Media Kepegawaian Edisi XI-2016

Empat Instansi di Wilayah Kerja Kanreg XII BKN Terima BKN Award

PUSAT PELAYANAN TERPADU KANREG XII

Komitmen Layanan Efektif dan Transparan Pengalihan Status Pns Sebagai Dampak Perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 Media Kepegawaian Edisi XI Juni 2016

1

DARI REDAKSI Pembaca yang budiman !

P

uji syukur selalu kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sampai saat ini tim redaksi

dapat menghadirkan Media Kepegawaian Edisi XI 2016

Penanggung Jawab Ibtri Rejeki, SH, MM

di hadapan para pembaca. Memasuki usia ke-68 tahun, Badan Kepegawaian Negara (BKN) tetap berusaha

Redaktur Watin, S.IP, MM.

konsisten dan memiliki komitmen yang tinggi untuk secara terus menerus berbenah diri dan berkembang ke arah yang lebih baik. Dengan demikian, reformasi Manajemen ASN dan reformasi pelayanan kepegawaian merupakan fokus prioritas reformasi BKN saat ini dan ke depan dalam

Editor Sandro, S.I.Kom Sekretariat Emel Mayabari, SE

mewujudkan ASN yang profesional dan berdaya saing global.

Pada edisi kali ini kami tetap menghadirkan beritaberita mengenai kegiatan yang dilaksanakan oleh Kanreg XII BKN Pekanbaru dan juga artikel mengenai kepegawaian. Di antaranya adalah Kegiatan Rakornas Kepegawaian yang digelar beberapa waktu yang lalu dan pengumuman pemenang BKN Award. Selain itu topik yang menarik untuk dibaca adalah mengenai pengalihan status PNS yang saat ini menjadi isu aktual bagi PNS di Instansi Pemerintah Daerah.

Pembaca yang budiman, Usaha yang dilakukan oleh Kanreg XII BKN

Desain & Layout M Ikra Yan Hidayat, A.Md Fotografer Sonya Nilam Sari, A.Md Redaktur Pelaksana Yahya Hutasuhut, S.Sos Wisudo Putro Nugroho, SH, M.Kn Delpa Nopri Kasmi, SH, M.Si Dina Febrianti, S.Kom, M.Si Dwi Saputro, S.Sos Imamudin, SE Indah Dwi Murni, S.Sos Merinta Fiona, S.Sos

Pekanbaru dalam mewujudkan pelayanan prima sudah diimplementasikan dengan dibangunnya Pusat Pelayanan Terpadu yang dapat anda baca secara lengkap pada edisi ini. Dalam rubrik artikel terdapat ulasan mengenai Transformasi Korpri Menuju Organisasi Profesi Modern, Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kepegawaian serta Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jamian Kematian bagi PNS. Memasuki Edisi yang ke XI tentu memiliki tantangan tersendiri bagi kami untuk selalu konsisten menyuguhkan

Redaksi menerima berita, artikel, opini, surat pembaca terutama yang berkaitan mengenai kepegawaian.

Tulisan dapat disampaikan ke Redaksi Media Kepegawaian atau melalui E-mail:mediakepegawaian@yahoo.com.

Panjang artikel 4.000 s/d 8.000 karakter, dilengkapi biodata Penulis dan tanda pengenal KTP. Naskah yang dikirim orisinil dan belum diterbitkan di media manapun.

Tulisan menjadi milik Media Kepegawaian dan isi tulisan menjadi tanggungjawab Penulis.

Media Kepegawaian yang menarik untuk dibaca sehingga mampu memberikan informasi yang bermanfaat di bidang

PENERBIT

kepegawaian. Untuk itu, tak henti-hentinya kami meminta

KANREG XII BKN PEKANBARU Jl. Hang Tuah Ujung No. 148 Pekanbaru – Riau

dukungan saran dan kritik demi kemajuan ke depan.

Akhirnya kepada para pembaca, kami mengucapkan Selamat Membaca Media Kepegawaian.

Salam Kepegawaian.

2

Telp. 0761 – 7870006, Fax. 0761 – 46104 E-mail : mediakepegawaian@yahoo.com http://www.kanreg12bkn.id

Media Kepegawaian Edisi XI Juni 2016

DAFTAR ISI

BERITA AKTUAL

4 5

694 Calon Praja IPDN Mengikuti TKD di Kanreg XII BKN

20 22

Penghijauan, Bentuk Kepedulian Kantor

Pelantikan Pejabat Administrator dan Penyerahan SK Pensiun di Lingkungan Kanreg XII BKN

Empat Instansi di Wilayah Kerja Kanreg XII BKN Terima BKN Award

Regional XII BKN Terhadap Lingkungan

24 26

Menapaki Tahun 2016, Kanreg XII BKN Tetap Bersemangat

Pusat Pelayanan Terpadu Kanreg XII

8 9 11

Komitmen Layanan Efektif dan Transparan

e-Kinerja : Apresiasi dan Penguakan Terhadap Kinerja Pegawai

Rakornis : Membahas Penyelesaian Permasalahan Status dan Kedudukan Kepegawaian

DMS dan SITA Wujudkan Sistem Informasi Kearsipan Kepegawaian yang Komprehensif

28 29

Sumpah PNS : Momentum Perubahan Kinerja Ke Arah yang Lebih Baik

Menang di Pengadilan, Prestasi Kantor

LAPORAN KHUSUS

12

Regional XII BKN

ARTIKEL

Pengalihan Status Pns Sebagai Dampak Perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014

31 34 36 39

Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kepegawaian Transformasi Korpri Menuju Organisasi Profesi Modern

Jkk dan Jkm Angin Segar Bagi Pns

Bukittinggi: Dari Kota Perjuangan ke Kota Wisata

REGULASI

16 18

HUT BKN Ke-68 : Tingkatkan Kebersamaan dan Kekeluargaan

42

Ringkasan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2016

Meriahkan HUT BKN Ke 68, Kanreg XII BKN Resmi Gelar Porseni

Media Kepegawaian Edisi XI Juni 2016

3

Berita Aktual

694 Calon Praja IPDN Mengikuti TKD di Kanreg XII BKN

P

ekanbaru, (11/5) Kantor Regional

Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi

dan Tuhan Yang Maha Esa. “Selamat

XII BKN Pekanbaru kembali

Umum (TIU)), dan Tes Karakteristik

mengikuti ujian dan jangan lupa berdo’a

dipercaya untuk memfasilitasi

Pribadi (TKP) (Sesuai dengan Perka BKN

terlebih dahulu, karena bagaimana

Nomor 9 Tahun 2014-red).

pun usaha anda tidak akan bisa tanpa

pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar (TKD) dengan menggunakan Computer

Deputi Bidang Sistem Informasi

Assisted Test (CAT) bagi Calon Praja

Kepegawaian BKN Iwan Hermanto

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

yang turut hadir

(IPDN) asal pendaftaran Provinsi Riau.

dalam

Seleksi diikuti oleh 694 peserta yang

pembukaan TKD

berasal dari 12 Kabupaten/Kota yang

menyampaikan

ada di Riau.

bahwa terdapat

tutupnya. (nya)

acara

Kepala Kantor Regional XII BKN

tiga faktor yang

Ibtri Rejeki menyambut baik kegiatan

bisa menentukan

ini dan menjelaskan bahwa CAT

kelulusan pada

merupakan alat atau instrumen tes yang

seleksi, yakni

menjamin transparansi, objektifitas dan

diri

efisiensi. TKD terdiri dari Tes Wawasan

d o’ a o r a n g t u a

4

pertolongan Tuhan Yang Maha Esa”

sendiri,

Media Kepegawaian Edisi XI Juni 2016

Berita Aktual

Empat Instansi di Wilayah Kerja Kanreg XII BKN Terima BKN Award

J

akarta, Badan Kepegawaian

unit-unit kerpegawaian instansi/

BKN berhasil menerima Award tersebut.

Negara

kembali

BKD melalui BKN Award yang terdiri

Diantaranya Pemprov Sumatera Barat

selenggarakan Rapat Koordinasi

dari delapan kategori Perencanaan

dalam Kategori Pelayanan Pensiun

Nasional (Rakornas) Kepegawaian

Kepegawaian, Pelayanan Pengadaan

d a n Pela ya n a n Pen ga daan dan

Tahun 2016 dengan tema “Revolusi

dan Kepangkatan, Pelayanan Pensiun,

Kepangkatan, Pemprov Kepulauan Riau

Mental ASN Berintegritas, Profesional

Implementasi CAT dalam Manajemen

dalam Kategori Implementasi Penilaian

dan Berdaya Saing Global” (26/5). Acara

ASN, Implementasi Penilaian Kinerja,

Kinerja, Pemkab Lingga dalam Kategori

diselenggarakan di Hotel Bidakara,

Implementasi Assessment Center,

Perencanaan Kepegawaian dan Pemkot

Jakarta Selatan, yang dibuka oleh Wakil

Pelaksanaan E-PUPNS dan Pengelola

Padang dalam Kategori Implementasi

Presiden RI Jusuf Kalla turut dihadiri

Kepegawaian Terbaik. Empat Instansi

CAT dalam Manajemen ASN.

sejumlah Menteri, Ketua KPK, Sekretaris

yang berada di Wilayah Kerja Kanreg XII

(BKN)

Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) seluruh Indonesia.

Wapres RI Jusuf Kalla meminta agar Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai perangkat pemerintahan agar dapat meningkatkan kinerja, efektifitas dan produktifitas. Serta melakukan percepatan layanan publik berbasis teknologi informasi. “ASN dituntut untuk mengubah karakter, lebih inovatif dan kreatif melalui Gerakan Nasional Revolusi Mental” tegasnya.

Pada acara Rakornas Kepegawaian 20 1 6 , BK N ju ga m e n g um um ka n pemenang penghargaan atas penilaian kualitas layanan kepegawaian dari Media Kepegawaian Edisi XI Juni 2016

5

Berita Aktual Pemenang BKN Award 2016 Kementerian/LembagaPemerintah Non Kementerian No. 1

Kategori Perencanaan Kepegawaian

1.

2.

3.

4.

5.

2

Pelayanan Pengadaan dan Kepangkatan

3

Pelayanan Pensiun

4

Implementasi CAT dalam Manajemen ASN

5

Implementasi Penilaian Kinerja

6

Implementasi Assessment Center

7

Pelaksanaan E‐PUPNS

8

Pengelola KepegawaianTerbaik

No. 1

Pemenang BKN Award 2016 Pemerintah Provinsi Pemenang BKN Award 2016 Pemerintah Provinsi Kategori Perencanaan Kepegawaian

2

Pelayanan Pengadaan dan Kepangkatan

3

Pelayanan Pensiun

4

Implementasi CAT dalam Manajemen ASN

5

Implementasi Penilaian Kinerja

6

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

Pemenang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertahanan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Dalam Negeri Badan Intelijen Negera Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Keuangan Kementerian Perindustrian Kementerian Perdagangan Kementerian Agama Kementerian Sekretariat Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika Arsip Nasional Republik Indonesia Badan Intelijen Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Luar Negeri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Badan Pemeriksa Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Arsip Nasional Republik Indonesia Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Kementerian Perhubungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi KementerianDalam Negeri KementerianPekerjaanUmumdanPerumahan Rakyat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

Pemenang Sumatera Selatan Nusa Tenggara Timur Jawa Barat Kalimantan Selatan Aceh Gorontalo Sumatera Utara Jambi Sumatera Barat Papua Barat JawaTimur Daerah Istimewa Yogyakarta Jambi Sumatera Barat Sumatera Utara Kalimantan Timur Bali Daerah Istimewa Yogyakarta Kalimantan Barat Kalimantan Utara Jawa Barat JawaTimur Media Kepegawaian Edisi XI Juni 2016 Jawa Tengah Kepulauan Riau Bangka Belitung

4

Implementasi CAT dalam Manajemen ASN

5

Implementasi Penilaian Kinerja

6

Implementasi Assessment Center

7

Pelaksanaan E‐PUPNS

8

BKD Inovatif

9

Pengelola KepegawaianTerbaik

No. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

5.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

Sumatera Utara Kalimantan Timur Bali Daerah Istimewa Yogyakarta Kalimantan Barat Kalimantan Utara Jawa Barat JawaTimur Jawa Tengah Kepulauan Riau Bangka Belitung Jawa Tengah JawaTimur Riau Kalimantan Timur Nisa Tenggara Barat Lampung Jambi Sulawesi Selatan Jawa Barat Bali Jawa Barat Kalimantan Timur JawaTimur Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Jawa Barat Jawa Timur Kalimantan Timur

Berita Aktual

Pemenang BKN Award 2016 PemerintahKabupaten/Kota Pemenang BKN Award 2016 PemerintahKabupaten/Kota

Kategori PeringakatPemenang

Perencanaan Kepegawaian 1.

Pemkab Penajam Paser Utara

2.

Pemkab Kudus 3.

Pemkab Supiori

4.

Pemkot Bontang

5.

Pemkab Lingga Pelayanan Pengadaan dan Kepangkatan 1.

Pemkab LabuhanBatu Selatan 2.

Pemkab Sleman 3.

Pemkot Bekasi 4.

Pemkot Ternate 5.

Pemkot Banda Aceh Pelayanan Pensiun 1.

Pemkab Lahat 2.

Pemkab Sorong 3.

Pemkab Jayapura 4.

Pemkab Aceh Selatan 5.

Pemkab Pringsewu Implementasi CAT dalam Manajemen ASN 1.

Pemkot Padang 2.

Pemkot Serang 3.

Pemkab Wajo 4.

Pemkab Lombok Tengah 5.

Pemkot Banjarmasin Implementasi Penilaian Kinerja 1.

Pemkot Tangerang 2.

Pemkab Gorontalo 3.

Pemkot Ambon 4.

Pemkot Medan 5.

Pemkab Sidoarjo Implementasi Assessment Center 1.

Pemkab Buleleng 2.

Pemkab MuaraEnim 3.

Pemkab PenajamPaser Utara 4.

Pemkab Kayong Utara 5.

Pemkab Maluku Tenggara Pelaksanaan E‐PUPNS 1.

Pemkab Bone 2.

Pemkot Padang Sidempuan 3.

Pemkab Kayong Utara 4.

Pemkab Karangasem 5.

Pemkab Batang BKD Inovatif 1.

Pemkot Surabaya 2.

Pemkot Banda Aceh 3.

Pemkot Tangerang 4.

Pemkab Pahuwato 5.

Pemkot Denpasar Pengelola Kepegawaian Terbaik 1.

Pemkot Tangerang 2.

Pemkab Penajam Paser Utara 3.

Pemkot Surabaya

Media Kepegawaian Edisi XI Juni 2016

7

Berita Aktual

e-Kinerja : Apresiasi dan Penguakan Terhadap Kinerja Pegawai

P

ekanbaru, (13/4) Kepala Kantor Regional XII BKN Ibtri Rejeki beserta seluruh Pegawai

Kanreg XII BKN mengikuti Sosialisasi Aplikasi e-Kinerja yang disampaikan oleh Tim Perwakilan dari Direktorat Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) BKN. Berdasarkan amanat pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 dan Peraturan Kepala BKN No 1 Tahun 2012 mewajibkan seluruh ASN untuk menyusun perjanjian kerja atau sasaran kinerja pegawai (SKP) yang disusun pada awal tahun dan dinilai harus mempunyai target kinerja yang

meskipun akan resmi dilaunching

Untuk mempermudah penyusunan

pasti dengan mengetahui beban

pada Mei mendatang namun

dan penilaian SKP tersebut dibangunlah

kejanya setiap hari sehingga nantinya

sebagian pegawai Kanreg XII BKN

Aplikasi e-Kinerja yang merupakan

tidak ada lagi ASN yang tidak tahu apa

telah aktif menggunakan Aplikasi

sistem untuk mengukur serta

yang hendak Ia lakukan disaat bekerja.

e-Kinerja dan berharap dengan adanya

memastikan kinerja harian ASN. Dengan

Kepala Kantor Regional XII BKN

sosialisasi ini seluruh pegawai dapat

dibangunnya aplikasi ini seorang ASN

Ibtri Rejeki mengapresiasi baik kegiatan

mengoptimalisasikan penggunaan

sosialisasi ini, Ibtri menyampaikan

aplikasi ini. (nya)

pada akhir tahun.

8

Media Kepegawaian Edisi XI Juni 2016

Berita Aktual

Ra kor n i s : Membahas Penyelesaian Permasalahan Status dan Kedudukan Kepegawaian

P

ekanbaru, Dalam Rangka

Ibtri Rejeki serta Direktur Status dan

wajib mempertanggung jawabkan

memberikan pengetahuan,

Kedudukan Kepegawaian Bambang Hari

kinerjanya dan menerapkan sistem

kemampuan serta keterampilan

Samasto, berkesempatan membuka

merit dalam pelaksanaan Manajemen

dalam menghadapi berbagai

acara sekaligus memberikan arahan

ASN. Selain memiliki tugas dan fungsi

permasalahan terkait status dan

kepada peserta.

yang diatur pada pasal 47 dan 48 UU

kedudukan kepegawaian, Kantor

Dalam sambutannya Usman

ASN, BKN juga berwenang mengawasi

Regional XII BKN Pekanbaru bersama

Gumanti menyampaikan bahwa UU

dan mengendalikan pelaksanaan

Direktorat Status dan Kedudukan

Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

norma, standar, prosedur dan kriteria

Ke p e g a w a i a n B K N m e n g g e l a r

ditetapkan dengan tujuan utama

Manajemen ASN.

Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis)

mewujudkan ASN yang memiliki

Lebih lanjut Usman menjelaskan

Penyelesaian Permasalahan Status

integritas, profesional, dan melayani,

Rapat Koordinasi ini menjadi begitu

dan Kedudukan Kepegawaian dengan

serta memindahkan ASN dari comfort

penting karena merupakan suatu

pengelola kepegawaian Instansi Daerah

zone menuju competitive zone. UU

momentum dan sarana pertemuan

dan Vertikal di Wilayah Kerja Kanreg XII

ASN juga mengatur berbagai instrumen

antara Pengelola Kepegawaian, baik

BKN (21/4).

Manajemen SDM yang menekankan

BKN Pusat dengan Kantor Regional dan

Sekretaris Utama (Sesma) BKN

kepada pembangunan ASN sebagai

BKD Provinsi maupun BKD Kab/Kota.

Usman Gumanti yang didampingi

profesi yang memiliki kewajiban

Rakornis membahas masalah-masalah

oleh Kepala Kantor Regional XII BKN

mengelola dan mengembangkan dirinya,

mengenai status dan kedudukan

Media Kepegawaian Edisi XI Juni 2016

9

Berita Aktual kepegawaian yang sering terjadi baik di instansi pusat maupun daerah seperti penyelesaian status kepegawaian, perbaikan/ perubahan nama dan atau tanggal lahir, kasus PNS yang tewas dan sebagainya.

Usman berharap dengan diadakannya acara ini nantinya dapat membangun komunikasi yang baik antara Kantor Regional BKN, Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian BKN dan Instansi Daerah/Vertikal sehingga setiap permasalahan terkait Status dan Kedudukan Kepegawaian bisa cepat terselesaikan. (nya)

10

Media Kepegawaian Edisi XI Juni 2016

Berita Aktual

DMS dan SITA Wujudkan Sistem Informasi Kearsipan Kepegawaian yang Komprehensif

P

ekanbaru, Sejumlah Pengelola

informasi kepegawaian ASN berbasis

dimilikinya aplikasi Tata Naskah Kanreg

yang membidangi administrasi

kompetensi didukung oleh sistem

XII BKN yang diberi nama e-Takah.

kearsipan kepegawaian dari

informasi kearsipan yang komprehensif.

Disamping sebagai sistem

BKD Se-Wilayah Kerja Kantor Regional

Lebih lanjut Ibtri menjelaskan

pengelolaan tata naskah, e-Takah juga

XII BKN mengikuti Workshop Penerapan

bahwa BKN telah melaksanakan

dilengkapi dengan teknologi barcode

Document Management Sistem (DMS)

program Nasional e-PUPNS dalam

yang berfungsi untuk memudahkan

dan Sistem Informasi Tata Naskah (SITA)

rangka mewujudkan data dan informasi

sekaligus mempercepat penemuan

yang diselenggarakan oleh Direktorat

kepegawaian yang akurat. Akurasi data

kembali, pencarian posisi, membaca isi

Arsip Kepegawaian BKN dan Kantor

secara elektronik hasil e-PUPNS dalam

dan lokasi dari dokumen takah secara

Regional XII BKN Pekanbaru (20/4).

Perspektif Manajemen Kepegawaian

cepat, tepat dan akurat.

Hadir sebagai Narasumber

ASN berbasis kompetensi masih

“Dengan implementasi DMS dan

Kepala Bagian Pengelola Data Arsip

diperlukan dukungan Sistem Informasi

SITA serta didukung dengan e-Takah,

Kepegawaian (PDAK) I BKN Pusat

Kearsipan yang komprehensif seperti

maka diharapkan akan meningkatkan

Sigit Pramuharjo dan Kepala Bidang

DMS dan SITA.

sinergi baru yang lebih baik antara

Elektronik PDAK I BKN Pusat Maryono.

DMS merupakan dokumen

BKD, Kantor Regional BKN dan BKN

Penyelenggaraan Workshop Penerapan

kepegawaian yang disimpan dalam

Pusat untuk secara bersama-sama

DMS dan SITA dimaksudkan agar

media eletronik dengan menggunakan

memanfaatkan aplikasi pegelolaan

peserta mau dan mampu menerapkan

alat pemindai (scanner) dalam bentuk

tata naskah kepegawaian sehingga

a p l i k a s i D M S d a n S I TA d a l a m

image document atau dokumen gambar.

pengelolaan dan pengembangan

pengelolaan tata naskah PNS guna

Sedangkan SITA adalah suatu aplikasi

sistem informasi kepegawaian ASN

mewujudkan pengelolaan Sistem

komputer yang dipergunakan untuk

berbasis kompetensi yang didukung

Informasi Kepegawaian yang berbasis

pengelolaan tata naskah kepegawaian

oleh sistem informasi kearsipan yang

Teknologi Informasi.

BKN. Dalam kaitan ini salah satu prestasi

komprehensif dapat segera terwujud�

dan inovasi Kanreg XII BKN adalah telah

tutupnya. (nya)

Kepala Kantor Regional XII BKN Ibtri Rejeki yang juga berkesempatan untuk membuka acara dalam sambutannya menyampaikan bahwa sesuai amanat UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN, Pada Pasal 48 disebutkan bahwa salah satu tugas pokok BKN adalah mengelola dan mengembangkan sistem Media Kepegawaian Edisi XI Juni 2016

11

Laporan Khusus

Pengalihan Status Pns Sebagai Dampak Perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 Oleh : Abdul Wakhid *)

PENDAHULUAN

pemerintahan daerah dipandang

tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah

perlu untuk memperjelas konsep

melakukan efektifitas dan efisiensi dalam

Nomor 23 Tahun

desentralisasi dalam kerangka NKRI,

penyelenggaraan urusan pemerintahan

2014 tentang Pemerintahan Daerah

memperjelas pengaturan dalam

konkuren (Pasal 11) di mana kewenangan

terjadi beberapa perubahan mendasar

berbagai aspek penyelenggaraan

urusan pemerintahan dibagi antara

terkait dengan penyelenggaraan

pemerintahan daerah untuk mencegah

Pusat dan Daerah yang langkah-

urusan pemerintahan di daerah, dalam

konflik antar susunan pemerintahan,

langkahnya diperlukan pengalihan PNS.

pasal 404 menyatakan bahwa serah

dan menambah pengaturan baru

Implementasi Pengalihan PNS ini

terima personel, pendanaan, sarana

yang belum di atur dalam Undang-

secara teknis diperkuat dengan Surat

dan prasarana, serta dokumen (P3D)

Undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk

Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri

sebagai akibat pembagian urusan

mempercepat tujuan desentralisasi.

(Mendagri) Nomor 120/253/SJ Tanggal

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang

antara Pemerintah

Hal tersebut merupakan bagian

16 Januari 2015 tentang Percepatan

Pusat, daerah provinsi dan daerah

dari program pewujudan birokrasi yang

Pelaksanaan Pengalihan Urusan

Kabupater/Kota

dilakukan paling

efektif terus digulirkan Pemerintah,

Berdasarkan UU Nomor 23/2014. Para

lama 2 (dua) tahun terhitung sejak

berbagai langkah disiapkan guna

Kepala Daerah harus memperhatikan

diundangkan.

menciptakan outcome birokrasi yang

dan menempatkan Peraturan Kepala

Sementara itu, Undang-Undang

berkualitas di semua lini. Salah satu

(Perka) BKN yang telah diterbitkan

N o m o r 2 3 Ta h u n 2 0 1 4 t e n t a n g

hal yang dilakukan untuk mewujudkan

sebagai pedoman pengalihan pegawai

Pemerintahan Daerah, dalam

hal tersebut adalah mengalihkan PNS

sebaik mungkin.

perubahannya mengamanatkan bahwa

kepada wilayah-wilayah secara lebih

dalam rangka meningkatkan efesiensi

proporsional. Disamping itu melalui

dan efektifitas dalam penyelenggaraan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014

pemerintahan

12

POTENSI PERMASALAHAN Dalam pengalihan PNS terdapat potensi permasalahan antara lain Media Kepegawaian Edisi XI Juni 2016

Laporan Khusus permasalahan pelaksanaan peraturan

kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing. Lebih lanjut

dan minat PNS. Pelaksanaan peraturan

Urusan Pemerintahan Konkuren sebagai obyek pengalihan PNS.

akan terkait dengan implementasi

Berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi, urusan

petunjuk teknis Perka BKN. Disamping

pemerintahan konkuren dibagi menjadi dua yaitu wajib dan pilihan. Urusan

itu permasalahan bahwa belum semua

Pemerintahan konkuren “wajib” dibagi menjadi dua yaitu Wajib Pelayanan Dasar

Kementerian terkait menerbitkan

dan Wajib Non Pelayanan Dasar. Terdapat 6 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan

aturan tentang proses pengalihan

Dasar antara lain : pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan

personil. Tidak kalah pentingnya

kawasan pemukiman, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masuarakat,

adalah permasalahan belum terbitnya

dan sosial. Sedangkan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar terdapat 18

Peraturan Pemerintah Pengganti PP

urusan meliputi : tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

41 Tahun 2008 tentang Organisasi

pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan

Perangkat Daerah.

sipil, pemberdayaan masyarakat dam desa, pengendalian penduduk dan keluarga

Permasalahan minat PNS juga

berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil

mewarnai potensi permasalahan

dan menengah, penanaman modal, kepemudaan olahraga, statistik, persandian,

diantaranya : bahwa tidak semua

kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan. Adapun urusan pemerintahan pilihan

PNS berminat untuk pindah status

sebanyak 8 urusan antara lain : kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian,

kepegawaiannya. Tidak semua PNS

kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, perdagangan, perindustrian, dan

yang beralih status kepegawaiannya

transmigrasi.

ingin pindah dari tempat tugas saat ini dimungkinkan bagi PNS yang mengannggap sudah mapan ditempat lama. Demikian juga PNS yang menduduki jabatan struktural, saat beralih status kepegawaiannya akan kehilangan jabatan dan belum pasti

INSTANSI, URUSAN, JABATAN DALAM PENGALIHAN PNS Sesusai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 120/253/SJ Tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan setelah ditetapkannya UU No. 23 Tahun 2014 yang mencakup penyerahan urusan pemerintahan konkuren (Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota) yang meliputi:

mendapatkan jabatan struktural yang seperti sebelumnya.

U R U S A N P E M E R I N TA H KONKUREN SEBAGAI OBYEK PENGALIHAN Urusan Pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan “Absolut”, urusan pemerintahan “Konkuren”, dan urusan pemerintahan “Umum”. Urusan Pemerintahan Absolut merupakan urusan pemerintahan yang mutlak menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan Pemerintah Konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintahan Pusat, sedangkan urusan pemerintahan Umum mencakup urusan pemenrintah pusat yang dilimpahkan pelaksanaannya Media Kepegawaian Edisi XI Juni 2016

13

Laporan Khusus

PROSEDUR PENGALIHAN Pengalihan Status PNS dilakukan dengan mengikuti prosedur sebagai berikut : • Pejabat Yang Berwenang adalah Sekretaris Daerah Provinsi ; • Sekda Kab/Kota menyampaikan daftar nominatif PNS yg akan dialihkan kpd Pejabat Yang Berwenang ; • Daftar Nominatif yang disampaikan berisi data kepegawaian PNS yg pegawai yg dialihkan yg telah diperiksa kebenaran dan keabsahannya oleh Pejabat Yang Berwenang ; • Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN menetapkan keputusan pengalihan berdasarkan usul dari Pejabat Yang Berwenang ; • Penyampaian keputusan pengalihan kepada PNS yang bersangkutan melalui Pejabat Yang Berwenang ; • Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN/pejabat lain yg ditunjuk membuat daftar nominatif PNS yg telah dialihkan ; • Untuk kelancaran pelaksanaan pengalihan, dapat dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKN .

dialihkan untuk periode 1 Oktober 2016, diusulkan dan ditetapkan oleh PPK instansi asal sebelum dialihkan; • Pejabat Penetap PAK, Pejabat Pengusul, dan Tim Penilai bagi Jabfung untuk KP Periode 1 Oktober 2016 dan periode 1 April 2017, apabila belum terbentuk pada instansi yang baru, maka masih menjadi kewenangan instansi asal sebelum dialihkan • Bagi PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin, hasil pemeriksaaannya disampaikan kepada PPK pada instansi baru dapat dipergunakan sebagai bahan dalam pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin terhadap PNS ybs.

Sedangkan Penjatuhan hukluman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum pada instansi baru

Kerja dan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Pengalihan PNS Guru dan Tenaga Kependidikan Se- Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

SANKSI BAGI PNS YANG TIDAK BERSEDIA DIALIHKAN

yang dihadiri oleh pada Kepala Badan

• Membuat Surat Pernyataan bermeterai tidak bersedia dialihkan yang ditandatangani oleh PNS ybs ; • Dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; • Pembinaan karier PNS ybs tidak diproses oleh Badan Kepegawaian

Bidang yang mengurus pengalihan

Negara • PNS yang bersangkutan dikeluarkan dari database PNS Nasional yang

kabarnya oleh para pihak dalam proses

berimplikasi tidak diproses kenaikan pangkatnya

Kepegawaian Daerah dan Kepala PNS serta seorang Pranata Komputer, sekaligus dilakukan praktek aplikasi import data Pengalihan PNS dengan menggunakan SAPK. Meskipun pengalihan PNS dalam kondisi pro dan kontra bahkan konon gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK), namun BKN terus mendorong agar daerah tetap menjalankan kebijakan yang merupakan bentuk implementasi

IMPLEMENTASI PENGALIHAN PNS

Undang-Undang (UU) Nomor 23/2014

yang perlu diperhtikan dalam Pengalihan

Ka n t o r Re g i o n a l X I I B a d a n

Menurut Tumpak Hutabarat,

PNS, antara lain : • Kenaikan Pangkat bagi PNS yang

Kepegawaian Negara telah

menegaskan pendapat pakar hukum

melaksanakan Sosialisasi Mekanisme

tata negara Universitas Parah-yangan

BEBERAPA KETENTUAN Terdapat beberapa hal penting

14

tentang Pemerintah Daerah (Pemda) itu.

Media Kepegawaian Edisi XI Juni 2016

Laporan Khusus akan berdampak pada tidak adanya anggaran. “Tidak saja melanggar undang-undang, tapi mereka akan rugi.

Bagaimana menggaji guru-guru atau pegawai-pegawai yang seharusnya sudah menjadi tanggung jawab provinsi,” paparnya. Berkaitan dengan respons daerah yang masih cenderung ragu, Asep menyarankan agar pemerintah pusat turun ke kabupaten/kota. Ini untuk membantu proses pengalihan tersebut.

PENUTUP Pengalihan status PNS sebagai dampak Perubahan Undang-Undang Pemerintah Daerah ini akan terwujud secara efektif dan efisien diperlukan dukungan para pihak diantaranya peran para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan (Unpar) Asep Warlan Yusuf mengatakan,

tersebut. Daerah baru dapat menunda

bahwa “ tidak ada alasan bagi daerah

pengalihan kewenangan jika memang

untuk menolak implementasi UU Pemda

ada putusan sela dari MK.

tersebut. UU yang sudah disahkan

Kemudian

putusan

sela

harus dijalankan. Daerah tidak boleh

memutuskan yang menunda pengalihan.

membangkang. Tetap harus dijalankan,”

Jadi bisa ada penghentian sementara

katanya. Lebih lanjut , andaipun ada

sampai ada putusan MK,” bebernya.

proses gugatan di Mahkamah Konstitusi

Jika daerah membangkang, hal

(MK) atas UU Pemda, menurut Asep,

itu akan merugikan daerah itu sendiri

daerah harus tetap menuruti perintah

karena tidak adanya kewenangan yang

Media Kepegawaian Edisi XI Juni 2016

Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Tidak kalah pentingnya dan menentukan adalah eksistensi Badan Kepegawaian Negara atau Kantor Regional BKN yang secara teknis bertanggung jawab dalam menetapkan Surat Keputusan Pe n g a l i h a n d i h a r a p k a n m a m p u memberikan pelayanan kepegawaian terbaik lagi memuaskan.

15

Laporan Khusus

HUT BKN Ke-68 :

Tingkatkan Kebersamaan dan Kekeluargaan

P

ekanbaru, Kantor Regional XII

paduan suara dan tarian kreasi, serta

kesatuan menuju BKN yang profesional

BKN Pekanbaru gelar acara

pengumuman pemenang pada porseni

dan bermartabat.

puncak perayaan Hari Ulang

dan pembagian doorpriZe.

Dalam sambutan Kepala Badan

Tahun Badan Kepegawaian Negara

HUT BKN Ke 68 mengusung

Kepegawaian Negara yang disampaikan

Ke-68 yang jatuh pada tanggal 30 Mei.

tema “Tingkatkan kebersamaan dan

oleh Kepala Kantor Regional XII BKN Ibtri

Diawali dengan pelaksanaan Upacara

kekeluargaan untuk mewujudkan PNS

Rejeki yang bertindak sebagai Inspektur

Bendera, dan dilanjutkan dengan

yang profesional dan bermartabat�,

Upacara, menyampaikan bahwa Usia

Pembagian sejumlah paket santunan

dengan maksud melalui semangat HUT

68 tahun merupakan rentang waktu

BKN nantinya dapat meningkatkan rasa

yang cukup panjang bagi BKN turut

kebersamaan, sportifitas, persatuan dan

serta secara aktif membangun Bangsa

kepada anak yatim yang berada di lingkungan kantor, perlombaan

dan Negara Republik Indonesia melalui pembinaan dan penyelenggaraan manajemen kepegawaian negara.

BKN tetap berusaha konsisten dan memiliki komitmen yang tinggi untuk secara terus-menerus berbenah diri dan berkembang ke arah yang lebih baik. Dengan demikian, reformasi m a n a j e m e n AS N d a n r e f o r m a s i pelayanan kepegawaian merupakan fokus prioritas reformasi birokrasi BKN saat ini dan ke depan dalam

16

Media Kepegawaian Edisi XI Juni 2016

Laporan Khusus mewujudkan ASN yang profesional dan

30 tahun kepada Kepala Bagian Tata

Kepala Kantor Regional XII BKN

berdaya saing global.

Usaha, sekaligus menyerahkan SK

Ibtri Rejeki mengucapkan terimakasih

Kenaikan Pangkat dan SK Jabatan

kepada seluruh stakeholder diantaranya

kepada sejumlah pegawai.

BKD se wilayah kerja Kanreg XII BKN, PT

“Dengan semangat HUT BKN, mari kita tingkatkan kebersamaan dan kekeluargaan untuk mewujudkan PNS

Setelah melaksanakan upacara

Taspen (Persero) dan Bank BTPN atas

yang professional dan bermartabat”,

bendera, seluruh pegawai berkumpul

partisipasinya dalam kegiatan HUT BKN.

pungkasnya

di aula mengikuti acara pembagian

“Mudah-mudahan dengan kegiatan

Dalam Upacara tersebut

paket satunan kepada anak yatim,

yang bertemakan kebersamaan ini dapat

Kepala Kanreg XII BKN Ibtri Rejeki

perlombaan paduan suara dan tarian

terus meningkatkan jalinan silahturahmi,

berkesempatan menyematkan

kreasi serta penumuman pemenang

kerjasama dan komunikasi”, ungkapnya.

penghargaan Satya Lencana Karya

perlombaan pada porseni.

Media Kepegawaian Edisi XI Juni 2016

17

Laporan Khusus

Meriahkan HUT BKN Ke 68, Kanreg XII BKN Resmi Gelar Porseni ekanbaru, Kamis (12/5) Dalam

P

Adapun tema HUT BKN tahun ini

rangka memeriahkan HUT BKN

adalah “Tingkatkan kebersamaan dan

Ke 68 pada 30 Mei mendatang,

kekeluargaan untuk mewujudkan PNS

Kepala Kantor Regional XII BKN

Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

yang profesional dan bermartabat”,

Ibtri Rejeki dalam sambutannya

secara resmi menyelenggarakan

dengan maksud melalui semangat HUT

menyampaikan bahwa dalam

Pekan Olahraga dan Seni (Porseni).

BKN nantinya dapat meningkatkan rasa

pertandingan bukan mencari menang

kebersamaan, sportifitas, persatuan dan

atau pun kalah yang menjadi tujuan

kesatuan menuju BKN yang profesional

utama, namun hal yang terpenting

dan bermartabat.

adalah pertandingan persahabatan

Acara ini turut dihadiri oleh pengelolan kepegawaian di wilayah kerja Kanreg XII BKN, Kementerian Agama Provinsi Riau, PT Taspen (Persero) dan Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN).

Acara berlangsung di halaman Kantor Regional XII BKN ini diresmikan langsung oleh Kepala Kantor Regional XII BKN Ibtri Rejeki, ditandai dengan pelepasan balon dan penyerahan Piala Bergilir Kepala Kantor Regional XII BKN kepada ketua panitia.

18

Ketua panitia acara Ida Widayani dalam laporannya menyampaikan

Kegiatan ini akan dilaksanakan mulai tanggal 12 s.d 30 Mei 2016.

dalam rangka meningkatkan rasa kebersamaan dan sportifitas.

jenis-jenis kegiatan yang akan

Dalam rangka mengobarkan

diselenggarakan adalah pertandingan

semangat dan menghibur kontingen

futsal dengan mitra kerja Kanreg XII

y a n g h a d i r, K a n r e g X I I B K N

BKN, lomba kreasi dan seni, memasak,

menampilkan tim paduan suara dan

pemilihan cik dan puan, lomba

tarian “zuiguidhum”. Dan kemudian

kebersihan dan kenyamanan ruangan,

acara dilanjutkan dengan pertandingan

kerja bakti dan penanaman pohon serta

futsal dengan mitra kerja Kanreg XII

gerak jalan santai bersama keluarga.

BKN. (nya)

Media Kepegawaian Edisi XI Juni 2016

Media Kepegawaian Edisi XI Juni 2016

19

Laporan Khusus

Penghijauan, Bentuk Kepedulian Kantor Regional XII BKN Terhadap Lingkungan “The best time to plant a tree was

XII BKN Ibtri Rejeki. Sebanyak 260

ditegaskan oleh Kakanreg XII BKN

20 years ago. The second best time

pohon ditanam di lingkungan Kanreg

dalam sambutannya, penanaman

is now�

XII BKN yang terdiri atas pohon Matoa,

pohon adalah bentuk kepeduliaan

Kata-kata itu bisa jadi menye-

Tanjung, Ketapang dan Mangga. Pohon-

dan kecintaan terhadap lingkungan.

mangati para pegawai Kantor Regional

pohon tersebut didapat dari bantuan

Kepedulian tersebut ditunjukan dengan

XII BKN pagi itu, 20 Mei 2016. Sinar

Dinas Pertanian serta Dinas Kebersihan

melakukan penghijauan di lingkungan

matahari pagi yang mulai menyengat

dan Pertamanan Kota Pekanbaru.

sekitar sehingga area kantor menjadikan

tidak menyurutkan langkah para Abdi

Sejatinya, kegiatan penanaman

Negara tersebut melakukan kegiatan

pohon di lingkungan Kanreg XII BKN

Penghijauan yang diinisiatif oleh

penanaman pohon. Kegiatan yang

ini adalah salah satu dari rangkaian

Kepala Kantor Regional XII adalah

diadakan bertepatan dengan Peringatan

acara dalam rangka memperingati

langkah positif yang patut diapresiasi.

Hari Kebangkitan Nasional dipimpin

HUT BKN ke-68 yang jatuh pada

Berkaca pada kearifan budaya

langsung oleh Kepala Kantor Regional

tanggal 30 Mei. Namun, seperti yang

melayu, tempat dimana Kanreg XII

20

lebih nyaman dan asri.

Media Kepegawaian Edisi XI Juni 2016

Laporan Khusus BKN berlokasi, kepedulian terhadap

merasa terpanggil untuk mengambil

hari. Satu orang bernafas perlu 0,5 kg

lingkungan memang sangat dianjurkan.

bagian dalam gerakan tersebut, Apalagi

oksigen per hari. Jadi satu) pohon dapat

Hal ini terlihat dalam gubahan adat yang

Kanreg XII BKN yang merupakan

menunjang kehidupan dua)\ warga dan

berbunyi:

perpanjangan dari BKN Pusat sebagai

menebang satu pohon di Kota berarti

Kalau hidup hendak selamat

Instansi Pembina dan Penyelenggara

mencekik dua warga. Dalam penelitian

Peliharalah laut dengan selat

Manajemen ASN. Diharapkan kegiatan

lain, terbukti pohon perdaun jarum

Peliharalah tanah berhutan lebat

serupa dapat diikuti oleh instansi

dapat mengikat air

Di situlah terkandung rezki dan

pemerintahan di wilayah kerja Kanreg

rahmat

XII BKN.

Akhirnya, mengutip sebuah pepatah asing, “No one can do everything, but

Penanaman pohon seperti yang

everyone can do something. Kita

ditunjukan Kanreg XII BKN memang

memang tak bisa mengatasi kerusakan

Disamping itu, belakangan

masih terbilang kecil bila dibandingkan

lingkungan secara massif, tetapi

ini pemerintah memang sedang

dengan upaya serupa dalam

kita bisa melakukan sesuatu untuk

menggalakan gerakan menanam

menanggulangi dampak kerusakan

melestarikan lingkungan. Dan Kanreg

pohon sebagai cara menanggulangi

lingkungan. Namun, menanam

XII BKN telah melakukannya, menanam

dampak kerusakan lingkungan dan

pohon bukanlah perbuatan sia-sia.

pohon sebagai warisan kehidupan

pemanasan global. Kanreg XII BKN

Berdasarkan hasil penelitian, satu

untuk generasi masa depan. (rafa)

sebagai salah satu Instansi Pemerintah

pohon menghasilkan 1,2 kg oksigen per

Di situlah terkandung tamsil ibarat Di situlah terkandung aneka nikmat

Media Kepegawaian Edisi XI Juni 2016

21

Laporan Khusus

Pelantikan Pejabat Administrator dan Penyerahan SK Pensiun di Lingkungan Kanreg XII BKN ekanbaru, Kepala Kantor

P

Dalam sambutannya Kepala

Regional XII BKN Pekanbaru

Kantor Regional XII BKN Ibtri Rejeki

ini

Ibtri Rejeki Melantik dan

menyampaikan sejatinya dalam suatu

tugas dengan baik dan menjunjung

Mengambil Sumpah Jabatan Pejabat

organisasi khususnya organisasi

tinggi amanah dalam rangka upaya

Administrator Kepala Bidang Mutasi

pemerintahan mutasi, rotasi dan

peningkatan layanan Mutasi dan Status

dan Status Kepegawaian Kanreg

promosi jabatan merupakan suatu hal

Kepegawaian menjadi lebih baik, cepat,

yang wajar. Hal tersebut dilaksanakan

tepat, transparan, akuntabel dan dapat

selain dalam rangka upaya pembinaan

dipertanggungjawabkan.

XII BKN (15/4). Pejabat yang dilantik adalah Prima Sepriza yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Informasi Kepegawaian Kanreg VII BKN Palembang, menggantikan Anna Hasnah H yang mendapatkan tugas baru di lingkungan Kanreg IV BKN Makassar.

22

dan percaya bahwa setelah pelantikan Prima mampu melaksanakan

dan pengembangan karir seorang PNS

Dengan dipenuhinya seluruh

juga merupakan bentuk penyegaran

Jabatan Struktural di Kantor Regional

organisasi dan peningkatan layanan

XII BKN diharapkan pelaksanaan tugas

yang lebih baik kepada masyarakat.

pokok dan fungsi BKN sebagai Pembina

Ibtri Rejeki mengucapkan selamat

dan Penyelenggara Manajemen ASN

atas dilantiknya Prima Sepriza, serta yakin

yang profesional dan Bermartabat dapat berjalan dengan baik.

Media Kepegawaian Edisi XI Juni 2016

Ibtri juga menyampaikan bahwa pada Tahun 2016 masih banyak tugas yang harus diselesaikan diantaranya penyelesaian verifikasi e-PUPNS, Pengalihan PNS Kab/Kota ke Provinsi dan Provinsi ke Pusat, Penetapan sisa NIP Tenaga Honorer dan tugas rutin lainnya, sehingga Ibtri berharap agar seluruh pegawai dapat meningkatkan kinerja, tanggung jawab, dedikasi, loyalitas dan komitmen dalam penyelesaian tugas-tugas tersebut.

Selain melantik dan mengambil sumpah jabatan Pejabat Administrator, Ibtri Rejeki juga menyerahkan SK Pensiun kepada satu Pejabat Pengawas Kanreg XII BKN Sarjiwa yang bulan ini mencapai batas usia pensiun (BUP) dan

sebesar-besarnya atas pengabdian,

Pemerintahan Republik Indonesia

mulai 1 Mei mendatang akan memasuki

kesetiaan, dedikasi dan loyalitas yang

melalui Kantor Regional XII BKN�

masa purna tugas. “Terimakasih yang

telah diberikan kepada Negara dan

pungkasnya. (nya)

Media Kepegawaian Edisi XI Juni 2016

23

Laporan Khusus

Menapaki Tahun 2016, Kanreg XII BKN Tetap Bersemangat

P

ekanbaru, Memasuki awal Tahun 2016 Kepala Kantor Regional XII BKN Ibtri Rejeki

mengajak seluruh Pejabat Administrator dan Pengawas serta seluruh pegawai dan tenaga kontrak untuk berkumpul bersama di Aula Kantor Regional XII BKN dalam acara “Langkah Awal Menapaki Tahun 2016�. Acara ini diselenggarakan dalam rangka mengevaluasi kembali pencapaian dan kinerja sepanjang Tahun 2015 dan menyampaikan harapan-harapan yang akan dijelang pada Tahun 2016.

Kepala Kanreg XII BKN Ibtri Rejeki menyampaikan ucapan terimakasih, penghargaan dan apresiasi atas

pencapaian kinerja Kanreg XII BKN

baik, namun tetap perlu untuk terus

kerja keras seluruh pegawai dalam

pada Tahun 2015 yang dinilai sudah

menerus ditingkatkan kinerjanya.

24

Media Kepegawaian Edisi XI Juni 2016

Laporan Khusus Dalam arahannya Ibtri Rejeki menyampaikan bahwa secara bertahap Kanreg XII BKN telah melakukan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana. Seperti pada Akhir Tahun 2015 lalu, Kanreg XII BKN telah membangun Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dalam rangka meningkatkan layanan kepegawaian di Kanreg XII BKN. Untuk itu Ibtri Rejeki berpesan kepada seluruh pegawai agar penggunaan PPT dapat ditingkatkan dan digunakan secara kosisten.

Dalam rangkaian acara, masing-masing Kepala Bagian/Kepala Bidang serta beberapa perwakilan dari pegawai menyampaikan curhat serta harapannya.

Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan penyerahan secara simbolis SK penempatan rumah dinas Pejabat Pengawas di lingkungan Kanreg XII BKN, Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja tenaga kontrak, dan Penyerahan kenang-kenangan dari Kepala Kantor kepada Seluruh pegawai dan tenaga kontrak di lingkungan Kanreg XII BKN berupa kain batik seragam dalam rangka meningkatkan kekompakan, kerukunan dan kebersamaan. (nya/dro)

Media Kepegawaian Edisi XI Juni 2016

25

Laporan Khusus

PUSAT PELAYANAN TERPADU KANREG XII

Komitmen Layanan Efektif dan Transparan

P

emenuhan

kebutuhan

pelayanan prima kepada masyarakat merupakan suatu

kewajiban bagi instansi pemerintah.

Pelayanan prima yang dimaksud adalah pemberian layanan yang cepat, tepat, murah dan transparan. Keterbukaan informasi pelayanan adalah tantangan yang harus dikembangkan secara berkesinambungan.

Tu n t u t a n

terwujudnya

pemerintahan yang bersih, berwibawa,

atau yang lebih dikenal dengan

Pelayanan Terpadu yang efektif

transparan dalam menjalankan tugas

pemberikan pelayanan prima.

dapat diwujudkan dengan pemberian

pelayanan publik dengan tekad

Salah satu bukti nyata pelayanan

informasi yang akurat terhadap setiap

memerangi praktek-praktek KKN atau

prima yang sudah diberikan oleh

stakeholder. Untuk menciptakan

yang lebih populer dengan istilah

BKN adalah dengan dibangunnya

informasi yang akurat maka perlu

Good Governance mengharuskan

Pusat Pelayanan Terpadu di hampir

dibangun sistem informasi yang

instansi pemerintahan meningkatkan

seluruh Kantor Regional. Artinya setiap

mumpuni untuk menjawab tujuan

profesionalismenya dalam hal

layanan kepegawaian di sebagian besar

efektifitas tersebut.

pelayanan publik. Peningkatan kualitas

Kantor Regional sudah menerapkan

PPT ini didesain semenarik dan

profesionalisme Aparatur Negara perlu

sistem ‘satu pintu’ demi mewujudkan

senyaman mungkin. Pilihan warna

dilaksanakan agar Aparatur memiliki

asas profesionalitas dan efektifitas

desain interior yang dominan berwarna

keunggulan kompetitif dan memegang

dalam mengerjakan tugas pokok dan

coklat dan orange diharapkan mampu

teguh etika birokrasi dalam memberi

fungsinya.

memberikan kehangatan bagi

pelayanan yang sesuai dengan tingkat

Sebagai contoh adalah Pusat

para tamu yang datang, sehingga

kepuasan dan keinginan masyarakat

Pelayanan Terpadu yang berada di

dapat memberikan keramahan dan

Kantor Regional XII BKN Pekanbaru.

kenyamanan bagi masyarakat.

Fasilitas layanan yang diresmikan

Salah satu keunggulan Pusat

pada bulan Desember 2015 lalu telah

Pelayanan Terpadu yang dimiliki oleh

memainkan perannya demi mewujudkan

Kanreg XII adalah dengan dibangunnya

BKN yang ‘Bersih’ dan akuntabel.

Dapat dikatakan demikian, karena salah satu tujuan diterapkannya layanan satu pintu tersebut adalah menghindari praktek KKN. P 26

u

s

a

t Media Kepegawaian Edisi XI Juni 2016

Laporan Khusus untuk memberikan kenyamanan dan kedekatan dengan masyarakat.

dari SELAIS adalah sebagai berikut :

Ruangan ini disediakan sebagai

1. Penyajian informasi yang cepat,

konsekuensi bahwa dengan adanya

akurat, transparan dan akuntabel;

PPT maka tamu tidak diperkenankan

2. Data yang disajikan real time dapat

lagi untuk masuk ke ruangan kerja pegawai.

sistem informasi berbasis web yang terintegrasi dengan seluruh layanan kepegawaian. Aplikasi yang dinamakan Sistem Elektronik Layanan ASN dan Informasi Satu Pintu (SELAIS) dirancang untuk mendukung kegiatan layanan terpadu di Kanreg XII.

melaksanakan konsultasi cukup mudah.

cukup mendatangi loket Pusat Pe-

Pertama, tamu menuju resepsionis

layanan Terpadu yang disediakan;

untuk melaporkan identitas diri dan

4. Aplikasi SELAIS, merupakan aplikasi

jenis konsultasi yang ingin disampaikan.

penunjang SAPK yang sudah dimiliki

Kedua, resepsionis akan menghubungi

BKN saat ini. Artinya aplikasi menya-

Bidang atau Bagian yang berkaitan

jikan informasi secara detail menge-

dengan jenis konsultasi yang dilaporkan.

nai proses urusan kepegawaian;

SELAIS

memenuhi tuntutan peningkatan

Kanreg XII BKN adalah menggunakan

pelayanan kepegawaian yang meliputi

Sistem Elektronik Layanan ASN dan

layanan Mutasi dan Status Kepegawaian,

Informasi Satu Pintu (SELAIS). Aplikasi

Pengangkatan dan Pensiun, Konsultasi

yang dibangun secara mandiri oleh

Kepegawaian, Pemutakhiran Data

pegawai dan atas bimbingan Kepala

Kepegawaian dan Manajemen Tata

Kanreg XII ini dapat dikatakan sangat

Naskah Dinas (persuratan) di lingkungan

membanggakan karena fitur dan

Kantor Regional XII BKN. SELAIS

kelebihannya yang cukup lengkap.

merupakan aplikasi penunjang SAPK

Nama SELAIS itu sendiri diambil dari

yang memuat mekanisme penginputan,

nama ikan khas kota Pekanbaru sebagai

langkah prosedur, distribusi, penomoran,

bentuk kearifan budaya lokal.

SELAIS adalah sistem aplikasi

macam layanan kepegawaian.

pendukung PPT berbasis web yang

Ruang Konsultasi

dirancang untuk memenuhi tuntutan

dari PPT ini adalah Ruang Konsultasi yang dirancang sedemikian rupa

3. Pelayanan kepegawaian lebih representative, sehingga masyarakat

Keunggulan yang dimiliki oleh PPT

Salah satu fasilitas yang dimiliki

diketahui oleh masyarakat;

Prosedur yang harus dilalui untuk

Aplikasi ini dirancang untuk

pelacakan dan pelaporan dari berbagai

Adapun beberapa fungsi utama

peningkatan pelayanan kepegawaian yang meliputi layanan Mutasi dan Status Kepegawaian, Pengangkatan d a n P e n s i u n , Ko n s u l t a s i

5. Fitur aplikasi ini cukup lengkap dan akan terus berkembang di kemudian hari. Rencananya akan terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi yang dimiliki Kanreg XII saat ini. Di antaranya, Tata Naskah Dinas Elektronik (mail tracking), Sistem Informasi SMS Kepegawaian (SISKA) dan Anjungan Informasi Mandiri.

Metodologi yang digunakan adalah Petugas PPT menerima berkas usulan dengan cara memindai barcode yang ada dan memproses melalui aplikasi hingga selesai melakukan pelaporan.

SELAIS juga didukung oleh tim Helpdesk sebagai administrator yang akan mengelola seluruh sumber daya yang ada meliputi aplikasi, perangkat keras dan pelatihan bagi pengguna. (dro)

Kepegawaian, Pemutakhiran D a t a Ke p e g a w a i a n d a n Manajemen Tata Naskah Dinas (persuratan) di lingkungan Kantor Regional XII BKN. SELAIS merupakan aplikasi penunjang SAPK yang memuat mekanisme penginputan, langkah prosedur, distribusi, penomoran, pelacakan dan pelaporan dari berbagai macam layanan kepegawaian.

Media Kepegawaian Edisi XI Juni 2016

27

Laporan Khusus

Sumpah PNS :

Momentum Perubahan Kinerja Ke Arah yang Lebih Baik ekanbaru, Selasa (31/5) 27

P

Dalam sambutannya Kepala Kantor

bekerja dengan sungguh–sungguh

CPNS Kantor Regional XII BKN

Regional XII BKN Ibtri Rejeki mengajak

dan penuh semangat, serta memiliki

dan Unit Penyelenggara Seleksi

PNS yang baru diambil sumpahnya

niat yang tulus untuk membangun

dan Penilaian Kompetensi ASN Kanreg

untuk dapat menjadikan prosesi ini

dan meningkatkan prestasi terbaik.

XII BKN T.A 2014 resmi diangkat menjadi

sebagai momentum perubahan kinerja

Mengedepankan integritas dalam

Pegawai Negeri Sipil (PNS) setelah

ke arah yang lebih baik, bekerja dengan

melaksanakan tugas dan pekerjaan,

melewati masa percobaan selama satu

keteguhan dan komitmen untuk berbuat

menjunjung tinggi etika sebagai PNS

tahun. Pengambilan Sumpah/Janji PNS

benar dan sesuai aturan.

dan dengan penuh rasa tanggungjawab

dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Regional XII BKN Ibtri Rejeki.

28

Lebih lanjut Ibtri mengingatkan agar PNS yang disumpah untuk dapat

sebaik mungkin memberikan kontribusi positif untuk meraih kinerja terbaik.

Media Kepegawaian Edisi XI Juni 2016

Laporan Khusus

Sejatinya PNS merupakan “pelayan

kedudukan yang cukup dipandang

bekerja, maupun dalam berinteraksi

masyarakat” yang harus mampu

masyarakat. “Kita harus berupaya

dengan masyarakat di lingkungan

memberikan pelayanan terbaik. Dalam

menjadikan diri sebagai panutan bagi

masing-masing.” Ungkapnya. (nya)

strata sosial masyarakat, PNS memiliki

masyarakat baik dalam berperilaku,

MENANG DI PENGADILAN, PRESTASI KANTOR REGIONAL XII BKN

K

antor Regional (Kanreg) XII

dirinya adalah guru tidak menerima atas

2015, Kanreg XII BKN Pekanbaru juga

B K N Pe k a n b a r u k e m b a l i

SK pensiun yang diterbitkan Kanreg XII

telah digugatdi Pengadilan Negeri

menorehkan prestasi dengan

BKN Pekanbaru yang menetapkan SK

dan Pengadilan Tata Usaha Negara

memenangkan sengketa di Pengadilan.

pensiun dengan batas usia pensiun

dalam perkara yang berbeda. Untuk

Terakhir, Kanreg XII BKN Pekanbaru

pada usia 56 tahun sebagai fungsional

sengketa tata usaha negara, Kanreg

dimenangkan oleh Pengadilan Tinggi

umum. Hal inisesuai dengan Peraturan

XII BKN Pekanbaru bersama Walikota

Tata Usaha Negara Medan atas perkara

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979.

Batam digugat di Pengadilan Tata Usaha

nomor 36/G/2015/PTUN-Pbr yang

Perkara tersebut telah diputus oleh

Negara Tanjung Pinangpadaperkara

menguatkan putusan Pengadilan Tata

majelis hakim Pengadilan Tata Usaha

Nomor 14/G/2015/PTUN-TPIoleh Amelia

Usaha Negara Pekanbaru.

Negara Pekanbaru yang diketuai

Lingga Rizky. Gugatan tersebut terkait

Perkara Nomor 36/G/2015/PTUN-

oleh Bonnyarti Kala Lande tanggal 8

dengan Surat Kepala Kanreg XII BKN

Pbrdiajukan oleh pensiunan PNS

Desember 2015 yang menolak gugatan

Nomor 04056/I/KR.XII/06-2015 Tentang

atas nama Nazaruddin B menuntut

Penggugat seluruhnya. Putusan ini

Pengembalian Berkas Usul Penetapan

pembatalan atau tidak sahnya SK

kemudian dikuatkan oleh majelis hakim

NIP CPNS Formasi Umum Tahun 2014

Kepala BKN Nomor 00038/KEP/

tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Yang Tidak Memenuhi Syarat a.n

MT/21406/15 tertanggal 03 Juni 2015

Negara Medan tertanggal 24 April 2016.

Amelia Lingga Rizky yang pada intinya

Tentang Pemberhentian Dengan Hormat

Disamping sengketa dengan

tidak menetapkan nomor identitas

sebagai PNS an Nazaruddin. Dalam

objek perkara nomor 36/G/2015/

pegawai untuk Penggugat karena

pokok perkara, Penggugat yang merasa

PTUN-Pbr, sepanjang akhir tahun

setelah pemeriksaan administrasi di

Media Kepegawaian Edisi XI Juni 2016

29

Laporan Khusus Kanreg XII BKN Pekanbaru, kualifikasi

Pekanbaru juga digugat secara perdata

perbuatan melawan hukum.

pendidikan yang bersangkutan berbeda

di Pengadilan Negeri Pekanbaru terkait

KeberhasilanKanreg XII BKN

dengan kualifikasi formasi jabatan yang

pengadaan CPNS formasi umum

Pekanbaru di pengadilan ini, tidak

diminta. Menanggapi surat tersebut,

Kabupaten Bengkalis tahun 2015. Dalam

terlepas dari kinerja tim kuasa hukum

Penggugat kemudian mengajukan

perkara Nomor 136/Pdt.G/2015PN.Pbr,

yang ditunjuk oleh Kepala Kantor

gugatan dan menuntutKanreg XII BKN

Nanang Hermoyo sebagai Penggugat

Regional XII BKN Ibtri Rejeki. Tim kuasa

Pekanbaru menerbitkan nomor identitas

mendalilkan Para Tergugat yang terdiri

hukum yang merupakan pegawai

pegawaiatas namaAmelia Lingga Rizky.

atas Menteri Pendayagunaan Aparatur

Kanreg XII BKN ini terdiri atas Arif

Dalam perkara tersebut, majelis

Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala

Affandi, Wisudo Putro Nugroho, Fajrin

hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Kantor Regional XII BKN Pekanbaru,

Indra, Nuraina Julia Safitri, Rahmat

Ta n j u n g P i n a n g m e m e n a n g k a n

Bupati Bengkalis dan BKD Kabupaten

Fajri, Yogi Susanto. Disamping itu,

Kanreg XII BKN Pekanbaru. Pada

Bengkalis melakukan melakukan

tim kuasa hukum Kanreg XII BKN

pertimbangannya, majelis hakim

perbuatan melawan hukum dengan tidak

juga dibantu oleh Pusat Konsultasi

menyatakan Surat Kepala Kanreg

menerbit NIP atas nama Penggugat.

dan Bantuan Hukum BKN Pusat yang

XII BKN Nomor 04056/I/KR.XII/06-

Perkara perdata ini kemudian

telah memberikan supervisi berupa

2015sah dan sesuai dengan peraturan

diputus oleh majelis hakim Pengadilan

arahan yang bermanfaat selaman

perundang-undangan serta asas-asas

Negeri Pekanbaru yang menyatakan

jalannnya persidangan. Atas prestasi

umum pemerintahan yang baik.Oleh

Kanreg XII BKN Pekanbaru dalam

tersebut, kepala Kantor Regional XII

karena itu, gugatan penggugat ditolak

seleksi pengadaan CPNS formasi umum

BKN memberikan apresiasi dan turut

oleh majelis hakim.

Kabupaten Bengkalis tahun 2015telah

bangga serta berharap agar seluruh

Tidak jauh berbeda di perkara

melakukan tugas dan fungsinya sesuai

layanan kepegawaian dapat diberikan

di Pengadilan Tata Usaha Negara

aturan kepegawaian sehingga tidak

sesuai dengan norma standar, prosedur

Tanjung Pinang, Kanreg XII BKN

dapat dikualifikasikan melakukan

yang berlaku. (wpn/rafa)

30

Media Kepegawaian Edisi XI Juni 2016

Artikel

Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kepegawaian Oleh : Aris Mutoyo,SH, Widyaiswara Madya – Pusbang ASN BKN

audit (post audit). Melalui Peraturan

Pendahuluan

S

ejalan dengan permasalahan

Menteri Pendayagunaan Aparatur

kepegawaian yang semakin

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

kompleks tentu memerlukan

40 Tahun 2012 tentang Jabatan Auditor

persamaan pola pikir cerdas tentang

Kepegawaian dan Angka Kreditnya

administrasi kepegawaian. Sejatinya

bahwa dalam melaksanakan tugas

administrasi kepegawaian dapat

(Auditor Kepegawaian) harus mendapat

dipersamakan dengan manajemen

tugas dari pimpinan.

kepegawaian (Thoha,1987:15). Dengan

Kriteria Audit Manajemen Kepegawaian

kata lain pelaksanaan dari administrasi kepegawaian tersebut tentu perlu

Pada awalnya pengertian audit

memberdayakan fungsi-fungsi

adalah suatu proses yang sistematik

manajemen (POAC) guna mencapai

wasdalpeg (audit) sekaligus merupakan

untuk memperoleh dan mengevaluasi

visi dan misinya, antaralain adalah

kode etik jabatan, dari beberapa

bukti secara objektif mengenai

fungsi pengawasan dan pengendalian

literatur menyatakan bahwa sebelum

laporan-laporan ekonomi dengan

(wasdalpeg). Fungsi wasdalpeg

dilakukan kegiatan dimaksud objek

tujuan untuk menentukan tingkat

dalam system kepegawaian memberi

yang dituju wajib diberitahu terlebih

kesesuaian antara kenyataan dengan

pengertian yang luas berkaitan dengan

dahulu. Hal ini mengandung pengertian

kriteria-kriteria yang berlaku (Mulyadi

bussines procces (system) pelaksanaan

bahwa sejatinya didalam pelaksanaan

& Puradiredja,1998). Maka dari itu audit

peraturan perundang-undangan

wasdalpeg bukan merupakan proses

seharusnya dilakukan oleh seseorang

bidang kepegawaian. Dari perspektif

penyidikan sehingga dilarang melakukan

yang independen dan kompeten (Arens

manajemen, wasdalpeg merupakan

kegiatan yang bersifat menjebak.

& Loebbecke,1996). Dari aspek audit

proses menerima umpan balik dan

Sistem Audit Manajemen Kepegawaian

manajemen kepegawaian, kriteria-

mengambil tindakan yang diperlukan jika

merupakan proses pengumpulan

kriteria audit yang digunakan secara

kinerja sesungguhnya berbeda dengan

dan pengevaluasian bukti-bukti yang

jelas dinyatakan dalam Romawi IV huruf

apa yang telah direncanakan. Maka dari

dilakukan oleh tim yang independen

B Peraturan Kepala Badan Kepegawaian

itu fungsi wasdalpeg yang dilakukan

dan kompeten untuk mengetahui

Negara Nomor 18 Tahun 2015 tentang

oleh pejabat (Auditor Kepegawaian)

apakah dalam melaksanakan kebijakan

Standar Audit Manajemen Kepegawaian,

memiliki tujuan tidak sekedar menjadi

peraturan perundang-undangan di

mencakup norma, ketentuan dan

polisi bagi orang lain tetapi supaya

bidang kepegawaian sudah sesuai

persyaratan pengelolaan kepegawaian.

apa yang telah direncanakan dapat

dengan norma, standar, prosedur, dan

Peraturan perundang-undangan

dilaksanakan dengan baik, dapat

kriteria audit yang ditetapkan dengan

kepegawaian yang dimaksud seperti

mencapai target maupun tujuan yaitu

mengintegrasikan kegiatan audit yang

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,

untuk mewujudkan pemerintahan yang

meliputi persiapan dan perencanaan

Peraturan Menteri terkait, Peraturan

baik dan bersih. Maka dari sebagai

audit (pre-audit), kegiatan audit

Kepala Badan Kepegawaian Negara,

bagian dari prinsip pelaksanaan

lapangan (site audit), dan pelaporan

dan peraturan yang dikeluarkan instansi

Media Kepegawaian Edisi XI Juni 2016

31

Artikel baik akan terwujud apabila para birokratnya memiliki sikap dan perilaku disiplin yang baik. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil memiliki ruang lingkup yang sangat luas meliputi pengertian, kewajiban dan larangan serta tatacara pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin pusat/ daerah. Dari hal tersebut sebagai

adanya pihak auditi serta dilakukan oleh

kata kunci yang dapat dijadikan prinsip-

Auditor Kepegawaian yang memenuhi

prinsip audit antara lain bahwa Informasi

persyaratan yang ditentukan. Prinsip

yang akan dijadikan objek maupun hasil

audit ini melekat pada tata laksana atau

audit harus dapat diukur dengan kriteria

prosedur pelaksanaan audit dan berada

yang ditetapkan tersebut sehingga

pada diri setiap Pejabat Fungsional

hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Auditor Kepegawaian sehingga hasil

Kriteria-kriteria tersebut merujuk kepada

audit dapat dipertanggungjawabkan

kenyataan yang telah dirumuskan dalam

dan terlepas dari kepentingan maupun

sebuah kebijakan dan bukan atas dasar

keberpihakan. Sedangkan prinsip-

asumsi auditor. Untuk itu auditor perlu

prinsip audit yang melekat pada

memiliki kompetensi yang memadai

pejabat fungsional auditor kepegawaian

dalam memahami kriteria-kriteria yang

yang menjadi Standar Umum Audit

telah ditentukan tersebut.

M a n a j e m e n Ke p e g a w a i a n y a i t u

Prinsip Pelaksanaan Audit La h i r n y a Pe r a t u r a n M e n t e r i Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012, memberikan pedoman berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang kepegawaian.

Dengan kata lain bahwa prinsip audit manajemen kepegawaian dilakukan terhadap implementasi kebijakan manajemen PNS guna memastikan derajad ketaatan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria audit.

Kode Etik, Penyajian yang objektif, Profesional. Kegiatan audit baru dapat dilaksanakan apabila telah tersedia dan telah ditetapkan kriteria-kriteria audit yang akan dijadikan acuan atau rujukan dalam pelaksanaan penilaian. Tak kalah penting adalah penyusunan pelaporan

kewajiban ketaatan jam kerja dan ketaatan peraturan kedinasan semata.

Disiplin sebagai bagian cakupan Kriteria Audit Manajemen Kepegawaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 18 Tahun 2015 meliputi hal-hal berkaitan dengan konsistensi pelaksanaan norma, standar dan prosedur atas Peraturan Disiplin itu sendiri serta Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 didukung oleh pasal 86 serta pasal 87 Undang-undang ASN yang mengatur tentang disiplin dan pemberhentian. Berdasarkan Kriteria audit disiplin PNS ini, hal-hal yang perlu mendapatkan tekanan oleh auditor kepegawaian adalah tentang pengawasan tatacara (keabsahan) pelaksanaan hukum formilnya bukan sekedar hukum materiilnya, karena

sebagai alat penyampaian temuan kepada para pemakai laporan tersebut.

Implementasi Disiplin PNS sebagai Kriteria Audit Manajemen Kepegawaian Perubahan

paradigma

Lebih lanjut dalam Peraturan Kepala BKN

penyelenggaraan pemerintah

Nomor 18 Tahun 2015 tentang Standar

dewasa ini memang menuntut adanya

Audit Manajemen Kepegawaian, sebagai

pemerintahan yang baik. Pemerintah

prinsip dasar dalam pelaksanaan Audit

yang baik dapat terujud salah satunya

Manajemen Kepegawaian yaitu adanya

diukur dari pelayanan yang diberikan

obyek yang menjadi materi audit dan

kepada masyarakat. Pelayanan yang

32

dan tidak hanya sekedar tentang

Media Kepegawaian Edisi XI Juni 2016

Artikel pelaksanaan pengawasan tentang

pengawas yang handal. Untuk itu

baik dan menjauhi tindakan yang dapat

hukum materiilnya ini menjadi tugas

harus diperhatikan prinsip-prinsip

mendiskreditkan profesi. Untuk itu

tanggungjawab atasan langsungnya

dalam pengendalian antara lain harus

penting setiap auditor harus berperilaku

sebagai pejabat yang berwenang

obyektif dan menghasilkan fakta serta

konsisten dengan reputasi profesi yang

menghukum sekaligus mengawasi,

menemukan kesalahan, bukan mencari

baik dan menjauhi tindakan yang dapat

bukan ranah tugas auditor kepegawaian.

kesalahan

mendiskreditkan profesi. Dari aspek

Dengan demikian auditor kepegawaian dalam hal ini tidak akan terjebak sebagai polisi bagi pegawai lainnya secara individual. Berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 18 Tahun 2015 tersebut, berkaitan dengan Disiplin PNS sebagai Kriteria Audit Manajemen Kepegawaian lebih ditekankan pada bagaimana proses pemanggilannya apakah sudah sesuai dengan tatacara pemanggilan?.

Bagaimana tindakan pemeriksaannya apakah sudah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan?. Bagaimana tatacara penjatuhan hukuman disiplin apakah sudah sesuai dengan pasal peraturan yang dilanggar?. Dan apakah penyampaian keputusan penjatuhan hukuman disiplin sudah dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan?. Keberhasilan tugas pengawasan sangat terkait dengan kualitas aparat pengawasan, karena pengalaman menunjukkan bahwa tidak semua orang mampu menjadi

Penutup Secara umum pelaksanaan audit pada awalnya dilaksanakan oleh sektor privat (swasta) berkaitan dengan Laporan Keuangan (Financial Statement Audit) oleh auditor independent terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan dimaksud. Sedangkan disektor publik belakangan ini dikenal dengan audit kepatuhan yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu.

Hasil audit dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria. Audit Kepatuhan (Compliance Audit) banyak dijumpai dalam pemerintahan, termasuk Audit Manajemen Kepegawaian.

Kenapa harus diaudit? karena dalam menjalankan kewajibannya tidak selalu benar atau tidak ada kesalahan.

Dalam menjalankan pemeriksaan ini tentu Auditor harus melandaskan kegiatannya pada prinsip-prinsip audit yang menjadi bagian dari Kode Etik Auditor. Menurut Mulyadi (2001: 53), Kode etik akuntan Indonesia memuat

Media Kepegawaian Edisi XI Juni 2016

profesi bidang kepegawaian maka dari itu perlu dibangun prinsip-prinsip mendasar ini sebagai kontrol agar proses audit kepegawaian berjalan menjadi baik. Tanpa keberadaan kontrol, kualitas hasil audit sulit untuk dapat dipertanggungjawabkan. Auditor kepegawaian perlu melakukan penilaian yang seimbang atas segala hal yang relevan dan tidak terpengaruh secara tidak semestinya oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam memberikan pertimbangan disamping selalu belajar untuk meningkatkan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang diperlukan dalam memberikan jasa auditnya tanpa dilandasi euforia kewenangan menjadi pejabat auditor kepegawaian. Prinsip secara umum dalam pelaksanaan audit ini dapat dirangkum menjadi ethical conduct, fair presentation, due professional care, independence,

evidence-

base approach. Untuk itu auditor kepegawaian diharapkan menerapkan prinsip-prinsip tersebut karena hasil auditnya akan diuji oleh masyarakat.

Bahan Bacaan

prinsip-prinsip etika mendasar seperti

Audit Internal Edisi I,Wuryan

tanggungjawab profesi dimana dalam

Andayani,BPFE UGM Yogyakarta 2008

melaksanakan tugasnya setiap auditor

Audit Sektor Publik, Suatu

harus menggunakan pertimbangan

Pengantar, Ihyaul Ulum,Bumi Aksara,

moral dan profesionalisme dilandasi

Jakarta 2012

integritas setinggi mungkin demi

Manajemen Sumber Daya Manusia,

memelihara kepercayaan publik.

Membangun Tim Kerja yang Solid untuk

Setiap anggota harus berperilaku yang

meningkatkan Kinerja, Lijan Poltak

konsisten dengan reputasi profesi yang

Sinambela, Bumi Aksara, Jakarta 2016 33

Artikel

Transformasi Korpri Menuju Organisasi Profesi Modern Oleh : Farhan Abdi Utama, Legal Drafter BKN

S

emangat perubahan yang

profesi pegawai ASN di dalam Peraturan

lembaga, daerah) dapat lebih mudah

menjiwai Undang-Undang

Pemerintah.

mengarahkan pegawainya yang

Aparatur Sipil Negara (UU

Reformasi Korpri atau Sekedar Ganti Baju?

juga merupakan anggota Korps.

ASN) juga membawa dampak pada perubahan korps yang menjadi wadah para pegawainya bernaung.

Jika sebelumnya Pegawai Negeri berhimpun dalam Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), maka UU ASN mengenal korps profesi pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai organisasi tempat para pegawai berhimpun.

Amanat UU ASN

ditempatkan dalam Sekretariat Korps

Pemerintah, yang dikomandani

tidak diberikan tunjangan jabatan.

oleh Kementerian PAN dan RB, telah

Ini didasarkan prinsip bahwa semua

menyiapkan dan beberapa kali

urusan pemerintahan sudah dibagi

membahas draft RPP tentang Korps

habis, dan Korpri tidak menjalankan

Profesi Pegawai ASN. Pertanyaan

urusan pemerintahan apapun, seh-

mendasar yang seringkali muncul adalah

ingga tidak dapat diberikan tunjan-

apakah korps ini akan melakukan reform atau hanya sekedar “ganti baju� dari Korpri menjadi Korps Profesi Pegawai

Ketentuan mengenai korps profesi

ASN. Jika reform yang menjadi pilihan,

pegawai ASN diatur dalam Pasal

setidaknya terdapat beberapa aspek

126 UU ASN. Korps profesi Pegawai

yang dipertimbangkan untuk diubah dan

ASN Republik Indonesia bertujuan

diatur dalam RPP tentang Korps Profesi

untuk menjaga kode etik profesi dan

Pegawai ASN yaitu kelembagaan,

standar pelayanan profesi ASN dan

keanggotaan, pendanaan, dan konsepsi

mewujudkan jiwa korps ASN sebagai

pengaturan terkait dengan kode etik

pemersatu bangsa. Adapun yang

dan kode profesi.

menjadi fungsinya adalah pembinaan

1. Kelembagaan

dan pengembangan profesi ASN,

gan jabatan bagi pengurusnya.

pendapat mengenai konsep kelem-

advokasi kepada anggota korps profesi

bagaan Korps Profesi Pegawai ASN

ASN terhadap dugaan pelanggaran

ke depan. Masing-masing pendapat

sistem merit dan mengalami masalah

punya kelebihan dan kekurangan.

hukum dalam melaksanakan tugas,

Pendapat pertama menyatakan

dan memberikan rekomendasi kepada

bahwa Korps Profesi Pegawai ASN

majelis kode etik instansi pemerintah

berada dalam kedinasan, seperti hal-

terhadap pelanggaran kode etik profesi

nya Korpri yang lalu. Jika dalam ke-

dan kode perilaku profesi. Pasal ini

dinasan, maka pembinaan kepega-

pun memerintahkan secara tegas

waian dan jiwa korps dapat sejalan,

pengaturan lebih lanjut mengenai korps

dan pimpinan instansi (kementerian,

Pendapat kedua menginginkan Korps Profesi Pegawai ASN berada di luar kedinasan. Kelebihannya, Korps akan lebih independen, bernaung di bawah undang-undang keormasan. Kekurangannya, Korps akan lebih sulit untuk mendapatkan akses ke dalam birokrasi pemerintahan, akan kesulitan dalam hal pendanaan, dan akan kontraproduktif dengan pemerintah, karena kemun-

Dalam pembahasan, muncul dua

memberikan perlindungan hukum dan

34

Kelemahannya, selama ini PNS yang

gkinan akan cenderung tunduk pada ketentuan perburuhan.

Dengan melihat kembali pada original intent pembentukan UU ASN, pilihan yang paling rasional adalah Korps akan tetap berada di dalam kedinasan.

2. Keanggotaan

Di era Undang-Undang Kepegawaian, keanggotaan Korpri selain diisi oleh Pegawai Negeri (PNS, TNI, Polri) juga diisi oleh pegawai

Media Kepegawaian Edisi XI Juni 2016

Artikel

BUMN/BUMD, BLU/BLUD, Badan

ya, dimana PNS yang dipekerjakan/

Pegawai Negeri Sipil, yang banyak

Hukum Milik Negara (BHMN), Lem-

ditugaskan pada Sekretariat Korpri

dianggap sebagai panduan bagi

baga Penyiaran Publik (TVRI/RRI),

tidak dapat dibayarkan tunjan-

Korpri dalam membina kode etik dan

hingga perangkat desa. Dari sisi

gannya, dalam pembahasan juga

jiwa korps PNS.

nomenklatur, hal ini menjadi logis

muncul opsi-opsi pendanaan bagi

karena Korpri merupakan Korps

Korps Profesi Pegawai ASN. Secara

kan pengaturan lebih lanjut adalah

“Pegawai Republik� Indonesia. Jadi

normatif, tertuang bahwa segala

spesifik mengenai organisasi Korps

seluruh pegawai yang mengabdi

pendanaan Korps Profesi Pegawai

Profesi Pegawai ASN. Meskipun ter-

pada republik ini berhimpun dalam

ASN dibebankan pada APBN/APBD.

dapat usulan untuk mengatur secara

satu wadah yang sama. Sementara

Namun terdapat anggapan, bahwa

sekaligus organisasi Korps Profesi

untuk Korps Profesi Pegawai ASN,

semua urusan pemerintahan sudah

Pegawai ASN termasuk Kode Etik

dari sisi nomenklatur saja, sudah

terbagi habis, dan Korpri tidak men-

dan Kode Perilaku dalam satu RPP,

terlimitasi. Sebagaimana diketahui

jalankan suatu urusan pemerintahan,

namun jika berpegang pada dele-

bersama, pegawai ASN hanya terdiri

sehingga pendanaannya tidak dibe-

gasi pengaturan yang diamanatkan

dari dari PNS dan Pegawai Pemerin-

bankan pada negara. Oleh karena

dalam UU ASN, maka RPP Korps

tah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),

itu muncul gagasan bahwa Korps

Profesi Pegawai ASN ini seharusnya

sehingga semestinya keanggotaan

Profesi Pegawai ASN ke depan akan

khusus mengatur mengenai organ-

Koprs Profesi Pegawai ASN juga

diformat dalam bentuk state auxiliary

isasi Korps saja. Dengan demikian,

hanya terdiri dari PNS dan PPPK. Di

bodies, yang berfungsi menunjang

selain RPP tentang Korps Profesi

samping itu, untuk pegawai BUMN/

tugas-tugas pemerintahan di bidang

Pegawai ASN, diperlukan juga pera-

BUMD, lazimnya sudah memiliki

pembinaan SDM Aparatur. Dengan

turan perundang-undangan yang

wadah tersendiri berupa Serikat

demikian Korps dapat menggunakan

mengatur tersendiri mengenai kode

Pekerja yang tunduk pada rezim un-

APBN/APBD sebagai sumber pen-

etik dan kode perilaku, sekaligus

dang-undang ketenagakerjaan dan

danaan, baik itu bentuknya belanja

sebagai pengganti Peraturan Pemer-

undang-undang mengenai BUMN.

rutin, hibah, maupun bentuk-bentuk

intah Nomor 42 Tahun 2004 tentang

Perdebatan mengenai keanggotaan

lain.

Pembinaan Kode Etik dan Jiwa Korps

Korps ini terus menghangat dalam

4. Konsepsi Pengaturan

setiap pembahasan RPP Korps Pro-

Dalam sejarahnya, Korpri diben-

fesi Pegawai ASN. Sebagai jalan ten-

tuk dengan Keputusan Presiden

gah, terdapat usulan bahwa selain

Nomor 82 Tahun 1971 tentang

PNS dan PPPK, keanggotaan Korps

Korps Pegawai Republik Indonesia.

Profesi Pegawai ASN ke depan

Rezim kepegawaian yang berlaku

juga termasuk para pegawai yang

pada saat itu didasarkan pada Un-

bekerja pada badan-badan/lembaga

dang-Undang Nomor 18 Tahun 1981

penyelenggara kesejahteraan PNS,

tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

misalnya Badan Penyelenggara

Kepegawaian. Setiap kali anggaran

Jaminan Sosial (BJPS) Kesehatan,

dasar Korpri berubah, disahkan dan

Badan Penyelenggara Tabungan

ditetapkan dalam bentuk Keputusan

Perumahan (Bapertarum), dan PT.

Presiden. Baru kemudian pada tahun

Taspen (Persero).

2004 lahir Peraturan Pemerintah

3. Pendanaan

Nomor 42 Tahun 2004 tentang

Pembinaan Kode Etik dan Jiwa Korps

Belajar dari pengalaman sebelumnMedia Kepegawaian Edisi XI Juni 2016

Dalam UU ASN, yang diperintah-

Pegawai Negeri Sipil.

Penutup Sampai dengan tulisan ini dibuat, pembahasan RPP tentang Korps Profesi Pegawai ASN terus berlangsung.

Perumus yang bersinergi dengan Dewan Pengurus Nasional Korpri terus mencari format ideal mengenai bentuk korps sebagai wadah bagi para pegawai ASN ke depan. Dilantiknya para pengurus baru di jajaran Dewan Pengurus Nasional Korpri diharapkan dapat memberikan energi dan semangat baru untuk mengakselerasi transformasi Korpri menuju organisasi profesi yang modern.

35

Artikel

Jkk dan Jkm Angin Segar Bagi Pns Oleh : Satia Supardy, Widyaiswara Madya Pusbang ASN Badan Kepegawaian Negara.

ASN, yang menerima gaji yang dibiayai

Apakah JKK dan JKM ?

J

dari APBN/APBD.

aminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Menurut PP 70 Tahun 2015,

adalah perlindungan atas risiko

peraturan dikecualikan bagi ASN di

kecelakaan kerja atau penyakit

lingkungan Kementerian Pertahanan

akibat kerja berupa perawatan,

dan Polri. “Kewajiban pemberi kerja

santunan, dan tunjangan cacat.

sebagaimana dimaksud meliputi

Sedangkan Jaminan Kematian (JKM)

pendaftaran peserta dan pembayaran

adalah perlindungan atas risiko kematian

iuran,� bunyi pasal 3 ayat 2 PP tersebut

bukan akibat kecelakaan kerja berupa

Maka PT. Taspen (Persero) yang punya

santunan kematian. Peserta JKK dan

amanah pengelola uang pensiun

JKM dikelola oleh PT Dana Tabungan

PNS diberikan tugas oleh Pemerintah

dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero).

membayarkan Jaminan Kecelakaan

JKK dan JKM ini salah satu komitmen keseriusan Pemerintah terhadap kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) terus ditingkatkan, yakni memberikan perlindungan secara optimal, sebagaimana dinyatakan Pasal 92 ayat (1), bahwa Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa: jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan bantuan hokum sebagai landasannya

Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015

Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian

tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan

(JKM) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil

diterapkan secara resmi mulai 1 Juli 2015.

Negara.

Perlu diakui program ini merupakan bukti

Menurut PP ini pemberi kerja

bentuk perhatian pemerintah kepada

yakni penyelenggara negara yang

Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara nyata

mempekerjakan ASN pada pemerintah

yang akan dirasakan oleh pegawai

pusat dan pemerintah daerah, wajib

maupun ahli warisnya. Bahkan, untuk

memberikan perlindungan berupa JKK

JKK, Pemerintah melalui PT. Taspen

dan JKM kepada peserta dalam hal ini

(Persero) akan mengcover semua biaya

Pemerintah. Pembahasan tulisan ini dalam ruang lingkup perlindungan pemerintah berupa jaminan kecelaaan (JKK) dan jaminan kematian (JKM) s e b a g a i m a n a d i a t u r Pe r a t u r a n

36

Media Kepegawaian Edisi XI Juni 2016

Artikel pengobatan hingga sembuh. Selain itu

Apakah Manfaatnya ?

(Persero) selaku pengelola JKK.

terdapat beberapa keuntungan yang

Manfaat JKK meliputi perawatan,

Pelaporan yang dilakukan ahli waris

didapatkan ASN yang terdaftar dalam

santunan dan tunjangan cacat.

atau instansi tersebut paling lambat

JKK dan JKM ini. Adapun “Keuntungan

Perawatan bagi pegawai ASN yang

3x24 jam kerja. Saat melaporkan, ahli

tersebut adalah adanya santunan tewas

mengalami kecelakan kerja sesuai

waris atau instansi wajib melengkapinya

saat bekerja, uang pemakaman, bea

dengan ketentuan akan mendapatkan

dengan formulir kecelakaan kerja

siswa, tabungan hari tua dan asuransi

perawatan sampai dengan peserta

tahap I (form Taspen-1) diketahui

kematian�.

sembuh. Perawatan dilakukan di rumah

oleh kepala unit kerja atau instansi.

Adapun kewajiban yang harus

sakit pemerintah ataupun rumah sakit

Kemudian, peserta atau ahli waris atau

dilaksanakan segenap PNS yang masuk

swasta atau fasilitas perawatan terdekat

instansi wajiib menyampaikan laporan

program ini, sudah membayar premi.

bahkan jika tidak memungkinkan

kecelakaan tahap II (form Taspen-2)

Jadi Taspen hanya mengcover PNS

perawatan di dalam negeri peserta

kepada PT Taspen berdasarkan surat

yang sudah membayar premi. Makan

dapat melakukan perawatan diluar

keterangan dokter.

yang perlu dipahami masing-masing

negeri akan tetapi berdasarkan

Ta h a p s e l a n j u t n y a a d a l a h

ASN membayar premi sebesar 0,54

kebutuhan medis yang ditetapkan oleh

pengajuan pembayaran klaim JKM

persen dari pendapatannya sebulan. Di

dokter baik dokter pemerintah maupun

ialah ahli waris mengajukan klaim

mana 0,24 persen untuk pembayaran

dokter swasta.

atas jaminan kematian bersamaan

JKK dan 0,30 persen sebagai premi

dengan klaim jaminan hari tua bagi

JKM. Sedangkan untuk rumus satunan

peserta meninggal dunia sebagaimana

tewas saat bekerja didapat dari gaji

ketentuan persyaratan yang berlaku

pokok dikalikan 80 dikali 60 persen.

pada klaim peserta yang wafat.

Sedangkan untuk pelaksanaan

Baik JKK dan JKM memberikan

JKK, Taspen melakukan pencairan

manfaat masing-masing kepada PNS.

dengan dua cara, klaim atau rembes.

Untuk JKK, PNS mendapat manfaat

Dan jaminan ini akan diberikan hingga

seperti perawatan, santunan dan

ANS yang terluka atau sakit sembuh.

tunjangan cacat. Perawatan berupa

Implementasi PP 70 Tahun 2015 di

pemeriksaan dasar dan penujang,

respon PT. Taspen langsung mencairkan

Sedangkan manfaat JKM meliputi

perawatan tingkat pertama dan lanjutan,

program ini kepada Atik Sartika yang

santunan, uang duka wafat, biaya

rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah

menerima JKM sebesar Rp. 322,1 juta.

pemakaman, dan bantuan beasiswa.

dan rumah sakit swasta setara.

Jadi JKK suatu perlindungan

Santuan kematian diberikan kepada

Kemudian santunan JKK berupa

atas resiko tehadap kecelakaan kerja

ahli waris dari peserta yang wafat.

biaya pengangkutan peserta maksimal

ataupun penyakit yang timbul sebagai

Santuan ini besarnya Rp. 15.000.000

untuk darat sebesar Rp 1,3 juta, laut

akibat dari suatu pekerjaan berwujud

yang dibayarkan 1 kali.

Rp 1,9 juta, dan udara Rp 3,2 juta. Ada

perawatan,santunan dan tunjangan

pula gigi tiruan maksimal Rp 3,9 juta,

suatu kematian yang timbul bukan

Prosedur Mendapatkan JKK dan JKM

dari kecelakaan kerja yang berupa

Prosedur terkait mendapatkan

santunan kematian. Dikatakan, selama

manfaat JKK, bila terjadi kecelakaan

ini Taspen hanya mengelola jaminan

kerja terhadap peserta program ini,

Untuk tunjangan cacat, berdasarkan

hari tua,tabungan pensiun dan juga

maka peserta sendiri atau ahli waris atau

persentase gaji atas berkurangnya

pengembalian tabungan perumahan.

instansi di mana peserta bekerja wajib

anggota tubuh yang hilang. Kemudian

melaporkannya kepada PT Taspen

diberikan on-top dari hak pensiun.

cacat. Sementara itu, JKM merupakan

Media Kepegawaian Edisi XI Juni 2016

uang duka 6 kali terakhir, dan beasiswa kepada anak peserta sebesar Rp 45 juta untuk SD, Rp 35 juta SMP, Rp 25 juta SMA, dan Rp 15 juta S1 sederajat.

37

Artikel Lalu, kepada JKM diberikan santunan sekaligus Rp 15 juta, uang duka wafat 3 kali gaji terakhir, biaya pemakaman Rp 15 juta, beasiswa Rp 15 juta.

Adapun manfaat santunan yang diberikan meliputi: a. penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit dan/atau ke rumah peserta, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan; b. santunan sementara akibat kecelakaan kerja; c. santunan cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, dan cacat total tetap; d. penggantian biaya rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak

38

e. f. g. h. i.

berfungsi akibat kecelakaan kerja; penggantian biaya gigi tiruan; santunan kematian kerja; uang duka tewas; biaya pemakaman; dan/atau bantuan beasiswa.

Jadi kesimpulannya adalah melalui

peraturan ini, pemerintah memberi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, tidak hanya pada aparatur yang berstatus sebagai PNS, tetapi juga calon PNS maupun PPPK atau pegawai kontrak, dengan ketentuan PNS atau CPNS dan PPPK tersebut merupakan peserta yang dikelola oleh PT dana tabungan dan asuransi pegawai negeri (Persero). Tentunya program Jaminan Kecelakaan Kerja

dan Jaminan Kematian ini akan sangat bermanfaat bagi pesertanya.

Selain memberi rasa nyaman, program ini juga memberi jaminan perlindungan saat bekerja bagi semua Aparatur Sipil Negara, bahkan ketika aparatur meninggal dunia, pendidikan anak tetap terjamin. Pekanbaru, Grand Central Hotel, Mei 2016.

Sumber bacaan : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 2. Peraturan Perintah Nomor 70 Tahun 2015; 3. Sumber lainnya; 4. http://economy.okezone.com/ read/2015/10/25/457/1237730/ pns-kini-raih-jaminan-kematian-dan-kecelakaan-kerja.

Media Kepegawaian Edisi XI Juni 2016

Wisata

Bukittinggi:

Dari Kota Perjuangan ke Kota Wisata

B

ukik Kubangan Kabau begitu

Hindia Belanda. Dari nama benteng

Kawat tersebut berisi mandat untuk

orang-orang mengenalnya

itu, Bukittinggi dikenal oleh pemerintah

membentuk pemerintahan darurat.

dulu. Sebuah nama yang tidak

kolonial sebagai Fort De Kock. Nama

Mulai saat itu, Bukittinggi memainkan

komersial mengingat pentingnya peran

tersebut melekat sampai Belanda

perannya sebagai ibukota Pemerintahan

kota ini dalam episode sejarah dan

hengkang dan pemerintahan berganti

Darurat Republik Indonesia (PDRI),

peran strategisnya sebagai penggerak

ke tangan Jepang pada tahun 1942.

walaupun pemerintahannya dijalankan

pertumbuhan ekonomi di Sumatera

Di zaman penjajahan Jepang,

dengan gerilya keluar masuk hutan. Dari

Barat. Memang pada sejarah awalnya,

Bukittinggi menjadi pusat pemerintahan

corong radio, Syafruddin Prawiranegara

daerah perbukitan yang merupakan

militer Jepang yang meliputi Sumatera,

berpidato pada seluruh rakyat Indonesia

bagian dari nagari (penyebutan untuk

Singapura dan Thailand. Negara

untuk menggelorakan perjuangan

desa di Sumatera Barat-pen) Kurai

matahari terbit tersebut membangun

dan menyuarakan pada dunia bahwa

Limo Jorong ini, hanya dijadikan tempat

barak militer rahasia di bawah kota

negara Indonesia masih ada, meskipun

mengembalakan kerbau. Selanjutnya

Bukittinggi. Lebih tepatnya disebut

dalam bentuk pemerintahan darurat

daerah ini berkembang dengan

terowongan dengan panjang 6 km

di kota kecil yang dulu menjadi basis

berdirinya pasar. Para pemuka adat

dan kedalaman 49 meter di bawah

pertahanan Belanda dan Jepang,

kemudian mengganti nama daerah

tanah. Masyarakat sekitar menyebutnya

Bukittinggi.

tersebut menjadi Bukik Nan Tatinggi.

dengan Lobang Jepang. Namun,

Faktor topografi menjadi dasar

keberadaan terowongan rahasia itu

pertimbangan karena daerah ini berada

baru diketahui sekitar tahun 1950-

di bukit tertinggi diantara 26 bukit di

an. Hal ini karena Jepang begitu

sekelilingnya. Lama kelamaan orang-

menjaga kerahasiaan barak militer itu

orang lebih mengenalnya dengan

dengan mendatangkan para pekerja

Bukittinggi.

pembuatnya dari Jawa dan Kalimantan.

Nama Bukittinggi berganti ketika

Episode sejarah berlanjut

Belanda mengambil alih daerah

setelah Indonesia memproklamirkan

tersebut setelah Perang Paderi berakhir.

kemerdekaannya. Ketika ibukota

Sebelumnya, tahun 1826 Belanda

Republik Indonesia, Yogyakarta, jatuh

mendirikan benteng pertahanan di utara

ke tangan Belanda dalam agresi

pasar Bukittinggi untuk menghadapi

Belanda II tanggal 19 Desember 1948,

gempuran pasukan Paderi. Benteng

Presiden Soekarno dan Wakil Presiden

itu diberi nama Fort De Kock yang

Mohammad Hatta sebelum ditawan

diambil dari nama Baron Hendrik

sempat mengirim kawat/telegram pada

Markus De Kock yang pada waktu

Syafruddin Prawiranegara, Menteri

itu menjabat sebagai Wakil Gubernur

Penerangan, yang sedang berada di Bukittinggi.

Media Kepegawaian Edisi XI Juni 2016

Kota wisata Sekarang kota ini menggeliat sebagai pusat ekonomi dan pariwisata di Sumatera Barat. Bermodal alamnya yang indah dengan pemandangan gunung Merapi dan Singgalang serta udaranya yang sejuk, Bukittinggi menjelma menjadi magnet pariwisata.

Maka tak mengherankan bila di akhir pekan dan hari libur, wisatawan lokal dan mancanegara memadati kota yang pernah dijuluki sebagai Parijs Van Sumatera (Paris dari Sumatera) ini.

Mengunjungi Bukittinggi merupakan paket wisata yang lengkap.

Semua destinasi pariwisata ada di sana.

Kota yang berjarak 90 km dari kota Padang, ibukota Sumatera Barat ini, tidak 39

Wisata hanya menyuguhkan pemandangan

untuk acara pemerintahan. Tahun

Kembali ke area Jam Gadang,

alam, terdapat wisata sejarah, kuliner

2005, istana ini digunakan sebagai

menyusuri jalan di pertokoan Pasar Atas,

dan belanja. Dan, beruntungnya lagi

tempat pertemuan tingkat tinggi antara

terdapat objek wisata Kebun Binatang.

semua objek wisata tersebut bisa

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Destinasi wisata keluarga ini tidak

ditempuh dengan berjalan kaki.

dengan Perdana Menteri Malaysia,

saja memberikan edukasi mengenai

Abdullah Badawi.

jenis-jenis binatang yang menjadi

Diawali dari Jam Gadang, landmark kota Bukittinggi yang merupakan

Berjalan menyusuri jalan di

koleksinya, tetapi juga memberikan

menara jam warisan Belanda yang

belakang istana, terdapat objek wisata

edukasi sejarah dan budaya. Di dalam

didirikan tahun 1926. Lokasi favorit

Ngarai Sianok. Di sini pengunjung akan

kompleks Kebun Binatang berdiri rumah

berfoto bagi pengunjung ini memiliki

disuguhi panorama Gunung Singgalang

adat Minangkabau yang difungsikan

kekhasan. Angka pada Jam Gadang

dan ngarai yang hijau. Suasana sejuk

sebagai museum. Disamping itu,

menggunakan angka romawi, kecuali

dan teduh langsung terasa. Terlebih

angka empat. Seharusnya angka empat

pengunjung dapat berinteraksi dengan

ditulis dengan “IV” tapi pada Jam

puluhan monyet yang menghuni di

Gadang ditulis “IIII”. Tak ada yang tahu

ngarai tersebut, tetapi danjurkan tetap

pasti apakah ada kesalahan ketika

berhati-hati. Kadang-kadang beberapa

pembuatannya, tetapi “kesalahan”

monyet cukup agresif.

itu dipertahankan sampai sekarang sebagai salah satu keunikan.

Selain itu, pada destinasi ini pengunjung dapat masuk ke Lobang

Keunikan lain adalah pada atap Jam

Jepang. Di dalamnya pengunjung dapat

Gadang. Sekarang atap Jam Gadang

melihat ruang amunisi, ruang pertemuan

berbentuk bagonjong seperti atap

dan penjara. Pengunjung dapat keluar

rumah adat Minangkabau. Sebelumnya,

dari Lobang Jepang di dasar Ngarai

atap Jam Gadang telah bertukar dua

Sianok. Dari sana, pengunjung dapat

kali mengikuti pemerintahan kolonial

menikmati pemandangan tebing-

yang memerintah Bukittinggi. Ketika

tebing pasir dan sungai dangkal berair

penjajahan Jepang, atap Jam Gadang

jernih. Tak jauh dari sana, terdapat

berbentuk klenteng sesuai bentuk atap

Janjang Koto Gadang yang didesain

rumah tradisional Jepang. Namun, pada

mirip miniatur Tembok Besar China.

awal pendiriannya, Belanda membuat

Janjang atau tangga itu dibangun

atap seperti kubah mesjid dengan

menghubungkan dasar ngarai dengan

patung ayam jantan di puncaknya.

desa Koto Gadang, sebuah desa yang

Konon, patung ayam jantan itu untuk

dulunya disebut intelectual village.

menyindir kebiasaan masyarakat sekitar

Julukan ini tepat disematkan karena

yang sering bangun kesiangan dan

desa tersebut banyak melahirkan

terlambat memulai aktivitas di pasar.

tokoh nasional seperti Haji Agus Salim,

Tepat di belakang Jam Gadang,

Rohana Kudus ( jurnalis dan tokoh

berdiri Istana Wakil Presiden Bung

emansipasi wanita) serta Syekh Ahmad

Hatta. Dulu bangunan ini dijadikan

Khatib Al Minangkabawi (Imam Besar

kantor dan kediaman oleh Bung Hatta

Masjidil Haram). Sekarang, desa itu

ketika sedang melakukan kunjungan

dikenal sebagai sentra kerajinan perak.

kenegaraan ke Sumatera Barat.

Pengunjung dapat membeli sejumlah

Sekarang Istana tersebut difungsikan

kerajinan perak seperti cincin atau miniatur Jam Gadang.

40

Media Kepegawaian Edisi XI Juni 2016

Wisata terdapat jembatan Limpapeh yang

Selain itu, bila sedang berjalan-jalan

menghubungkan Kebun Binatang

di sekitar Jam Gadang, pengunjung

dengan destinasi Benteng Fort De Kock.

dapat berjalan ke arah Pasar Lereng.

Walaupun tidak terdapat lagi sisa-sisa

Di sana, terdapat traditional food court

benteng, tetapi pengunjung masih

atau yang lebih dikenal dengan Los

bisa melihat beberapa meriam yang

Lambuang. Pengunjung dapat mencoba

menandakan tempat itu dulu pernah

nasi kapau, nasi Padang yang khas

dijadikan sebagai kubu pertahanan.

dengan aneka lauk, juga ada cendol

Wisata Belanja dan Kuliner Puas berkeliling ke sejumlah destinasi wisata, pengunjung dapat menikmati sejumlah kuliner di Bukittinggi. Terkenal dengan dengan kuliner pedasnya, gulai itiak lado mudo (bebek cabe hijau) dapat dijadikan rekomendasi pilihan. Lokasi tempat makannya tak jauh dari Janjang Koto Gadang di dasar Ngarai Sianok.

dan ketupat pecal.

Beranjak ke wisata belanja, ada Pasar Atas yang lokasinya tepat di depan Jam Gadang. Berbagai barang dijual di sana. Bila ingin membeli bordir (sulaman) dan tenunan khas Sumatera Barat, silahkan datang ke lantai dua Pasar Atas. Di sana dijual bordiran dalam bentuk kain atau pakaian jadi seperti baju kurung, mukena dan taplak meja. Bagi pengunjung yang menyukai songket, di Pasar Atas dijual songket Pandai Sikek dan Silungkang. Kedua jenis songket ini dikerjakan dengan tangan sehingga kualitasnya terjamin.

Untuk oleh-oleh tak usah khawatir, banyak cenderamata dijual yang cocok dijadikan buah tangan. Dari baju kaus bergambar Jam Gadang, gantungan kunci sampai oleh-oleh makanan seperti keripik sanjai yang terbuat dari singkong, karupuak jangek yang dibuat dari bahan kulit sapi atau kerbau, dan karak kaliang, sejenis makanan kecil khas Bukittinggi yang berbentuk seperti angka.

Akhirnya, bercerita tentang Bukittinggi tidak hanya berkisah tentang nostalgia masa lalu tetapi melihat geliat kota yang berkembang menjadi destinasi wisata. Tinggal ke depan bagaimana pemerintah daerah mampu mengeksploitasi keunikan daerahnya sehingga menjadi destinasi yang layak dan ramah bagi wisatawan.

Media Kepegawaian Edisi XI Juni 2016

41

Regulasi

RINGKASAN PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Guru dan Tenaga Kependidikan adalah:

3. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Guru yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap menduduki jabatan fungsional Guru.

4. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Tenaga Kependidikan yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap menduduki jabatan Tenaga Kependidikan.

a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan

5. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Pengawas

fungsional Guru pada satuan pendidikan menengah;

Sekolah, Kepala Sekolah, dan jabatan Pengawas (setara

dan

jabatan eselon IV) yang telah dialihkan sebagaimana

b. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan menengah, yang terdiri atas: 1) Pengawas Sekolah; 2) Kepala Sekolah;

dimaksud pada ayat (1), tetap menduduki jabatan Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, dan jabatan Pengawas (setara jabatan eselon IV).

6. Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016.

3) Pengelola Laboratorium/Bengkel;

7. Pemberian gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil

4) Pranata Laboratorium Pendidikan;

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada

5) Pengelola Perpustakaan;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

6) Pustakawan; dan 7) Pejabat Pengawas dan Pelaksana.

2. Pejabat yang Berwenang adalah Sekretaris Daerah Provinsi.

terhitung mulai tanggal 1 Januari 20I7.

8. Pemberian gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk bulan Oktober, November, dan Desember 2016 tetap dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota.

BAB II PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Pasal 2 1. Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi.

2. Pegawai Negeri Sipil yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan pada satuan pen-

BAB III TATA CARA PENGALIHAN Pasal 3 1. Sekretaris Daerah Kabupaten I Kota wajib menyampaikan daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan yang akan dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi kepada Pejabat yang Berwenang.

2. Pejabat yang Berwenang berdasarkan daftar nominatif

didikan menengah.

42

Media Kepegawaian Edisi XI Juni 2016

Regulasi yang disampaikan oleh masing-masing Sekretaris Daer-

untuk diteruskan kepada Bupati/Walikota.

ah Kabupatenf Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

2. Bupati/Walikota menyampaikan keputusan pengalihan

menyampaikan seluruh daftar nominatif Pegawai Negeri

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pegawai

Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Guru dan

Negeri Sipil yang bersangkutan.

Tenaga Kependidikan di lingkungannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 6 Untuk kelancaran pelaksanaan pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah KabupatenlKota yang Menduduki

3. Daftar Nominatif yang disampaikan kepada Kepala

Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan menjadi

Badan Kepegawaian Negara lKepala Kantor Regional

Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi, dapat dibentuk Tim

Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud

Pelaksana Pengalihan yang ditetapkan dengan Keputusan

pada ayat (21 berisi data kepegawaian Pegawai Negeri

Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan

Pasal 7

Tenaga Kependidikan yang telah diperiksa kebenaran

Untuk tertib administrasi, Kepala Badan Kepegawaian

dan keabsahannya oleh Pejabat yang Berwenang.

Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian

4. Daftar Nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (21

Negara atau Pejabat lain yang ditunjuk membuat daftar

ditembuskan kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga

nominatif Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabup aten lKota

Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

yang telah dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daer-

5. Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ah Provinsi, yang dibuat menurut contoh sebagaimana

dan ayat (2) dibuat menurut contoh sebagaimana ter-

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian

cantum dalam Lampiran I yang merLrpakan bagian tidak

tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepega-

terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian

waian Negara ini.

Pasal 8

Negara ini.

Pasal 4 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara menetapkan

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, juga berlaku bagi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 9

keputusan pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah KabupatenlKota yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan menjadi Pegawai Negeri

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negaraberlaku pada tanggal diundangkan. mulai

Sipil Daerah Provinsi.

2. Keputusan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan usul dari Pejabat yang Berwenang.

3. Dalam menetapkan keputusan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Kepegawaian

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Negara lKepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain yang ditunjuk.

4. Keputusan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2016

(1) dibuat menumt contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

KEPALA

dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini,

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

dan tembusannya antara lain disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur, dan Bupati/Walikota.

ttd.

Pasal 5 1. Keputusan Pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang

Media Kepegawaian Edisi XI Juni 2016

BIMA HARIA WIBISANA

43

44

Media Kepegawaian Edisi XI Juni 2016