MEGAPLAN HMPWK FT USK - IBU KOTA NUSANTARA, 2022-2023 #EDISI 5

READ ME ONLINE

QR CODE

PerencanaanWilayahdanKota, HMPWKUSK,danMEGAPLAN

Program Studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Syiah

Kuala diselenggarakan berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 20/KPT/I/2015 tanggal 15 September 2015 Program Studi ini resmi menerima mahasiswa baru mulai Tahun Akademik 2016/1017 dengan alokasi mahasiswa untuk penerimaan perdana sekitar 40 orang, yang diterima melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, dan UMB tahun 2016. Program Studi ini diselenggarakan untuk mempersiapkan tenaga perencana yang dapat mengembangkan dan menerapkan ilmu perencanaan wilayah dan kota, dengan mengikuti perkembangan teknologi, menerapkan prinsip-prinsip teknik perencanaan melalui pemikiran kritis dan analitis secara intelektual, sosial, dan kultural. Tenaga pengajar Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota terdiri atas 11 orang dosen tetap. Berdasarkan jenjang pendidikannya terdiri dari 4 orang S3 (Doktor) dan 7 orang S2 (Master) Pada tanggal 6 Juni 2018 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota

Jurusan Arsitektur dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala

Banda Aceh resmi mendapatkan akreditasi B pada akreditasi perdananya. Nilai akreditasi B ini berlaku selama 5 tahun terhitung dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Sebagai prodi baru yang berdiri pada tahun 2015, Prodi

Perencanaan Wilayah dan Kota senantiasa terus berusaha meningkatkan kualitas prodi dalam mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

HMPWK USK, Himpunan Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Syiah Kuala, dibentuk dengan tujuan menciptakan ruang antar mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota untuk berinteraksi, berdiskusi, serta berorganisasi. HMPWK dibentuk oleh angkatan pertama mahasiswa Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Syiah Kuala, tepatnya angkatan 2016 dan sampai sekarang diteruskan tongkat estafetnya kepada angkatan lain agar terus dikembangkan dan dapat menghimpun anggota serta menjadi bermanfaat. HMPWK USK juga berperan dalam mengembangkan soft skill dan hard skill yang dibutuhkan para mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota USK baik di dalam maupun di luar perkuliahan

Megaplan merupakan majalah elektronik dengan tujuan memperkenalkan program studi Perencanaan Wilayah dan Kota dalam lingkup makro. Megaplan merupakan salah satu wujud nyata HMPWK USK dalam memperkenalkan keilmuan terkait perencanaan kepada masyarakat luas Majalah ini dikelola oleh departemen media dan informasi HMPWK. Program studi ini dibuat untuk mempersiapkan tenaga perencana yang dapat mengembangkan dan menerapkan ilmu perencanaan wilayah dan kota dalam pembangunan dengan mengikuti perkembangan teknologi, menerapkan prinsip-prinsip teknik perencanaan melalui pemikiran kritis dan analitis secara intelektual, sosial, dan kultural.

Meet The Team

Syifaurrahmah Layouter

M. Thariq Azka Editor

Azzilla Ladya Mastura

Nurnazirah Wiffa Al Faiqa Cut Riza Umami Salsa Fervi Nabila

Rizkia Rahmah Salsabila Nangwa Siti Salsabila Nur Alami

Uswatun Hasanah

M. Hilal Hazaa

Ketua Redaksi

Anggota Redaksi Anggota Redaksi Anggota Redaksi Anggota Redaksi

Anggota Redaksi Anggota Redaksi Anggota Redaksi Anggota Redaksi Editor Layouter Rizqullah Layouter

ZahrulFuady,ST,MT

FahmiAulia,ST,MT

PutraRizkiya,S.T.,M.Sc.

N T S :

5 17 SECTION1

IBU KOTA NEGARA (IKN)

PENDAPAT AHLI

SECTION2

CASE STUDY

WAWANCARA PAKAR

C O N

24

SECTION3

PWK TEBAR KEBAIKAN

ROAD SHOW PWK FT-UI

MAP 7

HATARU 2022

DURP III

33 SECTION4

MAHASISWA MENJAWAB

BINCANG KARIR

REVIEW FILM DOKUMENTER

SOBAT PLANO BERKARYA

Upaya Pemindahan ibu kota negara (IKN) merupakan major project dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang telah diwacanakan pemerintah sejak lama

melalui Kementerian PPN/Bappenas

selaku leading sector. Maka dari itu diperlukan studi mengenai transisi pemindahan IKN terutama dari sisi ekonomi dan pertahanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi ends (tujuan), means (sarana) dan ways (cara/langkah) dalam upaya pemindahan

IKN dari DKI Jakarta ke Kutai Kartanegara dan PPU dari perspektif ekonomi pertahanan Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus melalui proses reduksi data dan kodifikasi perangkat lunak Nvivo 12. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, FGD dan library research.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlu dipertimbangkan kembali urgensi pemindahan IKN terutama dari analisis strategi bahwa (1) Tujuan dasar pemindahan IKN adalah pengembangan ekonomi, pemerataan pembangunan dan peningkatan pertahanan negara, (2) Sarana yang dimiliki dalam upaya pemindahan IKN, selain didukung dengan SDM dan instansi terkait, juga dengan potensi unggulan yang dimiliki Kalimantan Timur. Dukungan kebijakan serta alternatif skema pembiayaan juga diperlukan untuk mendukung tercapainya pemindahan IKN, (3) Cara/langkah yang diterapkan oleh kementerian atau lembaga terkait, yakni membuat kerangka kerja khusus dan paket

strategi, mengoptimalkan peluang dan kekuatan serta antisipasi terhadap hambatan dan ancaman. Kesimpulannya bahwa strategi yang diterapkan dalam upaya pemindahan IKN diharapkan dapat mendukung perwujudan ekonomi pertahanan dengan terbentuknya sistem IKN baru yang memiliki instrumen pertahanan nirmiliter (bargaining power) serta kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan umum

Upaya pemindahan ibu kota negara akhir-akhir ini menjadi isu hangat bagi masyarakat global dan pemerintah, terlebih di daerah Kalimantan Timur, tepatnya di Kutai kartanegara (Kukar) dan Penajam Paser Utara (PPU) sebagai lokasi pemindahan ibu kota baru nantinya. Upaya pemindahan ibu kota negara (IKN) ini sendiri sebenarnya telah menjadi wacana pemerintah sejak lama, namun baru belakangan ini mulai tahun 2017 melalui Kementerian PPN/Bappenas upaya tersebut kembali dimunculkan. Pemindahan ibu kota negara dari jakarta ke Kalimantan Timur menyisakan sejumlah tanda tanya, bagaimana grand design dari sebuah ibu kota negara nantinya. Sejumlah permasalahan menjadi dasar mengapa pemindahan ibu kota harus disegerakan Pertama, yaitu kepadatan penduduk terutama di wilayah Jakarta dan pulau Jawa Kedua, Kesenjangan pembangunan antar wilayah yang juga menjadi alasan kuat pemindahan Ibu Kota Negara. (Shalih et al., 2018).

Dari perspektif kebencanaan, Pulau Jawa rawan bencana gempa bumi dan Banjir, terlebih Jakarta yang berada dalam ring of fire. Selain itu, Lalu lintas dan permukiman di Jakarta macet, penuh sesak dan kumuh. Kondisi di atas tentu sangat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi yang dapat mengakibatkan kerugian ekonomi sebesar 56 triliun per tahun. Masalah berikutnya yakni kualitas dan ketersediaan air bersih yang merupakan sarana vital bagi warga ibu kota. Lapangan pekerjaan dan kesenjangan sosial serta masalah lainnya juga sudah sangat mendesak. Jakarta dianggap terlalu padat sebagai ibu kota negara, pusat pemerintahan dan pusat ekonomi (Balitbang Pontianak 2018)

Perpindahan ibu kota nantinya selain memiliki dampak positif tentu memiliki dampak negatif, terutama jika dipaksakan di tengah situasi pandemi saat ini. Kondisi perekonomian Indonesia belum stabil sebagai akibat pandemi covid-19 di mana pemulihan ekonomi akan terus berlanjut hingga 2021 (Alika, 2020)

Indonesia membutuhkan stimulus dan alternatif skema pembiayaan untuk merealisasikan pemindahan IKN. Daya dorong pembangunan ibu kota tak cukup memberikan dampak positif terhadap pemulihan ekonomi. Kajian Indef di awal 2020 menunjukkan pemindahan IKN hanya memicu 0,02 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dampak signifikan hanya dirasakan oleh provinsi bersangkutan saja dengan kenaikan pertumbuhan sekitar 3,14 persen (Thomas, 2020). Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur seharusnya tidak hanya menitikberatkan aspek perekonomian saja, namun juga dari segi aspek sosial, aspek lingkungan, geopolitik, terlebih aspek pertahanan. Penting bagi Indonesia mempertimbangkan kehati hatian dalam konsep pembangunan ibu kota. Ada kekhawatiran terkait potensi tergerusnya budaya setempat dan terpinggirnya masyarakat lokal yang menuntut adanya perencanaan yang serius dari pemerintah pusat untuk menghindari dampak sosial jika wacana pemindahan ibu kota tersebut benar benar terwujud (Taufik, 2017)

A. A.

Dari perspektif ilmu ekonomi pertahanan, salah satu pertimbangan penetapan ibu kota adalah dari perencanaan harus paling efisien Ekonomi pertahanan berpikir membangun pertahanan dari definisi ekonomi, need atau kebutuhan, me mixing dari capital and labour. Berapa modal yang dibutuhkan dalam upaya pemindahan ibu kota negara dan berapa modal yang harus ditempatkan Pemindahan ibu kota perlu memperhatikan alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilisasi yang diaplikasikan nantinya Suatu negara harus menjadikan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu pilar pertahanan nasional untuk bertahan dalam persaingan global. Termasuk di dalamnya pengeluaran pengeluaran pertahanan, baik domestik maupun internasional, serta variabelvariabel ekonomi makro seperti pendapatan nasional, tenaga kerja, output, dan inflasi Ibu kota negara baru di masa mendatang, keamanannya terjamin dengan pertahanan yang kuat, tanpa mengorbankan kesejahteraan untuk mening-

B. B.

katkan utilitas atau manfaat. Itulah munculnya ekonomi pertahanan (Hartley, 1995).

Esensi strategi merupakan proses pengambilan keputusan terhadap elemenelemen utama dari suatu strategi, meliputi Ends (sasaran, goals, objective, target), Ways (cara bertindak, course of actions, concept, methode) dan Means (sarana, kekuatan, sumber daya, potensi)

Selanjutnya di dalam merumuskan strategi, perlu dipertimbangkan untuk uji kelayakan strategi, yang meliputi; Suitable (sesuai dengan yang diharapkan), yaitu Desirable effects (ends), sasaran yang ditentukan harus mampu menimbulkan rangsangan motivasi untuk dicapai ; Feasible (layak dilakukan), yaitu Capable of being done (ways), konsep/caracara yang dirumuskan mampu untuk dilaksanakan dan Acceptable (masuk akal), yaitu Reasonable cost (means), sarana/sumber daya dan peralatan lain yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan yang mencukupi.

Pertimbangan untuk memindahkan ibu kota sendiri sudah dimulai sejak lama, sejak masa pemerintahan soekarno (1957), kemudian baru belakangan ini, muncul kembali rencana pemindahan IKN ini tepatnya di periode kepemimpinan Jokowi yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 pada poin arah kebijakan pokok pembangunan berbasis kewilayahan, yaitu pengembangan rencana pemindahan ibu kota ke luar pulau

Jawa ke posisi yang lebih seimbang secara spasial dan ekonomi Rencana ini juga masuk ke dalam major project Pemindahan ibu kota

Negara untuk memeratakan kesejahteraan masyarakat antar wilayah

Dasar Pertimbangan Pemindahan IKN Dalam upaya pemindahan ibu kota negara (IKN) tentu harus mempertimbangkan dampak serta manfaat dari pindahnya ibu kota negara ke lokasi yang baru Jika melihat kondisi sekarang yang terjadi di ibu kota, Jakarta memiliki beban berat untuk menjalankan roda perekonomian serta roda pemerintahan sekaligus, tampaknya menjadi suatu keputusan yang tepat jika Indonesia mengupayakan untuk memindahkan ibu kota negaranya ke lo-

kasi baru yang lebih strategis dan bisa dikembangkan, dalam hal ini Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara. Pemindahan ibu kota harus dimulai dari pertimbangan perencanaan yang paling efisien Masalah kemacetan kronis, ancaman banjir, dan sebagainya yang dialami Jakarta, hanyalah sisi kecil dari dasar pertimbangan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan. Sisi kecil itu saja sudah amat penting, karena ia harus dilihat sebagai penanda bahwa sebenarnya persoalan di Ibu Kota Jakarta sudah terlampau berat karena tidak adanya kebijakan visioner yang menjadi acuan dalam tiga puluh tahun terakhir. Dengan kata lain, usulan agenda pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan ini adalah usulan konkrit untuk membalik paradigma pembangunan yang terbukti saat ini mewarisi setumpuk masalah.

Sejumlah masalah besar di ibu kota masih tercermin dalam mengantisipasi urbanisasi yang cepat seiring dengan berkembangnya gejala kesenjangan dan segregasi sosial di tengah tengah masyarakat. Akibatnya, berbagai jenis infrastruktur permukiman dan transportasi di Jakarta sangat jauh dari memadai, yang ditandai dengan kemacetan parah, pelayanan transportasi publik yang kurang maksimal, permukiman kumuh dan ilegal yang semakin bertumbuh, sistem drainase dan sanitasi yang buruk, pasokan energi dan listrik yang tidak stabil, dan sebagainya

Sejumlah problem di atas bukan hanya mengganggu kinerja Pemerintahan yang ditandai dengan ragam masalah yang muncul setiap hari, namun juga masa depan Jakarta sebagai sebagai ibu kota negara yang juga berfungsi sebagai kawasan instalasi strategis negara. Ancaman terhadap Jakarta ini memberikan ketidakpastian akan masa depan Jakarta, dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan, apakah masih dapat menjalankan perannya sebagai ibu kota NKRI?, tidak ada satu pihak pun yang mampu menjamin. Dari perspektif ini, pemindahan ibu kota ke suatu lokasi strategis harus direncanakan dengan baik dalam mengemban peran baru sebagai Ibu Kota negara untuk jangka waktu yang

berkesinambungan.

Adapun dasar pertimbangan berdasarkan kajian dari Kementerian PPN/Bappenas dalam menentukan lokasi pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur diantaranya adalah:

a. lokasi strategis, secara geografis berada di tengah wilayah Indonesia; b tersedia lahan luas milik pemerintah/BUMN Perkebunan untuk mengurangi biaya investasi; c. lahan harus bebas bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, serta kebakaran hutan dan lahan gambut; d Tersedia sumber daya air cukup dan bebas pencemaran lingkungan; dekat dengan kota existing yang sudah berkembang untuk efisiensi investasi awal infrastruktur, meliputi : 1) akses mobilitas/logistik seperti bandara, pelabuhan dan jalan;

2) ketersediaan pelabuhan laut dalam yang sangat penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim melalui konektivitas tol laut antar pulau;

3) tingkat pelayanan air minum, sanitasi, listrik, dan jaringan komunikasi yang memadai untuk dikembangkan;

4) potensi konflik sosial rendah dan memiliki budaya terbuka terhadap pendatang; 5) memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan

Artinya kajian yang telah dilakukan Bappenas dalam hal ini sebagai leading sector, jika ditinjau dari perspektif ilmu ekonomi pertahanan, dapat dinilai cukup efisien. Upaya pemindahan ibu kota merupakan rencana strategis jangka panjang (long term), di mana pertimbangan pertimbangan agar ekonomi dapat tumbuh secara signifikan telah dipertimbangkan dengan baik tanpa mengesampingkan sektor pertahanan Pemindahan IKN juga mendorong investasi yang lebih luas, dengan perkiraan peningkatan real GDP nasional sebesar 0,1-0,2 persen, seiring dengan terjadinya penurunan kesenjangan antar kelompok pendapatan. Kenaikan price of capital ditargetkan sebesar 0,23 persen dan kenaikan price of labour 1,37 persen.

Tujuan Pemindahan IKN Dalam perspektif ekonomi pertahanan, tujuan pemindahan ibu kota negara yakni pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, indikasinya ialah ibu kota negara baru nantinya harus dapat membawa dampak pada pertahanan, harus ada peningkatan pertahanan dan keamanan demi kedaulatan negeri, tanpa mengesampingkan tujuan utama Ibu kota itu sendiri. Ibu Kota sejatinya merupakan sebuah kota yang dirancang sebagai pusat pemerintahan suatu negara, secara fisik ibu kota negara umumnya difungsikan sebagai pusat perkantoran dan tempat berkumpul para pimpinan pemerintahan.

Dalam ekonomi, ada dua strategi secara umum, yakni long run and short run, di mana upaya pemindahan ibu kota negara ini termasuk ke dalam rencana jangka panjang. Artinya tidak bisa berharap dalam waktu singkat pemindahan ibu kota negara langsung dapat memberikan dampak positif bagi Indonesia dan rakyatnya secara menyuluh. Upaya pemindahan ibu kota harus diamankan dengan strategi jangka pendek. Tentu dalam perjalanannya akan ada hambatan dan tantangan, namun hal tersebut merupakan suatu hal yang wajar, mengingat akan selalu ada shock dalam ekonomi, terutama long run strategic.

Outcome yang diharapkan Outcome pemindahan IKN yang diharapkan di antaranya adalah berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menyebabkan kesejahteraan masyarakat meningkat. Harapan besar dari pemindahan IKN ini berupa dampak positif pertumbuhan PDB meningkat, pendapatan perkapita masyarakat ikut meningkat, lapangan pekerjaan bertambah, dan juga SDM lebih banyak terserap dari masyarakat disekitar lokasi pemindahan ibu kota baru, sehingga berpengaruh terhadap pemerataan ekonomi dan pemerataan pembangunan Indonesia. Dari sisi pertahanan diharapkan industri pertahanan itu bisa tumbuh dan membaik untuk menopang pemerataan wilayah pertahanan di Indonesia,

(tidak terkonsentrasi di Jawa Jadi outcome di ekonomi pertahanan tetap sama seperti ekonomi, yaitu kesejahteraan.

1) Dukungan Tercapainya Tujuan Terhadap Kepentingan Nasional Agenda pemindahan ibu kota tentunya bukan semata didasarkan pada pertimbangan ancaman dan ketidaklayakan Jakarta, melainkan didasarkan pada visi ke depan tentang tata kelola pembangunan kawasan dan antarkawasan secara nasional Oleh karena tujuan pemindahan ibu kota itu bukan bersifat tunggal, maka ia harus berisi beberapa rencana tindakan strategis di bidang ekonomi, pembangunan kawasan, pemerintahan, politik, hukum, kebudayaan, dan tatanan sosial, yang kesemuanya bergerak saling mendukung, bukan merupakan masingmasing dinamika yang terpisah. Walaupun nantinya hal ini tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik

Tujuan besar dari pemindahan ibu kota yang berlandaskan pada pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan bentuk tindak lanjut dari sebuah upaya pertahanan negara Indonesia Suatu usaha yang dapat diupayakan dari pemindahan ibu kota negara dalam hal ini adalah sebuah peningkatan pertahanan nirmiliter, terutama menyesuaikan dimensi dari ancaman yang ada, termasuk dari dimensi ekonomi. Negara yang kuat perekonomiannya serta memiliki bargaining power di posisi tertentu dapat menjadi instrumen pertahanan agar meminimalisir kemungkinan negara lain untuk mengganggu atau menggoyahkan kepentingan nasional negara Indonesia.

2) Dukungan tercapainya tujuan terhadap Ekonomi Pertahanan Sudut pandang ekonomi pertahanan cukup luas, ekonomi pertahanan berkaitan dengan isu-isu pertahanan (Yusgiantoro, 2014). Masalah pemindahan ibu kota juga terkait dengan interaksi strategis, kemudian pembentukan alokasi sumber daya, ekonomi

pasar sebagai sumber daya pertahanan, mobilisasi kekuatan, kemudian optimalisasi kekuatan pertahanan dan pemanfaatan modal tenaga kerja. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ekonomi pertahanan adalah cabang dari disiplin ilmu yang mencermati berbagai isu pertahanan negara secara luas, dan dalam hal ini termasuk juga upaya pemindahan ibu kota negara yang merupakan suatu rencana besar dan melibatkan banyak sumber daya di dalamnya (Supandi, 2019) Upaya pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur dapat dilihat dari gelas yang berisi setengah air, memang ada probabilitas gagal jika melihat dari sisi gelas kosong, namun juga bisa dilihat dari segelas penuh untuk probabilitas sukses Tergantung siapa dan bagaimana menjalankan rencana yang telah disusun dengan kajiankajian yang ada. Tujuannya untuk mengeliminir gap antara kenyataan dengan perencanaan, sehingga apapun choice yang dipilih, itu yang terbaik dan berhasil nantinya. Ekonomi pertahanan dalam hal ini mengawalnya, melihat ada kemungkinan apa yang terjadi yang harus segera dipenuhi, sebagai contoh, kurangnya pertahanan maka harus segera ditingkatkan, kurangnya anggaran harus segera dipenuhi, adanya investasi asing yang masuk bisa memperlemah dan patut diwaspadai Dari sisi tersebutlah pemindahan-

C. C.

ibu kota negara perlu dikaji lebih lanjut dalam perspektif ekonomi pertahanan. Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Ends atau tujuan dari upaya pemindahan ibu kota negara ke kalimantan Timur, didapatkan kesimpulan bahwa tujuan strategi Indonesia dalam upaya pemindahan IKN yakni pengembangan ekonomi, pemerataan pembangunan dan peningkatan pertahanan negara. Tujuan tersebut sesuai dengan kepentingan nasional dan tujuan ekonomi pertahanan yang berlandaskan pada dasar pertimbangan yang tepat untuk dapat mendukung tujuan kesejahteraan umum dan keamanan negara. Bappenas sebagai leading sector berupaya memindahkan ibu kota negara dengan dukungan seluruh pihak sebagai jalan instrumennya. Memberikan potensi kontribusi positif pada peningkatan kesejahteraan umum dan kemandirian ekonomi serta peningkatan terhadap pendapatan negara merupakan output jangka panjang yang ingin dicapai. Strategi pemindahan IKN ini akan berimplikasi pada terwujudnya kekuatan ekonomi nasional yang dapat menjadi bargaining power sebagai instrumen pertahanan nirmiliter dari dimensi ekonomi demi menjaga kepentingan nasional negara Indonesia.

Diharapkan nantinya dengan pemindahan ibu kota negara mampu meningkatkan akses untuk mendapatkan sumberdaya, keuangan, dan pasar yang lebih potensial. Hal ini selaras dengan teori keamanan ekonomi bahwa bagaimana akses untuk mendapatkan sumber daya, keuangan, dan pasar merupakan elemen penting dalam kelangsungan tingkat kemakmuran negara.

1) Dukungan Sumber Daya

Jika kita tinjau dari perspektif ekonomi perta-

hanan, di mana ekonomi itu ialah bagaimana manusia atau organisasi memenuhi kebutuhannya. Ada kata kunci need (kebutuhan) dengan resources sumber daya yang terbatas, sehingga karena scarce, karena kelangkaan sumber daya itu, maka kita harus lakukan choice (pilihan) kebijakan yang paling efisien dari sisi ekonomi dan juga pertahanan. Dalam ekonomi, sumberdaya itu dibagi ke dalam dua bagian besar yaitu capital and labour untuk mempermudah perhitungan ma-

tematisnya, jadi Sumber daya itu ada modal dan manusia Itulah yang akan di Mix berapa bagian modal berapa bagian manusia. Selain itu, ketersediaan lahan yang cukup luas untuk pembangunan infrastruktur pemerintah serta lokasi calon ibu kota yang dekat dengan kota existing menjadi sumber daya dan dukungan sendiri dalam upaya pemindahan IKN. Kutai Kartanegara dan PPU berada dekat dengan Balikpapan dan Samarinda yang telah didukung dengan infrastruktur jalan tol, Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan sekitar 45 km, Bandara Internasional Aji Pangeran Tumenggung Pranoto sekitar 76 km serta pelabuhan Terminal Peti Kemas Kariangau

Dari aspek pertahanan dan keamanan, Kalimantan Timur memiliki akses serta dukungan darat, laut, dan udara yang cukup baik Hal ini sangat diperlukan mengingat salah satu kriteria wajib dari lokasi calon ibu kota negara yaitu memiliki buffer zone / benteng pertahanan. Lokasi ibu kota negara harus terlindung, tidak berada di depan atau belakang teritorial negara Jika sedikit kita rinci, Kalimantan memiliki Kodam VI/ Mulawarman dengan kekuatan militer yang dimiliki di antaranya: TNI AD : Skadron 13 Heli, Penerbad; TNI AL: Lantamal XIII Tarakan, Lanal Nunukan, Lanal Sangatta, Lanal Balikpapan, Lanal Kotabaru, Lanal Banjarmasin; TNI AU: Lanud Tarakan, Lanud Balikpapan, Lanud Banjarmasin, Satrad 225 Tarakan, Satrad 223 Balikpapan. Pemindahan ibu kota sekaligus akan memindahkan pusat pertahanan yg saat ini masih berada di Jawa Pembangunan pusat pertahanan dengan konsep modern (smart office – digital approach) untuk manajemen terintegrasi dengan satuan di daerah lain. Kemudian optimalisasi kekuatan pertahanan dan pemanfaatan modal tenaga kerja Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ekonomi pertahanan adalah cabang dari disiplin ilmu yang mencermati berbagai isu pertahanan negara secara luas, dan dalam hal ini termasuk juga upaya pemindahan ibu kota negara yang

merupakan suatu rencana besar dan melibatkan banyak sumber daya di dalamnya (Supandi, 2019). Upaya pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur dapat dilihat dari gelas yang berisi setengah air, memang ada probabilitas gagal jika melihat dari sisi gelas kosong, namun juga bisa dilihat dari segelas penuh untuk probabilitas sukses. Tergantung siapa dan bagaimana menjalankan rencana yang telah disusun dengan kajiankajian yang ada Tujuannya untuk mengeliminir gap antara kenyataan dengan perencanaan, sehingga apapun choice yang dipilih, itu yang terbaik dan berhasil nantinya. Ekonomi pertahanan dalam hal ini mengawalnya, melihat ada kemungkinan apa yang terjadi yang harus segera dipenuhi, sebagai contoh, kurangnya pertahanan maka harus segera ditingkatkan, kurangnya anggaran harus segera dipenuhi, adanya investasi asing yang masuk bisa memperlemah dan patut diwaspadai Dari sisi tersebutlah pemindahan ibu kota negara perlu dikaji lebih lanjut dalam perspektif ekonomi pertahanan. Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Ends atau tujuan dari upaya pemindahan ibu kota negara ke kalimantan Timur, didapatkan kesimpulan bahwa tujuan strategi Indonesia dalam upaya pemindahan IKN yakni pengembangan ekonomi, pemerataan pembangunan dan peningkatan pertahanan negara Tujuan tersebut sesuai dengan kepentingan nasional dan tujuan ekonomi pertahanan yang berlandaskan pada dasar pertimbangan yang tepat untuk dapat mendukung tujuan kesejahteraan umum dan keamanan negara Bappenas sebagai leading sector berupaya memindahkan ibu kota negara dengan dukungan seluruh pihak sebagai jalan instrumennya. Memberikan potensi kontribusi positif pada peningkatan kesejahteraan umum dan kemandirian ekonomi serta peningkatan terhadap pendapatan negara merupakan output jangka panjang yang ingin dicapai. Strategi pemindahan IKN ini akan berimplikasi pada terwujudnya kekuatan ekonomi nasional yang dapat menjadi bargaining power sebagai inst-

rumen pertahanan nirmiliter dari dimensi ekonomi demi menjaga kepentingan nasional negara Indonesia.

2) Dukungan Kebijakan dan Anggaran Dalam kebijakan pemindahan ibu kota negara nantinya pasti ada opportunity cost (biaya) dari kebijakan tersebut dan juga trade-off atau akibat dari biaya tersebut. Dari dua hal ini, dalam ekonomi pertahanan harus dipilih yang paling efisien terutama untuk mendukung berjalannya perekonomian dan pertahanan negara Untuk memastikan proyek ini berjalan siapapun presidennya nanti di 2024, maka diperlukan setidaknya perubahan undangundang yang membutuhkan proses yang panjang dan perlu dikonsultasikan kepada DPR Pemindahan ibu kota negara yang begitu kompleks tentu memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Hal ini menjadi salah satu problem terbesar bagi setiap negara yang ingin memindahkan ibu kota negaranya Mengenai anggaran pemindahan IKN, dalam perjalanannya tentu ada priority, ada choice, seperti yang terjadi sekarang, di mana pemerintah dihadapkan dengan dua masalah sekaligus yakni pembangunan dan pemulihan dampak pandemi yang juga membutuhkan anggaran yang sangat besar Akhirnya dipilihlah untuk merealokasi anggaran pemin-

D. D.

han ibu kota negara untuk menghadapi pandemi terlebih dahulu. Dalam ekonomi, pilihan kebijakan harus ditentukan yang paling efisien dan ilmiah, bukan berdasarkan kepentingan emosional

3) Instansi Terkait untuk Bersinergi Strategi kebijakan pemindahan ibu kota negara dalam perspektif ekonomi pertahanan membutuhkan instansi atau badan yang bergerak di bidang ekonomi pertahanan maupun komunitas yang potensial dalam pengembangan ekonomi dan pertahanan serta keamanan negara. Untuk dapat menjadikan ibu kota negara Indonesia sebagai pusat pertahanan dan ekonomi keuangan yang baru, Indonesia membutuhkan badan otorita khusus yang berada dibawah garis komando Presiden yang tugasnya melakukan koordinasi untuk dapat memastikan bahwa geliat ekonomi dan pertahanan dapat tumbuh di ibu kota baru sehingga dapat mendukung tujuan Indonesia dalam upaya pemindahan ibu kota negara. Semua kementerian/lembaga dilibatkan dalam proses upaya pemindahan ibu kota negara, termasuk Kementerian ESDM dan Kementerian KLHK, terutama terkait dengan masalah pembebasan lahan, karena tanahnya kalau tidak terkait dengan tambang pasti terkait dengan hutan.

1. Kerangka Kerja Khusus

Ways merupakan sebuah proses yang digunakan untuk merumuskan cara-cara yang akan ditempuh dalam merencanakan strategi

Ways dilaksanakan dengan menentukan cara yang akan digunakan untuk bertindak, membuat sebuah konsep, dan menentukan metode yang akan digunakan dalam proses pencapaian tujuan Dalam mengupas pembahasan Ways atau cara, serta hal terkait langkah-langkah yang bisa Indonesia lakukan dalam upaya pemindahan ibu kota negara,

peneliti menyusun pembahasan berdasarkan pertanyaan mendasar dan menjabarkannya menjadi beberapa poin utama yang dapat menjelaskan terkait proses pencapaian tujuan pemindahan ibu kota negara baru

2. Paket Strategi Dalam memindahkan ibu kota negara, tentu dibutuhkan konsep yang matang dan sesuai dengan karakteristik wilayah dan juga masyarakatnya Ada banyak strategi dan juga lesson learned dari negara lain yang dapat dijadikan acuan ataupun suatu paket strategi

dalam upaya pemindahan ibu kota negara Ada bentuk ibu kota yang memisahkan antara pusat ekonomi dan pemerintahannya, ada pula yang menggabungkan keduanya agar lebih terpusat Salah satu strategi yang cukup masuk akal yakni Pelepasan fungsi Jakarta sebagai pusat pemerintahan merupakan upaya yang paling memungkinkan dibanding melepas fungsi-fungsi lain seperti pusat keuangan, pusat bisnis, pusat jasa dan perdagangan, pusat pendidikan, dan sebagainya.

Pemindahan ibu kota negara sebagai sebuah prakarsa sektor publik yang dipimpin oleh pemerintah pusat harus dipandang sebagai instrumen paling strategis untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam membangun pola spasial investasi swasta sekaligus mengendalikan arah pertumbuhan wilayah dan kota-kota.

Terkait aspek pertahanan ibu kota negara dijabarkan oleh Srenum TNI sebagai berikut:

1.

Memiliki Buffer Zone / Benteng

Pertahanan: Lokasi ibu kota negara harus terlindung, tidak berada di depan atau belakang teritorial negara serta memiliki akses darat, laut dan udara jika menghadapi situasi kontinjensi

2.

Demografi : Jumlah penduduk yang masih sedikit

tidak berada pada jalur Ring of Fire, sehingga cukup aman dari bencana gempa bumi, erupsi gunung berapi dan tsunami.

Selain itu, perlu dibentuk Kodam pengaman

IKN dan Kodam penyangga IKN dalam pengamanan ibu kota negara serta membangun pertahanan di garis perbatasan, mengingat ada sebagian wilayah Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia

1. Peluang dan Kesempatan

Indonesia memerlukan Ibu Kota yang dapat merepresentasikan identitas dan persatuan bangsa dalam kerangka nation and state building serta mampu merefleksikan kebhinekaan Indonesia Jakarta bukan simbol representasi identitas bangsa karena bagaimanapun jika kita melihat ke belakang, Batavia (1619) dipilih dan dibangun oleh Dutch East India Company (VOC) dan merupakan representasi kepentingan Belanda, bukan kepentingan rakyat Indonesia

4.

5

Posisi Geografis: Berada di tengah Indonesia, sehingga mampu menjembatani ketimpangan sosial ekonomi khususnya

Pusat dan Daerah

3 Memiliki akses transportasi dan komunikasi yang baik

Ketersediaan lahan: Tersedianya lahan yang luas untuk pembangunan infrastruktur pemerintah

6.

Pemindahan pusat pertahanan: Pemindahan ibu kota sekaligus akan memindahkan pusat pertahanan yang saat ini masih berada di Jawa Pembangunan pusat pertahanan dengan konsep modern (smart office – digital approach) untuk manajemen terintegrasi dengan satuan di daerah lain Puskodal

Aman dari bencana alam: Lokasi ibu kota 7

2. Hambatan dan Ancaman

Upaya pemindahan ibu kota banyak menuai pro dan kontra baik di kalangan masyarakat maupun pejabat pemerintahan sendiri Seperti yang dikatakan banyak pihak, bahwa saat ini Indonesia sedang berada di masa-masa sulit, terlebih dengan adanya pandemi dan sejumlah bencana alam yang beruntun. Indonesia sedang sulit keuangan sehingga cukup sulit untuk melakukan pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya dalam bidang ekonomi, keamanan, dan pendi-

dikan yang merupakan tujuan Negara Banyak juga yang mengatakan bahwa perpindahan ibu kota ini hanya untuk kepentingan investor semata.

Dari perspektif ekonomi pertahanan ada beberapa pertimbangan dalam upaya pemindahan ibu kota negara yang bisa dipertimbangkan untuk menunda atau bahkan membatalkan rencana pemindahan ibu kota negara Berdasarkan hasil kajian INDEF dari sisi ekonomi ada beberapa poin pertimbangan sebagai berikut :

Memenuhi kebutuhan masyarakatnya dalam bidang ekonomi, keamanan, dan pendidikan yang merupakan tujuan Negara. Banyak juga yang mengatakan bahwa perpindahan ibu kota ini hanya untuk kepentingan investor semata.

Dari perspektif ekonomi pertahanan ada beberapa pertimbangan dalam upaya pemindahan ibu kota negara yang bisa dipertimbangkan untuk menunda atau bahkan membatalkan rencana pemindahan ibu kota negara Berdasarkan hasil kajian INDEF dari sisi ekonomi ada beberapa poin pertimbangan sebagai berikut :

1.

2.

3

4

5.

6.

7.

IKN tidak sesuai perencanaan

Arah ekonomi IKN

Penerimaan pajak, dan potensi masalah pengembalian utang

Rasio Pajak terhadap GDP (Tax/GDP Ratio) relatif rendah

Proyek infrastruktur dan proyek RPJMN lain kesulitan pembiayaan

Tidak menyelesaikan masalah utama di Jakarta

Tidak menyelesaikan masalah ekonomi di Indonesia: Industrialisasi Prematur, Jebakan

Pendapatan Menengah, eksternalitas negatif pencemaran lingkungan, ketergantungan terhadap dua komoditas ekspor utama (batu bara dan sawit)

8.

Ketersediaan dan Transisi Energi

9.

Data akurat untuk keperluan kajian Lembaga di luar pemerintahan

Kesimpulan Kesimpulan

Tujuan dasar pemindahan IKN harus berdampak pada pengembangan ekonomi, pemerataan pembangunan dan peningkatan pertahanan Negara. 1

Sarana yang dimiliki dalam upaya pemindahan IKN, selain didukung dengan SDM dan instansi terkait, juga dengan potensi unggulan yang dimiliki Kalimantan Timur. Dukungan kebijakan serta alternatif skema pembiayaan juga diperlukan untuk mendukung tercapainya pemindahan IKN

2. Cara/langkah yang diterapkan oleh kementerian atau lembaga terkait, yakni membuat kerangka kerja khusus dan paket strategi, mengoptimalkan peluang dan kekuatan serta antisipasi terhadap hambatan dan ancaman. Kesimpulannya bahwa strategi yang diterapkan dalam upaya pemindahan IKN diharapkan dapat mendukung perwujudan ekonomi pertahanan dengan terbentuknya sistem IKN baru yang memiliki instrumen pertahanan nirmiliter (bargaining power) serta kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan umum

Rekomendasi Rekomendasi

Rekomendasi saran dalam upaya pemindahan ibu kota negara yang sesuai dengan konsep ibu kota yang ideal dalam perspektif ekonomi pertahanan yakni; diperlukan komitmen serta kerja keras dari semua pihak dalam upaya pemindahan ibu kota negara terutama untuk meluruskan tujuan pemindahan ibu kota negara atas dasar kepentingan nasional Pemerintah juga perlu mempertimbangkan kembali urgensi pemindahan ibu kota negara dalam jangka panjang, bagaimana dampak serta manfaat yang akan ditimbulkan terutama dalam situasi dan kondisi seperti saat ini di mana indonesia masih dihadapkan dengan sejumlah masalah seperti pandemi dan bencana alam. Jangan sampai pemindahan ibu kota negara hanya menjadi sebuah mega proyek untuk kepentingan politik dan elit tententu saja

1. diperlukan sinergi antar instansi terkait, serta melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat Kalimantan Timur dalam mencari alternatif sarana maupun sumber daya pendukung lainnya yang dapat digunakan untuk mendukung pemindahan ibu kota negara tanpa membawa pengaruh buruk serta potensi konflik ke wilayah Kalimantan Timur Disamping itu, rekomendasi untuk Kementerian dan Dewan Perwakilan Rakyat sebaiknya perlu memprioritaskan Undang Undang mengenai pemindahan ibu kota negara sebagai agenda prolegnas untuk mengatasi kekosongan hukum dan mempercepat upaya pemindahan IKN. Mengingat peran ibu kota negara dalam masa depan Indonesia, maka kehadiran hukum mampu menjadi landasan dalam percepatan pemindahan ibu kota Negara. 2 kedepannya perlu pendalaman dan finalisasi beberapa kebijakan dalam hal pembentukan badan otorita, membuat kerangka kerja khusus berupa blueprint pemindahan IKN, membuat Konsep atau rancangan strategis pemindahan IKN serta mengoptimalkan potensi ekonomi dan pertahanan dalam meminimalisir ancaman dan hambatan pemindahan IKN. Kementerian Pertahanan perlu juga mempertimbangkan adanya tim khusus yang mengkaji pertahanan untuk menghadapi ancaman baik militer dan non militer dalam upaya pemindahan ibu kota negara Terakhir untuk Akademisi atau peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai strategi pemindahan ibu kota negara khususnya dalam peningkatan sektor ekonomi dan pertahanan.

BRASILIAYANG TIDAKBERHASIL

Rio de Janeiro adalah salah satu kota di Brasil, yang menjadi ibu kota negara bagian Rio de Janeiro. Rio de Janeiro memiliki luas sebesar 1.256 kilometer persegi dan dihuni oleh sekitar 6.150.000 jiwa. Sejak 1763, Rio de Janeiro menjadi ibu kota Brasil Namun, pada 1960, ibu kota negara ini dipindahkan ke Brasilia.

Sejarah Pemindahan Ibu Kota Brazil

Brasil adalah negara pertama di Amerika Latin yang memindahkan ibu kotanya pada tahun 1960 Hal ini tidak lepas dari figur Presiden Juscelino Kubitschek de Oliveira (menjabat 1956-1961)

Dari awal menjabat, menurut Boris Fausto dan Sergio Fausto dalam A Concise History of Brazil (2014), Kubitschek berambisi menciptakan modernisasi negara yang bercirikan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi Itu semua dilakukan di bawah motto resmi yang sangat ambisius: “Fifty Years in Five”, yakni percepatan pembangunan untuk 50 tahun ke depan yang harus dilaksanakan selama lima tahun masa kepresidenannya

Atas dasar inilah terjadi industrialisasi dan pembangunan infrastruktur besar-besaran, yang kemudian menyerempet ke wacana pembangunan ibu kota negara baru untuk menggantikan Rio de Janeiro. Ide pemindahan ibu kota sebetulnya bukan hal baru Enam dekade sebelum Kubitschek menjadi presiden, konstitusi Brasil tahun 1891 telah memberikan legitimasi untuk mengubah ibu kota negara seandainya diperlukan suatu saat nanti. Para elite telah membayangkan ibu kota baru yang memiliki tata ruang modern dengan arsitektur khas Brasil, bukan yang dirancang oleh penjajah

Namun, selama puluhan tahun tidak ada satupun pemimpin yang menggulirkan wacana dan mengeksekusi relokasi ibu kota. Hanya Kubitschek yang memiliki kemauan politik dan berani menjalankan ide ini Itupun karena didorong oleh permasalahan rumit yang melanda Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro sudah menjadi ibu kota Brasil sejak wilayah itu masih dikuasai Portugis, tepatnya tahun 1763. Posisi ini terus berlangsung selama ratusan tahun dan telah menjadi magnet kuat bagi masyarakat Brasil. Akibatnya,

sebagaimana dipaparkan Preston E. James dan Speridiao Fassol dalam “The Problem of Brazil’s Capital City” (1956), keadaan Rio pun penuh sesak

Kemacetan menjadi pemandangan sehari-hari. Pembangunan fisik tidak dapat dilakukan lagi karena lahannya sudah minim Ketimpangan sosial dan ekonomi membesar, tidak hanya di dalam kota, tetapi juga antara Rio dengan daerah lain. Kondisi yang lebih maju dan sejahtera masih terfokus pada daerah di bagian pesisir. Sementara di daerah pedalaman cukup buruk. Maka itu, memindahkan ibu kota dianggap jalan terbaik untuk mengurangi permasalahan di Rio dan Brasil pada umumnya.

Pemerintah Brasil menginginkan lokasi ibu kota baru yang secara geografis berada di tengah-tengah negara, bukan di tenggara sebagaimana pusat aktivitas Brasil pada umumnya. Mereka percaya posisi itu dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di daerahdaerah lain dan mengurangi dominasi kota-kota besar seperti Rio de Janeiro dan São Paulo. Lalu dipilihlah lokasi di wilayah pedalaman Brasil yang kemudian diberi nama Brasilia.

Brasilia diproyeksikan sebagai kota impian yang membawa perubahan dan modernitas Para arsitek berupaya merancang kota agar terlihat modern, dan yang terpenting semua kelas dapat hidup berdampingan Hunian akan dibangun untuk menghindari terciptanya kawasan kumuh. Dan tidak ada lagi pembagian kelas di berbagai sektor kehidupan. Selain itu, Brasilia juga dirancang untuk mewujudkan cita-cita

pemberantasan rasisme, kemiskinan, kesenjangan, dan korupsi

Pada September 1956, pembangunan Brasilia disetujui kongres Karena harus selesai dalam waktu lima tahun, pengerjaan pun dilakukan tergesa-gesa. Dari sini dimulailah babak baru dalam dinamika politik dan ekonomi Brasil yang membawa permasalahan pelik.

Dalam membangun ibu kota baru, pemerintah Brasil mengandalkan pinjaman asing dan penghematan anggaran di berbagai sektor. Hal ini karena anggaran negara mengalami defisit akibat kemerosotan ekonomi sejak tahun 1950-an Kondisi ini menjadi masalah pertama yang muncul

Menurut Jared Kelly dalam “The City Sprouted: The Rise of Brasilia” (2020) keputusan pembangunan Brasilia memperparah krisis ekonomi Brazil Inflasi terus meningkat setiap tahunnya yang disertai membengkaknya biaya hidup masyarakat secara keseluruhan. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi kota-kota besar di Brazil juga mandek. Penyebabnya, aliran pendanaan dari pemerintah berkurang karena sebagian besar anggaran difokuskan untuk membangun ibu kota baru.

Tak hanya itu, berakhirnya pembangunan yang sekaligus menandai beroperasinya Brasilia sebagai ibu kota pada 21 April 1960, tepat hari ini 62 tahun lalu, justru membuat berbagai masalah semakin bermunculan pada beberapa tahun setelahnya Pembangunan ibu kota baru rupanya tidak otomatis mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan menyelesaikan masalah Akibatnya banyak pihak yang mempertanyakan kembali keberhasilan Brasilia sebagai kota impian yang melambangkan cita-cita modernisasi negara.

Masih melansir riset Jared Kelly, karena salah memahami akar permasalahan, pemerintah Brasil gagal mewujudkan kondisi egaliter di tengah masyarakat Brasilia. Permukiman yang disediakan negara mayoritas dimiliki oleh kelompok kelas menengah ke atas. Sementara masyarakat menengah ke bawah tetap tidak memiliki kuasa atas hunian yang layak.

Mereka, orang-orang miskin itu, terpaksa bolak-balik dari kota-kota satelit Atau mereka tinggal di pinggiran kota hingga lagi-lagi menghasilkan permukiman kumuh yang disebut favela Keberadaan favela kelak menimbulkan kemiskinan ekstrem yang mengelilingi Brasilia. Pemerintah tidak memberikan solusi yang baik dan hanya memindahkan wilayah permukiman kumuh dari Rio ke Brasilia.

Kasus Brasilia, seperti dicatat Jared Kelly, harus menjadi pembelajaran penting bagi negara lain yang ingin membangun ibu kota baru.

Referensi : Tirto id

IKN!

Oleh: Dr. Ir. Halis Agussaini, M.T.

IKN

Menurut beberapa ahli kota, pemindahan ibu kota memang sangat perlu, di Indonesia sendiri hal tersebut merupakan ide sejak zaman presiden pertama Soekarno yang ingin pindah ke Palangkaraya, kemudian juga di era Soeharto, ia pun ingin pindah ke Jonggol. Dari perspektif pembangunan perkotaan, banyak negara telah memisahkan ibu kotanya dengan kota untuk kegiatan komersial, misalnya Amerika Serikat yang semula New York kemudian pindah ke Washington, Australia juga memindahkan ibu kotanya dari Melbourne ke Canberra, bahkan negara yang terdekat Malaysia memindahkan ibukotanya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya

Salah satu kekuatan IKN juga mencakup politik, dimana interaksi antara penguasa dan pengusaha memungkinkan berlangsungnya kegiatan politik yang berkaitan dengan ekonomi. Jika sebuah kota dengan banyak aktivitas, akan menciptakan tingkat kegiatan yang sedemikian tinggi sehingga nilai maksimum yang terjadi antar kegiatan tidak akan maksimal dan bahkan harus ditunda oleh kegiatan lain Kalau dilihat sekarang, kita tidak bisa mendeteksi orang pergi ke Jakarta untuk alasan bisnis atau politik, sehingga beban kota menjadi lebih tinggi, kota yang memiliki banyak peran menimbulkan dampaknya yang merugikan salah satunya adalah kemacetan.

Keterkaitan Program IKN Terhadap Pandangan Seorang Perencana Serta Pengaruhnya Terhadap Pola Dan Struktur Atau Aspek Lain Yang Berkaitan Dengan Perencanaan Wilayah dan Kota.

Jika melihat dari segi pemilihan lahannya masih cukup luasnya untuk dikembangkan, kemudian posisinya juga dianggap sudah balance antara timur dan barat Dari segi tata ruang, terlihat jelas bahwa ini adalah ibu kota negara, yang berarti merupakan kawasan khusus provinsi lain Jadi struktur dan ruangnya tidak berubah, hanya posisi sentralnya saja yang berubah.

Resiko Dari Berbagai Aspek Yang Akan Dihadapi

Kedepannya Dari Program IKN

Tidak ada kegiatan yang tidak memiliki resiko, semuanya yang diperhitungkan yang tentu saja sudah dikaji risiko yang dihadapi. Keputusan untuk memindah itu pun pasti sudah diperkirakan dengan matang baik dari segi biaya pemindahan, adaptasi terhadap wilayah, bagaimana implementasinya kedepan depan dan berbagai tantangan lainnya. Yang terpenting adalah meminimalkan resikonya. Setuju atau Tidak dengan Program IKN

Saya setuju kalau menjadikan sesuatu yang lebih baik, jadi kalau misalnya pemindahan itu lebih baik saya setuju saja, karena pemindahan ini bukan sesuatu yang baru, banyak dilakukan negara-negara lain dan sukses atas program tersebut. Saya berharap semoga program ini juga sukses di Indonesia, memang tantangan terberat adalah dari segi biaya, tantangan lainnya seperti membangun infrastruktur, memindahkan pegawai, adaptasi tempat baru baik dari kondisi iklim maupun lingkungan. Terlepas dari itu semua saya berharap pemindahan ini dapat memberikan dampak yang baik dan semoga sukses

Kemungkinan Indonesia Berhasil Dalam Program IKN

Seperti Negara- Negara Yang Telah Berhasil Pada Program Pemindahan Ibukota

Negara yang memindahkan ibukotanya dapat kita lihat, dari negara tetangga Malaysia, umpamakan saja Malaysia itu setara dengan Indonesia, Malaysia berhasil melakukan pemindahan kenapa kita tidak optimis untuk berhasil juga Jadi kita harapkan ini berhasil, apalagi rencananya pun juga melibatkan ya para ahli ya perkotaan dan lingkungan untuk memikirkan bagaimana itu dapat terwujud dan juga saya rasa sudah cukup matang dalam perencanaanya.

Simpulan

IKN bukanlah hal yang baru lagi, hal tersebut sudah ada sejak zaman presiden pertama Soekarno yang ingin pindah ke Palangkaraya, dan di era Soeharto, ia pun ingin pindah ke Jonggol, bahkan banyak negara-negara yang telah melakukan program tersebut. Untuk program IKN di Indonesia pada saat ini dari segi pemilihan lahan dan posisinya dianggap sudah balance antara timur dan barat, semua risiko yang dihadapi sudah diperhitungkan, dan setiap keputusan relokasi sudah diperkirakan. Kita harus optimis bahwa program IKN akan berhasil seperti negara-negara lain, semoga program ini pun berhasil di negara kita dan memberikan dampak positif untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik lagi.

PWK TEBAR KEBAIKAN

PWK Tebar Kebaikan merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Himpunan Perencanaan

Wilayah dan Kota Universitas Syiah Kuala (HMPWK USK) setiap tahunnya dalam beberapa kali kegiatan.

Tergolong dalam kegiatan sosial, kegiatan PWK tebar kebaikan bertujuan untuk menolong sesama di setiap tingkatan masyarakat dalam bentuk pembelajaran yang melatih anggota himpunan untuk mengembangkan kepedulian dan kepekaan ‘PWK tebar kebaikan’ dibagi kedalam beberapa kegiatan diantaranya: 1) Berburu keberkahan Ramadhan dengan semangat berbagi; 2) PWK Berbagi Kasih, yang bertempat di Panti Asuhan Islam Media Kasih; 3) SEMAT (Sedekah Makanan Jum’at)

ROAD SHOW ROAD SHOW ROAD SHOW

Pada Tahun 2022, Universitas Indonesia telah membuka program studi magister Perencanaan Wilayah dan Kota. Program studi

magister PWK FT UI ini diperkenalkan di beberapa kampus di Indonesia melalui acara

Roadshow PWK FT UI.

Suatu kebanggaan bahwa prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Syiah Kuala menjadi salah satu titik perhentian dalam

Roadshow PWK FT UI. Acara

Roadshow PWK FT UI diselenggarakan pada tanggal 16

Agustus 2022 di Balai Keurukon Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala.

Acara ini mengangkat tema “Profesi Perencanaan dalam Transformasi Digital”. Bentuk acara berupa seminar dan pengenalan program studi magister PWK FT UI.

Rangkaian acara dimulai dari penyampaian kata sambutan oleh Dr. Ir. Halis Agussani, MT. selaku Kaprodi PWK USK. Dilanjutkan dengan sambutan dan paparan terkait pengenalan program studi magister PWK FT UI oleh Kaprodi PWK FTUI yaitu Dr. Ing Ova Candra Dewi, S.T, M.Sc., GP. Pembahasan materi seminar dibawakan oleh Dr. Phil. Hendricus Andy S., S.T., M.Si selaku ketua IAP (Ikatan Ahli Perencana) dan ditutup dengan sesi tanya jawab bersama narasumber.

Terhitung sudah 7 tahun sejak program studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Syiah Kuala (PWK USK) telah dibuka. Tepat pada tanggal pertengahan bulan September tahun 2022, diselenggarakan acara MAP (Milad Aneuk Perencanaan) untuk merayakan ulang tahun prodi PWK USK Acara ini juga diadakan dengan maksud untuk menyambut mahasiswa baru PWK USK. Acara MAP kali ini mengangkat tema "Reaktualisasi Sikap Peduli bagi Mahasiswa PWK dalam Meningkatkan Resiliensi Bencana.” Acara MAP-7 diadakan selama 2 hari yaitu pada tanggal 24-25 September 2022.

Rangkaian acara peringatan Milad Aneuk Perencanaan (MAP)-7 terdiri dari kegiatan seminar, peusijuk mahasiswa baru PWK USK, dan sharing session pada hari sabtu tanggal

24 September 2022 di Balai Keurukon Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala (FT-USK) Dan besoknya pada tanggal 25 September 2022, MAP7 dilanjutkan di Tsunami escape building dan ditutup dengan aksi penanaman bakau di Gampong Alue Deah Teungoh

MAP7

Milad Aneuk Perencanaan

HATARU 2022

Hari Tata Ruang Nasional (HATARU) 2022 merupakan suatu kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Tata Ruang

Nasional sebagai hari penting bagi mahasiswa, dosen, dan staff di program studi PWK USK.

Kegiatan Hari Tata Ruang Nasional (HATARU) 2022 merupakan kali ketujuh peringatan Hari Tata Ruang Nasional (HATARU) yang diselenggarakan oleh HMPWK USK

Bentuk acara peringatan Hari Tata Ruang Nasional (HATARU) terdiri dari kegiatan sosial di salah satu desa di Aceh Besar, penanaman pohon, dan pemungutan sampah di daerah pesisir pantai.

Kegiatan sosial masyarakat yang dimaksud adalah KBM PWK FT-USK, jajaran dosen dan akademisi, serta masyarakat berkolaborasi dalam bentuk diskusi dan pengabdian masyarakat Kegiatan sosial dilakukan di Desa Lamreh, Kabupaten Aceh Besar pada 03 Desember 2022 dengan mengangkat tema “Mengenal Potensi dan Tantangan Pengembangan Kawasan Pesisir”.

Setelah diskusi yang dilangsungkan, acara Hari Tata Ruang Nasional (HATARU)2022 dilanjutkan dengan penanaman pohon di beberapa titik pantai dan membersihkan sampahsampah yang terlihat dibuang sembarangan di pesisir pantai. Kegiatan tersebut merupakan penutup dari keberlangsungan Hari Tata Ruang Nasional (HATARU) 2022 oleh HMPWK USK

Muhammad Rifandi

Bagaimana pengalaman menjadi Ketua HMPWK USK?

Pengalaman saya ketika menjabat sebagai ketua himpunan sangat berkesan mulai dari susah maupun senang, menjadi seorang pemimpin merupakan sebuah tantangan bagi saya pribadi terlebih menjadi ketua HMPWK dimana saya harus bersikap adil dan bijaksana dalam menentukan keputusan Selain itu anggota yang kritis membuat saya terus mengupgrade diri saya menjadi lebih baik.

Apa saja tantangan yang dihadapi selama menjadi Ketua HMPWK USK? Bagaimana penyelesaiannya?

Tantangan yang saya hadapi adalah ketika saya harus menjadi sosok utama dari HMPWK USK dikarenakan hal tersebut merupakan tanggung jawab dan kewajiban

saya untuk memberikan citra yang baik ke masyarakat diluar HMPWK USK dimana harus memberikan dampak yang positif ke stakeholder maupun civitas akademika, akan tetapi hal itu terasa lebih ringan ketika kita menjalaninya dengan penuh cinta dan keikhlasan serta dibantu oleh teman-teman

Bagaimana kesan menjadi Ketua HMPWK USK?

Kesan saya ketika menjadi ketua HMPWK saya dapat berproses dengan teman-teman yang hebat, mendapatkan relasi yang lebih besar, serta membantu teman-teman lain untuk menuangkan ide sehingga dapat berekspresi secara nyaman ketika berorganisasi.

Harapan kedepannya untuk HMPWK USK?

Harapan saya kedepan sudah pasti terciptanya HMPWK yang lebih baik dibanding kepengurusan saya, karena menurut saya keberhasilan seorang pemimpin ketika dia mampu menciptakan pemimpin baru (penggantinya) lebih baik dibanding dirinya.

Ketua HMPWK FT USK 2022

Reyvaldi Mario

Wakil Ketua HMPWK FT USK 2022

Bagaimana pengalaman menjadi Wakil

Ketua HMPWK USK?

Menarik, karena sejujurnya, pengalaman menjadi wakil ketua merupakan pengalaman pertama saya menjadi salah satu pengurus inti dalam sebuah organisasi besar seperti HMPWK USK ini Saya banyak diberikan kesempatan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman teman pengurus organisasi lain di lingkup fakultas, dan juga beberapa dosen di Prodi S1 PWK USK. Disini saya juga baru mengetahui tanggung jawab besar yang diambil oleh BPH (Badan Pengurus Harian) untuk memastikan organisasi HMPWK USK ini tetap berjalan pada porosnya sesuai dengan visi misi yang sudah kita tentukan bersama di awal masa kepengurusan, walaupun banyak tantangan dan masalah yang muncul selama masa kepengurusan.

Apa saja tantangan yang dihadapi selama menjadi Wakil Ketua HMPWK USK? Bagaimana penyelesaiannya? Kebetulan di masa kepengurusan kami, salah satu hal yang menjadi tantangan besar adalah munculnya program MBKM yang mengharuskan mahasiswa melakukan kegiatan diluar kampus, banyak mahasiswa yang mengikuti MBKM diluar Kota Banda Aceh, bahkan di luar Pulau Sumatera, sehingga di beberapa kegiatan himpunan, seringkali kita kekurangan massa untuk meramaikan acara Komunikasi juga menjadi kurang intens karena sering dilakukan via online saja, sehingga interaksinya menjadi tidak maksimal.

Terlebih saya sendiri sebagai Wakil Ketua HMPWK USK juga mengikuti kegiatan MBKM diluar Kota Banda Aceh selama 3 bulan

Kesan menjadi Wakil Ketua HMPWK USK?

Sejauh ini, kesan yang saya dapatkan selama satu tahun menjabat sebagai Wakil Ketua HMPWK USK, saya cukup senang karena antusias mahasiswa untuk bergabung dan berpartisipasi di kegiatan himpunan masih cukup kuat, walaupun di beberapa kegiatan kita sempat kekurangan massa, tetapi teman teman yang standby di Banda Aceh siap selalu mem- back up teman teman yang berada di luar kota. Berbagai prestasi juga diperoleh di masa kepengurusan ini, salah satunya adalah kesuksesan HMPWK USK menembus seleksi nasional dalam Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) mewakili USK

Harapan kedepannya untuk HMPWK USK?

Seperti logo yang terpampang di dalam identitas HMPWK USK, yaitu grafik naik keatas, tentunya harapan saya adalah, kedepannya HMPWK USK dapat semakin maju,

DURP III 2022

Dimensions Of Urban And Regional Planning 2022

Menemukan Keunikan Pariwisata di Banda

Aceh untuk Mengembangkan Aspek Ekonomi “

Pada tanggal 9 Desember 2022, Himpunan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Syiah Kuala (HMPWK USK) kembali melangsungkan acara tahunan “Dimension of Urban and Regional Planning” atau disebut DURP.

Merupakan kali ketiga dilaksanakannya, DURP III tahun 2022 mengangkat tema “Menemukan Keunikan Pariwisata di Banda Aceh untuk Mengembangkan Aspek Ekonomi”. Acara Dimension of Urban and Regional Planning (DURP) III terbagi atas berbagai rangkaian. Beberapa diantaranya terdapat seminar tentang isu perencanaan dan varian perlombaan.

Sesuai dengan tema yang dilampirkan, seminar DURP III membahas tentang pengembangan pariwisata di Kota Banda Aceh dan turut mengundang Bapak Said Fauzan, S.STP, M.A selaku Kepala Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh sebagai narasumber talkshow “Sinergi dalam pola kehidupan masyarakat Kota Banda Aceh haruslah mendukung kegiatan pariwisata di segala bidang.”

Ucap Bapak Said Fauzan Talkshow dilanjutkan dengan pemaparan kegiatan program ‘Desa Binaan di Desa Lamreh, Kabupaten Aceh Besar’ oleh mahasiswa PPK ORMAWA PWK USK.

Dimension of Urban and Regional Planning (DURP) III ditutup dengan pengumuman pemenang perlombaan dari masing-masing kategori lomba Beberapa kategori lomba yang dilaksanakan diantaranya, karya tulis ilmiah, studio competition, urban innovation development, lomba debat, vokal solo, film dokumenter, musikalisasi puisi, dan lomba fotografi

“Alhamdulillah DURP III berjalan dengan lancar walaupun ada beberapa kendala yang tidak dapat dipungkiri. DURP kali ini mengusung tema Menemukan Keunikan Pariwisata di Banda Aceh untuk Mengembangkan Aspek Ekonomi Dengan beberapa cabang lomba dan seminar Harapannya semoga DURP selanjutnya dapat terus berkembang dan memperbaiki apa kekurangan-kekurangan pada tahun ini dan dapat mengembangkan eksistensi

Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota dan juga HMPWK FT USK”. Ucap Tri Rizki Maulana selaku Ketua DURP III 2022.

M A H A S I S

M E N J A W A

AnnisaFebri AnnisaFebri SalniS.P.W.K SalniS.P.W.K

STUDIO, STUDIO, IITUAPA? TUAPA?

Menurut kakak

studio itu apa?

Studio itu seperti mata kuliah lab tapi versi PWK dan Arsitektur, hanya sebutannya yang berbeda. Di studio, semua mata kuliah yang sudah dipelajari di kelas akan di praktikkan di studio. Dengan kata lain, studio sebagai sarana untuk mempraktikkan apa yang sudah di dapat di kelas dengan langsung terjun ke lapangan. Mata kuliah itu hanya teori, dan praktiknya di studio. Mulai dari membuat laporan, cara menganalisis, cara wawancara dan lainnya.

Studio itu sifatnya mata kuliah yang kontinu. Artinya, setiap semester bakalan ada studio dengan ruang lingkup yang semakin besar. Seperti dari lingkup desa hingga ke lingkup kabupaten. Jika kita ketinggalan di satu ruang lingkup tersebut, maka tidak bisa lanjut ke ruang lingkup selanjutnya.

Apa perbedaan setiap Apa perbedaan setiap studio, apakah saling studio, apakah saling terkait?

terkait?

Tiap studio di setiap semester itu berkaitan. Di PWK USK sendiri terdapat 5 studio, yaitu:

Di semester 3 ada Studio Proses Perencanaan. Studio ini belajar tentang proses merencanakan sesuatu terkait isu terkini.

Di semester 4 ada Studio

Perencanaan Kawasan. Studio ini kita belajar tentang bagaimana merencanakan suatu kawasan yang lebih kecil dari desa.

Di semester 6 ada Studio Perencanaan Kota. Studio ini belajar tentang cara perencanaan lingkup kota dengan outputnya adalah dokumen RTRW Kota.

Di semester 5 ada Studio

Perencanaan Desa. Di studio ini sudah mulai merencanakan tingkat desa dan mulai menerapkan metode perencanaan yang sudah diajarkan di mata kuliah semester sebelumnya.

Di semester 7 ada studio perencanaan wilayah. Studio ini belajar tentang cara perencanaan lingkup kabupaten dengan outputnya adalah dokumen RTRW Kabupaten.

Bagaimana proses penyusunan dokumen rencana? Apakah ada turun lapangan secara langsung?

Setiap studio ada tahapan survei atau turun lapangan secara langsung, seperti berinteraksi langsung dengan masyarakat ataupun pihak yang berkaitan seperti camat, keuchik, dan instansi lain yang berkaitan Biasanya waktu untuk survei sekitar 6/7 hari

Apa pengalaman terseru selama survei?

Bagi anak PWK, survei adalah bagian yang paling di nantikan karena bisa sekalian wisata, liat sesuatu yang baru seperti budayanya, kulinernya, alamnya, dan keunikan lainnya.

Apa strategi menghadapi perkuliahan seperti studio dan survei?

Jaga kekompakan tim, karena itu modal utama di PWK Selain itu harus sering konsul supaya pas evaluasi oleh dosen penguji tidak diserang habis-habisan Serta ketika mau survei, jangan lupa surat-surat kebutuhan data harus lengkap, dan gunakan surat yang resmi Jika data bukan dari lembaga dan harus menghadapi masyarakat, usahakan gunakan public speaking yang baik supaya masyarakat mau dengar kita, mudah mengerti apa yang kita mau dan jangan lupa menjaga adap, karena adap diatas ilmu

seorang an Individu?

Sobat plano! ada yang tertarik untuk menjadi seorang konsultan individu?

Pada edisi ‘Bincang Karir’ kali ini, narasumber kita merupakan alumni dari prodi kesayangan kita nih! Muhammad Fadhel Decapri atau biasa dipanggil Bang Fadhel merupakan kakak tingkat kita yang telah menamatkan studi sarjananya di prodi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) USK pada tahun 2021 lalu. Setelah tamat, Bang Fadel meniti karirnya untuk menjadi konsultan individu dan sekarang sedang bekerja di Kantor Wilayah ATR/BPN

Provinsi Aceh Melalui edisi kali ini, Bang Fadhel membagikan pengalamannya selama menjadi seorang konsultan individu serta tips dan trik dalam dunia pekerjaan.

Di

instansi tersebut bertanggung jawab atas pekerjaan apa saja?

Dalam proyek kali ini, kami berdiri di bawah kementerian ATR/BPN tersendiri namun pada bidang pengadaan barang dan jasa bukan sebagai pegawai Sebagai konsultan individu pada program ini, kami memfasilitasi rencana penyusunan tata ruang yang ada di kabupaten daerah seperti membantu penyusunan data dasar RDTR Untuk tahun 2022 ini, programnya sebanyak 5 kabupaten yaitu Kabupaten Bener Meriah, Kota Sabang, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Utara, dan Kota Lhokseumawe.

Bagaimana proses agar dapat bekerja di instansi terkait?

Perekrutan dibuka pada pertengahan tahun 2022 dan secara langsung dihubungi bahwa instansi memerlukan tenaga ahli perencana dan tenaga ahli GIS (Geographic Information System).

Sepanjang perekrutan, ada tahapan yang harus diikuti untuk seleksi, salah satunya tahap wawancara. Dari beberapa tahapan tersebut, akan ada yang lolos dan akan langsung bekerja sebagai tenaga ahli. Alhamdulillah, abang salah satu kandidat yang lolos

Bagaimana pengalaman bekerja sebagai konsultan individu?

Bisa dikatakan bahwa abang termasuk salah satu lulusan yang memiliki pekerjaan seliniear dengan jurusan. Jika dulu sebagai mahasiswa kita dituntut untuk mencapai sesuatu dan memiliki target seperti nilai atau ipk, sedangkan dalam bekerja lebih diutamakan bagaimana kita mampu membangun hubungan dengan individu lainnya. Hal ini juga berkaitan pada organisasi yang teman-teman ikuti di masa perkuliahan. organisasi akan mengambil peran dan membantu kalian untuk meningkatkan public speaking dan membangun hubungan dengan individu-individu ataupun kelompok yang berkaitan dengan pekerjaan kita

Dalam pekerjaan, tentunya kami juga mengalami kesulitan. Salah satunya ketika kita harus mampu untuk mengembangkan keahlian diluar dari jobdesk kita tapi tetap berhubungan dengan program yang dijalani. Sehingga dari itu, kita harus tetap meningkatkan keahlian dan terus mengeksplorasi kebutuhan pekerjaan ini Dan sebagai tambahan untuk teman-teman, walaupun pekerjaan konsultan individu ini sendiri sudah selinear dengan jurusan kita, kita tidak bisa untuk belajar dari mata kuliah di perkuliahan saja tetapi harus terus belajar skill tambahan lainnya baik hard skills maupun soft skills untuk menambah value diri kita

Persiapan apa yang harus dilakukan untuk masuk ke ranah pekerjaan?

Mempersiapkan CV (curriculum vitae), yang mendeskripsikan kegiatan yang telah kita ikuti sebelum melamar pekerjaan juga untuk sebagai ukuran apakah kita bisa direkrut sebagai pekerja. Salah satu persiapan yang bisa dilakukan adalah dengan mengikuti organisasi dan proyek dosen di kampus. Karena hal tersebut akan berdampak dalam mencari pekerjaan. Melalui kegiatan tersebut kita akan membangun koneksi dan menunjukkan kemampuan diri kita Dalam memilih pekerjaan, dikembalikan ke individu masing-masing karena tergantung pada minat dan kemampuan diri.

Apakah ada pesan untuk adik-adik HMPWK USK dalam menempuh pendidikan dan berminat untuk menjadi seorang konsultan individu?

Seimbangkanlah organisasi dan akademik karena jika terlalu sibuk dengan organisasi kamu tidak akan mendapatkan pembelajaran apapun di dunia perkuliahan serta jika kamu tidak berorganisasi maka kamu akan sulit untuk menghadapi dunia luar (pekerjaan)

Semoga bincang karir diatas dapat membantu teman-teman untuk memiliki gambaran di dunia pekerjaan. Kira-kira edisi selanjutnya bakal bahas apalagi nih kita? See you Sobat Plano!

REVIEWFILMDOKUMENTER

BeasiswaAlaBajo:

Doa dan Harapan

Masyarakat Lautan

Bajo

“Beasiswa ala Bajo” sebagai film dokumenter sungguh sarat makna untuk menjadi bahan pembelajaran mengenai kehidupan sosial masyarakat pada bidang pendidikan dimana memvisualisasikan bagaimana masih rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, ketidakmerataan pendidikan, tidak adanya dukungan finansial dan guru untuk meningkatkan pendidikan di pulau tersebut. Film ini digarap oleh kerja keras anak bangsa, Tomy Almijun dan Rosniawanti Fikri Tahir. Film berdurasi pendek ini merupakan salah satu dari 5 dokumenter pendek yang terpilih dalam Eagle Award’s Metro TV pada tahun 2010.

Film dokumenter “Beasiswa Ala Bajo” mengisahkan proses pemberian beasiswa ala masyarakat Suku Bajo yang dilakukan secara swadaya untuk membantu anak-anak Suku Bajo melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan menggambarkan problematika pendidikan masyarakat Pulau Saponda, Bajo. Mereka yang tinggal di laut, bekerja sebagai nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bertahun-tahun mencari rezeki di lautan menimbulkan kekhawatiran para tetua Pulau Saponda terhadap pendidikan para generasi muda di pulau tersebut.

Film dokumenter ini mengambil sudut pandang dari seorang remaja di Pulau Saponda yang bernama Rustam. Rustam, atau biasa dipanggil Tam, adalah seorang anak yang memiliki harapan untuk bisa melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan. Dengan keseharian membantu orang tuanya yang berprofesi sebagai nelayan, ia bercita-cita menjadi seorang guru Namun, Rustam harus menelan kenyataan bahwa mimpinya menjadi seorang mahasiswa terhalangi karena tidak adanya kemampuan finansial untuk mendukung cita-citanya.

Melihat permasalahan ini, masyarakat melakukan tradisi ‘pasipupukang’. Tradisi ‘pasipupukang’ merupakan tradisi ala masyarakat bajo untuk mengumpulkan biaya kuliah dan akan diberikan kepada salah satu pemuda/i yang memiliki potensi dan semangat untuk melanjutkan pendidikan. Dengan langkah ini, Rustam dipilih sebagai penerima ‘beasiswa ala Bajo’ dan bisa melanjutkan cita-citanya untuk bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

memiliki potensi dan semangat untuk melanjutkan pendidikan Dengan langkah ini, Rustam dipilih sebagai penerima ‘beasiswa ala Bajo’ dan bisa melanjutkan cita-citanya untuk bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Rustam membawa doa dan harapan masyarakat untuk membuka gerbang dalam meningkatkan pendidikan dan membawa perubahan yang lebih baik di pulau tersebut Film ini juga memperlihatkan bagaimana masyarakat mendukung rustam yang menempuh pendidikan dengan memberikan perbekalan untuk pergi ke daratan mencari ilmu. Rustam dinyatakan lulus di universitas impiannya dan mencapai sukacita orang tua, keluarga, dan masyarakat Suku Bajo di Pulau Saponda “laut”.

Film dokumenter “Beasiswa Ala Bajo” ditutup dengan syair suku Bajo yang memilikia arti “Para anak-anak Bajo Kita semua makan dan bersama di desa Bajo Kami harap kalian bisa bersekolah tidak akan kesusahan di lautan”.

S SOOB B T AT A P P A LA L N NO O

B B Y RYAR A R ER E A A K K

Melatinya Negeri Ini Melatinya Negeri Ini

Weni

Kicauan burung dan hembusan angin turut bahagia

Telah lahir melati yang akan mengahrumkan semesta

Perempuan cantik dan pemberani Ajeng kartini namanya

Kini ia telah mengangkat derajat perempuan bangsa ini

Seyuman manis dan tangan nya yang gemulai membawa perubahan

kaum perempuan

Sering muncul kata kata yang terlintas di telinga

Wanita tidak butuh pendidikan?

Wanita tidak bisa menjadi pemimpin?

Kata siapa?

Lalu,apakah kata itu pantas buat Ajeng Kartini?

Wanita yang memiliki paras cantik memimpin perang membela negeri ini

Memperjuangkan hak Wanita dan mengharumkan bangsa ini

Agar kami kaum nya tak tertindas lagi

Wahai perempuan ku Kartini

Bunga nya negeri ini

Ingin ku rasakan hadirmu saat ini

Memberi kami rasa semangat yang tinggi

Wahai ibu kartini

Darimu kami yakin habislah gelap terbitlah terang

Tak peduli bagaimana jiwa yang rapuh akibat kejam dunia

Karena mu Peremupuan bisa tertawa

Karena mu perempuan bisa merdeka

Karena mu perempuan bisa setara

Karena mu perempuan terlihat juga manusia

Engakau Wanita yang selalu kami kenang

Engkau Perempuan pemberani yang kami kenal

Perempuan yang pantang mundur sebelum setara

Darussalam 10 April 2023

Departemen Media dan Informasi

Himpunan Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota

Fakultas Teknik

Universitas Syiah Kuala

2023