FAJAR BALI EDISI 18 JUNI 2016

SAMBUNGAN

FAJA R BALI SABTU, 18 JUNI 2016 l Tahun XVI

Sukerana Terpilih Secara Aklamasi DARI HALAMAN 1 selanjutnya dipegang oleh orang yang muda dan enerjik dalam hal ini, yang juga merupakan salah satu putra terbaik Kubu, yakni I Made Sukerana. Hal yang sama juga diucapkan PK Abang, Ida Ayu Sutejawati, PK Karangasem I Komang Mustika Jaya.

Bahkan Mustika Jaya menilai, dipilihnya I Made Sukerana karena yang bersangkutan tidak menjabat apa-apa, baik di legislatif maupun eksekutif. Dengan terpilihnya Made Sukerana, diharapkan bisa fokus membesarkan Golkar Karangasem.

Serupa dengan PK Karangasem, PK Selat yang dibacakan I Gusti Agung Dwi Putra dan PK Sidemen yang dibacakan Cokorda Widarsa juga lebih memilih memberikan kesempatan kepada I Made Sukerana menakhodai Golkar.

“Mengingat partai Golkar

saat ini berada di luar pemerintahan, kami ingin agar I Nengah Sumardi tetap fokus menjadi ketua DPRD,” ujar Dwi Putra.

Selain 5 PK yang secara bulat memberikan dukungan kepada I Made Sukerana, dua perwakilan ormas dan sayap Golkar juga memberikan dukungan kepada politisi Golkar asal Kubu ini.

Sementara dewan pertimbangan Golkar I Gusti Lanang Rai, mengaku sebagai orang tua pihaknya akan mendukung siapapun yang terbanyak mendapat dukungan dari PK, Ormas dan sayap partai.

Sementara, dukungan tiga PK untuk I Nengah Sumardi masingmasing, PK Manggis, yang dibacakan I Nengah Merta Yasa, PK Bebandem yang dibacakan oleh Ida Wayan Oka Adnyana, PK Rendang yang dibacakan oleh I Gede Partha Wijaya. Baik Oka Adnyana maupun Partha Jaya mengatakan, pihaknya membacakan surat

dukungan dari masing-masing PK yang sudah bermaterai.

Melihat dukungan masingmasing calon, pimpinan sidang sempat beberapa kali melakukan skor. Setelah dilakukan skor, pimpinan sidang I Gusti Putu Wijaya akhirnya membacakan keputusannya. Bahwa, I Nengah Sumardi lebih memilih mundur dari pencalonan dan memberikannya kepada I Made Sukerana.

“Jiwa besar para kader Golkar di Karangasem patut diacungi jempol, saudara I Nengah Sumardi akan fokus melaksanakan tugasnya sebagai ketua DPRD, dengan begitu Musda memutuskan I Made Sukerana terpilih secara aklamasi,” ujar Putu Wijaya.

Sementara itu, ketua DPD I Golkar Bali, Ketut Sudikerta mengatakan, dengan lahirnya ketua baru diharapkan bisa melanjutkan kepemimpinan ketua yang lama, dengan meneruskan

program-program dan meningkatkan program itu untuk meningkatkan perolehan suara dimasa yang akan datang.

Sudikerta menambahkan, ketua terpilih diharapkan membangun soliditas antar kader sehingga bisa membangun kebesaran partai Golkar. “Yang paling penting lebih banyak turun ke masyarakat dalam memfasilitasi program pembangunan yang ada di tengah masyarakat.

Masyarakat akan memberikan hati nuraninya kepada Golkar apalagi melihat realitas yang sesungguhnya terhadap kader partai Golkar itu sendiri,” ujarnya.

Pihaknya pun mengintruksikan kepada ketua terpilih untuk bisa berkomunikasi bergabung dengan pemerintah yang sifatnya konstruktif, kritis tetapi memberikan solusi. Sehingga ada ada jalan keluar terhadap persoalan yang dihadapi oleh pemerintah. W-016

yang dibatalkan, salah satunya Perda nomor 13 tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu.

Di Kabupaten Klungkung 6 Perda yang dibatalkan, diantaranya Perda nomor 5 tahun 1999 tentang penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah. Demikian juga di Kabupaten Gianyar terdapat 8 Perda, di Kabupaten Badung 11 Perda, Bangli 6 Perda, Buleleng 4 Perda, Karangasem 10 Perda, dan Kota Denpasar 8 Perda serta 4 Peraturan Walikota (Perwakot).

“Tolok ukur pembatalan Perda dan Perkada adalah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bertentangan dengan kepentingan umum, ataupun bertentangan dengan norma kesusilaan,” paparnya.

Sugiada menyontohkan, untuk Perda yang dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni Perkada (Peraturan Bupati Tabanan nomor 28 tahun 2015 tentang tata cara penyelenggaraan pendidikan keagamaan di Kabupaten Tabanan. Perkada itu dibatalkan lantaran pada tahun

2017 mendatang, pengelolaan SMA/SMK tak lagi menjadi kewenangan kabupaten/kota, tetapi beralih ke Provinsi. Sehingga secara otomatis, Perkada tersebut dicabut. Di samping itu, sejumlah Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di kabupaten/kota juga turut dibatalkan. Alasannya, karena pada Perda tersebut terdapat kata yang dikhawatirkan menimbulkan multitafsir. Tidak secara tegas, mengungkapkan larangan untuk merokok. Sehingga ada bagian-bagian tertentu yang membutuhkan revisi. Sedangkan untuk indikator kesusilaan belum didapati di Bali.

Secara umum Perda ataupun Perkada yang tersebar di kabupaten/kota memang hanya membutuhkan sedikit perubahan/revisi baik di bagian bab, bagian, paragraf, pasal ayat, ataupun lampiran materi. Namun, khusus di Kota Denpasar justru ada Perda dan Perkada (Peraturan Walikota Denpasar) yang dicabut sepenuhnya. Yakni Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Denpasar nomor 19 tahun 1995 tentang penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah dan 4 Perwali. Pertama,

Peraturan Wakilota Denpasar nomor 12 Tahun 2014 tentang peraturan zonasi Kecamatan Denpasar Selatan. Kedua Peraturan Walikota Denpasar nomor 13 tahun 2014 tentang peraturan zonasi kecamatan Denpasar Barat. Ketiga, Peraturan Walikota Denpasar nomor 14 tahun 2015 tentang Peraturan zonasi Kecamatan Denpasar Utara. Keempat, Peraturan Walikota Denpasar nomor 15 tahun 2014 tentang Peraturan zonasi Kecamatan Denpasar utara.

Sementara Karo Humas Pemprov Bali, Dewa Gde Mahendara menegaskan pemaparan mengenai Perda ataupun Perkada yang dibatalkan ini juga menjadi kewajiban jajarannya. Yakni untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Lebih lanjut, pada minggu ketiga Bulan Juni ini Pemprov Bali juga akan melakukan sosiasliasi khusus kepada masyarakat. Dewa Mahendara pun optimis pembatalan Perda atau Perkada tersebut akan memberikan dampak positif bagi investasi ataupun penyelenggaraan pemerintahan. W-019

Gubernur Batalkan 86 Perda dan Perkada DARI HALAMAN 1 ayat, dan/atau lampiran materi Perda dan Perkada. Dengan demikian, jika tak dibatalkan secara keseluruhan, maka Perda atau Perkada tetap berlaku hanya ada beberapa bagian yang perlu untuk direvisi.

Sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 582/476/ SJ tertanggal 16 Februari 2016 tentang pencabutan /perubahan Perda ataupun Perkada, maka ditetapkanlah 86 Perda dan Perkada yang dibatalkan.

Dengan rincian, Perda yang dibatalkan berjumlah 70 buah dan Perkada 11 buah, sedangkan 5 buah masih dalam proses. Jumlah tersebut tersebar di seluruh kabupaten/kota se-Bali. Di Kabupaten Tabanan ada 7 Perda dan 7 Perkada yang dibatalkan. Di antaranya Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang sistem penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya, Peraturan Bupati Tabanan nomor 28 tahun 2015 tentang tata cara penyelenggaraan pendidikan keagamaan.

Selanjutnya di Kabupaten Jembrana tercatat 10 buah Perda

Mendagri Setujui Pembatalan 4 Perwali Zonasi DARI HALAMAN 1 bukan dengan Peraturan Kepala Daerah,” papar Dewa Mahendra saat membacakan surat Mendagri.

Dengan pertimbangan tersebut, maka keputusan Gubernur Pastika untuk membatalkan 4 Perwali zonasi Kota Denpasar dinilai tepat . Secara otomatis pula, Perwali Denpasar nomor 12 tahun 2014 tentang peraturan zonasi Kecamatan Denpasar Selatan, Perwali Denpasar nomor 13 tahun 2014 tentang pengaturan zonasi Kecamatan Denpasar Barat, Perwali Denpasar nomor 14 tahun

2014 tentang peraturan zonasi Kecamatan Denpasar Utara, serta Perwali Denpasar nomor 15 tahun 2014 tenang pengaturan zonasi Kecamatan Denpasar Timur resmi dibatalkan.

D e n ga n p e m b a t a l a n tersebut, khususnya Perwali Denpasar nomor 14 tahun 2014 tentang peraturan zonasi Kecamatan Denpasar Utara maka kini Pemkot Denpasar tidak memiliki alasan lagi untuk tidak menerbitkan IMB pengembangan RS Mata Bali Mandara. Mengingat sebelumnya, Perwali zonasi ini terus disebut-sebut

sebagai ganjalan. Namun, Dewa Mahendara menegaskan jajaran Pemprov Bali tetap akan mengikuti prosedur yang berlaku.

“Tetap proses untuk ajukan IMB, apalagi sekarang sudah ada pencabutan yang ditegaskan oleh Menteri Dalam Negeri.

Sudah ditegaskan pengaturan zonasi harus melalui Perda bukan Perwali.

Sebelumnya kan ada berbagai alasan, salah satunya karena zonasi ini, sekarang sudah dicabut jadi pintu kita untuk memperoleh perizinan kian terbuka. Tapi kita ikuti aturan dan tahapannya,” ujarnya. W-019

yang akan mengawalnya. Tiga jaksa tersebut adalah Alit Suastika, Swasti Arini dan Purwanti.

“Sudah siap semua, tinggal tunggu jadwal sidang saja. Dalam waktu dekat ini akan segera disidangkan,” ungkap Kasipenkum Kejati Bali, Ashari Kurniawan Jumat (17/6) kemarin.

Terkait dua jaksa yang disiapkan menuntut Robert, Ashari menyebut pihaknya berusaha maksimal menuntut pelaku kejahatan seksual. Ini karena kejahatan seksual terhadap anak masuk kategori kejahatan luar biasa.

Seperti diketahui, Robert mel-

FB/DIAH

akukan aksi pedofilia di Kabupaten Tabanan. Korban Robert adalah anak di bawah umur disejumlah pedesaan. Jumlah korban bule cabul itu mencapai belasan.

Robert diancam Pasal 290 UU perlindungan anak, dengan ancaman pidana15 tahun penjara.

Saat proses pelimpahan tersangka telah mengakui dan menyesali perbuatannya. Namun terkait alasan perbuatan, pihak kejaksaan harus bekerja keras. Ini karena Robert masih bungkam.

Bule yang sudah renta itu masih belum mau berterus terang.

Modus pencabulan Robert yaitu dengan meminta anak-anak datang ke rumah kontrakannya.

Di dalam rumah, anak-anak itu dipancing dengan diberi makan ayam cepat saji. Pencabulan itu terjadi sejak tahun 2014 sampai 2015. Kendala terbesar kejaksaan dalam persidangan nanti menghadirkan saksi sekaligus korban.

Pasalnya, saksi dan korban kebejatan Robert masih anak-anak yang tersebar dan termpat tinggalnya menyebar.

Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, aktivis perempuan dan anak, Siti Sapurah berharap Jaksa Penuntut Umum (JPU) bisa fight menuntut Robert. Perempuan yang akrab disapa Ipung itu menilai pedofilia merupakan

masalah serius di Bali. Karena itu Robert harus dituntut maksimal. Tidak hanya 10 tahun penjara, tapi seumur hidup.

Jika Robert tidak dihukum seumur hidup, maka Ipung berharap Robert diberi hukuman tambahan. Aktivis yang juga pengacara itu meminta Robert disuntik kebiri. Ini untuk mencegah terulangnya perbuatan pedofilia Robert.

“Setelah dia keluar dari penjara, saya berharap agar terdakwa diberi suntikan kebiri. Tapi itu kalau tidak dipenjara seumur hidup. Kalau bisa dihukum seumur hidup,” pungkas aktivis asal Serangan itu.W-007

“Kami ingin menggali alat-alat tradisional yang hampir punah dan tak pernah ditampilkan lagi.

Seperti blumbang, kulkul, dan tek-tekkan,” ujarnya.

Selain memanfaatkan alatalat musik ‘klasik’, kelompok rindik binaan Suartana juga memiliki ciri khas lain. Yakni, para pemainnya menggunakan tiga panggul untuk memainkan rindik. Padahal biasanya hanya memanfaatkan dua panggul saja. “Kami bangga sekali dengan rindik 3 panggul ini, karena sudah menjadi ciri khas Desa Lemukih sejak tahun 1985,” tuturnya. Untuk mempertahankan keklasikkannya, sanggar ini juga hanya memilih tampil di tempat-tempat ataupun undangan khusus. Seperti acara Manusia Yadnya, seperti otonan, potong

gigi, ataupun resepsi pernikahan.

Tabuh-tabuh yang dimainkan pun diselaraskan.

Untuk melestarikan kesenian rindik klasik, Sanggar Seni Giri Suara Ulangun inipun mulai menjaring anak-anak di desa setempat. Untungnya, antusias anak muda pun sangat tinggi.

Terbukti, dengan keterlibatan anak-anak muda dalam pentas di PKB kemarin. Suartana memang sengaja, tak hanya menampilkan seniman tua, tetapi turut juga melibatkan anak-anak muda.

Melalui penampilan di atas panggung, dirinya ingin memberikan motivasi agar anak-anak muda makin semangat untuk mempelajari seni musik tersebut.

“Lihat saja nanti, kami tampil tidak mengenal usia. Antara seniman yang tua dan yang muda

akan tampil bersama. Dalam penampilan ini, mereka juga berbaur. Mualanya yang tua mengajarkan yang muda, tetapi sekarang sudah bisa tampil bersama,” kisah pria paruh baya ini.

Sementara, selama tampil di Kalangan Ratna Kanda, Sanggar Seni Giri Suara Ulangun tak hanya menampilkan kesenian rindik klasik. Tetapi dipadukan juga dengan lagu-lagu klasik yang ditembangkan oleh emam remaja putri.

Ada enam tabuh yang ditampilkan, yakni Giri Suara Ulangun, Werdhi Gita Samrama, Tri Hita Karana, Kreasi Temu Laras Wenu Winardi, Rerindikan Yadnya Murti, serta Kreasi Kerta Masa. Wajah riang remaja putri saat mengiringi rindik klasik inipun seolah membuktikan, bahwa rindik adalah kesenian yang tak mengenal batas usia. W-019

Tua-Muda Lemukih Berkolaborasi Alunkan Rindik Klasik

DARI HALAMAN 1 motivasi untuk membangkitkan ‘rindik klasik’ yang nyaris tak diperdengarkan lagi. Tak hanya rindu nada-nada lembut, Suastana juga ingin melestarikan alat-alat musik tradisional yang hampir punah. Seperti blumbang, kulkul (kentungan), tek-tekan, okokan, dan bumbung kepyok.

Di zaman dahulu, Bali sangat akrab dengan pertanian dan memanfaatkan alat-alat tersebut sebagai pengusir hama ataupun sebagai pertanda akan datangnya bencana. Sayangnya kini, semuanya tak pernah terdengar lagi. Oleh karena itu, melalui Sanggar Seni Giri Suara Ulangun dirinya ingin membangkitkan masa-masa kejayaan alat musik tradisional tersebut.

Ketua MPR: Pancasila Terancam Lumpuh

BANDUNG-Fajar Bali Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan mengatakan Pancasila terancam mengalami kelumpuhan, untuk itu diperlukan upaya bersama seluruh komponen bangsa guna menghadirkan kembali nilainilai Pancasila di tengah-tengah masyarakat.

Hal itu disampaikan Zulkifli dalam safari Ramadhan sosialisasi empat pilar yang digelar di Komplek Perguruan Muhammadiyah Antapani, Bandung, Jumat (17/6). Sosialisasi sekaligus silaturahmi keluarga besar Muhammadiyah di Bandung tersebut dihadiri sekitar 500 orang.

Zulkifli mengatakan hasil survei salah satu media itu mendapati semakin pesimisnya masyarakat terhadap diterapkannya nilai-nilai Pancasila dalam perilaku sehari-hari.

Ia mengatakan, survei tersebut mendapati masyarakat yang menyatakan semakin kuatnya persatuan bangsa hanya tujuh persen, sedangkan 93 persen lainnya menyatakan semakin lemah.

Selain itu, hanya 1,6 persen masyarakat yang menilai perilaku musyawarah untuk mufakat tidak tergerus, sisanya 98,4 persen menyakini perilaku tersebut telah tergerus.

Masyarakat menurut Zulkifli, berdasarkan survei juga menilai perilaku menempatkan kepent-

ingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan semakin melemah. Hanya 5,9 persen yang menilai makin menguat.

Mayoritas masyarakat, 92,5 persen, juga menilai perwujudan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia semakin menjauh dan hanya 7,5 persen yang menyatakan semakin mendekat.

Begitu pula dengan peran negara yang dinilai mayoritas belum memadai mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 94,5 persen, hanya 5,6 persen yang menilai memadai.

Menurut Zulkifli, hasil survei tersebut menggambarkan situasi yang sangat tidak menggembirakan. “Kalau sekarang ditan-

ya di mana Pancasila, sekarang nggak ada pro kontra. Karena semakin nggak peduli ada atau nggak,” katanya.

Ia menambahkan fenomena tersebut menurut dia karena bangsa telah meninggalkan penanaman nilainilai Pancasila. Untuk itu ia menyerukan kepada seluruh komponen bangsa untuk turut membangkitkan nilai-nilai Pancasila menjadi perilaku dan perikehidupan masyarakat termasuk lembaga-lembaga pemerintahan baik pusat maupun daerah.

“Kalau hanya MPR pastilah tidak akan berhasil, oleh karena itu, ini harus dilakukan secara massif, tentu harus disesuaikan dengan perkembangan jaman,” katanya. AN

JAKARTA-Fajar Bali Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) merilis sebuah data mengejutkan terkait tindak kekerasan seksual yang dilakukan secara bergerombol atau disebut juga “gengrape” oleh anak di bawah umur.

Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait menjelaskan, dari data yang dikumpulkan oleh Komnas PA, telah terjadi hampir 40 kasus pemerkosaan bergerombol dalam rentang waktu April 2015 hingga Mei 2016.

90 persen pelaku merupakan anak remaja laki-laki dengan 100 persen korban merupakan anak remaja perempuan. Arist menambahkan, data tersebut belum termasuk data yang dimiliki oleh para stakehold-

ers peduli anak di berbagai provinsi atau kabupaten kota di seluruh Indonesia.

“Dari 2010-2014 pelaku kejahatan seksual dominan dilakukan oleh personal, dan sekarang bukan lagi personal tapi bergerombol, dan saat ini gengrape sudah sangat menakutkan” ujar Aris di Slipi, Jakarta Barat, Jumat (17/6).

Untuk pelaku kejahatan seksual, kata Arist, hampir 16 persen dilakukan oleh anak berusia 14 tahun, sedangkan 15 persen korban tindak kekerasan seksual berusia 12 tahun atau lebih muda, dan 29 persen korban berusia 12-17 tahun. Berbagai pemicu terjadinya kejahatan seksual secara berkelompok

menurutnya berasal dari mengonsumsi minuman keras, narkoba, hingga menonton tayangan pornografi.

“Gerombolan ini mengancam kehidupan anak dan ini menjadi perilaku dan trigger, bagaimana mengonsumsi minuman beralkohol dan pornografi.

Bahkan mereka terinspirasi dari tayangan media sosial. Makanya penanganan harus komprehensif,” ujar Arist.

Salah satu kasus kekerasan seksual disertai pembunuhan masih hangat didengar adalah kasus di Tangerang. Seorang anak di bawah umur, RA (16) bersama sejumlah temannya memperkosa dan menghabisi nyawa EF (19), yang merupakan kekasihnya dengan cara sadis. KP

DARI HALAMAN 1

usahanya nyaris bangkrut karena pesanan genteng terus menurun. Perputaran modal menjadi tersendat, bahkan banyak gentengnya yang masih basah harus ditunda pemba-

karanya karena menipisnya modal. “Untung ada bantuan dari pemerintah provinsi Bali dari Bumdes. Sekali lagi kami ucapkan terimakasih kepada Gubernur,” jelasnya. W-004

Paskibraka,” ujar wanita yang tidak suka shopping ke mall ini. Saran orang tuanya ternyata manjur dan membuat Bella lolos menjadi pasukan Paskibraka ke tingkat Provinsi Bali, utusan dari Tabanan.

Bella mengaku sangat sayang kepada kedua orangtuanya, Ni Made Supadmiati dan I Ketut Murdana. Manakala kedua orang tuanya mati-matian mendukungnya untuk meraih prestasi dibidang apapun. Terlebih, kedua orang tuanya rela meminjam uang di Koperasi sebesar Rp 11 juta, agar Bella bisa mendaftar di Poltekes dengan jalur prestasi.

“Astungkara, saya lulus Poltekes sampai Kesehatan. Tapi Poltekes saya tinggalkan karena saya mau bekerja di ikatan dinas,” bebernya sambil tersenyum.

Cita-citanya pun terkabulkan setelah dinyatakan lolos masuk Polisi dengan ranking 1 dari 900 siswa polisi. Ia pun menampik, masuk Polisi harus bayar puluhan hingga ratusan juta rupiah. Menurutnya, sejak awal mendaftar jadi polisi dan mengikuti berbagai seleksi tidak mengeluarkan uang sepersen pun. Meski diakuinya ada beberapa teman-temannya yang berani membayar.

“Orang tua saya pernah ditawari tapi saya tidak mau. Biarkan saya masuk polisi dengan hati nurani dan prestasi, tidak

dengan uang. Kalau nilainya tidak mencukupi, gak bakalan bisa dibantu,” ujar Bella yang mengaku baru berpacaran setahun dengan seorang pria satu angkatan saat pendidikan di SPN Singaraja.

Sekarang ini Bella mengaku sudah merasa puas dengan kerja barunya di bagian penyidik pembantu khusus bidang KRDT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) unit PPA Dit Reskrimum Polda Bali. Disinilah Bella akan mengasah kemampuan dan kepintaran yang selama ini diraihnya baik di sekolah maupun saat pendidikan masuk polisi.

“Saya tugasnya di KDRT. Kalau ada laporan masuk tentang KDRT, saya harus bisa mengedepankan mediasi, jangan sampai kasus ini bermuara ke Pengadilan dan ujung-ujungnya cerai.

Kasihan kalau rumah tangga itu bercerai,” ujar pemilik bibir tipis yang menyukai warna merah ini.

Dia juga mengungkapkan, setelah menjadi polisi, hidupnya sudah semakin baik dan bisa mencari uang sendiri. Paling tidak, Bella sudah bisa membayar uang kuliahnya di Dwijendra Semester II dan tidak minta-minta lagi kepada orang tuanya. “Sekarang saya sudah bisa beli motor dan tidak lagi minta minta uang kepada orang tua,” ujar polwan lulusan Seba Desember 2014 ini. R-005

Zulkifli Hasan

FB/IST

Mayoritas Remaja Laki-laki Jadi Pelaku “Gengrape”

Rasakan Manfaat Bumdes

Kasus Bule Pedofilia Segera Disidang DARI HALAMAN 1

11

“Bantuan kredit lunak ini sangat tepat sasaran dan memang sangat kami butuhkan,” jelasnya. Ia mengakui kalau

Puas Jadi Penyidik DARI HALAMAN 1 bisa masuk polisi. Padahal, ia bukan dari golongan keluarga mampu yang notabene harus mengeluarkan uang puluhan hingga ratusan juta.

Wanita bertubuh sintal dan padat yang akrab dipanggil Bella ini tergolong supel bila diajak mengobrol. Bahkan dia tidak malu-malu menceritakan perihal keluarganya dan berbicara apa adanya. Dengan gamblangnya Bella membeberkan kehidupannya sebagai keluarga sederhana.

“Bapak saya penganguran sejak bom Bali 2 dan ibu saya sampai sekarang guru SMP Negeri 1 Marga Tabanan. Saya anak kedua, adik saya I Komang Candra Pranarta dan kakak saya Ni Putu Riska Damayanti,” ujar Bella mengawali ceritanya.

Lahir dari keluarga sederhana tidak membuat mantan Jegeg 2012 yang masuk 5 besar ini patah arang. Berbekal kepintaran dari SD-SMP hingga SMA, Bella rajin mengikuti berbagai aktifitas sekolahan dari mulai OSIS, Patroli Keamanan Sekolah hingga Pramuka. Meski diakuinya, untuk menjadi seorang polisi, bukan cita-cita wanita kelahiran 7 September 1995 ini.

“Saya masih ingat waktu ibu suruh potong rambut pendek saat SMP masuk SMP supaya bisa masuk seleksi pasukan