8.
UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
akhir; dan/atau g) membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan: a) manfaat, keadilan, dan keseimbangan; b) keberpihakan kepada kepentingan bangsa; c) partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; d) berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Untuk kepentingan nasional, Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri. Kepentingan nasional dapat dilakukan dengan pengendalian produksi dan ekspor. Dalam melaksanakan pengendalian, Pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi tiap-tiap komoditas per tahun setiap provinsi. Pemerintah daerah wajib mematuhi ketentuan jumlah yang ditetapkan oleh Pemerintah. WP (Wilayah Pertambangan) sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan. Penetapan WP dilaksanakan: a) secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab; b) secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan c) dengan memperhatikan aspirasi daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pengkajian dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan WP. WP terdiri atas: a) WUP (Wilayah Usaha Pertambangan); b) WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat); dan c) WPN (Wilayah Pencadangan Negara).
20