A8
NEWS
DEMOKRASI
Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak.”
Ali bin Abu Thalib
KAMIS 5 SEPTEMBER 2013 INILAH/DICKY ZULFIKAR NAWAZAKI
BILIK SUARA
Enam Calon Bupati Subang Kurang Meyakinkan INILAH, Subang - Enam pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang Rabu (4/9) ikuti agenda Debat Kandidat di GOR Gotong Royong, Kabupaten Subang. Seusai perhelatan debat kandidat yang berlangsung selama dua jam tersebut, ditanggapi miring sejumlah elemen mahasiswa. Debat dianggap urakan dan tidak meyakinkan. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa STAI MIftahul Huda Subang, Abdul Nasir menilai, setiap pasangan kurang menguasai materi, akibatnya dalam melakukan debat malah terjadi saling menghujat. “Padahal tujuan diadakannya debat ini, selain melihat masyarakat bisa menilai kualitas cabup/ cawabup. Juga untuk mencari solusi bagaimana subang ke depan lebih baik lagi, bukan malah saling menghujat,” ujarnya. Senada diungkapkan Eli Astuti, anggota BEM STIESA ini mengaku visi-misi yang disampaikan para kandidat pasangan calon kurang meyakinkan. “Baru sebatas pencitraan saja,” ujarnya. Sementara itu, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Udin Saefudin Saud, yang menjadi salah seorang Panelis, menilai pernyataan skeptis para pendukung yang hadir dalam debat merupakan hal yang lumrah. “Tetapi, saya berharap apa yang menjadi visi-misi dan janji-janji para kandidat calon, jika menjadi pemenang pemilukada nanti, harus diperdakan. Supaya rakyat bisa mengontrol,” kata Udin. Debat menghadirkan panelis Guru Besar Unpar Prof Asep Warlan dan Guru Besar UPI Prof Udin Saripudin Saud. (zaenal mutaqin/tan)
Lebih Baik Cacat Fisik daripada Cacat Moral
Pelapor Ogah Jadi Saksi, Panwas Sulit Usut Pelanggaran INILAH, Garut - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Garut kesulitan menindaklanjuti pengaduan pelanggaran Pilbup. Kesulitan Panwaslu Garut diakibatkan dari pelapor yang ogah menjadi saksi.”Banyak laporan terpaksa tak bisa ditindaklanjuti karena tak memenuhi unsur. Kelemahannya rata-rata si pelapor siap melapor tapi tidak siap menjadi saksi. Padahal secara kuantitatif, laporan pelanggaran yang masuk ke Panwas lebih dari seratus. Semua kecamatan (Panwas Kecamatan) pun kan melaporkan,” papar Ketua Panwaslu Kabupaten Garut, Saepuloh, di Sekretariat Panwaslu Garut, Rabu (4/9). Saepuloh menduga, keengganan pelapor menjadi saksi pelapor karena masih rendahnya tingkat pemahaman mereka mengenai perlindungan saksi. Menjadi saksi dinilainya ribet atau terlalu beresiko sesuatu yang tak diharapkan. Salah satu yang kini tengah didalami Panwaslu yakni terkait dugaan pemalsuan Surat Keputusan (SK) kepengurusan satu partai pengusung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, dan kasus dugaan money politic serta kampanye hitam. Juga beberapa pelanggaran administrasi. “Kami dapat data dan fakta terkait dugaan pemalsuan SK kepengurusan partai itu, tapi belum bisa menyebutkan tindakannya seperti apa, karena masih dalam proses. Kasus politik uang juga belum bisa kita buka berapa jenis laporannya, di mana titik kejadian, dan siapa pelakunya karena perlu pendalaman. Agar kami tak gegabah memberikan pernyataan,” ujar Saepuloh. (zainul m/tan)
SUDUT KPU
KPU Diminta Publikasikan Harta Kekayaan Caleg INILAH, Cianjur - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Cianjur meminta KPU Cianjur memublikasikan harta kekayaan calon anggota legislatif (Caleg) 2014. “Publikasi tersebut perlu dilakukan KPU Cianjur untuk mewujudkan pesta demokrasi yang berkualitas dan bersih,” kata Irhan Ari Muhamad Sekretaris KIPP Cianjur, Rabu. Dia mengatakan, meskipun laporan harta kekayaan yang dimiliki caleg yang akan bertarung pada Pileg di Cianjur tidak diatur dalam undang-undang. Namun hal tersebut diperlukan agar masyarakat mengetahui harta kekayaan yang dimiliki para caleg sebelum menjabat dan nanti setelah menjabat. Laporan harta tersebut, tambah dia, atas dasar dan semangat transparansi. Harta kekayaan calon pejabat publik tentu perlu didorong untuk diumumkan guna diketahui masyarakat. Publikasi harta kekayaan tersebut nantinya akan dapat menilai ketulusan Caleg jika terpilih. Sehingga publik dapat mengetahui jumlah kekayaan para Caleg sebelum dan setelah mereka terpilih menjadi wakil rakyat di DPRD Cianjur. Masyarakat nantinya bisa lebih kritis dengan mengetahui jumlah harta kekayaan caleg tersebut,” ungkapnya. Sementara itu Ketua KPU Cianjur U Awalludin mendukung masukan yang diberikan KIPP tersebut, namun dia berdalih hal tersebut tidak diatur dalam undang-undang, sehingga tidak dapat dilakukan . “Karena tidak ada dalam undang-undang, kami tidak dapat memenuhi permintaan tersebut, nanti setelah terpilih barulah Caleg tersebut memberikan laporan kekayaannya,” katanya. (tan)
SIANG itu terik matahari membakar kulit Jumono WS (46). Sepeda motor Honda Astrea dengan roda tiga yang ditumpangi Juwono tiba di KPU Jabar. Dia mendatangi KPU untuk mengambil SK penetapan calon DPD RI.
P
ria berjaket hijau dan celana katun hitam tampak semangat menaiki kendaraan yang sudah di desain khusus untuk kaum disabilitas. Setelah memarkir motornya, dia turun sambil mengangkat kursi roda di belakang motor masuk ke kantor KPU. Wajahnya girang bibirnya pun berseri. Tak lupa, dia pun menyapa para jurnalis yang meliputnya. Luar biasa, pria ini ternyata penyandang cacat. Kedua kakinya hilang, dia hanya bisa menggunakan kedua tangannya untuk mengayuh kursi roda masuk ke
kantor KPU. Jumono merupakan satu dari 36 calon DPD yang tercatat di KPU. Dengan kondisinya yang tidak normal, pria satu cucu itu optimistis bisa bersaing dengan Uu Rukmana, Aceng Fikri, Rudi Harsa Tanaya, dan yang lainnya. Jumono bangga masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) untuk anggota DPD RI perwakilan Jabar. Sebagai kaum difabel pertama di Indonesia yang masuk bursa calon DPD, Jumono akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik. “Saya memberanikan diri maju sebagai caleg. Selama
Saya memberanikan diri maju sebagai caleg. Selama ini belum pernah ada yang berani dari penyandang cacat untuk maju dalam caleg DPR RI.” ini belum pernah ada yang berani dari penyandang cacat untuk maju dalam caleg DPR RI,” ujar Jumono ditemui di Kantor KPU Jabar, Rabu (4/9). Tak sedikit pun wajah pesimistis dari Jumono. Bahkan dia siap bersaing dengan calon lainnya yang kondisinya lebih sempurna. “Lebih baik cacat fisik daripada cacat moral,” tegas Jumono. Jumono yang aktif di beberapa organisasi penyandang cacat di Jawa Barat ini
ingin memberikan semangat kepada para kaum difabel lainnya agar bisa meraih peluang dari segala aspek. “Saya ingin memberikan semangat kepada temanteman untuk berani meraih peluang di segala peluang. Tak hanya di jalur politik, tapi ini seluruh bidang. Tapi bagaimana kita mau meraihnya,” tutur dia. Jumana mengaku sudah mengalami cacat fisik dari usia 25 tahun. Dia mengalami penyakit penyumbatan pembuluh darah. Meski begitu dia tetap semangat dan mempunyai moto hidup lebih baik cacat fisik dari pada cacat moral. “Data WHO menyebutkan jika 10 persen di dunia adalah penyandang cacat. Artinya di Jabar jumlah penduduknya 44 juta berarti 4,4 juta nya adalah penyandang cacat. Dengan begitu saya insya Allah optimis,” kata dia. Jumono juga mempunyai
cara khusus untuk kampanye kepada masyarakat. Dengan kondisi minim, Jumono akan lebih menekankan tatap muka kepada masyarakat di pelosok jabar.”Tapi saya melihat kondisi saya tidak juga kukurusakan di seluruh pelosok yang jelas kampanye tetap efektif. Namun intinya saya suara yang diharapkan dari keluarga penyandang,” kata dia. Dia tidak khawatir, karena sepak terjangnya di masyarakat Jabar cukup dikenal. Hampir seluruh organisasi difabel di Jabar mengetahui sosoknya. “Kebetulan saya aktif di beberapa organisasi penyandang cacat di Jabar. Harapan, saya berharap ada perubahan,” jelas dia. Tak hanya itu, dia juga aktif mengajarkan para penyandang cacat lainnya. Dia melatih anak-anak olahraga, seperti lari, tenis, tenis meja, angkat berat, catur, dan lainlain. ( jaka permana/tan)
32,5 Juta Surat Suara Menumpuk di Atap Gedung KPU INILAH/JAKA PERMANA
TUMPUKAN surat suara sebanyak 32,5 juta yang tersimpan di atap kantor KPU Jabar tampak mengganggu pemandangan. Tidak hanya mengotori, tumpukan itu juga membebani KPU Jabar. Kertas surat suara yang sudah dicoblos warga Jabar itu kini menumpuk di atap kantor KPU Jabar. Dengan kondisi berjejer, tumpukan surat suara itu hanya ditutup terpal biru. Keberadaan tumpukan kertas suara itu tentunya kurang enak dipandang. Terlebih, limbah Pilgub Jabar itu tersimpan di atas atap gedung. KPU Jabar pun tidak bisa melelang atau menghancurkan kertas suara yang kini statusnya sudah menjadi limbah aset negara itu. Sesuai aturan, bekas surat suara boleh dimusnahkan atau dilelang setelah lima tahun dari pelaksanaan Pilgub sebelumnya. Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat menuturkan, surat suara tersebut berasal dari 26 kabupaten/kota. Pihak-
MENUMPUK: Surat suara bekas Pilgub Jabar 2013 menumpuk di atap gedung KPU Jabar. Limbah aset negara ini tidak bisa dimusnahkan KPU hingga 2018 mendatang.
nya merasa terbebani dengan adanya tumpukan bekas surat suara tersebut. Pihaknya sudah meminta kepada KPU pusat agar surat suara itu dilelang atau dimusnahkan
tanpa menunggu lima tahun ke depan. “Kita sudah usul dan disampaikan, tapi secara lisan kepada KPU pusat. Tapi masih belum ada Jawaban,”
ujar Yayat kepada wartawan di kantornya, Jalan Garut, Rabu (4/9). Selama ini, KPU merasa terbebani karena harus mengeluarkan biaya pera-
watan. Pasalnya, surat suara tersebut tidak boleh rusak. Sementara KPU, tidak punya gudang khusus untuk menampung surat suara bekas itu. “Ini kan beban biaya untuk pemeliharaan. Wujudnya jangan rusak. Kan KPU kota tidak punya gudang sendiri,” kata dia. Ditanya kenapa tidak disimpan di KPU Kabupaten/ Kota? Yayat mengaku saat ini masing-masing KPU di Kabupaten/Kota sedang disibukkan dengan Pemilihan Legislatif. “Masing-masing KPU saat ini sibuk mengurus pileg. Jadi karena tidak ada lahan ditaruh di atas saja dan ditutup pakai terpal agar tidak basah. Kita kan nggak punya gudang. Nggak ada dana untuk sewa gudang. Jadi hanya ditutup terpal saja,” tutur dia. Yayat akan senang jika Pemerintah Provinsi Jabar memberikan gudang kosong untuk menyimpan surat suara tersebut. “Kalau dikasih kosong senang banget. Nanti saya ngobrol dengan gubernur,” tutup Yayat. ( jaka permana/tan)