Berita Tanah Air
Gayus Dijerat Empat Perkara Sekaligus Terdakwa kasus mafia pajak, Gayus Halomonan Tambunan kembali dijerat dengan empat kasus sekaligus oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait harta miliknya sejumlah Rp 28 miliar dan Rp 74
miliar, serta uang yang diberikannya kepada Kepala Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Kompol Iwan Siswanto dan delapan petugas Rutan lainnya. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (25/7), pria yang mengaku tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) para Ditjen Pajak ini pertama
didakwa menerima suap senilai Rp 925 juta dari Roberto Santonius, konsultan sewaan PT Metropolitan Retailmart terkait kepengurusan keberatan pajak perusahaan tersebut. Selain itu, Gayus juga diduga menerima suap dari Alif Kuncoro, perantara penerima order dari tiga perusahaan Grup Bakrie yakni PT Kaltim Prima Coal, PT Bumi Resources, dan PT Arutmin senilai 3,5 juta dolar Amerika terkait kepengurusan sunset policy terhadap pajak PT KPC dan Arutmin. Dalam perkara kedua, Gayus dikatakan menerima gratifikasi berupa uang sebesar 659.800 dolar Amerika dan 9,6 juta dolar Singapura selama menjadi petugas penelaah keberatan pajak di Ditjen pajak. Tetapi, JPU mengatakan penerimaan uang tersebut tidak dilaporkan Gayus ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebaliknya, Gayus menyimpan uang-uang tersebut di dalam safe deposit box Bank BersamBung ke hal. 28
Keluar Sel, Gayus Mengaku Tiru Aulia dan Susno
Gayus Halomoan Tambunan, terdakwa kasus pemalsuan paspor atas nama Sony Laksono, terang-terangan menyebut namanama penting yang menjadi "senior" saat ditahan di Rutan Markas Brimob Kelapa Dua, Depok. Senior yang dimaksud dan disebut namanya oleh Gayus antara lain besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Aulia Pohan; mantan Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal Susno Duadji; serta mantan Kepala Polres Jakarta Selatan yang kini terpidana kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen, Komisaris Besar Wiliardi Wizar. Pada sidang kasus pemalsuan paspor yang berlangsung hari ini, Selasa, 26 Juli 2011 di Pengadilan Negeri Tangerang, bekas pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang tersangkut sejumlah perkara itu mengaku ide keluar tahanan muncul setelah dua pekan ia mendapatkan paspor atas nama Sony Laksono dari kenalannya, John 5 / INDONESIA MEDIA
Jerome Grice. Gagasan itu muncul setelah ia melihat empat seniornya tersebut sering tak berada dalam selnya. Di hadapan Ketua Majelis Hakim, Syamsul Bachri Harahap serta dua hakim anggota, I Made Suparta
dan Riyadi Sunindyo, Gayus mengaku iri melihat keempat seniornya itu. Syamsul pun bertanya, ”Betul begitu? Apa kamu satu kamar?” ”Tidak, Yang Mulia, cuma kalau apel ketemu,” jawab Gayus. Syamsul kembali bertanya, “Apakah begitu semuanya?” ”Ya BersamBung ke hal. 50 WWW.INDONESIAMEDIA.COM
Serangan Lanjutan dari Nazaruddin oleh Isyana Artharini Bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin mengaku bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat mengetahui soal aliran dana ke pihak-pihak yang mendukung pemilihan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Pernyataan Nazaruddin ini disampaikan dalam wawancara teleponnya dengan MetroTV dari sebuah lokasi yang dirahasiakan, Selasa sore, 19 Juli 2011. Jumlah total uang Anas Urbaningrum yang dibagi-bagikan dalam kongres pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat mencapai Rp 50 miliar. Nazaruddin mengaku bahwa ia sendiri yang mengangkut uang dalam jumlah Rp 35 miliar menggunakan mobil boks ke Hotel Aston, tempat kongres berlangsung. Ia juga mengatakan bahwa semua biaya pendukungan Anas Urbaningrum itu berasal dari berbagai proyek APBN. Tiap daerah perwakilan cabang yang mendukung Anas menerima uang mulai dari $10 ribu, $15 ribu sampai $40 ribu. "Saya ini di bawah kontrol Anas. Anas yang memerintahkan kasih ini, kasih ini," kata Nazaruddin. Ia pun mengaku kepergiannya ke Singapura adalah atas perintah Anas Urbaningrum. Dalam sebuah pertemuan di kantor DPP Partai Demokrat, Anas mengatakan, "Kalau kasusnya meledak, ente berangkat ke Singapura. Paling lama 3 tahun, setelah perubahan pemerintahan." Menurut Nazaruddin pula, Partai Demokrat sudah melakukan perjanjian-perjanjian tertentu dengan KPK dalam pengusutan kasus aliran uang Wisma Atlet Sea Games 2011. Nazaruddin menuding Anas sudah bertemu dengan Direktur Penyidikan KPK Ade Rahardja untuk menghentikan penyelidikan kasus tersebut hanya sampai Nazaruddin, tidak sampai Angelina Sondakh, Anas Urbaningrum dan Edhie Baskoro Yudhoyono. BersamBung ke hal. 53 AUGUST 2011