KTIPINGMEDIA BI$IAI{ IIIIIilA$ $[IDA rufiBAlil{ffiA
e
a-te t^ lT
;unz'+T
> .2
-t> - zplp
29 Ruperda Jacii prioritas di Tah un 2077 hasan di tahun 2012 dan dise-
pakati oleh legislatif dan eksekutif Kabupaten Purba-
Iingga. Penandatanganan kesepakatan prolegd{ 2017 dilakukan dalam rapat paripuma dewan, Kamis (L/'l2). "Dari jumlah tersebut ma-
sing-masing terdiri dari 20
Raperda usulan Pemkab, 5 Raperda usulan DPRD, satu Raperda yang diluncurkan pembahasannya ari Prolegda
tahun 2016 ke tahun
20-12,
serta trg,a Raperda lain yang merupakan Raperda Kumu-
KETUA DPRD purbatingga, Tongat r"n"no"r"n['JiiTffi kesepahaman fUR ppRsiafrun2Oil dan prolegdatahun 2017 latif Terbuka,"
di Ruang Paripurna DpRD purbalingga, Kamis (1/12).
PURBALINGGA, SATELII- perda) dalam program Legis_ POST{ebanyak_Z9 iasi Daerah (prJtegda) fia.
Bullu(Ra-
ngan Peraturan Daerah
suk dalam prioritai pemba_
Bela Beli Produk Purbalingga. Sedangkan lima Raperda yang diusulkan oleh DPRD, di antaranya adalah Raperda tentang Laran gan, Pengendalian, dan Pengawasan Minu-
man Beralkohol. Raperda
usai sidang paripurna. Adapun Rapercia yang masuk prioritas dan merupakan usulan Pemkab, tanjut Tongat antara lain Raperda tentang
masing adalah Raperda ten-
tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pqrbalingga, Ra-
perda tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Tentang Pengelolaan Keua- Belanja Daerah Kabupaten ngan Daerah,, Raperda ten- Purbalingga tahun 2017 serta tang Meterologi Legal dan Raperda tentang Anggaran Raperda Tentang Penanggu-
langan HIV/AIDS
di
Pendapatan dan Belanja Dae-
Ka- rah Kabupaten Purbalingga bupaten Purbalingga. tahun 2018. "Satu Raperda lagi adalah Dalam kesempatari terseRaperda tentang Perubahan
but, Bupati Purbalingga, Thsdi menambahkan, Prolegda merupakan instrument perencanaan program pembenPengendalian Menara Tele- tukan Perda. "Kami berharap komunikasi," katanya. Prolegda yang telah disusun Sedangkan tiga Raperda dapat dibahas dan ditetapkan kumulatiJ terbuka yang juga di tahun 2017 mendatang," meniadi prioritas masing- katanya. (rar) Atas Peraturan Daerah Kabuphten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi
kata Ketua
DPRD Purbalingga,Tongat