EDISI PEBRUARI 2013
DINPERINDAG DUKUNG DINKOP REALISASIKAN KOMITE PEMASARAN PRODUK Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian. Terbukti goncangan krisis global tak menumbangkan perekonomian nasional karena keberadaan para pegiat UMKM. Di Jawa Tengah, jumlahnya cukup banyak. Sebanyak 1,78 juta pegiat dari bidang pertanian, perdagangan hingga kerajinan memasuki pasar produksi lokal. Beberapa waktu lalu ketua Komisi B DPRD Propinsi Jateng, Wasiman melihat banyaknya pegiat UMKM perlu mendapatkan dorongan pemerintah guna mengembangkan produksinya. Ia melihat kebijakan kredit usaha seperti KUR masih belum merata dimanfaatkan para pengusaha UMKM. Wasiman menilai kebijakan suku bunga diatas 10% terbilang masih sangat tinggi. Itu yang menyebabkan pegiat UMKM tidak bisa mendapatkan bantuan KUR. Pengusaha UMKM yang tak memiliki agunan kemudian terpaksa memilih suku bunga relatif tinggi tersebut.
Wasiman menilai kebijakan suku bunga perlu ditinjau kembali. Suku bunga diharapkan ada dikisaran 10% dari prosestasenya saat ini yang mencapai angka diatas 10%. Itu akan membantu pegiat UMKM dalam permodalan. Sementara itu pihaknya sedang merancang raperda pemberdayaan UMKM. Direncanakan tahun 2013 Perda sudah bisa dijalankan.
Raperda tersebut akan memproteksi para pengusaha kecil dari akses permodalan melalui kredit usaha. Sementara itu kepala dinas Koperasi dan UMKM Jateng, Sujarwanto mendukung langkah DPRD membuat Perda UMKM. Selain menggaris bawahi bahwa jiwa kemandirian merupakan modal yang paling utama dalam berbisnis. Sehingga peran serta pemerintah pada akhirnya dikembalikan lagi pada kreatifitas para pegiat usaha. Dinperindag menyambut baik rencana Dinkop Jateng dalam upaya lebih memandirikan para pegiat UMKM tersebut. Selama ini Dinkop Jateng juga tengah memiliki kebijakan permodalan yang terbagi dalam kluster. Kluster 1; berupa subsidi diberikan pada golongan tertentu, kluster 2; bantuan sifatnya hibah dan Kluster 3; berupa KUR. Adanya klasifikasi ini memudahkan pemerintah dalam melakukan pemberdayaan. Sesuai Perda no 2/2012 tentang perkoperasian, Pemerintah melakukan pemberdayaan bidang usaha, modal, manajerial, dll. Tahapan pemberdayaan UMKM yakni menjadikan mikro menjadi kecil dan usaha kecil akan menjadi besar. Langkah Dinkop ini tentu perlu mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Salah satunya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan propinsi Jawa Tengah. Komite Pemasaran Produk tersebut nantinya sebagai alat dalam menghadapi perdagangan bebas 2015 mendatang. Dinperindag propinsi Jawa Tengah menilai langkah yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM merupakan langkah yang perlu segera diwujudkan. Dengan adanya Perda UMKM dan Komite Pemasaran Produk yang digagas Dinas Koperasi dan UMKM diharapkan para pegiat UMKM di Jawa Tengah akan semakin mudah memasarkan hasil usahanya.