KLIPINGilfmIA BAffAil H[]HA$ $IX}A HJRBAINffiA Radar Barryumas
o Rabu Pon 5 oktober 2016
Pemlcab Tidalc Alcan llcut
Campur Bila PNS Terlibat I(oruPsi PURBALINGGA - Pem-
nan dan Kehutanan (Din-
tanbunhut) SuYanto. Hal itu diungkaPkan Pj Sekda Purbalingga
Ir Susilo
Utomo kePada Radarmas,
kab Purbalingga membuka
kemarin (+lio)' "Termasuk
pintu
kepada Keiaksaan
memeriksa PNS Yang ke-
Negeri (Kej ari) Purbalingga,
mungkinan terlibat di dalam
..rtriut mengusut tuntas kasus dugaan PenYimPangan
kasus tersebut," katanYa.
pupuk bersubsidi sektor perkebunan tebu tahun 2012. Kasus ini menjerat mantan Kabid Perkebunan Dinas Pertanian Perkebu-
Dia menegaskan, jika ditemukan PNS Yang terlibat dalam kasus tersebut, maka
PNS harus menanggung
sendiri kesalahan Yang di-
laknkan.
)
kehalS
Minta Diusut Tuntas r Pemftab "Itu salah mereka sendiri, jadi kami tidak akan turut
nyimpangan pupuk ber-
negara yang ditimbulkan oleh kasus dugaan rasuah pupuk bersubsidi tersebutt hampir Rp r00 juta. DPRD Purbalingga me-
subsidi sektor perkebunan
nilai penanganan
campur. Pemkab tidak akan melindungi," tegasnya.
tebu tahun 2012. Dia di-
Sambungan dari hal 5
Suyanto ditahan oleh Kejari
Purbalingga, Kamis (2919) sore setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan pe-
Ia juga menegaskan jika Pemkab mendukung Kejaksaan Negeri (Kejari) Pur-
balingga untuk mengusut tuntas kasus korupsi yang ada di Purbalingga. Tidak hanya soal penyimpangan pupuk bersubsidi, tapi juga
klaim sebagai orang yang paling bertanggung jawab terhadap dugaan penyimpangan itu. Dia dijerat dengan Pasal 2, 3 dan 9 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo IIU Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak
dugaan penyimp angan yang
pidana korupsi. Modusnya, pupuk subsidi diduga dijual
lainnya.
dengan harga nonsubsidi
Diberitakan sebelumnya, mantan Kabid Perkebunan Dintanbunhut Purbalingga
dan petani yang seharusnya
BAGIAN HT,q\,[AS SETDA KABTIPATEN PL.IRI]AI,INGCiA
mendapat bantuan ditengarai fiktif. Untuk kerugian
kasus dugaan korupsi pupuk bersubsidi di I(abupaten Purbalingga bisa menjadi pintu untuk menyeret tersangka
lain.
Wakil Ketua DPRD Purbalingga Adi Yuwono mengatakan, langkah yang diambil oleh kejaksaan dalam menangani kasus dugaan korupsi pupuk bersubsidi tersebut sudah tepat. Sebab kasus ini dinilai su-
dah terlalu lama tidak terungkap. (tyaisus)