No
RTRW Kabupaten (1)
Strategi 1 : a. memantapan fungsi kawasan lindung. b. memrioritas penyelesaian konflik penggunaan ruang berdasarkan aspek hukum dan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. c. mesingkronisasi fungsi kawasan lindung dengan provinsi dan Kabupaten yang berbatasan. Kebijakan 2: Pengguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi TNKS, hutan lindung, kawasan lindung, cagar alam laut dan lain-lainnya. (Konservasi) Strategi 2 : 1. menetapkan tata batas kawasan lindung dan budidaya untuk memberikan Kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi. 2. meyusun dan pelaksanaan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan fungsi TNKS dan hutan lindung yang berbasis
(2)
RTRW Kota
Penilaian
(3)
(4) tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana. (Mitigasi Bencana) Kebijakan 6 : pengembangan sistem permukiman yang sesuai dengan karakter ruang kota, sosial budaya masyarakat, daya dukung dan daya tampung lahan, kesesuaian lahan dan kerawanan terhadap bencana
Strategi 1.1. memisahkan pusat pelayanan kota dan pusat pelayanan regional pada ruang yang aman terhadap ancaman bencana dan mengintegrasikan dengan pengembangan wilayah sekitar; Strategi 1.2. mengembangkan pusat pelayanan kota di Utara, Timur, Selatan dan Tengah kota dengan skala pelayanan regional dan skala pelayanan kota sebagai penggerak pertumbuhan kota yang berbasiskan mitigasi bencana; Strategi 1.3. mengembangkan subpusat pelayanan kota disesuaikan dengan kecenderungan perkembangan dan skenario pengembangan kota serta wilayah pelayanannya sampai dengan akhir tahun perencanaan; dan Strategi 1.4. menetapkan pusat pelayanan sesuai dengan kesatuan fungsional. Kebijakan 2: pengendalian dan penyebaran penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan kota sampai akhir tahun perencanaan;
Usulan Perbaikan Kabupaten Kota (5) (6)
Kebijakan 7 yaitu : penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum sesuai dengan standar pelayanan minimal bagi masyarakat dan tahan gempa yang dapat difungsikan dalam kondisi darurat akibat bencana alam. Kebijakan 8: Pengendalian pengembangan pada kawasan rawan bencana
130