Materi Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja

Hak - Hak Tenaga Kerja

1. Ruang Lingkup Ketenagakerjaan Dalam undang-undang Ketenagakerjaan terdapat berbagai istilah mengenai ruang lingkup ketenagakerjaan

a. Tenaga kerja 1.

2.

3.

a. Tenaga kerja terdidik Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang telah memiliki skill atau keahlian dalam bidangbidang tertentu dengan menempuh bidang-bidang formal seperti sekolah. Contoh tenaga kerja terdidik yaitu dokter, pengacara, guru, dan sebagainya. a. Tenaga kerja terampil Tenaga kerja terampil merupakan tenaga kerja yang memiliki ketrampilan dalam bidang tertentu dengan memiliki pengalaman kerja. Tenaga kerja yang terampil membutuhkan latihan yang berulang-ulang sehingga dapat menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya yaitu apoteker, mekanik bengkel, dan sebagainya. a. Tenaga kerja tidak terdidik Tenaga kerja tidak terdidik adalah tenaga kerja yang hanya mengandalkan kekuatan fisik saja.

Contohnya yaitu kuli bangunan, buruh angkut, dan sebagainya.

B. Angkatan kerja Angkatan kerja merupakan setiap penduduk yang termasuk ke dalam kategori usia kerja, baik yang sudah memiliki pekerjaan, mencari pekerjaan, dan yang mengurusi rumah tangga.

C. Kesempatan kerja Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan terjadinya lapangan pekerjaan untuk diisi oleh para pencari kerja

2. HAK TENAGA KERJA

Seperti yang tertera dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, setiap tenaga kerja memiliki hak-hak sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini. Adapun hak - hak tenaga kerja sebagai berikut.

01

02

03

Istirahat jam kerja, sekurangkurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja,

Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu,

Cuti tahunan, sekurang kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus, dan

04

05

06

Pelaksanaan waktu istirahat tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama

Hak istirahat panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan tertentu.

Istirahat panjang sekurangkurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 (enam)

Menurut pasal 82. setiap tenaga kerja perempuan memiliki hak untuk mendapatkan istirahat selama 1.5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan SESUDAH MELAHIRKAN DAN BERHAK MENDAPATKAN UPAH / GAJI

Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yaitu - Upah minimum.

- Upah kerja lembur.

- Upah tidak masuk kerja karena berhalangan.

- Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya.

- Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya.

- Bentuk dan cara pembayaran upah.

- Denda dan potongan upah.

- Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah.

- Struktur dan skala pengupahan yang proporsional.

- Upah untuk pembayaran pesangon.

- Upah untuk perhitungan pajak penghasilan

Kewajiban tenaga kerja Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja memiliki hak dan kewajiban yang saling beriringan dan seimbang.

Hak tenaga kerja mengatur tentang hak-hak yang diperoleh oleh tenaga kerja.

Kewajiban tenaga kerja ini diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata mengenai kewajiban pekerja atau tenaga kerja yang diatur dalam pasal 1603.

1

2

3

Tenaga kerja yang terikat perjanjian dengan perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan pekerjaan.

Tenaga kerja yang terikat perjanjian dengan pemberi kerja atau dalam hal ini perusahaan wajib mentaati peraturan dan petunjuk dari pihak pemberi kerja

Tenaga kerja memiliki kewajiban membayar dendan atau ganti rugi apabila pekerja tersebut melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikan