164
hendak menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi Islam. Sikap Koran Tempo amat terasa ketika media itu membahas secara panjang lebar isu JAT dimana Ba‘asyir sebagai pemimpin utamanya. Ba‘asyir sendiri, secara terangterangan menolak Pancasila sebagai
dasar negara. Pernyataan keras Ba‘asyir
dilansir sejumlah media (online) yang menjelaskan sikapnya pada Pancasila. Menurut Ba‘asyir, Pancasila adalah ideologi Syirik dan Haram untuk diamalkan. ―Sebagai seorang Muslim saya hanya wajib setia (berwala‟) kepada Syariat Islam, daulah/kafilah islamiyah saja. Dilarang keras setia dan taat pada ideologi-ideologi ciptaan akal manusia, ajaran agama-agama diluar Islam dan dilarang taat kepada negara-negara kafir,‖(www.Voa-islam) Argumen ini oleh Ba‘asyir dikaitkan dengan Al Quran surat Al-An‘am (6):153, yang menjelaskan bahwa Allah SWT dalam ayat ini menerangkan bahwa pertama, seorang muslim hanya wajib setia kepada jalan Allah ( Syari‟at Islam) saja, kedua Muslim dilarang bersetia (berwala‟) kepada jalan-jalan lain yang oleh Ba‘asyir adalah agama-agama di luar Islam dan ideologi-ideologi hasil ciptaan akal manusia (bikinan Soekarno) seperti demokrasi, sosialis, kapitalis,liberalis, Pancasila dan sebagainya. Ketiga, menurut tafsiran Ba‘asyir, ciri orang bertaqwa hanya setia (berwala‟) kepada Syari‟at Islam saja dan membuang semua ajaran di luar Islam dan ideologi-ideologi ciptaan akal manusia sebagai dasar yang mengatur semua aspek kehidupan baik pribadi, keluarga, masyarakat dan negara. Lewat argumen ini, maka Ba‘asyir menegaskan bahwa Pancasila adalah ideologi syirik dan haram diamalkan, dan dia hanya bersedia setia dan taat kepada hukum Allah SWT. Secara khusus, Koran Tempo dalam pemberitaan seputar dan sekitar penangkapan Ba‘asyir – yang dituduh berada di balik gerakan dan mendanai pelatihan terorisme di tanah air, menjelaskan sikap dan ideologi Ba‘asyir ini yang mengkritik pedas soal
demokrasi yang
dianggapnya sebagai
sesuatu yang
kurang ajar.Dan digambarkan secara jelas (lewat level teks berita) bagaimana Ba‘asyir menilai pemerintah SBY ini adalah pemerintah yang kafir, yang memperbolehkan hadirnya Ahmadiyah dan Jaringan Islam Liberal yang | Universitas Indonesia