Sajian Utama
Kebijakan Kesehatan di Indonesia: Dulu, Kini, dan Nanti oleh REYNALDI IKHSAN KOSASIH
Indonesia kini tengah menghadapi fenomena Triple Burden Disease, yang menjadi tantangan baru bangsa Indonesia untuk mencapai kehidupan yang sejahtera.
Tak ada yang meragukan pentingnya kesehatan bagi kehidupan kita. Namun, entah kenapa masalah kesehatan jarang dibahas dalam percakapan sehari-hari. Contohnya saja pada masa pemilu, para politikus tampaknya lebih tertarik membahas isu ekonomi atau isu politik yang lebih populer. Untuk menyambut tahun pemilu Indonesia 2019 yang semakin dekat, mari kita telusuri sejumlah kebijakan kesehatan yang telah lalu dan harapan kita untuk pemilu kali ini. BANDUNG PLAN Konon, Bandung Plan atau Rencana Bandung adalah momen eureka pertama yang terjadi di sepanjang sejarah kesehatan masyarakan Indonesia, bukan hanya sekedar kebijakan saja. Ide ini pertama kali dikemukakan oleh Dr. Johannes Leimena pada tahun 1951, seorang Menteri Kesehatan, dan Dr. Fatah, seorang Kepala Departemen Kesehatan di Provinsi Jawa Barat. Neekalantan (2014) pada tesisnya menjelaskan Leimena pernah mengimpikan sistem kesehatan yang komprehensif, terintegrasi dengan aspek preventif dan kuratif. Pada masa
72
Emerging
tersebut, sebagai negara yang baru merdeka dari penjajah, Indonesia belum siap mengimplementasikan rencana tersebut dan harus mulai titik nol. Pada tahun 1950, Indonesia hanya memiliki 1200 dokter untuk melayani lebih dari 72 juta manusia, pun sebagian besar tinggal di area perkotaan seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Pada masa itu, tantangan terbesar kesehatan masyarakat Indonesia adalah mengendalikan penyakit menular dengan cara promosi edukasi kesehatan ke masyarakat dan menyediakan obat-obatan dan vaksin yang memadai kebutuhan masyarakat. Situasi sulit tersebut menginspirasi Leimena untuk membuat the Bandung Plan, yang bertujuan untuk mengintegrasikan upaya preventif dan kuratif demi meningkatkan standar kesejahteraan. Rencana Bandung menerapkan sistem rujukan berjenjang dari tiga tingkat perawatan. Dimulai dari tingkat kecamatan sebagai rujukan primer dimana kasus-kasus kompleks akan dirujuk ke rumah sakit sekunder di kewedanan (kabupaten, di bawah wilayah hukum kabupaten), dan rumah sakit kabupaten terletak di pusat kabupaten sebagai rujukan tersier. Para