a-
r-/ t ! ltl f,t, i f,tl,! ll iLIJTI ,Ti i \' LiL'J'JLI
Jr
L
{TTNA DIIDDIIINru}A ,J! !.Lril ! U:..3!,:-:.:j!.ii UUE
SABTU, 31 OKI-OBEfl. 2015
$UARA MMNEfiA
Ciamis Studi Banding PengelolaanPNPM PURBALINGGA - DPRD Ciamis mengadakan hmjungan kerjake Putralingga Jumat (3U10). Mereka ingin berstrdi banding guna menimba ilmu tentang pengelolaan Program Nasional Pemberdayaan Masyamkat},IandiriPedesaan@NPMMPd) diPubalingga" Rombongan Ciamis diterima Staf AHi Bupati Pu6alingga BidaDg Hukum dan Politik Djarot Sopan Rijadi, di ruang Rapat Bupati Kompleks Setda Pubalingga" 'Karena di rnaa kami Putalingga merupakan tataik dalam pengelolaan gograrn t€rsebut, makakami mengadakan kur.fungan kerja ke kabupaten ini," tu$r kehrarombongan C,anjar M Yusuf. Menunrt Ganjar, Kabupaten Ciamis yang berpenduduk 1,4 juta jiwa dengan anggaran APBD Rp 2,4 triliun saat ini menjadi daerah transisi sefta menjadi daerah baru. Kunjungan keda tersebut merupakan pe$ljudan dari Dewan untuk memberikan pengarahan secara berlebih di daerahnya yang mendapatkan dana eks PNPN{, agartidakburnasalalpadakemudianhari
San*an Persepsi "Selain iq kmjungan kaja inijuga untuk menyatukan persepsi serta menyikapi surat Ment€ri te*ait denganpengakhiranPNPM MP('jelasnya-
KepalaBidangPembedayaanEkcnmidanPoteosi Bapermasdes
Putalingga Ali Surirnro, mengafakan,
pergantian pernerhtahan membawa dampak pada pelaksanaan progam PNPM MPd "Penghentian program teisebut tidak diimbangi dengan kesiapan para pelaku dalam menlapkal exit strate gy k€l€xntEgaanPNPM MP(" katanya Surat kepumsan benama (SKB) tiga meneri yaitr
Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Koperasi IIMKM, serta Gubemu BI tidak dapat mengakomodasi bentuk kelembagaan Unit Pengelola KegiahD (UPK). Berdasarkan kajian SKB yang diterbitkan tahun 20@pampaidenganmasaakhnpogaqtidakadakejelasan bennrk kelembagaan LJPK sebagai par.gelola dana
siryan-pir$arn kelompok perernpuan (SPP). Saatinipms&s dan Eogress tranffr$asi selta UPK di
Putalingga adalah melakvmakan sosialisasi transformasi UPKkepadaparapelaku PNPM MPd. Diskusi dan pengkajian tefiang poses serta largkah
pembentkanBLlMDesBersamajugadilakukan. Selain iur. juga taa cara pencataran aset kekayaan masing-ma-
sing pemerintah desa juga membentuk BUMDes Bersama (F1G55)
R.\CI.\\ }Ii:\IAS
Sj],TI]A
(
AI]I P.{TE\ PI:RR.\I
-I".
CG.\