KTIPINGI!ffiDIA BAOIN IlUl}{A$ $MDA PIIIBAIT{OOA
HARIAN BANYUMAS Rabu, 23 September 2015
.
rr a q.l *i \.2 n q a j..t
1..
r Soal Lima naii Sefotan DPRD Purbalingga
Surati Gubernur PURBALINGGA - Ketua DPRD Purbalingga Tongat melayangkan surat kepada Gubernur Jateng Ganjar
orang tua menyediakan biaya lebih untuk makan siang siswa. Hal ini dirasa memberatkan bagi siswa yang tidak
Pranowo terkait penyelenggaraan
mampu.
pendidikan lima hari per mingqu. Dalam surat tersebut pihaknya mengharapkan agar gubernur mengkaji ulang kebijakan penerapan lima hari sekolah tersebut. "Surat tersebut bernomor 420/633 tertanggal 11 September lalu. Surat ini kami buat sebagai wujud kepedulian
"Di sisi Iain sekolah keagamaan yang .. ortaksanakan sore haridan malam hari menjadi sepi. Karena siswa sudah belajar di sekolah hinqga sore,,, janjutnya. Sebagian siswa juga menqqunakan
kami terhadap aspirasi sejumlah warqa
dan juga kalangan pelajar yanq meminta
agar kebijakan lima hari sekolah ditiniau ulang," kata Tongat, S etasa (249). Dia menyampajkan banyak keluhan yang disampaikan guru, pelajar dan juga orang tua pelajar terkait kebijakan tersebut. Diantaranva denqan
diberlakukannya kurikulum 20I3, rata-rata siswa belajar selama 51 jam dalam sepekan, Dengan enam hari sekolah saja mereka bisa menyelesaikan pelajaran pada pukul 15.15 WIB. "Jika dipadatkan menjadi lima hari sekolah siswa akan pujang lebih sore lagl," ungkapnya. Kondisi tersebut menyebabkan dava serap siswa dan stamina mengajar auru menjadi tidak optimal sampai akhjr pelajaran, Sjswa dan guru jadi terlalu lelah secara fisik, Selain itu biasanya
RAGIAN HI I\IAS SI]TD.\ KABT'P,\TEN PTIRBALINGG-\
-
jasa angkutan umum apabila harus pulang menjelang petang, Siswa yang berasal dari daerah pedesaan akan kesulitan mendapatkan angkutan umum, Sebab angkutan umum tidak beroperasi setelah pukul 16.00 WIB. "N4akanya kami memjnta kebijakan tersebut dikaji ulang,,. imbuhnya. Sebelumnya, Wagub Jateng Heru Sudjatmoko mengatakan tidak ada paksaan dalam penerapan lima haru sekolah, Kendati penerapannya berdasarkan Surat Edaran (SE) Gubernur Jateng, semuanya dikembalikan kepada kebijakan masing_ masrnq sekolah,
"Sama sekali tjdak ada pakaan. Silakan saja bagiyang sanggup melaksanakan tetap bedalan dan yan0 tidak juga tidak masalah. Jika harus melaporkan ke propinsi soal penerapan dan tidak, sebenaranya hanya masalah data saja," katanya (Hs2-oz)