Issuu on Google+

t e p anners

#4

Juli/2011

ePortfolio

Kesenjangan

FOKUS

“Kebijakan Pembangunan Wilayah Tertinggal di Indonesia”


Dari Redaksi Pelindung: Adhamaski Pangeran

Penaggung Jawab Gilang Pamungkas Fitria Ayu Vidayani Fanni Harliani

t e p anners

Pemimpin Redaksi:

Salam Perencana!

Gema Satria

Open Recruitter: Dinurrahma . Gina Puspitasari

Editor: Priyadi Nugroho . Nusaiba Adzilla

Layoutting: Dea Yunita Dhio Nandiwardana

Gilang Pamungkas Kepala Bidang Pengembangan Keilmuan HMP PL ITB Periode 2011-2012

Alhamdulillahirabil'alamin,puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah.SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya dalam pembuatan majalah perencanaan "The Planners" versi online edisi pertama di kepengurusan BP HMP 2011/2012. Majalah ini merupakan salah satu bentuk dari majalah perencanaan”The Planners” HMP ITB yang terintegrasi, selain dari majalah perencanaan”The Planners” versi cetak. Di edisi ini redaksi mengangkat tema "Kesenjangan" baik berupa kesenjangan infrastruktur,ekonomi,kebijakan dan lainnya. Hal ini menjadi satu isu penting dimana menjadi tugas besar yang hingga kini masih belum terpecahkan bagi keprofesian kita sebagai pihak yang terkait dengan kebijakan pembangunan. Oleh karena itu kami tim redaksi mencoba untuk mengangkat dan mengumpulkan gagasan-gagasan yang muncul dari tugas perkuliahan mapun diskusi mengenai kesenjangan-kesenjangan yang ada. Kami sadar bahwa terbitnya majalah perencanaan "The Planners" ini masih banyak kekurangan didalamnya. Kami berharap mendapatkan bantuan masukan baik berupa kritk,saran maupun bantuan lainnya.Sehingga mudahmudahan keberadaan majalah ini dapat memperkaya wawasan, memberikan pandangan yang berbeda, maupun menuntun pada tercetusnya solusi-solusi yang bermanfaat bagi bangsa ini. Salam,

Powered by: Divisi Keprofesian HMP Pangripta Loka ITB Labtek IX-A Gedung Perencanaan Wilayah dan Kota Jalan Ganesha No 10 Bandung Indonesia

Hi, The Planners! Senang sekali akhirnya di tengah berbagai kesibukan, The Planners edisi #4 akhirnya terbit juga. Mulai pertengahan 2011, The Planners hadir dalam 2 versi yait ePortfolio sebagai versi elektronik dari kumpulan karya mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota, serta The Planners Magazine sebagai versi cetak yang juga akan membahas isu-isu seputar keplanologian.

Email: Website:

Gema Satria front-cover courtesy http://www.flickr.com/photos/39437631@N05/

The Planners #4 kali ini bertema Kesenjangan yang membahas tidak hanya kesenjangan yang dekat dan nyata dengan kehidupan kita seperti miskin vs. kaya namun juga pada kebijakan yang “senjang” antara yang tertulis dengan kenyataan.

Pemimpin Redaksi The Planners Semoga dengan terbitnya kembali The Planners ini Periode 2011-2012 dapat mewadahi karya-karya mahasiswa PWK serta memicu semangat mahasiswa yang lain untuk terus berpacu dalam prestasi.

Selamat Menikmati! Salam!


Daftar Konten

4 7 11 14

Profil Wilayah dan Kota Identifikasi Pengaruh Keberadaan Kota Baru Parahyangan Pada Aspek Sosial Ekonomi dalam Konteks Metropolitan Bandung

18

Kata Kita Braga Lain di Luar, Lain di Dalam

FOKUS Kebijakan Pembangunan Wilayah Tertinggal di Indonesia Analisis Ketimpangan Wilayah Antar Kabupaten/Kota di Jawa Barat Menggunakan Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil

21 23

Tugas Akhir Kesenjangan Antara Kebijakan, Produk Rencana dan Pelaksanaan Program Pengembangan Pariwisata di Perkampungan Budaya Betawi, Setu Babakan

What’s On Your Mind?

Potret

Sosial

Kesenjangan

Ekonomi t e Kebijakan p anners 3


Profil Wilayah dan Kota

Identifikasi Pengaruh Keberadaan Kota Baru Parahyangan Pada Aspek Sosial Ekonomi dalam Konteks Metropolitan Bandung

mempunyai karakteristik fasilitas layaknya kawasan permukiman suburban. Selain adanya permukiman dengan kegiatan pendidikan, Kota ini melakukan kegiatan ekonomi pula dalam bentuk bisnis, seperti office parks, open mall, hotel, ritel, dan sebagainya. Terdapat pula sarana rekreasi, seperti arena rekreasi air, jogging track, 18 holes golf course, hotel resort, pasar seni, dan sebagainya. Salah satu pengaruh keberadaan Kota Baru Parahyangan ini dapat dirasakan dalam aspek sosialekonomi di permukiman sekitarnya. Dari aspek sosial, keberadaan Kota Baru Parahyangan dapat mempengaruhi pola hidup masyarakat sekitar. Selain itu penempatan wilayah Kota Baru Parahyangan yang terletak di sekitar permukiman menengah ke bawah dapat menimbulkan segregasi tersendiri. Sedangkan dari segi ekonomi, pembangunan Kota Baru Parahyangan ini dapat mempengaruhi kegiatan perdagangan serta lapangan pekerjaan masyarakat sekitar. Dari penjabaran tersebut, ingin diketahui beberapa persoalan, yaitu pengaruh keberadaan Kota Baru Parahyangan

terhadap aspek sosial, ekonomi, sarana dan prasarana masyarakat sekitar Kota Baru Parahyangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dinamika dan keterkaitan sosial-ekonomi antara kawasan Kota Baru Parahyangan dengan kawasan permukiman di sekitarnya dengan Kota Bandung sebagai inti dalam konteks Wilayah Metropolitan Bandung Raya serta kedudukan Kota Baru Parahyangan terhadap Kota Bandung dalam konteks Wilayah Metropolitan Bandung Raya.

http://bandungbaratkab.go.id/

D

ari tahun ke tahun Kota Bandung terus berkembang. Berkembangnya Kota Bandung dengan pesat ini memicu terjadinya pemusatan kegiatan. Untuk menghindari konsentrasi kegiatan yang terlalu tinggi di Kota Bandung, dibutuhkan pengembangan kawasan metropolitan Bandung. Berdasarkan kebutuhan ini, didirikanlah daerah pengembangan wilayah di sekitar Kota Bandung yang diantaranya adalah Kecamatan Padalarang, Kecamatan Ngamprah, Kecamatan Cipatat, dan Kecamatan Batujajar yang terletak di Kabupaten Bandung Barat. Kecamatan-kecamatan tersebut, khususnya Kecamatan Padalarang, direncanakan sebagai kawasan industri, perdagangan skala besar, dan p a r i w i s ata u nt u k m e n a m p u n g sebagian fungsi Kota Bandung. Kota Baru Parahyangan merupakan bagian dari implementasi rencana untuk mengembangkan wilayah Metropolitan Bandung agar tidak terpusat di Kota Bandung, tepatnya di wilayah Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Kawasan permukiman yang memposisikan diri sebagai kota berwawasan pendidikan ini

http://sdn3bangunharja.blogspot.com

Diambil dari tugas PL 2290 Studio Proses Perencanaan Kelas Ganjil semester genap 2010/2011

Kabupaten Bandung Barat


Tingkat kesejahteraan dan st rata s o s i a l d a r i s e go l o n ga n masyarakat dapat dilihat dari struktur pendapatan masyarakat tersebut. Bila segolongan masyarakat tertentu berpendapatan tergolong rendah, dapat dikatakan bahwa kesejahteraan dari golongan masyarakat tersebut masih rendah. Sebaliknya, bila segolongan masyarakat tertentu berpendapatan tergolong tinggi, maka dapat dikatakan bahwa kesejahteraan dari golongan masyarakat tersebut tinggi. Apabila terjadi interaksi sosial antara masyarakat yang kurang sejahtera dan sejahtera, dapat menimbulkan segregasi atau ke s e n j a n ga n s o s i a l ya n g b i s a menimbulkan berbagai dampak, baik dampak negatif ataupun dampak positif. Berdasarkan hasil analisis mengenai kesenjangan berdasarkan hubungan perekonomian masyarakat KBP dan non KBP, warga KBP yang berpendapatan tinggi (terkonsentrasi pada Rp10.000.000,00Rp19.999.000), cenderung memiliki gaya hidup mewah dan mahal, sedangkan masyarakat sekitar di 4 kecamatan yang berpendapatan rendah (dibawah Rp1.250.000,00) cenderung hidup yang sederhana, bahkan cenderung sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dampak dari segregasi dan kesenjangan yang ada dapat dilihat dari hubungan antara masyarakat sekitar dengan KBP. Dari hasil wawancara dengan 36 Ketua RW di 4

kecamatan wilayah delineasi, 61,1% dari sampel menyatakan bahwa tidak ada hubungan atau interaksi sosial antara warga desa dengan masyarakat KBP. Berbagai alasan dikemukakan, antara lain karena masyarakat KBP cenderung individualis dan tertutup, sehingga masyarakat desa lebih banyak berinteraksi dengan antar masyarakat desa. Masyarakat KBP juga sebagian besar merupakan masyarakat kelas atas dan m e n i m b u l k a n ke s e g a n a n d a n keengganan dari masyarakat desa untuk bersilaturahmi dan berinteraksi dengan masyarakat KBP.Sebagian masyarakat juga kurang peduli terhadap keberadaan KBP dan merasa tidak mendapat untung atau rugi dengan adanya KBP. Berdasarkan hasil wawancara juga, didapatkan fakta bahwa 38,8% dari responden menyatakan bahwa interaksi masyarakat desa mereka dengan masyarakat KBP baik dan tidak ada kesenjangan yang berarti.Alasan dari mereka adalah karena banyak masyarakat desa yang mendapat pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga, kuli bangunan, security, dan peerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan pendidikan lebih lainnya.Ibu-ibu yang berada di desa juga sering diundang ke pengajian ibuibu KBP di Masjid Al-Irsyad. Beberapa warga juga sering menggunakan fasilitas-fasilitas seperti fasilitas olahraga rekreasi, bahkan sekedar yang ada di KBP tanpa segan dan nyaman. Masyarakat KBP juga sering

Tugas ini merupakan ringkasan keluaran dari kelas PL 2290 Studio Proses yang mempelajari proses sampling dan pengumpulan data (survey) dalam penyusunan rencana. Hasil survey yang telah didapat diolah dengan beberapa metode analisis secara sederhana.

memberikan qurban ke masyarakat desa sekitar dan bantuan-bantuan lainnya walau hanya pada waktuwaktu tertentu saja. Segregasi sosial antara masyarakat desa dan KBP terjadi dan menyebabkan masyarakat desa enggan, segan, dan bahkan tidak peduli dengan adanya masyarakat KBP karena perbedaan strata ekonomi dan merasa malu untuk berinteraksi. Begitupun dengan masyarakat KBP yang sebagian besar bersikap individualis dan acuh tak acuh terhadap masyarakat desa. Grafik dibawah ini menunjukkan keadaan kondisi rumah – rumah yang dijadikan sampel di Kecamatan Ngamprah, Cipatat, Batujajar dan Padalrang sebanyak 248 rumah, dengan jumlah sampel yang berbeda – beda untuk setiap kecamatan yaitu 52 – 80 rumah. Sampel yang terbanyak ada di kecamatan Cipatat dan sampel terkecil ada di kecamatan Ngamprah dan Batujajar. Dapat dilihat pada grafik bahwa di Kecamatan Cipatat banyak terdapat rumah dalam kondisi baik, hal ini dikarenakan Cipatat merupakan daerah industri dan pertambangan, PDRB di Kabupaten Bandung Barat paling tinggi berada di sektor industri. Oleh karena keadaan ekonomi yang cukup baik di Kecamatan Cipatat, maka keadaan rumah yang dijadikan sampel di kecamatan tersebut dalam kondisi yang baik.

i

5

t e p anners


Secara garis besar rumah – rumah yang dijadikan sampel di wilayah studi ini memiliki kondisi yang baik dan cukup, hal ini menunjukkan bahwa tingkat ekonomi di wilayah studi sudah cukup baik. Jika dibandingkan dengan ko n d i s i r u m a h d i K o t a B a r u Parahyangan, pasti akan sangat berbeda. Kondisi rumah di Kota Baru Parahyangan sendiri terlihat sangat baik dengan kualitas dan tampilan rumahnya. Terdapat kesenjangan antara di KBP dan non KBP dalam hal ko n d i s i f i s i k r u m a h . H a l i n i dikarenakan pendapatan masyarakat yang tinggal di KBP dan non KBP yang berbeda. Rentang pendapatan masyarakat di KBP adalah sebesar Rp. 10.000.000-19.999.000, sedangkan pendapatan masyarakat non KBP adalh kurang dari Rp 1.250.000. Keberadaan Kota Baru Parahyangan menimbulkan adanya segregasi sosial antara masyarakat Kota Baru Parahyangan dan sekitar yang dilihat dari interaksi dan kepedulian masyarakat antar wilayah. Segregasi ini juga terlihat dari kondisi fisik rumah masyarakat Kota Baru Parahyangan dan wilayah sekitar karena perbedaan struktur pendapatan. Masyarakat di wilayah sekitar memiliki kerukunan yang cukup tinggi dan tidak terpengaruh oleh keberadaan Kota Baru Parahyangan. Konflik sosial yang terjadi pun tidak terkait dengan keberadaan Kota Baru Parahyangan. Pembangunan KBP memiliki pengaruh yang cukup tinggi terhadap perekonomian masyarakat sekitarnya. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan sektor-sektor perekonomian dan perbandingan pendapatan masyarakat di Kabupaten Bandung. Pembangunan Kota Baru Parahyangan memiliki pengaruh positif dalam peningkatan UMR dan PDRB di setiap sektor. Selain itu, pembangunan KBP ini memberikan dampak negatif, yaitu munculnya kesenjangan sosial yang d a p at d i l i h at d a r i p e r b e d a a n pendapatan yang cukup besar antara masyarakat KBP dan sekitarnya.

6

t e p anners

Secara umum, Kota Baru Parahyangan mampu menyediakan kebutuhan sarana bagi penduduknya, baik sarana perdagangan, peribadatan, olahraga, transportasi, kesehatan, maupun pendidikan. Dilihat dari kualitasnya, sebagian besar sarana yang tersedia di Kota Baru Parahyangan merupakan sarana yang berkualitas, seperti rumah sakit besar, mesjid raya dan sekolah bertaraf internasional. Namun, secara kuantitas, jumlah sarana yang tersedia masih sedikit dan belum memenuhi SNI. Sarana yang tersedia di Kota Baru Parahyangan sudah cukup digunakan oleh penduduknya, namun tidak digunakan oleh masyarakat di luar Kota B a r u Pa ra h y a n g a n . B e b e ra p a penduduk Kota Baru Parahyangan juga masih menggunakan sarana yang ada di luar Kota Baru Parahyangan. Terdapat perbedaan mencolok dalam ketersediaan prasarana Kota Baru Parahyangan dengan daerah sekitarnya. Ketersediaan prasarana di Ko ta B a ru Pa ra hya n ga n tela h m e m e n u h i sta n d a r ke l aya ka n penyediaan prasarana perumahan serta dapat mencukupi segala kebutuhan masyarakat di Kota Baru Parahyangan. Akan tetapi, ketersediaan prasarana di wilayah sekitar memiliki kekurangan dalam hal ketersediaan dan kualitas, yang disebabkan oleh beberapa kendala. Pada umumnya, prasarana di Kota Baru Parahyangan hanya dapat digunakan oleh masyarakat Kota Baru Parahyangan, kecuali jaringan jalan, karena penyediaannya yang tertutup untuk masyarakat luar. Ketersediaan prasarana di Kota Baru Parahyangan ini tidak memberikan dampak dalam hal keluaran karena dalam pembangunannya telah direncanakan dengan baik. Oleh karena itu, keberadaan prasarana di Kota Baru Parahyangan tidak memiliki pengaruh positif maupun pengaruh negatif bagi wilayah sekitarnya. Dari uraian di atas, dapat diidentifikasi bahwa terdapat keterkaitan sosial ekonomi antara kawasan Kota Baru Pa ra hy a n ga n d e n ga n w i l ay a h s e k i ta r nya . A d a nya p e n ga r u h

keberadaan Kota Baru Parahyangan terhadap peningkatan perekonomian wilayah sekitar. Namun, keberadaan K o t a B a r u Pa r a h y a n g a n j u g a menimbulkan pengaruh negatif dalam kehidupan sosial masyarakat di wilayah sekitar yaitu munculnya segregasi sosial antara masyarakat Kota Baru Parahyangan dan wilayah sekitar. Sementara itu, dalam konteks Bandung Metropolitan Area, Kota Baru Parahyangan dinilai belum dapat mengukuhkan kedudukannya sebagai kota mandiri. Hingga saat ini, Kota Baru Parahyangan hanya berperan sebagai penyedia kebutuhan perumahan bagi Bandung Metropolitan Area. Hal ini terlihat dari pola aktivitas dan pergerakan masyarakat di Kota Baru Parahyangan dan wilayah sekitar yang masih bergantung terhadap Kota Bandung sebagai kota inti


Kata Kita

Image courtesy: http://c0021634.cdn1.cloudfiles.rackspacecloud.com/app586471253608723.jpg

LA DI IN DA LA

AG A

BR

DI LA LU IN AR

M


BRAGA 8

t e p anners

B

angunan-bangunan megah

agar ketika hujan barang-barang bisa

bersejarah di Braga ibarat

diungsikan ke lantai atas.Rumah-

d i n d i n g ra k s a s a y a n g

rumah di daerah inipun tidak bisa

memisahkan antara kaum

memenuhi standar rumah

metropolitan dengan kaum

sederhana sehat menurut

terpinggirkan. Ketika masyarakat

Keputusan Menteri Permukiman

Kota Bandung asyik melintasi Braga

Prasarana Wilayah Nomor

sambil memandangi bangunan

403/KPTS/M/2002. Dalam

peninggalan penjajah, tepat dibalik

keputusan tersebut ada tiga aspek

bangunan tersebut justru terdapat

kebutuhan yang harus dipenuhi

perumahan kumuh dengan kondisi

untuk mencapai standar rumah

yang memprihatinkan. Sungguh

sederhana sehat, yaitu kebutuhan

kedua pemandangan ini sangatlah

minimal masa dan ruang (kebutuhan

bertolak belakang.

ruang perorang 9 m2 dan tinggi 2.8

Saat kita melintas di Braga mungkin

m), kebutuhan kesehatan dan

yang terlihat hanyalah keramaian

kenyamanan (pencahayaan, suhu,

khas kota serta suasana gedung

dan kelembaban dalam ruangan),

tempo dulu. Kawasan yang menjadi

serta kebutuhan minimal keamanan

icon Kota Bandung pada masa

dan keselamatan (struktur yang kuat

penjajahan Belanda ini memang

pada pondasi, dinding, atap, dan

masih memiliki daya tarik kuat meski

lantai).

kurang terurus. Namun jika kita

Dalam kebutuhan masa dan ruang,

memasuki gang kecil diantara

banyak rumah yang tidak bisa

gedung-gedung tua disini, maka kita

mencapai standar 9 m2 perorang.

akan diantarkan menuju rumah-

Hal ini dikarenakan dalam satu

rumah padat dengan kondisi dan

rumah dihuni oleh banyak kepala

jumlah penghuni yang

keluarga. Bahkan ada rumah yang

mencengangkan. Semakin

beranggotakan 20 jiwa dengan luas

mendekati Sungai Cikapundung,

total dua lantai rumah hanya sekitar

semakin banyak pemandangan yang

150 m2. Hal ini berarti ruang

membuat kita mengelus dada

perorang hanya 7,5 m2.

prihatin.

T i d a k j a u h b e r b e d a d e n ga n

Tepat di pinggir Sungai inilah banyak

kebutuhan masa dan ruang ,

w a rga Ka m p u n g B ra ga ya n g

kebutuhan kesehatan dan

mendirikan rumah. Tentunya resiko

kenyamanan juga sulit terpenuhi.

yang ditanggung sangat besar, mulai

Dengan kondisi perumahan yang

dari mengungsi setiap hujan, dinding

padat disertai jalan gang yang sempit

rumah yang rapuh akibat hempasan

menyebabkan pencahayaan hanya

air, sampai gangguan kesehatan.

mampu menjangkau beberapa

Menurut salah seorang warga, setiap

ruangan. Hal ini membuat kondisi

hujan air sungai bisa meluap hingga

rumah menjadi lembab dan pengap.

dua meter. Oleh karena itu, hampir

Kondisi kemanan dan keselamatan

semua rumah dibuat berlantai dua

juga sangat memprihatinkan.

Artikel ini merupakan tugas (dengan modifikasi) dari kelas PL 2203 Sistem Perumahan yang mempelajari tentang salah satu kebutuhan dasar manusia yaitu Papan, konsep dasar human settlement, permintaan, penyediaan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal. Tugas ini diberikan dalam rangka mengetahui keadaan permukiman bagi golongan masyarakat berpendapatan rendah (GMBR) yang umumnya jauh dari layak.

i


S e p e r t i ya n g te l a h d i j e l a s ka n sebelumnya, karena tempaan air sungai yang kuat, dinding rumah menjadi rapuh dan ada yang sudah bolong. Selain itu, atap rumah juga banyak yang bocor. Bisa kita bayangkan betapa tidak nyamannya kondisi tersebut. Namun kurang baiknya kondisi keuangan keluarga memaksa mereka untuk memilih tinggal di tempat tersebut. Bahkan ada salah satu keluarga yang untuk makan saja hanya mampu menyajikan nasi dan garam. Untuk membiayai sekolah, anakanaknya harus bekerja di rumah tetangga dengan membantu mencuci. Jika tidak, maka ongkos untuk berangkat ke sekolah tidak ada. Oleh karena itu, bukan kebanggaan, keamanan, maupun kenyamanan rumah yang mereka utamakan, melainkan peluang untuk melangsungkan kehidupan. Untuk itulah mereka memilih tinggal di dekat Braga yang merupakan salah satu pusat keramaian agar peluang kerja mereka besar. Mereka menjadi tidak peduli dengan ancaman yang ada seperti meluapnya air sungai dan penyakit. Kondisi ini tentu sangatlah memilukan. Terlebih lagi, perumahan tersebut berada di Bandung yang merupakan Ibu Kota Jawa Barat. Jika di daerah yang dekat dengan pusat pemerintahan saja kesenjangan sosial begitu besar, apalagi di daerah lainnya? Belum lagi daerah ini juga terletak persis di balik gedung-gedung besar Braga yang sering dikunjungi orang-orang kaya. Mungkin para pengunjung ini sama sekali tidak mengetahui bahwa dibalik cahaya terang Jalan Braga terdapat puluhan penduduk yang harus bertahan dengan gelapnya kondisi ekonomi mereka. Memang begitulah Braga, lain di luar, lain di dalam.

Yasinta Inertia Argasadha Mahdi Altaria Indi Hapsari Retapradana Karim 1540909 1540912 1540929 1540931

9

t e p anners


Ad

URBAN TALKSHOW di Pukul 10.00 Setiap Hari Sabtu Setiap Dua Minggu Sekali

Kerjasama antara

Eneng Siti Saidah 0857 2208 1420 DIVISI KEPROFESIAN HMP PANGRIPTA LOKA

5299

SMS

0811-224-JAZZ (pada saat siaran)


FOKUS

Kebijakan Pembangunan Wilayah Tertinggal-di Indonesia I

kontributor Dodon

154 08 041

Adila Isfandiari 154 08 059

ndonesia merupakan negara

bahkan dari tahun 1970. Ketimpangan

keuangan. Sektor-sektor tersebut

kepulauan yang memiliki wilayah

tidak hanya diperlihatkan oleh

memiliki nilai tambah yang tinggi dan

yang luas dan beraneka ragam.

kawasan barat dan timur Indonesia

juga memiliki sifat yang komparatif dan

Dengan cakupan wilayah yang luas

saja, namun juga diperlihatkan antara

kompetitif yang tinggi antar sektor.

tersebut, maka Indonesia memiliki

perkotaan dan perdesaan yang berada

Namun, daerah perdesaan mengalami

masalah yang kompleks dalam

di pulau-pulau besar Indonesia.

perlambatan dalam memajukan

pengembangan seluruh wilayah yang

D a e ra h p e r ko ta a n m e n ga l a m i

daerahnya karena masih

ada. Dalam kenyataannya, disparitas

kemajuan yang begitu pesat dan

mengandalkan sektor pertanian

atau ketimpangan antar wilayah di

didominasi oleh sektor industri

sebagai penopang perekonomian.

Indonesia sudah terlihat sangat jelas

pengolahan, komunikasi, jasa, dan

Pada kenyataannya, sektor pertanian


K

“

Daerah perkotaan mengalami kemajuan yang begitu pesat .... Namun, daerah perdesaan mengalami perlambatan dalam memajukan daerahnya....

�

ali ini, akan dibahas mengenai persoalan-persoalan mendasar yang menyebabkan terjadinya disparitas wilayah di Indonesia. Selain itu, disparitas wilayah Indonesia juga akan diukur menggunakan perhitungan Indeks Williamson. Perhitungan ini dilakukan untuk mengetahui nilai-nilai setiap provinsi yang ada di Indonesia dari tahun ke tahun.Berikut penjabaran perhitungan ketimpangan Analisis Ketimpangan Wilayah menggunakan Indeks Theil-T ndeks Theil-T merupakan rumus perhitungan yang digunakan untuk mengukur ketimpangan wilayah. Semakin tinggi nilai indeks TheilTsebuah wilayah, maka ketimpangan antara wilayah tersebut semakin tinggi. Berikut hasil perhitungan di kelima pulau besar di Indonesia pada saat sebelum dan sesudah krisis

I

Wilayah

Sedangkan wilayah lain di luar pulau Jawa Bali cenderung lambat sehingga penurunan ketimpangan pasca krisis moneter pun tidak terlalu signifikan. S e l a i n i t u , i nf ra st r u kt u r ya n g disediakan oleh pemerintah seperti jalan, irigasi dan listrik, tetap terfokus pada pulau Jawa, sementara wilayah yang lain seperti Sumatera, Sulawisi dan Irian Jaya mengalami pertumbuhan yang lambat pada infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah terutama infrastruktur j a l a n d a n i r i ga s i . Pe nye d i a a n infrastruktur yang kurang ditambah lagi dengan kurangnya perbaikan pada infrastruktur yang ada menyebabkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut menjadi lambat, karena jalan, irigasi dan listrik merupakan sarana vital dalam mempercepat aktivitas ekonomi disuatu wilayah yang pada gilirannya meningkatkan

Februari 1996 Desa K+D 0.1628 0.2601

Kota 0.2250

Februari 1999 Desa 0.1189

Jawa-Bali

Kota 0.2925

K+D 0.2182

Sumatera

0.1724

0.1301

0.1618

0.1391

0.1036

0.1332

Kalimantan

0.1640

0.1312

0.1558

0.1318

0.0958

0.1228

Sulawesi

0.1858

0.1621

0.1799

0.1642

0.1405

0.1642

Lainnya

0.1946

0.1204

0.1927

0.1493

0.1180

0.1415

http://ceritacheisa.blogspot.com

Sumber : Said dan Widyawati, 2001 dalam artikel di http://ivanagusta.files.wordpress.com

12

t e p anners

Tabel diatas menunjukan hasil perhitungan Theil-T selama krisis monenter, yaitu tahun 1996 dan 1999. Secara keseluruhan ketimpangan menurun selama krisis moneter. Di Pulau Jawa dan Bali, ketimpangan menurun pada wilayah kota dan desa, akan tetapi di Pulau Sulawesi hanya turun di perkotaan saja. Krisis Moneter yang diikuti inflasi yang tinggi segera meningkatkan kemiskinan. Inflasi pada masa krisis berlangsung pada ko m p o n e n m a ka n a n d a n n o n makanan, tapi tidak termasuk upah kerja. emulihan ekonomi pasca krisis m o n e t e r ya n g c e p a t i n i m e n j a d i ka n ket i m p a n ga n wilayah yang ada di pulau Jawa Bali menurun lebih tajam dibandingkan wilayah lain. Kebijakan ini menjadikan wilayah Pulau Jawa Bali berkembang untuk sektor industri dan konsumsi

P

pertumbuhan ekonomi dan men in gkat ka n kes ej a htera a n masyarakat di wilayah tersebut.. Analisis Ketimpangan Wilayah menggunakan Indeks Williamson

I

ndeks Williamson merupakan rumus perhitungan yang

digunakan untuk mengukur

ketimpangan wilayah. Semakin tinggi nilai vw sebuah wilayah, maka ketimpangan antara wilayah tersebut dengan wilayah nasional semakin tinggi. Untuk melihat korelasi antara tingginya angka Indeks Williamson dan angka Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Angka Keparahan Kemiskinan (P2) di d e s a

p a d a

p r o v i n s i -

provinsi di Indonesia.


Provinsi Aceh Jawa Timur Kalimantan Timur Sulawesi Selatan Papua

VW 2,39 1,61 0,46 0,48 4,15

P1 Kota 3,55 2,34 1,01 1,20 1,73

P1 Desa 5,47 4,38 2,60 3,03 13,60

P2 Kota 1,07 0,61 1,24 0,35 0,54

P1 Desa 1,67 1,23 0,65 0,82 5,04

Sumber : www.b ps.go.id, 2008

D

ari tabel di atas, dapat dilihat bahwa provinsi yang memiliki Indeks Williamson (VW) yang tinggi memiliki perbedaan angka kedalaman kemiskinan dan angka keparahan kemiskinan antara kota dan desa yang besar pula. Perbedaan angka kemiskinan yang paling besar terdapat pada Provinsi Papua, di mana indeks ketimpangan wilayah juga menunjukkan angka yang paling besar di Indonesia, yaitu 4,15. Hal ini dikarenakan pembangunan di Papua hanya terkonsentrasi pada wilayah pertambangan saja, sedangkan wilayah perdesaan lainnya yang masih sangat luas dapat dikatakan masih tertinggal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tingginya ketimpangan suatu provinsi, maka semakin rendahnya kesejahteraan penduduk di wilayah perdesaan p r o v i n s i t e r s e b u t .

U

nt u k m e n gata s i permasalahan ketimpangan wilayah di Indonesia, maka usaha yang dilakukan pemerintah adalah pembangunan daaerah tertinggal. Pembangunan dearah tertinggal di Indonesia mulai efektif dilakukan sejak tahun 2004, di mana pemerintah telah mengintroduksi istilah “daerah tertinggal� dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2004-2009. Dalam RPJM tersebut juga terdapat Stratergi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal untuk jangaka waktu yang sama. Dalam menetapkan derah tertinggal, terdapat beberapa kriteria te r te nt u , ya i t u p e re ko n o m i a n masyarakat, SDM, infrastruktur, ke m a m p u a n ke u a n ga n l o ka l , aksesibilitas, dan karakteristik daerah. Pada awalnya, penetapan jumlah daerah tertinggal di Indonesia

Namun, jumlah ini bertambah karena karena terdapat 34 daerah otonom baru yang berasal dari daerah induk yang berstatus daerah tertinggal. Daerah tertinggal tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan proporsi 123 Kabupaten atau sekitar 62 % berada di KTI, 58 Kabupaten atau 29 % di Sumatera, dan sisanya 18 Kabupaten yaitu 9 % berada di Jawa dan Bali. Untuk melakukan pembangunan daerah tertinggal di Indonesia, Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal menetapkan empat strategi utama, yaitu peningkatan kemandirian masyarakat, pemanfaatan potensi wilayah, peningkatan penanganan daerah khusus, dan integrasi ekonomi.

D

alam strategi peningkatan kemandirian masyarakat dan d a e ra h , d a p a t d i l a k u ka n pengembangan ekonomi lokal yang berdimensi spasial sehingga keterkaitan antar sektor dapat terjalin dan menimbulkan trickling down effect. Pengembangan ekonomi lokal tentunya harus dibarengi dengan peningkatan kualitas SDM sehingga investor akan semakin tertarik untuk menanamkan modal di daerah tersebut. Sedangkan pada strategi yang kedua, yaitu pemanfaatan potensi wilayah, dapat dilakukan dengan menyediakan informasi yang lengkap mengenai sumber daya yang terdapat di w i l a y a h t e r s e b u t .

D

engan adanya informasi tersebut, diharapkan pemanfaatan sumber daya dapat dilakukan secara optimal dengan memanfaatkan teknologi yang tepat serta pemasukan modal dari investasi yang berasal dari pihak luar. Pelaksanaan kedua strategi ini dapat didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana yang layak di daerah p e rd e s a a n s e h i n g ga i n t e g ra s i pembagunan antara desa dan kota dapat tercapai dan menghasilkan urban-rural linkage dan network cities.

Strategi ini telah diterapkan di Purworejo yang memaksimalkan potensi sumber daya pertaniannya dan meingkatkan pembangunan sarana dan prasarana yang menghubungkan Purworejo dengan daerah lainnya.

S

trategi ketiga, yaitu integrasi ekonomi antara daerah dapat dilakukan melalui beberapa pengembangan, yaitu pada jaringan ekonomi antar daerah, jaringan sarana dan prasarana antar wilayah, dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang terdapat di daerah. Pengembangan tersebut dilakukan dengan tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal di daerah-daerah perdesaan sebagai pengaruh dari pertumbuhan ekonomi di wilayah perkotaan yang lebih maju. Pelaksanaan strategi ini dapat ditemui pada Kerjasama Antar Daerah atau KSAD yang mulai dilakukan sejak era otonomi daerah diterapkan di Indonesia. Dengan adanya KSAD ini, beberapa dearah telah melakukan kerjasama dalam usaha pembangunan d a e r a h n y a .

S

trategi yang terakhir adalah p e n i n g k a t a n p e n a n ga n a n daerah khusus di Indonesia. Strategi ini dilaksanakan melalui pembukaan keterisolasian daerah, seperti daerah perbatasan, pedalaman, pesisir, dan pulau kecil terpencil dengan pembangunan infrastruktur transportasi yang memadai. Selain itu, dapat juga dilakukan teori big push bagi daerah tersebut dengan mengoptimalkan pembangunan modal dan infrastruktur. Namun, strategi ini sulit untuk direalisasikan karena kendala dana yang dimiliki oleh pemerintah s a n g a t t e r b a t a s . Artikel ini merupakan tugas (dengan modifikasi) dari kelas PL 3202 Perencanaan Wilayah yang mempelajari konsep, prinsip, dan aspek apa saja yang terlibat dalam perencanaan wilayah. Wilayah secara mudah dapat dipahami sebagai entitas yang lebih besar daripada Kota. Skalanya dapat mencapai satu area Metropolitan, Kabupaten, atau bahkan hingga satu Negara. Tugas ini ditujukan agar melalui teori dan indikator yang ada kita dapat melihat adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah dalam satu negara.

i

13

t e p anners


Analisis Ketimpangan Wilayah Antar Kabupaten/Kota di Jawa Barat Menggunakan Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil

kontributor

Ali Akbar Fadalah

Yunie Nurhayati

M Salman Malik

154080401

15408072

15408042

Berdasarkan hasil analisis menggunakan analisis tipologi Klassen, indeks Williamson, dan indeks Entropi Theil, dapat dilihat bahwa terdapat ketimpangan wilayah yang cukup tinggi yang terjadi antarkabupaten/kota di Proponsi Jawa Barat selama periode 1993-2006. Ketimpangan ini terutama dilihat dari tiga aspek, yaitu aliran investasi yang terkonsentrasi di daerah yang relatif kaya di Jawa Barat, perbedaaan potensi sumber daya yang terdapat di kabupaten/kota yang satu dengan yang lain, dan kualitas sumber daya manusia yang dilihat dari rata-rata lama sekolah atau rata-rata pendidikan terakhir penduduk.Tulisan ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang (1) kesenjangan antar daerah pendapatan di Barat Java (2) pengaruh pertumbuhan ekonomi, Investasi yang ditanamkan modal dalam negeri, dan tingkat pendidikan kabupaten / kota kesenjangan pendapatan di Jawa Barat. Model analisis digunakan untuk mengetahui disparitas wilayah di Jawa Barat adalah analisis tipologi Klassen, indeks Williamson, dan indeks Entropi Theil, dengan seri data dari tahun 19932006.


L

ahirnya UU No.23 Tahun 2000 tentang penetapan Provinsi Banten merubah luas wilayah Jawa Barat menjadi 34.816,96 km2 (Survei Sosial Ekonomi 2005) dengan jumlah kota dan kelurahan yang ada menjadi 17 Kabupaten dan 9 Kotamadya yaitu Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Bandung Barat, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, serta Kota Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Bekasi, Depok, Cimahi, Tasikmalaya dan Banjar. Luas wilayah kota/kab. terbesar pada provinsi ini ialah Kabupaten Sukabumi 4.160,75 km2 disusul oleh Kabupaten Cianjur dengan luas 3.594,65 km2 dan Kabupaten Garut dengan luas 3.094,40 km2 (Jabar Dalam Angka 2010). Jawa Barat merupakan salah satu Provinsi dipulau jawa ,Indonesia, yang memiliki alam dan pemandangan yang indah serta memiliki berbagai potensi yang dapat diberdayakan, antara lain menyangkut sumber daya air, sumber daya alam dan pemanfaatan lahan, sumber daya hutan, sumber daya pesisir dan laut serta sumber daya p e r e k o n o m i a n . Jumlah penduduk Provinsi yang beribukota di kota Bandung ini hingga akhir tahun 2007 mencapai 41.483.729 jiwa dengan konsentrasi penduduk terbesar berada pada kabupaten Bandung dan Bogor yaitu masing-masing sebesar 3.148 951 jiwa dan 4.453 927 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk di provnisi ini rata – rata pertahun sebesar 1,89% dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 1.157 jiwa/tahun. Jumlah penduduk ini merupakan yang terbesar diantara provinsi lainnya di Indonesia. Sebagian b e s a r

penduduk Jawa Barat bekerja pada

1.

Perbedaan potensi sumber

lapangan pekerjaan utama di sektor

daya yang berbeda antar satu wilayah

pertanian, perdagangan, industri dan

dengan yang lain karena pengaruh

jasa-jasa. Dominasi sektor pertanian

kondisi lingkungan (topografi,

merupakan implikasi dari potensi tanah

geologi, hidrologi, klimatologi) dan

yang subur dan iklim yang optimum

ketersediaan infrastruktur penunjang

untuk pembudidayaan pertanian.

kesejahteraan masyarakat.

Selain pertanian, pemerintah provinsi

2.

juga mengembangkan sektor industri,

pada daerah tertentu yang memiliki

seperti kawasan industri JABABEKA di

sumber daya alam ataupun manusia

Cikarang, salah satu kecamatan di

serta infrastruktur yang memadai.

Kabupaten Bekasi, yang ditetapkan

Wilayah tujuan itu ialah

Tujuan investasi modal hanya

sebagai ZEE Industri.

Tujuannya ialah meningkatkan daya saing secara global dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat akibat multiplier efffect yang besar dari kegiatan industri ini.Selain Cikarang, perkembangan industri skala menengah juga di subsidi oleh Bogor yang merupakan penyerap tenaga kerja yang besar diantara sektor indusrti yang ada di wilayah provinsi Jawa Barat. KETIMPANGAN WILAYAH DI JAWA BARAT Indikasi ketimpangan wilayah yang terjadi pada wilayah diprovinsi Jawa Barat ini dilihat dari beberapa hal sebagai berikut :

kabupaten cianjur, tasikmalaya, cirebon, majalengka, dengan investasi pada sektor pertanian, indramayu pada sektor pertambangan dan kabupaten bogor, purwakarta, bandung, serta kota bandung dan b e k a s i p a d a s e k t o r industri,perdaganan, dan jasa. Berdasarkan data-data dari Jabar Dalam Angka 2010, terdapat wilayah yang memiliki sektor unggulan industri namun minim akan produksi hasil pertanian seperti kabupaten b o g o r, b a n d u n g , p u r w a k a r t a , karawang, bekasi kota bogor, bekasi dan cimahi.

15

t e p anners


Faktor infrastruktur, potensi SDA dan SDM merupakan hal yang penting dalam mempengaruhi pertumbuhan wilayah. dengan adanya SDA dan adanya SDM yang mampu untuk mengolah sumber daya memberikan nilai tambah yang besar tersendiri pada produk hasil wilayah. Tambahannya adalah dibutuhkan infrastruktur yang memadai untuk bisa mendapatkan SDM yang berkualitas dan menunjang dalam pengolahan SDA nantinya. Infrastruktur yang dimaksud adalah infrastruktur dasar yaitu pendidikan dan kesehatan. Bila siklus ini sudah tercipta dengan baik dalam suatu wilayah maka investasi akan menuju pada wilayah ini dengan sendirinya. intinya, investasi ini akan mencari daerah yang memiliki sumber daya yang berdaya guna. ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI TIPOLOGI KLASSEN, INDEKS WILLIAMSON DAN INDEKS ENTROPI THEIL Analisis pertumbuhan ekonomi tipologi klassen digunakan untuk mengetahui gambaran tentangpola pertumbuhan ekonomi daerah (Widodo, 2006 dari Masli, 2006). Analisis ini membagi wilayah menjadi empat klasifikasi, yaitu wilayah maju dan tumbuh cepat (Rapid Growth Region), wilayah Maju dan tertekan (Retarted Region), wilayah yang sedang tumbuh (Growth Region), wilayah yang relatif tertinggal (Relatively Backward Region). Laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat dari Tahun 1993 sampai Tahun 2006 adalah sebesar 3,34%. berdasarkan hasil analisis pola pertumbuhan

16

t e p anners

ekonomi di Jawa Barat pada tahun 1993-2006 dengan menggunakan analisis tipologi Klassen, dapat diketahui bahwa sebagian besar wilayah Jawa Barat termasuk klasifikasi wilayah relatif tertinggal. Fenomena ini disebabkan oleh terjadinya aliran investasi dari daerah relatif miskin ke daerah relatif kaya. Gejala ini disebabkan oleh mekanisme pasar, dimana terjadi kombinasi dua faktor berikut (Masli, 2006) : 1. Tabungan yang ada di daerah miskin walaupun jumlahnya kecil, tidak dapat digunakan dengan efektif karena kurangnya permintaan investasi di daerah tersebut 2. Tabungan akan diinvestasikan ke daerah yang relatif kaya, karena lebuh terjamin dan memberikan keuntungan lebih besar. Hal ini menyebabkan proses pembanguna didaerah miskin menjadi terhambat dan ketimpangan semakin tinggi. Untuk itu, harus dilakukan percepatan dalam megejar ketertinggalan dengan dipenuhinya infrastruktur dasar masyarakat, pemberian batuan modal serta melakukan penguatan masyarakat di perdesaan. Indeks ketimpangan Williamson (VW) yang diperoleh terletak antara 0 (nol) sampai 1 (satu). Jika VW mendekati 0 m a k a ke t i m p a n g a n d i s t r i b u s i pendapatan antarkabupaten/kota di provinsi Jawa Barat adalah rendah atau pertumbahan antar daerah merata. Jika VW mendekati 1 maka ketimpangan distribusi pendapatan antardaerah di provinsi Jawa Barat adalah tinggi atau atau pertumbuhan ekonomi antar daerah tidak merata. Berdasarkan hasil analisis Indeks ketimpangan Williamson (VW) dan indeks Entropi Theil pada periode 1993-2006, dapat dilihat bahwa besaran indeks Williamson di Jawa Barat pada periode tersebut cukup tinggi, yaitu berkisar antara 0,31 sampai 0,96 dengan modus nilai 0,95.

“

..Tabungan yang ada di daerah miskin walaupun jumlahnya kecil, tidak dapat digunakan dengan efektif..

“

Ada juga daerah yang sebaliknya yaitu unggul dalam produksi pertanian namun minim akan industri yaitu Kabupaten Cianjur, Bandung Barat, Indramayu, Ciamis dan Tasikmalaya. Wilayah lainnya yang memiliki dua karakteristik sekaligus yaitu kaya akan industri dan produksi pertanian memilki kekurangan juga dalam hal investasi yang ditanamkan pada sektor industrinya yaitu kabupaten Garut, Majalengka dan Sumedang.


Angka ini termasuk sangat tinggi dan mencerminkan bahwa kesenjangan yang terjadi antarkabupaten/kota di Jawa Barat pada periode tersebut sangat tinggi. Begitu pula jika dilihat dari indeks Entropi Theil nya yang besar dan menjauhi nol dengan kecenderungan meningkat pula. Hal ini

perluasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi dengan mempertimbangkan dan memperhatikan daerah-daerah yang relatif tertinggal dengan sasaran meyerasikan pertumbuhan antardaerah Diperlukan adanya program yang

KESIMPULAN Berdasarkan hasil analisis menggunakan analisis tipologi Klassen,

m e m a d a i d a l a m m e n j a l a n ka n kebijakan seperti prioritas

indeks Williamson, dan indeks Entropi

pembangunan daerah terutama dalam

Theil, dapat dilihat bahwa terdapat

sarana dan prasarana ekonomi utuk

ketimpangan wilayah yang cukup

kabupaten/kota yang tertinggala agar

t i n g g i

t e r j a d i

dapat mengurangi tingkat kepentingan

antarkabupaten/kota di Proponsi Jawa

karena baik indeks Ketimpangan

Barat selama periode 1993-2006.

Williamson dan Indeks ketimpangan

Ketimpangan ini terutama dilihat dari

Entropi Theil telah menunjukkan

tiga aspek, yaitu aliran investasi yang

kecenderungan arah peningkatan.

y a n g

terkonsentrasi di daerah yang relatif kaya di Jawa Barat, perbedaaan potensi sumber daya yang terdapat di kabupaten/kota yang satu dengan yang lain, dan kualitas sumber daya manusia yang dilihat dari rata-rata lama sekolah atau rata-rata pendidikan terakhir penduduk. Fenomena ketimpangan wilayah yang

Artikel ini merupakan tugas (dengan modifikasi) dari kelas PL 3202 Perencanaan Wilayah yang mempelajari konsep, prinsip, dan aspek apa saja yang terlibat dalam perencanaan wilayah. Wilayah secara mudah dapat dipahami sebagai entitas yang lebih besar daripada Kota. Melalui tugas ini, kita dapat melihat bahwa ketimpangan pembangunan di daerah pun terjadi bahkan dalam satu wilayah administrasi yang sama yaitu Propinsi.

i

terjadi di Jawa Barat berimplikasi terhadap kebijakan ekonomi Jawa Barat yang perlu diambil di masa yang akan datang. Masli, 2006,

“

merumuskan beberapa kebijakan

..Tabungan akan diinvestasikan ke daerah yang relatif kaya, karena lebih terjamin dan memberikan keuntungan lebih besar..

strategis yang seharusnya diambil oleh pemerintah terkait dengan ekonomi di Jawa Barat, yaitu sebagai berikut : 1.

Perlu kebijakan pemda yang

berkaitan dengan teknologi, peningkatan sumber daya manusia, penemuan material baru, dan peningkatan pendapatan 2.

Diperlukan kebijakan dalam

menangani daerah tertinggal, antara lain dengan mengadakan peningkatan,

17

t e p anners

“


Tugas Akhir

Tugas Akhir karya Eurika Putri Andita (15405064)

Kesenjangan Antara Kebijakan, Produk Rencana dan Pelaksanaan Program Pengembangan Pariwisata di Perkampungan Budaya Betawi, Setu Babakan


J

akarta, sebagai pemilik budaya Betawi, memiliki potensi yang cukup besar dalam industri pariwisata budaya Betawi. Tidak hanya budaya, Jakarta juga memiliki kedudukan yang strategis sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia sehingga seharusnya Budaya Betawi dapat dikembangkan menjadi sebuah industri pariwisata yang baik. Melihat adanya potensi pariwisata dengan basis budaya, industri pariwisata d e n ga n b a s i s B u d aya B e t a w i direalisasikan dengan Perkampungan Budaya Betawi di daerah Setu Babakan. Dalam pengembangan Perkampungan Budaya Betawi dibutuhkan perencanaan yang matang. Perkampunga Budaya Betawi sudah direncanakan dari tingkat propinsi, yaitu dalam RTRW DKI Jakarta hingga Master Plan Kawasan yang disusun oleh Dinas Tata Kota DKI Jakarta. Tetapi, dalam melakukan kegiatan perencaan biasanya terdapat berbagai macam masalah. Sebagai contoh sebut saja situasi lapangan yang berbeda dengan data di atas kertas. Contoh lain misalnya visualisasi tata ruang yang sering mengutamakan keindahan, kreativitas, dan daya imajinasi dari perencana yang berbeda. Selain dua yang telah disebutkan sebelumnya, masih banyak masalah-masalah lain dalam melakukan kegiatan perencaan. Hal inilah yang terjadi dengan pengembangan Perkampungan B u d aya B etaw i . Wa l a u s u d a h direncanakan dalam RTRW dan sudah ada Master Plan yang disusun oleh Dinas Tata Kota DKI Jakarta, masih terdapat beberapa hal yang direncanakan tetapi masih belum terealisasi di lapangan.

Realita Lapangan Perkampungan Budaya Betawi memiliki luas wilaya keseluruhan seluas 289 Ha. Luasan yang sangat besar ini belum dapat termanfaatkan sepenuhnya. Menurut pengelola Perkampungan Budaya Betawi, pemerintah baru menguasai 65 Ha dari keseluruhan Perkampungan Budaya Betawi. Walau wilayah yang dikembangkan masih sedikit, seharusnya perkembangan di kawasan Perkampungan Budaya Betawi seharusnya dimaksimalkan di wilayah yang dapat dikembangkan. Tetapi fakta berkata lain. Pengembangan pada Perkampungan Budaya Betawi terasa stagnan bahkan menurun tanpa adanya inovasi yang menonjol. Bagaimana tidak, pengembangan Perkampungan ini telah berjalan dari tahun 2000 sampai tahun 2003. Setelah tahun 2003 pembangunan yang ada hanya sebatas maintenance tanpa adanya perkembangan yang menonjol.tidak hanya pengunjung yang merasakan, menurut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Propinsi DKI Jakarta setelah penetapannya, tahun 2001, kegiatan pariwisata yang ada di perkapungan stagnan, bahkan menurun tanpa adanya inovasi dan perkembangan yang menonjol. Walaupun tidak begitu berkembang, masih terdapat beberapa hal yang terdapat di rencana tetapi belum terealisasikan. Melihat keadaan ini dapat disimpulkan bahwa terdapat ke s e n j a n ga n a nta ra re n ca n a Perkampungan Budaya Betawi dengan Perkampungan Budaya Betawi (PBB) sendiri.

19

t e p anners


Kesenjangan dalam PBB Kesenjangan dalam PBB dapat dilihat pada wisata agro yang terdapat pada PBB. Wisata agro adalah suatu bentuk kegiatan pariwisata yang memanfaatkan usaha-usaha pertanian (agro) sebagai objek wisata. Tujuannya adalah untuk rekreasi, ke p e r l u a n i l m u p e n geta h u a n , memperkaya pengalaman, dan memberikan peluang usaha di bidang pertanian. Wisata agro pada kawasan Perkampungan Budaya Betawi direncanakan terletak pada rumahrumah penduduk dan juga lahan kosong yang dibebaskan tanahnya oleh pemerintah. Kenyataannya wisata agro ini belum terdapat di kawasan Perkampungan Budaya Betawi. Belum terbentuknya zona wisata agro juga menyuiltkan perkembangan daya tarik Perkampungan Budaya Betawi sendiri. Kesenjangan lain juga terdapat pada rencana wisata air. Arahan wisata air dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Setu Babakan sebagai sarana rekreasi air seperti bebek air, kano, dan pemancingan. Saat ini bebek air sudah terdapat di lapangan, tetapi rencana pembentukan kano belum direalisasikan. Kesenjangan juga terjadi pada target wisatawan yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur, yaitu datangnya wisatawan domestic dan mancanegara ke Perkampungan Budaya Betawi. Saat ini pengunjung yang datang hanyalah pengunjung domestic dari Jakarta dan sekitarnya ya n g m e n g h a b i s ka n wa kt u d i Perkampungan Budaya Betawi selama satu sampai enam jam. Pemenuhan target wisatawan mancanegara seperti yang disebutkan dalam keputusan gubernur harus didukung dengan program pengembangan pariwisata yang dapat menarik minat wisatawan untuk

20

t e p anners

mengunjungi Perkampungan Budaya Betawi serta memenuhi kebutuhan wisatawan tersebut selama berada di Perkampungan Budaya Betawi. Konsep pedestrian juga mengalami kesenjangan antara rencana dan realita. Dalam Master Plan PBB, pedestrian berguna menciptakan suatu sirkulasi pejalan kaki berupa jalan setapak dengan pohon-pohon dan peneduh di kiri dan kanan yang nyaman. Memang pedestrian sudah dapat terlihat dalam PBB, tetapi sesungguhnya terdapat kesalahan persepsi konsep pedestrian dalam produk rencana. Konsep pedestrian bukan hanya sekedar sirkulasi pejalan kaki berupa jalan setapak dengan pohon-pohon dan Dari semua pemaparan di atas, dapat kita simpulkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara rencana PBB dengan realisasinya. Dengan begitu seharusnya PBB membutuhkan a d a nya p e n a m b a h a n p ro g ra m pengembangan wisata agro serta perancangan lokasi zona wisata agro yang sesuai dengan kondisi guna lahan di Perkampungan Budaya betawi saat ini. Tak hanya wisata agro, PBB jaga butuh perumusan konsep wisata air yang dapat dimaksimalkan sesuai arahan pada Situ Babakan. Konsep pedestrian di Perkampungan Budaya Betawi butuh ditinjau kembali sesuai teori dan juga menyelaraskan dengan sarana dan prasarana yang lain. Target wisatawan PBB jaga perlu dirumuskan kembali dengan memperhatikan kondisi daya tarik, aksesibilitas, serta sarana dan prasarana yang ada di l a p a n g a n s e r t a ke m u n g k i n a n pengembangan pariwisata di PBB. Begitu juga konsep pedestrian yang ada, konsep ini masih butuh dikaji ulang sehingga menciptakan pedestrian yang layak. Diharapkan ketika seluruh kesenjangan yang ada antara rencana dan realita ini menghilang, Perkampungan Budaya Betawi ini dapat lebih berkembang menjadi lebih baik.


Kampus ITB bertetangga dengan permukiman kumuh seperti di Siliwangi dan sebagainya. Bagaimana pendapat kamu tentang ini dan bagaimana sikap mahasiswa ITB akan hal ini?

21

t e p anners


KUESIONER MENGGUNUNG? KAMI SIAP MEMBANTU

PELAYANAN SURVEI POWERED BY:

Fanni Harliani (PL 08)

08562154887

DIVISI KEPROFESIAN HMP PANGRIPTA LOKA

9

t e p anners Land Use Planning


Image Courtesy of http://emilabeng.com/08-februari-2011-_-kesenjangan_ekonomi_semakin_melebar.html\ http://insthinkbigman.blogspot.com/2010/02/kesenjangan-sosial-bukan-berarti.html http://galeryfromjava.blogspot.com/2010_07_01_archive.html http://foto6b.detik.com/readfoto/2009/05/27/191617/1138267/157/3/ http://flickr.com

Potret

Sementara itu..

23

t e p anners


Nantikan edisi berikutnya!

t e p anners t e p anners

edisi elektronik

ePortfolio

edisi cetak

Magazine

Himpunan Mahasiswa Teknik Planologi ITB “Pangripta Loka�


The Planners #4 - Disparity