KLIPNG MEDIA BAGIN IIt}il{A$ $i'I!A ruRBAiil{O$A
Radar Bafryffmas
e Kamis \Nage 22 oktober 2015
Penuqgg alc Palalr rancam Bui balingga ciengan nilai toral mencapai
Tunggakan di Purbalingga RP 8,5 M
Ro 8,5 miilar.
PURBALINGGA - Hingga SePtember 2015, Kantor Wilayah Direktorat Jenderai Pajak Jateng II mencatat ada B
penunggak Pajak di KabuPaten Pur-
porkan ke Kementerian Keuangan RI dan menunggu hasil kePurusan menteri. Jika surat keputusan pent-anderaan sudah rurun, maka langsung dilakukan
eksekusi, tanpa meialui pengadilan,"
tandas Kepala Kantor \Vilavah Di-
rektorat Jenderal Pajak jateng Ii, \b-vok Satioromo, Rabu (21l10) usai peS-"u"lu
dit., t.r,!
'Prru p"runggak Yang berasal dari seiumlah Perusahaan itu I erancam di6ui dengan mekanisme Penvanderaan (Gijzeling) di rumah tahanan negara (ir.uian) Keias IIb Purbalirgga ;Furu p..,..lt ggak itu sudah riia lanandatanganan kesePakatan ce :gan rutan Pubalingga. Rutan Purbalingga juga sudaL nenyiapkan satu ruang sel berkapasitas.)'0 Mekanisme Penl'anderaan iru oiane. "dilakukan terhadap penunggak bisa pajak Rp 100 juta atau lebih dan tidak menuniukkan sikaP kooPerarif.
,', p,t onIIi[
terhadap"-,penunggak pajak akan dilakukan se.iurnlah upa)'a penagihan
berupa surat teguran, surat Paksa,
penyitaan dan lelang. Bagi penunggak pajak tertentu, dilakukan pemblokiran rekening dan permohonan Pence-
TisandEra Enam Bulan r I Penunggak
tang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
Sambungan dari hal 5
Dan langkah terakhir, Yak-
ni disandera di rumah ta-
hanan selama enam bulan. "Jika belum juga menun-
taskan pajak, maka bisa diperpanjang Paling lama
6
bulan. Upaya ini kita lalarkan demi mendukung tar-
get penerimaan Pajak di iateng. Target Penerimaan
tahun ini sebesar RP 10,05
triliunl' ungkapnva. Menurut dia, PenYanderaan itu mirip dengan penahanan. TaPi dalam kasus
penunggakpajak tidak
melalui proses pengadilan. Pasalnya Gijzeling sudah
BAGI-\\ HL1\'{.{S SL'I DA Kr\BLr P:\TFN
PI
-RB-\l
Penunggakpajak baru bisa dibebaskan jika utang Pajak dan biaya penagihan sudah dilunasi. Atau berdasar Putusan pengadilan Yang telah berkekuatan hukum tetaP. Atau bila ada Pertimbangan tertentu dari Menteri Keuangan. Kepala Rutan Purbalingga,
Sulardi mengatakan, ken-
dati ruangan sel khusus penunggak pajak terPisah dari sel narapidana umum lainnya, penunggak Pajak akan mendaPat Periakuan
yang sama dengan narapidana lainnYa. "Hak dan kewajibannYa sama Persis dengan napi lainnYa. Ber-
diatur dengan Undangundang (UU) Nomor 19
hak dibezuk dan lainnYa sesuai aturan di rutan. Ha-
Tahun 1997 yang telah diubah terakhir dengan UU Nornor 19 Tahun 2000 Ten-
uiutu.t keselamatan," ujar-
I\ Gti'-\
nva beda temPat saja, untuk
nya. (amr)