potensi besar untuk menjadi regional dengan ketahanan pangan yang kemudian dapat mendorong akselerasi proses pembangunan. Pada dasarnya isu mengenai stagnasi dalam sektor agrikultur di ASEAN disebabkan oleh beberapa hambatan, salah satu yang paling utama adalah minimnya partisipasi pemuda dalam sektor agrikultur.

Sejakdimulainyatrenurbanisasi,sektoragrikulturmenjadisalahsatusektor yang paling terdampak di kawasan Asia Tenggara (WBCSD Global Network, 2016).Jikaditinjaumelaluikacamataagrikultur,urbanisasitelahmenyebabkan reduksi masif terhadap tenaga kerja petani, minimnya keikutsertaan pemuda dalam sektor pertanian juga menyebabkan populasi petani kini didominasi usia tua. Bila ditilik kembali kecenderungan pemuda untuk memilih pekerjaan diluar sektor pertanian dari pada mengikuti jejak orang tua mereka juga menjadi alasan eminen dari kenaikan rata-rata usia petani ASEAN. Tak berhentidisitu,isuinijugadiperparahdengankecenderunganorangtuayang mendorong anaknya untuk bekerja di profesi kerah putih alih-alih petani, dengan anggapan bahwa gaji dari sektor agrikultur tidak akan cukup untuk menyokong kehidupan di era digital (Geza et al., 2021). Padahal regenerasi ketenagakerjaan menjadi komponen utama dalam mempertahankan eksistensi pertanian sebagai pioner pembangunan ekonomi Terlebih dengan perkembangan dan penggunaan teknologi dalam agrikultur, pemuda justru diharapkan dapat menjadi entitas yang meremajakan kembali sektor agrikultur. Maka menurunnya regenerasi ketenagakerjaan di sektor agrikultur takhanyaberpotensimengancamsekuritaspangannamunjugamasadepan dankesejahteraanwarganegaraASEAN.

IsutersebutdirefleksikanpadakondisiyangkiniterjadidiIndonesia,dimana perkembangan teknologi menjadi katalis terhadap ketertarikan generasi muda di sektor ini. Dari tahun 1993 hingga 2013 Indonesia telah mengalami regresi tajam dalam jumlah petani muda (McGovern, 2018). Kini generasi mudaIndonesiamemilikipreferensiuntukbekerjadisektoryanglebihmodern dengan gaji yang pasti alih-alih di sektor pertanian yang cenderung padat karya. Hal ini memiliki imbas yang cukup masif pada keberlanjutan sektor agrikultur di Indonesia, dilansir dari data Badan Pusat Statistik, 60-80 persen petani Indonesia kini berusia diatas 45 tahun dan melihat tren yang saat ini sedang terjadi, proporsi ini diproyeksikan akan terus meningkat pada tahun mendatang

Fenomena tersebut menggaris bawahiperlunyakebijakankolektifoleh ASEAN untuk memberdayakan minat pemudadibidangpertanian.Kebijakan ini dapat dimanifestasikan melalui edukasi siswa, dimana pemberdayaan dapat diimplementasikan dengan menjangkau pemuda di level sekolah. Tujuannya adalah meningkatkan eksposur dan menciptakan peluang agar pemuda dapat memiliki ketertarikandisektoragrikultur

Melihat pentingnya peran pemuda dalam membentuk ketahanan pangan, aksi kolektif antar negara dan sektor swasta perlu digiatkan dengan segera Sebab perlu diingat bahwa peran agrikultur di ASEAN tak hanya untuk mencapai keuntungan ekonomi dan memenuhi kepentingan ekspor. Namun, sektor ini juga bersifat katalis dalam kehidupan sehari-hari masyarakat domestik

SOCIO-CULTURAL REGRESSION IN LAOS' COASTAL MEKONG RIVER: WHY

AND HOW TO FIX IT?

Author: Dollin Ardan Editor: Rachmania Utami Tsalasa Putri

The objective of this paper is to address the socio-cultural regression that indigenous communities are experiencing, particularly on the banks of the MekongRiverinLaos

This river, which flows from China to Vietnam, is currently facing challenges, particularly from the perspective of the indigenous Lao communities who have been directly impacted by the construction of dams as a national or sub-regional development agenda (Khai, 2021). The government of Laos has constructed dams with foreign investment to meet the needs of the country and supply hydropower energy. For example, The Laotian government intends to establish a 1,460 megawatt hydroelectric dam upstream of the UNESCO World Heritage Site, the ancient cityofLuangPrabang(Fawthrop,2021).

Whatisactuallyhappening in Laos? The Mekong River's coastal area in Laos is home to enormous, rich natural biodiversity coexisting in harmony. This place is vital for Indigenous communities who relyheavilyontheriverandthe natural environment for their survival.AstheWorldWildFund report (2012), The Mekong River has the largest inland fishery in theworld.Itprovidesalivingfor tens of millions of people and up to 25% of the world's freshwatercatch. Thesedam-buildingvisionsthreatenindigenousgroups'socioculturalwayof life. Numerous studies have already warned about the destruction and implications of dams that contribute to climate degradation in the area, such as the devastation caused by drought and flooding in Laos (Fawthrop, 2021). Speakingofthesocioculturalimpact,manypeoplehavebeendislocatedfrom theirhomesandlivelihoods.ThisissuecanbeseenclearlyinhowtheXayaburi and Sanakham Dams are one of the causes of the displacement problem (Radio Free Asia, 2021). Furthermore, despite complaints from within the country, these dams continue to operate without considering the voices of minorities,whichdemonstratesademocraticflaw

“We can’t relocate our rice fields, farms, and gardens to new locations. So howandwherecanwefarmormakealivinginanewplace?”

The social and cultural catastrophes affecting Laotian indigenous groups raise the question of how to ensure justiceforthesevulnerablepeople The government's determination only serves to widen the injustice gap and cause people to suffer disproportionately.

As a result, the author argues that it is essential to incorporate Biocultural Rights as a universal understanding into policymaking processes, both domestically and internationally. This new paradigm was born due to the current approach on preserving Indigenous resources, that is separating the rights to natural resources and the rights to cultural resources, omitting their crucial connections (Chen & Gilmore, 2015). Here, however, Chen & Gilmore define biocultural rights as a collection of substantive Indigenous resource rights that simultaneously safeguard Indigenous natural and cultural resources, realizing their indissolubly intertwined nature (Chen & Gilmore, 2015).Itisaconceptthatconsidersthe past, the present, and the future in the sense that it is based on the distinct histories and wrongs that Indigenous groups have experienced, an examinationofthecurrentsystem,and thecriticalneedtoassistandempower these groups in order to preserve their distinct biocultural diversity for future generations(Chen&Gilmore,2015).

The author posits that Biocultural Rightsarethemissingpieceoftoday’s development agenda, particularly for the Lao government Most governments across the globe disregard the need of integrating environmental and cultural rights, which is why there are still numerous cases of abuse pertaining to sociocultural life, particularly for Indigenous groups Natural rights are not ideal if we do not include social and cultural rights, because we must recognize that there are extensive and clear ties between those aspects for people. As previously stated by Chen and Gilmore, there are cultural legacies, both physical and intangible, that contribute to the embodiment of indigenous livelihood in today's contemporary society. Therefore, reflecting on the topic, dam construction as one of several development ambitions is undeniably harmful while also ignoring the lives of vulnerablepeople.

The Lao government should and must realize the need of implementing Biocultural Rights into its policy agenda in order to prevent additional socioculturalconsequencesontheLao people. This approach also prevents future regression in all aspects politics, business, and, most importantly, sociocultural lives that arecriticaltoLaos'ssurvival.

NIM : 22/503416/SP/31050

POLITICS OF GUNPOWDER: HOW MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX TOOK OVER FOREIGN POLICY IN

USA

The United States of America since its creation has always allowed its public population to participate in the state decision making process and the running of its national market. But this system is not without flaw because an individual or an organization with enough power could influence state matters giving arise to the Military-Industrial Complex. Military-Industrial Complex is a term to explain the ‘symbiotic’ relationship a state has with institutions that are related to war prepared-ness. This term was first used by US President Dwight D. Eisenhower in his farewelladdressin17thofJanuary1961,voicingconcernabout“the potentialfordisastrousriseofmisplacedpower”.

WithTheAmericansystemof public participation, private enterprises could more easily lobby and influence politics of the state and in turn this could have an effect in the shape of government’s support on the private enterprises’ interest. Withthatinmind,itisnotweird to have private enterprises supporting or opposing state’s stance or action on its foreign policy

The most obvious and easiest to observe case of Military-Industrial Complex’s influence on the US government is to look at the history of the cold war It’s not surprising to see arms contractors trying to profit and benefit by helping the US government with the ‘arms race’ against the Soviet Union. It is partlyduetobothsuperpowersdecidingnot todemobilizefollowingtheendofWorldWar Two and instead contest each other on A indirect war of global influence that MilitaryIndustrial Complex grew on economic and influentialpowerthatithad.

Theconstantsupportofmilitaryequipmentdeliveriestocountriesthatheld anti communist sentiment was also a big part of this arms contractors fueled foreign policy. Based on Martin Calhoun calculation, the US spent up to $13.1 Trilliondollarsonmilitaryspendingbytheendofthecoldwarwithanaverage of$298.5Billiondollarannually.

TheUnitedStatesofAmerica,sinceitscreation,hasalwaysalloweditspublic populationtoparticipateinthestatedecisionmakingprocessandtherunning ofitsnationalmarket Butthissystemisnotwithoutflawbecauseanindividual or an organization with enough power could influence state matters giving arisetotheMilitary-IndustrialComplex.Military-IndustrialComplexisatermto explainthe‘symbiotic’relationshipastatehaswithinstitutionsthatarerelated to war prepared-ness. This term was first used by US President Dwight D. Eisenhower in his farewell address in 17th of January 1961, voicing concern about“thepotentialfordisastrousriseofmisplacedpower”.

Aftertheattackonthetwintowersin11thofSeptember2001,theUSdeclared thewaronterrorandauthorizedmilitaryforcetobeusedonanythingthatwas believed to be an associate of the attack and governments that sheltered them. This action saw the US spending extraordinary amount of money into private contractors to support their war effort. By 2021, 20 years since the start of the war in Afghanistan, the US had spent $14 Trillion dollar towards maintaining its war effort with one third to a half of that money spent on contracting private contractors, the same private contractors that spent $25 BilliondollarinlobbyingUSpoliticiansforthesameduration.

Surprisingly some of the most paid private contractors are not related to arms, they’re logistics contractors that were contracted to supply the US military during its operations. It seems that the doctrine of Military-Industrial Complex had evolved beyond supplying arms and tried to also supply the army with rations and other equipment, as commented by vice president of Lexington institute Dan Goure, “This is not my grandfather’s military industrial complex,thereisnotasinglemunitionsproducerinthislist”.

Wajah Global South dalam KTT

G20 2022

Sebagai salah satu perhelatan terbesar tahun ini, KTT G20 menjadi pusat perhatian dunia selama beberapa minggu terakhir. Para pemimpin negara Global North dan Global South hadir pada KTT di Bali dengan harapan dapat mencapai hasil yang terbaik bagi semua pihak. Sebenarnya, bagaimana dinamika Global South pada pertemuan penting ini?

Sebagai tuan rumah, Indonesia memainkan perannya dengan sangat baik sehingga pada akhirnya semua negara dapat bersatu untuk menyetujui Bali Leader’s Declaration setelah melalui proses panjang Beberapa kerangka kerja sama dengan negara maju seperti Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) dan Just Energy Transition Partnership (JETP) berhasil terbentuk melalui KTT G20

Indonesia

Sebagai tuan rumah KTT G20 tahun depan, India hadir dengan diwakili Perdana Menteri Narendra Modi untuk menerima penyerahan kepemimpinan G20 India juga mengadakan berbagai pertemuan bilateral di hari kedua KTT bersama dengan Perancis, Indonesia, Inggris, dll India

By:RachelEmeralda

Menlu Marcelo Ebrard, hadir sebagai representasi Meksiko di KTT G20 tahun ini Ebrard mengangkat isu komitmen negara G20 dalam membantu negaranegara berkembang agar tujuan SDGs dapat tercapai.

Meksiko

Putra Mahkota Mohammed bin Salman turut hadir dalam perhelatan ini bersama beberapa rekannya, yakni Menteri Energi Abdulaziz dan Pangeran Turki bin Mohammed bin Fahd bin Abdulaziz.

Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, turut hadir dalam perhelatan besar ini Ramaphosa menekankan pentingnya ambisi negara-negara G20 dalam aksi iklim, khususnya dalam komitmen finansial.

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, hadir dalam KTT bersama dengan beberapa staf kenegaraannya Selain mengikuti KTT, Edorgan juga mengadakan beberapa pertemuan bilateral, layaknya dengan Indonesia.

Argentina

Presiden Alberto Fernández menjadi perwakilan Argentina Sayangnya, karena kondisi kesehatan, Fernández sempat dilarikan ke RSUP Sanglah Menteri Luar Negeri Santiago Cafiero menggantikan posisi Fernández untuk sementara

Brazil

Dalam pertemuan ini, Brazil diwakili oleh Menlu Carlos França sebagai pengganti Presiden Bolsonaro yang tidak bersedia hadir Kekalahan Bolsonaro atas Lula di Pemilihan Umum Brazil pada Oktober lalu membuat Bolsonaro membatasi penampilannya di publik

Cina

Xi Jinping perwakilan C dalam perte bahkan di hari sempat m rapat selama bersama AS kedua Xi berte empat western selama ini hubungan yang dengan Cina Belanda, Perancis, da Selatan.

‘MENURUT KALIAN APAKAH INDONESIA

BERHASIL MEMPRESENTASIKAN GLOBAL SOUTH DALAM AGENDA DAN DEKLARASI YANG ADA DI G20 DI TAHUN INI?

BERHASIL MEMPRESENTASIKAN GLOBAL SOUTH DALAM AGENDA DAN DEKLARASI YANG ADA DI G20 DI TAHUN INI?

Melihat realitas bahwasanya Indonesia merupakan bagian dari Global South seakan selalu diasumsikan turut kerap membawa kepentingan kelompok tersebut. Tak dapat dipungkiri, slogan recover together, recover stronger yang secara implisit mengandung ajakan kolaborasiseluruhduniamenguntungkan berbagai negara berkembang sebagai korban atas serangkaian problematika global dalam pemulihan pasca pandemi diiringi gelombang disrupsi. Namun, dilihat dari sisi lain, agenda G20 di Bali sarat unsur nasionalistik, yang mengaksentuasi signifikansi Indonesia di level global, hingga berpotensi mengikis identitas selayaknya bagian dari Global South.

GRACIA AYNI WA R ALLE

Walaupun prioritas isu dari G20 tahun ini memang bertendensi pada masalah ekonomi, iklim, kesehatan dan transformasi digital, yang menjadi fokus urgensi bagi negara berkembang, atensi tetap pada Indonesia, utamanya dilihat melalui upaya pemerintah dalam mempersiapkan konferensi global dengan menyiapkan anggaran sejumlah 2,7 triliun rupiah (Yanwardhana, 2022). Perayaan meriah nan spektakuler malah berorientasi pada perbaikan citra alih-alih mempresentasikan kepentingan global south, Indonesiasemakinberupayamerealisasikandirisebagainegaramajumelalui upayameraihposisigeopolitikstrategisdilevelinternasional.

BERHASIL MEMPRESENTASIKAN

SOUTH DALAM AGENDA DAN DEKLARASI YANG ADA DI G20 DI TAHUN INI?

M M A D RAKHALANDIKAALTAAF

AHUM

Indonesia, sebagai negara pertama dariruntutanberbagainegaraGlobal South lainnya, seperti India, Brazil, dan Afrika Selatan, yang akan menjadi host untuk G20, telah sukses memfasilitasikan pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi G20 atau KTT G20. Berakhirnya Konferensi TingkatTinggiG20atauKTTG202022 secara sukses menunjukkan kemampuan Indonesia dalam memfasilitasikandialoginternasional pada era di mana kemungkinan ketegangan antara negara sedang meningkat.

Kesuksesan Indonesia dalam memfasilitasi KTT G20 telah meningkatkan citra dan reputasi Indonesia di mata dunia internasional, tetapi hal tersebut bukanlah satu-satunya manfaat yang diberikan dari pelaksanaan KTT G20 di Indonesia. Manfaat lainnya adalah kesempatan bagi negara-negara Global South untuk diwakilkan suaranya dalam dialog internasional yang telah lama telahdidominasiolehnegara-negaraGlobalNorth

THE PROMISE - DAMON GALGUT

REVIEW

Apartheidhasfallen,see,wedieright next to each other now, in intimate proximity. It’s just the living part we havetoworkout. ( 2 0 2 1 ) ( 2 4 2 P A G E S ) ★ ★ ★ ★ ½

Chronicling the story of the Swart family – a white South African family living in a farm outside Pretoria – The Promise itself refers to the promise Ma made before her untimely death to Salome, a Black woman who has served the family life-long. She promises Salome her own house and land, but as we follow the family for 4 decades – through funerals and through the self-effacement of mediocre adulthood – the promise dwindlesandfadesaway

Upon reading the blurb of the novel, I thought to myself, “Oh, it’s a story about white guilt Right up my alley” The story is backdropped against the transition out of apartheid, yet we only closely follow the narrative of these white characters This is done with concise intention by Galgut, capturing a narrowness in the story’s landscape that you feel confined to. From the few black characters we do follow, we see the dualities of their experiences in contrast to the Swarts in a post-apartheid South Africa. So then I realize, the promise made by Ma was flawed to begin with – how can you give away a landthatwasneveryourstoclaiminthefirstplace?Wasthatguiltevertheirs toclaim?ThesearethequestionsGalgutwantsreaderstoponder. Galguthasbeendescribedasmodernistinhisstyle.Heprovidesamasterclass in storytelling – shifting the perspective from first to third person seamlessly –hisveryownuniquemixofflowerywritingcutthroughwithcold-hardrealities. Both detached yet intimate. The book itself is not propelled by plot per se; it is divided into 4 sections, following each main character's arcs in the story PerhapswhatIfindhedoesmostmasterfullyishisdepictionofmediocrity.The Swarts are, suffice to say, ordinary people in a harrowing condition, yet Galgut never fails to find meaning in the most minutiae. His characters are selfeffacing and deeply flawed, and we join them as they confront their demons andmediocrities.Galgutmakeseventheanti-herocompelling–adifficulttask for even the most seasoned authors. Deservingly winning the prestigious 2021 BookerPrize,ThePromiseisatriumph

Editor: Jessica Devy Ayuningtyas

BY HANNA TRISHANTI TAMBA, HI ‘21 REVIEW BY HANNA TRISHANTI TAMBA, HI ‘21

RESENSI FILM: ADÚ (2020)

Ketika kita diminta untuk membayangkan keseharian seorang anak yang kiranya berusia 6 tahun, kemungkinan besar yang kita ekspektasikan ialah kegiatan-kegiatan yang dimulai dengan sarapan bersama keluarga, bersekolah, menonton televisi, atau bertengkar akan hal-hal sepele dengan saudaranya.

Akantetapidibelahanbumilain,adaanak-anakyangkesehariannyadimulai dengan kekerasan, kelaparan, dan pada dasarnya ketidakpastian. Salah satu diantara anak-anak kurang beruntung tersebut adalah Adu, seorang bocah asalCameroon,yangdipaksa‘bertahanhidup’ditanahMellia Spanishcityin Morocco tanpa siapapun dan sepeser uang pun. Sebagian mengira bahwa cerita yang disutradarai oleh sutradara Salvador Calvo dan diperankan oleh Moustapha Oumarou ini merupakan cerita dongeng fiksi belaka. Akan tetapi nyatanya,kisahinisangatdekatdenganapayangdialamiolehsekitar18juta migrananakdiseluruhpenjurudunia.

Film yang diterbitkan pada tahun 2020 ini membawakan tiga plot yang berbeda. Terdapat kisah Adu dan kakaknya, Ali, yang melarikan diri dari daerah asal ketika rumah mereka mendapatkan serangan tiba-tiba Terdapat pula kisah mengenai tensi relasi ayah-anak Gonzalo-Sandra yang berusaha membuka lembaran barudiCameroon.

Author: Siti Nayla Fania Editor: Rachmania Utami T.P.

Secara garis besar, film ini berhasil menggambarkan sudut pandang menarik akan ketimpangan yang terjadi di Utara-Selatan, terutama jika difokuskan pada kasus migrasi

Dan terakhir terdapat kisah Mateo seorang polisi perbatasan yang digandrungi kegelisahan akan tuntutan untuk memberitahu apa yang sebenarnyaterjadidipagarperbatasanpadamalamTatouditemukantewas. Jikaditiliklebihjauh,filminitidakhanyaberceritamengenaialurmigrasiyang sulit dan penuh bahaya, melainkan ia juga menceritakan kisah-kisah mengenai systemic racism yang kian menambah penderitaan para migran tersebut. Hal ini dapat dilihat melalui kasus Tatou, di mana testimoni para migran lainnya tidak dianggap terlalu berarti dan kematiannya tidak dianggapsebagaihalbesaryangpatutdikhawatirkan Disampingituterdapat pula Gonzalo, seorang preservationist yang memiliki misi baik untuk menjaga hutan dan satwa liar, kembali digagalkan oleh ego dan apa yang disebut Serba(2020)sebagaiwhitepeoplesyndrome. Ketika masyarakat hidup dibawah negara dengan kepemimpinan yang korup dan kemiskinan yang kian merajalela, satu-satunya cara yang dapat ditempuhnya ialah dengan mencari keamanan di negara yang dianggapsejahteradiUtara Akan tetapi nyatanya, “They are not welcome.” Kian banyak tantangan yang harusmerekahadapi,sebagiantelahberhasildipotretdenganbaikdalamfilm berdurasi1jam59menitini.

NELSON MANDELA: THE FREEDOM FIGHTER

Penulis: Muhammad Rakha Landika Altaaf

Editor:Jessica Devy Ayuningtyas & Gembong Hanung

Ketika membaca berbagai artikeldansuratkabarmengenai Nelson Mandela, kebanyakan orang akan mengenalnya sebagai seorang warga negara Afrika Selatan yang berperan signifikan dalam gerakan perlawanan terhadap rezim apartheid. Pada masa sebelum dan setelah apartheid berakhir, Mandela berperan signifikan dalam memperjuangkan hak asasi manusia di tengah negara yang secara sistematis mendiskriminasidanmembedabedakan warga negaranya berdasarkan warna kulit. Melalui berbagai metode, Mandela memperjuangkan perlawanan tersebut, dari mendorong protes dan demonstrasi hingga gerakansabotase.

Dari sudut pandang Pemerintah Afrika Selatan dan masyarakat pendukung apartheid, posisi dan tindakan Mandela akan dipandang sebagai bentuk “terorisme” hingga beliau pun terancam dipersekusi secara hukum Akan tetapi, dari sudut pandang masyarakat yang menentang apartheid, beliau dipandang sebagai seorang freedom fighter. Mendekati akhir maupun setelah berakhirnya masa apartheid, Mandela berperan dalam menciptakan suatu sistem negara yang dapat memberikan dan menjamin kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan tanpa mendiskriminasikan ras maupun etnis suatu individu. Pada masatransisidarimasaapartheidmenuju masa demokratis, Mandela mementingkan inklusivitas dan menolak sistemnegaraberdasarkansupremasiras, meskipun ras yang dimaksud adalah ras kulithitam.

Akantetapidibelahanbumilain,adaanak-anakyangkesehariannyadimulai dengan kekerasan, kelaparan, dan pada dasarnya ketidakpastian. Salah satu diantara anak-anak kurang beruntung tersebut adalah Adu, seorang bocah asalCameroon,yangdipaksa‘bertahanhidup’ditanahMellia—Spanishcityin Morocco tanpa siapapun dan sepeser uang pun. Sebagian mengira bahwa cerita yang disutradarai oleh sutradara Salvador Calvo dan diperankan oleh Moustapha Oumarou ini merupakan cerita dongeng fiksi belaka. Akan tetapi nyatanya,kisahinisangatdekatdenganapayangdialamiolehsekitar18juta migrananakdiseluruhpenjurudunia.

REKOMENDASI

Author: Gembong Hanung

Siniar ini menghadirikan para peneliti yang berasal dari negara-negara Selatan maupun peneliti yang memfokuskan studinya pada Global South. Episode-episode yang ada menampilkan topik-topik seperti krisis iklim, ketimpangan, dan demokrasi. Yang menarik dari siniar ini adalah adanyasemangatdansolidaritaskhas Selatan yang muncul dari perspektif paranarasumbernya.

Siniar ini unik karena menarasikan gugatan-gugatan terhadap ketimpangan dan ketidakadilan yang dialami oleh negara-negara Timur. Secara eksplisit, siniar ini memang memfokuskan pada isuisu yang dialami oleh “non-white people”. Sering kali siniar ini dibawakan oleh peneliti maupun narasumber yang terdampak langsung dari permasalahanpermasalahan yang ada. Terbaru, siniar ini membahas topik United StatesAfricaCommand(AFRICOM).

A TRIBUTE TO ANDRO

Berikut adalah bait-bait puisi karya Androhim Banyu Wibisono. May he rest in peace and let us appreciate his artistry and beyond

REFLEKSI

REFLEKSI: RUANG AMAN DAN KEHADIRAN KOMAHI UGM

Pertanyaan: Bagaimana tanggapan Anda mengenai maraknya isu kekerasanseksualyangterjadidilingkungankampussebagaiindikasi adanya krisis ruang aman di lingkungan akademik? Adakah rancangan program kerja atau kegiatan konkret KOMAHI untuk menjadikanHIUGMsebagairuangamanbagisemuacivitasHIUGM?

Jawaban: Isu kekerasan seksual tidak dapat dipungkiri menjadi kedaruratansaatini.Berbagaitatananmasyarakathinggalingkungan akademik mulai melantangkan suara dalam memerangi perlakuan dan tindakan seksual nirkonsen. Sayangnya, lingkungan akademik merupakan salah satu ladang terbesar kasus kekerasan seksual Hal ini tentunya memberikan rasa tidak aman dan nyaman dalam menjalankan kegiatan kampus baik akademik maupun organisasi bagi teman-teman mahasiswa. Beruntungnya, Universitas Gadjah Mada dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) memiliki kesadaran dan perhatian lebih terhadap isu tersebut. Salah satu tonggakperjuangandikampusFISIPOLadalahdenganditetapkannya SOP Ruang Aman oleh KM FISIPOL UGM yang telah diratifikasi oleh KOMAHIdalamkepengurusansebelumnya. Aku dan Bima merasa bahwa penanganan kekerasan seksual dan mitigasi risikonya merupakan salah satu fokus utama kami dalam kepengurusan tahun ini. Kami mengharapkan adanya pelatihanpelatihan first-aid dalam penanganan kasus kekerasan seksual bagi civitas HI UGM. Harapannya, pelatihan tersebut dapat dilaksanakan secara bertahap dan dapat dilanjutkan hingga kepengurusankepengurusan berikutnya. Tidak hanya itu, kami juga membayangkan adanya peer counselors yang telah mendapatkan pelatihan intens serta dalam pengawasan institusi terkait guna membantu penanganan kekerasan seksual dalam skala ringan sebelum dirujukkan kepada FISIPOL Crisis Center (FCC). Kami akan turut berdiskusi dengan Departemen Ilmu Hubungan Internasional (DIHI), FCC, dan teman-teman HI UGM untuk dapat memformulasikan regulasi yang sesuai untuk memayungi program Peer Counselors tersebut

Editor:Jessica Devy Ayuningtyas & Gembong Hanung

T E G A R P U L U N G S U B H I K S A - K E T U A K O M A H I

REFLEKS

Pertanyaan: Menurut Anda sendiri, bagaimana caranya agar mahasiswa dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kampusyangaman?

Jawaban: Menurut saya, teman-teman mahasiswa dapat berkontribusi dalam berbagai cara untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman Lingkungan kampus aman dapat diciptakan dengan beberapa cara, diantaranya adalah mempertahankan kultur antisenioritas, kompetisi akademik yang sehat, kerja sama interangkatan dan intraangkatan, memberikan ide program yang mendukunglingkungankampusyangaman,dansebagainya.Bahkan, menurutku dapat dimulai dari hal yang personal, seperti lebih memahami kondisi serta permasalahan fisik dan mental masingmasing Namun, apabila dikembalikan pada konteks kekerasan seksual, secara spesifik bagi teman-teman mahasiswa HI UGM dapat berkontribusisalahsatunyadenganmengikutipelatihansertamenjadi relawanPeerCounselorsyangmenjadirancangankegiatanKOMAHI.

Bagaimana

Anda mengenai maraknya isu kekerasanseksualyangterjadidilingkungankampussebagaiindikasi adanya krisis ruang aman di lingkungan akademik? Adakah rancangan program kerja atau kegiatan konkret KOMAHI untuk menjadikanHIUGMsebagairuangamanbagisemuacivitasHIUGM?

Jawaban: Tentu menjadi ironi tersendiri bagaimana lingkungan belajar tempat kita menimba ilmu tak lepas dari langgengnya praktik kekerasan, layaknya kekerasan seksual. Tak hanya soal minimnya pengetahuan, rangkaian kasus kekerasan seksual nyatanya turut memperlihatkan bagaimana kita, sebagai manusia, masih gagal untuk bersikap secara adil dalam masyarakat. Budaya-budaya objektifikasi yang dikemas dalam candaan tongkrongan hingga normalisasi suatu tindak kekerasan terkadang menjadi penyebab tidak terputusnya rantai kekerasan di kampus Menurutku, maraknya kasus turut menandakan bahwasanya belum terbentuknya pemahaman secara kolektif terkait ruang aman dalam pemikiran semua orang. Esensi yang tak boleh dilupa, ruang aman adalah hak semua orang tanpa terkecuali. Dengan semangat ini, mari mengevaluasidiridanterusberbenah.

Pertanyaan:

tanggapan

O K T A V I A N U S B I M A S A P U T R A - W A K I L K E T U A K O M A H I

Menyongsong masa kepengurusan baru ini, Aku dan Tegar berkomitmen penuh untuk menghadirkan ruang aman bagi semua masyarakat HI UGM. Upaya ini, utamanya, akan tercermin lewat pengimplementasian secara konsekuen SOP ruang aman KM FISIPOL yang telah diratifikasi di kepengurusan sebelumnya. Guna mengkomplemen usaha ini, kami juga akan menggandeng FCC ataupunlembaga-lembagaterkaituntukmendiseminasikaninformasi danmemberipelatihanbagimasyarakatHIterkaitpenanganankasus kekerasan seksual. Harapannya, masyarakat HI dapat teredukasi dan bisa menjadi pelindung satu sama lainnya. Lagi-lagi, ruang aman adalah hak semua orang dan karenanya membutuhkan komitmen kitabersamaagarbisaterlaksana.

Pertanyaan: Menurut Anda sendiri, bagaimana caranya agar mahasiswa dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kampusyangaman?

Jawaban: Pertama, hargai batasan-batasan yang dimiliki oleh seseorang sama seperti kita ingin diperlakukan. Kedua, selalu pikirkan konsekuensidaritindakankitabagioranglaindanbagidirikitasendiri. Ketiga,apabilatelahmemilikicukuppengetahuan,jangantakutuntuk mengintervensi tindak kekerasan yang ada di depan mata. Keempat, pahamibirokrasidanlayananbantuanbagiparapenyintas Langkahlangkah ini aku kira juga harus dipadupadankan dengan perspektif korban dan prinsip kerahasiaan yang menjadi inti dari segala penanganan kasus kekerasan. Namun, menciptakan ruang aman tidak berarti harus selalu reaksioner dengan propaganda ataupun pernyataan sikap pemutihan Kemunculannya bisa dicegah dan tahapan krusial inilah yang membutuhkan komitmen kita bersama. Mari,mulaidaridirisendiri

REFERENSI

HIGHLIGHT

Malik, Abdul Qaadir, Natalis Christian, Niko Nerris Freanggo, and

Sumardi. “ANALISIS FINANCIAL SHENANIGANS PADA PT TIMAH INDONESIA TBK.” Akbis: Media Riset Akuntansi Dan Bisnis 5, no. 2 (October 28, 2021): 81 https://doi org/10 35308/akbis v5i2 3607

FOCUS #1

Commonwealth Legal Information Institute. “Constitution of Malaysia 1957 - Part XII.” Commonlii.org, 2019. http://www.commonlii.org/my/legis/const/1957/12.html.

Fullinwider, Robert. “Affirmative Action.” Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2018. https://plato.stanford.edu/entries/affirmative-action/.

Government of Singapore. “HDB’s Ethnic Integration Policy: Why It Still Matters.” www.gov.sg, April 13, 2020. https://www gov sg/article/hdbs-ethnic-integration-policy-why-it-still-matters

Jusuf, Windu. “Supremasi Melayu Di Malaysia: Sudah Rasis Sejak Dalam Konstitusi.” tirto.id, December 13, 2018. https://tirto.id/supremasi-melayu-di-malaysia-sudah-rasis-sejak-dalam-konstitusi-dbL9.

Liow, Joseph Chinyong “Ketuanan Melayu: What’s in a Name?” The Straits Times, January 5, 2015 https://www.straitstimes.com/opinion/ketuanan-melayu-whats-in-a-name.

. “Malaysia’s Creeping Islamization and Dimming Prospects for Covenantal Pluralism.” The Review of Faith & International Affairs 19, no. 2 (April 3, 2021): 1–13. https://doi.org/10.1080/15570274.2021.1917127. Morris, Christopher W. “Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism.” History of European Ideas 21, no. 5 (September 1995): 721–22. https://doi.org/10.1016/0191-6599(95)90485-9. The Associated Press. “From Prisoner to Prime Minister, Malaysia’s Anwar Had Long Ride to Top.” NPR, November 24, 2022, sec Asia https://www npr org/2022/11/24/1139144583/reformist-leader-anwar-named-prime-minister-of-malaysia

Welsh, Bridget. “Malaysia’s Political Polarization: Race, Religion, and Reform - Political Polarization in South and Southeast Asia: Old Divisions, New Dangers.” Carnegie Endowment for International Peace, August 18, 2020. https://carnegieendowment.org/2020/08/18/malaysia-s-political-polarization-race-religion-and-reform-pub-82436.

Sumardi

FOCUS #2

MAKERS. http://docs.wbcsd.org/2016/04/Efficient-Agriculture-Private-Sector-Perspectives-for-Policy-Makers.pdf

Chen, C. W., & Gilmore, M. (2015). Biocultural Rights: A New Paradigm for Protecting Natural and Cultural Resources of Indigenous Communities. International Indigenous Policy Journal, 6(3) https://doi org/10 18584/iipj 2015 6 3 3

Cultural Survival Article. (2010). Dams in the Mekong Region: Scoping Social and Cultural Issues. Www.culturalsurvival.org. https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/damsmekong-region-scoping-social-and-cultural-issues

Fawthrop, T. (2021, December 10). In Laos, a “very dangerous dam” threatens an ancient world heritage site. Mongabay Environmental News. https://news.mongabay.com/2021/12/in-laos-a-very-dangerous-dam-threatens-an- ancient-worldheritage-site/

Khai, K S (2021) Threats to the Existence of Riparian Communities of the Mekong | Heinrich Böll Foundation | Southeast Asia Regional Office. Heinrich-Böll-Stiftung. https://th.boell.org/en/2021/08/17/riparian-communities-mekong

Radio Free Asia. (2021). Lao Villagers Displaced by Xayaburi Dam Still Lack Farmland, Water. Radio Free Asia. https://www.rfa.org/english/news/laos/displaced- 09292021174252.html

WWF. (2012). Mekong River | Greater Mekong | Places | WWF. World Wildlife Fund. https://www.worldwildlife.org/places/greater-mekong

BEST MAGANG AWARD

Calhoun,

Fifield,

Hartung,

Klare,