TUGAS AKHIR
BABIPendahuluan
DAFTAR ISI
A. Latar Belakang
B. Tujuan
BABIITinjuanKebijakan
A. Tinjuan Tata Ruang
B. Tinjuan Intensitas Bangunan dan Sempadan
BABIIIAnalisis
A. Analisis Fisik Site
B. Analisis Kebutuhan Sarana dan Prasarana ( berdasarkan jumblah penduduk yang diasumsikan)
C. Analisis Kebutuhan Lahan ( hunian berdasarkan tipe ruang terbuka, sarana prasarana dll)
BABIVKonsepPerancangan
A. Pola Pemukiman
B. Zonasi ( tipe hunian, ruang terbuka hijau, sarana prasarana)
C. Desain Masterplan
BAB I Pendahuluan
A. Latar Belakang
Perkembangan jumlah penduduk dan urbanisasi yang pesat di Indonesia menimbulkan tantangan besar dalam penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Kebutuhan akan kawasan permukiman yang tidak hanya memenuhi aspek fisik bangunan, tetapi juga aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi menjadi semakin mendesak. Permukiman sebagai elemen dasar pembentukan kota harus dirancang secara terpadu agar mampu menunjang kehidupan masyarakat yang sehat, produktif, dan harmonis dengan lingkungannya.
Di berbagai kota, kawasan permukiman sering kali tumbuh secara organik tanpa perencanaan matang, sehingga memicu berbagai permasalahan seperti kepadatan berlebih, keterbatasan ruang terbuka, buruknya sistem sirkulasi, serta minimnya akses terhadap fasilitas umum. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan perancangan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kondisi tapak, kebutuhan masyarakat, dan prinsip-prinsip keberlanjutan.
Sebagai bagian dari tanggung jawab arsitek dalam merancang lingkungan binaan, tugas akhir ini bertujuan untuk merumuskan solusi desain kawasan permukiman yang mengutamakan kenyamanan, keterpaduan fungsi, serta kelestarian lingkungan. Perancangan dilakukan dengan mempertimbangkan konteks lokal, potensi dan kendala tapak, serta kebutuhan pengguna yang beragam, sehingga dapat menghasilkan kawasan hunian yang inklusif, adaptif, dan berdaya guna jangka panjang.
B. Tujuan Perancangan
Tujuan dari tugas akhir ini adalah agar mahasiswa
mampu merancang kawasan permukiman yang layak
huni dan sesuai dengan standar perencanaan serta perancangan permukiman yang berlaku di Indonesia.
Gambar 1 ; Ilustrasi Pemukiman
Dikerjakan oleh Fatimah F W Ilpin
Dikerjakan oleh Fatimah F W Ilpin
BAB II Tinjauan Tata Ruang
A.Tinjauan Tata Ruang
PETA PULAU SULAWESI
PETA KABUPATEN PANGKAJANE
Pembangunan sarana dan prasarana di Kecamatan Labakkang merupakan bagian dari upaya perencanaan pembangunan wilayah yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan kawasan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penataan ini mengacu pada kebijakan teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna memastikan ketersediaan fasilitas umum secara merata dan berkelanjutan.
Pasal 13 ayat (1) huruf b
Menetapkan Kawasan Perkotaan Labakkang sebagai bagian dari PKLp (Pusat Kawasan Perkotaan Lokal Perdesaan) yang diarahkan untuk pengembangan permukiman perkotaan dan skala lokal desa perikanan serta integrasi ekonomi budidaya laut dan pertanian
Pasal 25 ayat (1) huruf b Mengatur bahwa Kawasan Perkotaan Labakkang termasuk dalam Kawasan Permukiman Perkotaan dengan intensitas menengah, mendukung pola pembangunan horizontal mengarah ke vertikal secara terbatas
Pasal 29 huruf h
Labakkang ditetapkan sebagai Kawasan Budidaya – Permukiman di Kabupaten, yang sesuai untuk pemanfaatan sebagai permukiman berbasis kegiatan perikanan dan pertanian
Pasal 27 ayat (3)
Labakkang termasuk dalam Kawasan Rawan Banjir, sehingga rencana permukiman perlu memperhatikan mitigasi risiko dan tata ruang aman bencana
Pasal 41 ayat (2) huruf a Menyatakan bahwa Labakkang merupakan bagian dari Kawasan Strategis Ekonomi (Minapolitan Labakkang) yang menjadi pusat pertumbuhan cepat berbasis perikanan dan industri kelautan lokal
JL.Pangkajenebarru
B. Tinjuan Intensitas Bangunan dan Sempadan
1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)
ksimum untuk kawasan permukiman padat di Kecamatan
g: 60%
uk kawasan campuran (permukiman + perdagangan/jasa skala
%
antai Bangunan (KLB)
imum untuk zona permukiman padat: 3,0
k kawasan campuran: 3,5
Bangunan
n diizinkan hingga 4 lantai atau maksimal 16 meter
wasan strategis lokal: maksimal 3 lantai, guna menjaga karakter
permukiman
padan Bangunan (GSB)
utama: min. 5 meter
lokal: min. 3 meter
s belakang: min. 1,5 meter
s samping: min. 1 meter
Khusus
a pesisir dan kawasan konservasi tepi pantai (jika berlaku di an Labakkang):
dibatasi hingga 40%
Ketinggian maksimal 2 lantai
Wajib menyediakan ruang terbuka hijau sebesar 20–30%
Bangunan pada kawasan cagar budaya wajib mengikuti ketentuan
pelestarian bentuk dan tinggi bangunan berdasarkan ketentuan RTRW
yang berlaku
BAB III Analisis
A. Analisis Fisik Site
ORIENTASI MATAHARI
SIANG
SORE
Matahari pagi langsung mengarah apak Matahari pada siang hari berada tepat di atas tapak. dan suhu panas di siang hari cukup tinggi. oleh karna itu matahari di pagi hari dan di siang hari tidak langsung ke tapak sebaiknya di kasih vegatasi sekitar apak guna pelindung pada saat matahari terik.
AKSESIBILITAS
PAGI A D C B
ARAH ANGIN
Mata angin dari barat di timur dan erbalik arah dari timur di barat
ukup stabil di karenakan tidak ada angunan tinggi yang menghalangi rea lokasi.
okasi tapak berada di Barru Sulawesi elatan, dan lokasinya bisa di akses elalui JL. Maros-Pangkep
ANALISIS VIEW
: Tapak mengarah hutan
Tapak mengarah lembang futsal
:Tapak mengarah JL.Maros-Pangkep
: Tapak mengarah rumah warga
B. Analisis Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dikerjakan oleh Fatimah F W Ilpin
C. Analisis Kebutuhan Lahan
Rencanapendudukpemukiman1.520jiwa
Perencanaan Tata Ruang:
Fasilitas umum
Ruang terbuka hijau
Ruang komersial
Analisis Infrastruktur:
Akses jalan (± 15–20% dari total luas permukiman)
Transportasi publik
Air bersih & sanitasi
Sarana pendidikan dan kesehatan
Ruang terbuka hijau (minimal 30%)
BAB IV Konsep Perancangan
A. Pola Pemukiman dan Zoning
Pola permukiman linear adalah pola persebaran rumah atau bangunan yang membentang sepanjang jalur transportasi utama, seperti jalan raya, sungai, rel kereta api, atau garis pantai. Dalam pola ini, bangunan biasanya tersusun memanjang secara sejajar dengan jalur tersebut.
