KLIPNGMEDIA BA0lAil HU}I{A$ StlIA HIIBAII{fI0A
BafuBanyUmas
-
o Rabu Pahing 23 Novenlber 2016
PUNBIHIIGGIIIISPBT$
PurbaI rngga Belum Memiliki TPKAD
PURBALINGGA - Kabupaten Purbalingga belum memiliki Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Di wilayah eks Karesidenan Banyumas, baru Kabupaten Banyrmas yang sudah terbentuk TpAI(D. "Baru Barryumas yang kita bentukTpl(AD yang dibuka pada Juli tahun ini. Memang secara bertahap akan kita bentuk TPAKD untuk beberapa wilayah. TpMD yang kedua akan dibentuk di Purbalingga. Setelah itu, kita teruskan di Cilacap dan Banjamegarai kata Kepala Otoritas |asa Keuangan (OK) Purwokerto Farid Falatehan, dalam acara sosialisasi TPAKD, kemarin. Farid mengatakan, di setiap daerah hampir ada lembaga keuangan seperti perbankan, asuransi dan lembaga lain-
PURBAIIIIGGAEIGPRT$
-
Pemutakhiran Data Pemilih Terkendala SE Mendagri PURBALINGGA - Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang tengah dilakukan I(omisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purbalingga, terbentur munculnya SE Menteri Dalam negeri (Mendagri). SE Mendagri tersebut membuat KPU tak bisa mengakses data kependudukan hingga by name dan by address. "Dalam SE Mendagri tersebut, Dindukcapil dilarang mengeluarkan data kependudukan by name by address di luar jajaran Kemendagri. ) kehalS
nya namun cenderung,berjalan sendiri-sendai.,,Mencari dan bergeraksendiri sendiri, sertayangmenghubungkan dengan pemerintah belum adai imbuhnya. Menurutnya, hubungan dengan pemerintah sangat penting. Karena pemerintah mempunyai berbagai program sertamempunyai apayangbelum diketahui lembaga keuangan. "Harapannya, ftLgan adanyaTpAl(D, lembagi
keuangan di setiap kaffiten mengetahui program pemerintah. Paling tidakffiempturyai rencana kerja ke depanj'tambatrnya.
Asisten Pemerintahan Sekda purbalingga Irnam Wahludi mengatakan, pemkab berharap agar seluruh peserta memahami maksud dan tujuan dibentuknya TPAKD. Serta mengetahui peran yang dapat dilakukan
untuk mewujudkan harapan agar seluruh lapisan
masyarakat dapat dengan mudah menilanati peningkatan ekonominya melalui fasilitas pelayanan jasa keuangan. Menurutnya, sesuai dengan surat Kementerian Dalam
Negeri (Kemendagri), di setiap seluruh provinsi, kabupaten/kota di seluruh Indonesia untuk segera membentuk TPAKD. TPAI(D dibentuk sebagai forum koordinasi antar instansi dan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian. (tyalsus)
ADITYA/RADARMAS
DISKUSI : KPU Purbalingga mengadakan Focus Group
Discussion.