Panduan Penyusunan
Sistem Informasi Manajemen (SIM) Kawasan Perbatasan Institution Building for The Accelerated Development of Border Area
Di dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana tertuang di dalam Pasal 10 UU No.24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, syarat berlakunya perjanjian batas adalah perjanjian tersebut harus diratifikasi oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR. Setelah proses delimitasi selesai, dilanjutkan dengan proses demarkasi. Namun adakalanya ditemukan persoalan yang rumit dalam negosiasi sehingga dapat saja terjadi overlapping antara proses delimitasi dan demarkasi apabila keadaan menuntut demikian, terutama di batas darat. c. Demarcation (Penegasan Batas) Demarkasi atau penegasan batas di lapangan merupakan tahapan selanjutnya setelah garis batas ditetapkan oleh Pemerintah Negara yang saling berbatasan. Seperti telah disinggung sedikit di atas, di dalam sebuah perjanjian batas, selain disebutkan koordinat titik‐titik batas, dilampirkan sebuah peta ilustrasi umum dari garis batas yang disepakati. Karena sifat garis batas yang sangat penting, sebagai penanda mulai dan berakhirnya hak dan kewajiban suatu negara, maka letak pastinya di lapangan perlu ditegaskan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memasang tanda‐tanda batas di sepanjang garis batas yang diperjanjikan. Terkait dengan konteks perbatasan maritim, salah satu cara penegasan batas adalah dengan meletakkan suar apung (buoy) di tengah laut. d. Administration/Management pembangunan. Dalam pengelolaan wilayah perbatasan yang baik menurut theory of boundary making, kegiatan Administration/management pembangunan perbatasan dapat dilaksanakan secara overlapping dengan demarkasi. Hal ini atas dasar pertimbangan dalam kenyataannya seringkali dihadapi kendala dan dinamika yang terjadi di lapangan menyangkut aspek ekonomi, sosial, budaya dan politik. Di dalam ruang lingkup administrasi dan manajemen pembangunan inilah, volume pekerjaan dalam menangani perbatasan yang paling besar, karena melibatkan multisektor dan diperlukan perencanaan secara terintegrasi. Hampir seluruh aspek pembangunan, dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, infrastruktur, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan akan ada di tahapan ini. Dari sisi bilateral, kedua negara yang berbatasan sangat lazim untuk melakukan kerjasama di berbagai sektor tersebut. Lebih lanjut lagi, dan merupakan hal yang perlu digarisbawahi adalah hal pengelolaan dan pemberdayaan perbatasan yang sifatnya nasional atau ke dalam berada di dalam ruang lingkup manajemen pembangunan dan administrasi perbatasan ini. Lingkaran pekerjaan di tahapan ini sangatlah besar, seluruh aspek pemerintahan dalam negeri termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, di tahapan inilah Pemerintah Daerah dapat terlibat secara aktif di dalam pengelolaan perbatasan.
I‐3