tajuk 2 edisi 1 - 15 juni 2018
http://podiumindonesia.com
Bias Dollar E-KTP Di Rumah Rakyat MUNCUL pada 2009 sebagai proyek percontohan nasional. Mirip seperti kartu anjungan tunai mandiri alias ATM. Bertahap kemudian digaungkan pada 2011, 2012 terakhir 2013. Wajib, begitulah kata pemerintah untuk memastikan keabsahan bagi warga negara Indonesia. Ya, dialah kartu tanda penduduk elektronik atau disingkat e-KTP. Pemerintah pun memastikan bahwa pemilik e-KTP tersebut berlaku seumur hidup. Wow...metode baru dengan harapan baru pula. Seolah begitulah yang ada di pikiran penulis. Seiring berjalannya waktu, satu persatu persoalan terekam ke permukaan. Mulai dari sulitnya dapat e-KTP, alat perekam yang rusak atau 'hang', lambatnya pengiriman blanko hingga tetekbengek lainnya. Malah jelang tahun politik ini, Mendagri Tjahjo Kumolo bilang ada sekitar 10 juta warga belum terekam e-KTP. Kalau ditaksir, ya sekira 94,2 persen yang baru menerima kartu sah tanda penduduk Indonesia itu. Penduduk wajib e-KTP yang sudah melakukan perekaman sampai dengan tanggal 20 Mei 2018 di 514 kabupaten/kota sebesar 181.220.447. Begitulah uraian Tjahjo kepada wartawan, (24/5/2018).
Yayasan FForum orum K ar era Utara Kar aryya Putra Sumat Sumatera Akt e No. 1 4 TTanggal anggal 29 Mare 10 Akte 14 Marett 20 201 NPWP: 7 1.060.05 7.8-1 19.000 71 .060.057 .8-11 PENDIRI: T. Syaiful Anhar PENANGGUNGJ AWAB/PEMIMPIN RED AKSI: PENANGGUNGJA REDAKSI: T. Syaiful Anhar WAKIL PENANGGUNGJ AWAB: PENANGGUNGJA Mahmud Hamdani WAKIL PEMIMPIN RED AKSI: REDAKSI: TM. Muchalladon DEW AN RED AKSI: DEWAN REDAKSI: T. Syaiful Anhar (Ketua), Mahmud Hamdani, TM. Muchalladon, Sahrul Akbar PENASIHA T: PENASIHAT Achmad Firdaus Hutasuhut, SH, MSi PENASIHA T HUKUM: PENASIHAT M. Holid SH, Dedy Cahyadi SH PIMPINAN PER USAHAAN: PERUSAHAAN: Yunifar Efendi P SEK. PER USAHAAN: PERUSAHAAN: Rafika MANA GER KEU ANG AN: MANAGER KEUANG ANGAN: T. Reza Maulana PEMASARAN/IKLAN: Amiruddin
Tak hanya itu, tercatat tercatat ada sekitar 844 ribu orang yang kemungkinan tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada serentak 2018. Lepas Tjahjo Kumolo berujar, dua hari berselang kejadian menyangkut eKTP hebohkan masyarakat. Tepatnya Sabtu (26/5), warga yang tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Cerita geger warga itu mengenai jatuhnya satu kardus lebih e-KTP di jalan. Ditaksir berisi ribuan e-KTP. Pertanyaanya, KTP siapakah itu? Kata warga di sana, bahwa pemilik e-KTP domisilinya dari Sumatera Selatan. Masa berlakunya sampai tahun 2017. Komentar pedas langsung mengarah pemilu Capres 2019 mendatang. Kemudian dikaitkan dengan permainan politik nakal yang penuh trik dan intrik. Sejurus temuan tersebut, polisi bergegas, Kemendagri beraksi. Lewat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam RED AKTUR PELAKSANA: REDAKTUR HM Tambunan KOORDINA TOR LIPUT AN: Sahrul Akbar OORDINAT LIPUTAN: SEKRET ARIS RED AKSI SEKRETARIS REDAKSI AKSI:: TM. Muchalladon EDIT OR: EDITOR: ES Parinduri FO TOGRAFER: FOT Iwanto HS WAR TAWAN: ART MED AN: Suparno Harianto MEDAN: KO TA BINJ AI: Eddy Gunawan, Sudirman KOT BINJAI: ST ABA T: Novra Dana STABA ABAT WAMPU: Amiruddin SECANGG ANG: Marwansyah Lubis SECANGGANG: HINAI: Sunardi TANJUNG PURA: Zulkarnain SPd BINJ AI: Misli BINJAI: SELESAI: Amir Hamzah Piliang SALAPIAN: Sudirman BA PER CET AKAN: PERCET CETAKAN: CV. Media Lintas Transindo REKENING BANK Bank Mandiri Stabat No. 105-00-1139262-2 An. Yunifar Efendi P ALAMA T RED AKSI: REDAKSI: ALAMAT Jl. Palang Merah No. 80 - AA Medan, Sumut, Jl. Proklamasi Lk. XI/79 Kel. Kuala Bingei, Kec. Stabat, Langkat, 20814 HP : 085206407583 - 082280421249 email: podiumindonesia@gmail.com http://podiumindonesia.com Isi diluar tanggung jawab percetakan Wartawan Tabloid Podium dilengkapi Surat Tugas dan kartu Pers yang masih berlaku serta terdaftar di Box Redaksi.
Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh membenarkan adanya kardus berisi e-KTP yang tercecer di Jalan Raya Salabenda, Semplak, Bogor, (26/5/2018). Namun, ia mengatakan e-KTP tersebut invalid atau rusak. "Bahwa KTP-el yang tercecer tersebut adakah KTP-el rusak atau invalid dan diangkut dari gudang penyimpanan sementara di Pasar Minggu ke Gudang Kemendagri di Semplak, Bogor," kata Zudan melalui keterangan tertulis, (27/5/2018). Tak kalah gempar kasus e-KTP mendera wakil rakyat yang berkantor di Senayan. Kalau yang ini, kasusnya bukan buang membuang e-KTP atau membolak-balik kartu tanda penduduk itu. Tapi menyangkut kasus korupsi di rumah rakyat negeri ini. Terungkap dari keponakan mantan Ketua DPR Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo di sidang Pengadilan Tipikor Jakarta. Dia bilang, aliran dana korupsi proyek e-KTP diterima sejumlah anggota DPR RI. Hal seperti sesuai kesaksian Setya Novanto sebelumnya. Saat menjadi saksi perkara korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa pengusaha Anang Sugiana Sudihardjo, Irvanto mengungkapkan, telah menyerahkan uang kepada lebih 10 politikus di DPR. Seorang di antaranya anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat yang kini menjadi Wakil Ketua Umum partai berlambang Mercy
tersebut, Nurhayati Ali Assegaf. Irvanto menyebut aliran dana untuk politikus perempuan yang kini menjadi Wakil Ketua Umum partai berlambang Mercy, Nurhayati Ali Assegaf, adalah sebesar 100 ribu Dolar AS. Selain Nurhayati, Irvanto menyebut beberapa nama yang sudah pernah disampaikannya dan sebagian besar sudah diperiksa KPK sebagai saksi. "Rinciannya, USD 1 juta untuk Chairuman (Harahap); pertama 500 (ribu USD) berikutnya 1 juta (USD), terus ke Pak (Melchias Marcus) Mekeng USD 1 juta, terus ke Pak Agun (Gunandjar) USD 500 ribu dan USD 1 juta, terus Jafar (Hafsah) USD 100 ribu, ke Ibu Nur (Ali) Assegaf USD 100 ribu," kata Irvanto di persidangan. Irvanto mengaku banyak menyerahkan uang proyek e-KTP. Penyerahan uang itu dicatatnya dalam sebuah buku. Irvanto mengaku menyerahkan uang itu di lantai 12 gedung DPR RI. Ia berdalih melakukan penyerahan uang itu atas perintah dari Andi Narogong, salah satu terpidana kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP. Irvanto merupakan ?mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera sekaligus mantan Ketua Konsorsium Murakabi yang juga menjadi tersangka dalam skandal kasus megakorupsi eKTP. Ia juga diduga berperan menjadi penampung untuk jatah uang korupsi e-KTP Setya Novanto. n red
PANGGILAN Kepada saudara: Nama Alamat
: Bambang S : Dusun Kenang Tani Desa Kuala Pesilam Kecamatan Padang Tualang
agar segera datang ke kantor redaksi Tabloid PODIUM, Jalan Palang Merah No. 80 - AA Medan atau ke Jl. Proklamasi Lk. XI/79 Kel. Kuala Bingei, Kec. Stabat Langkat, Sumatera Utara - 20811 untuk: Menyelesaikan perhitungan KEUANGAN TRIWULAN II TAHUN 2016. Demikian panggilan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.
ttd
PENANGGUNGJAWAB/PEMIMPIN REDAKSI
headline 3 edisi 1 - 15 juni 2018
http://podiumindonesia.com
“
INI kisah Bang Dori (nama samaran-red). Hidup sederhana namun bijak dalam berbicara. Termasuk mengumpulkan massa. Keaktifan Bang Dori di organisasi sejak dini, rupanya menjadi perhatian banyak kalangan.
MEDAN, PODIUM Tak pelak, Bang Dori pun mendapat dukungan dari masyarakat sekitar tempatnya tinggal di kawasan Medan. Nah, karena kiprahnya itu pula, Bang Dori mulai beranjak ke tingkat partai politik (parpol). Awalnya, pria yang kini menginjak usia kepala lima, coba gabung di parpol tingkat kelurahan. Lalu ke tingkat kecamatan. Hingga akhirnya Bang Dori memberanikan untuk mencalonkan diri di pemilihan legislatif (pileg). Cerita Bang Dori itu terjadi pada pileg 2009 lalu. "Aku punya massa, tapi tak punya modal. Namun niatku yang membuatku nekat," lirih Bang Dori kepada PODIUM, kemarin. Singkatnya, pada pileg 2009 tersebut Bang Dori gagal duduk di gedung terhormat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Salah satu kegagalan Bang Dori, lewat terawangannya yakni kurang promosi. Pasalnya, Bang Dori taklah seperti caleg punya modal besar, bahkan spanduk atau baliho cuma terpasang di beberapa titik saja. "Kalau sosialisasi kayaknya terus kulakukan. Tapi aku tak punya modal, aku cuma bisa cakap dan kurang beri ini-itu kepada massa," tukasnya. Alhasil, capaian Bang Dori sebagai penyambung aspirasi masyarakat sirna di 2009 itu. Dia kalah telak. Pun begitu, Bang Dori tak berkecil hati.
"Wajar aku kalah karena aku tak punya duit. Nah, yang jadi pertanyaan, seandainya aku punya duit, mungkin ratusan hingga miliaran rupiah hartaku hilang. Yang kutakutkan lagi duit itu hasil pinjaman," sahutnya. Dari perbincangan tersebut, Bang Dori menganggap kegagalannya adalah suatu faedah yang sangat bermanfaat. Ini ditilik dari masih sayangnya Tuhan kepada dirinya. "Sekarang coba pikirkan, modal segitu besar harus 'dijudikan', ke mana harus mencari duitnya. Bisabisa kalau duit (kampanye-red) tidak pulang jadi gila. Paling tidak, ya korupsi lah. Kan sudah banyak gambaran dikasi Tuhan, para legislator korup berurusan dengan hukum yang berujung aib keluarga," seloroh Bang Dori sambil mengamini ketidaklolosannya di pileg 2009. Usai pileg, alhasil Bang Dori tak pernah lagi ingin bertarung. "Karena aku rasa lebih besar mudarat ketimbang manfaatnya," tandas Bang Dori. Apa yang dikhawatirkan Bang Dori soal legislator tersangkut kasus korupsi, toh memang terjadi. Terbukti, lewat rilis Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan, sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdiri, telah ada 189 anggota DPR RI dan DPR Daerah (DPRD) yang
tertangkap karena kasus korupsi. Periode 2014-2019, 15 anggota DPR mendekam di penjara sebagai koruptor. Indonesia mengalami darurat korupsi. “Korupsi di DPR semakin parah dengan adanya fenomena korupsi yang dilakukan secara kolektif. Dulu kita pernah dikagetkan bagaimana DPRD di Riau, di Kabupaten Seluma, Musi Banyuasin, belasan anggota DPRD melakukan korupsi. Hal ini terulang lagi di Sumatera Utara dan Malang. Bahkan di Sumut, jumlahnya sampai lebih dari 38 anggota DPRD yang diduga melakukan kasus korupsi,” jelas Peneliti ICW, Almas Sjafrina, pada diskusi “Urgensi PKPU Larangan Mantan Napi menjadi Calon Anggota Legislatif” di kantor ICW), Kalibata, Jakarta Selatan, belum lama ini. Sebab maraknya kasus korupsi di lembaga legislatif, ICW mendukung langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang hendak mengatur agar mantan terpidana korupsi tak bisa mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Langkah pencegahan kasus korupsi mesti dilakukan sejak tahap pencalonan. ICW mengapresiasi langkah KPU yang hendak meningkatkan integritas pemilu dalam penjaringan peserta pemilu. “Kami melihat, KPU menganggap penyakit korupsi di legislatif ini sudah sangat kronis sehingga
treatment-nya harus dimulai dari pembenahan di level hulu, yaitu memastikan calon anggota DPR tidak pernah tersangkut kasus korupsi. Penting mendorong partai untuk mencalonkan orang-orang yang belum pernah punya rekam jejak korupsi dalam Pileg (Pemilihan Legislatif) 2019,” tandas Almas. Seperti diketahui sebelumnya, mayoritas fraksi di DPR tidak sepakat Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan aturan terkait pembatasan hak politik seseorang, yakni larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg). Keterangan diperoleh, dari 10 fraksi di DPR, sebanyak 7 fraksi tidak sepakat terhadap rencana KPU menerbitkan larangan bagi mantan napi korupsi menjadi caleg. Tiga fraksi yang mendukung rencana KPU adalah PKB, PKS, dan Partai Hanura. Sisanya, 7 fraksi menolak meski secara prinsip mereka sepakat tentang perlunya menjaga integritas DPR dan DPRD. Namun, menurut mereka KPU tidak berwenang membuat norma baru terkait hak politik itu. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) M Sirmadji mengatakan, pihaknya mempermasalahkan kewenangan KPU yang hendak mengeluarkan
headline edisi edisi 1 -115 - 15 maret juni 2018
http://podiumindonesia.com
Peraturan PKPU itu. Dikatakan, apabila KPU tetap memaksakan rencananya itu, maka bisa dianggap bahwa lembaga itu telah melanggar norma yang ada. Sebab, kata dia, KPU adalah lembaga pelaksana undang-undang (UU) yang dibuat oleh Pemerintah bersama DPR. Artinya, norma disusun dan disahkan oleh pemerintah dan DPR, lalu dilaksanakan oleh KPU. Oleh Pemerintah dan DPR larangan itu lalu dipertegas di UU. Namun, ada yang menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Oleh MK, diputuskan bahwa mantan napi boleh maju ke pilkada dengan beberapa syarat. Salah satunya mengumumkan ke publik bahwa dirinya adalah mantan napi. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengaku sepakat dengan rencana KPU itu. PKS menilai, larangan tersebut sebagai upaya mewujudkan pemilu yang berintegritas dan berkualitas. “Kami setuju dengan pengaturan tersebut dan fraksi kami di Komisi II akan memperjuangakannya dan mendukung KPU,� ujarnya. Dikatakan, pemilu harus menghasilkan anggota legislatif yang mempunyai rekam jejak bersih dan berkualitas, sehingga fungsi-fungsi legislatif berjalan baik. Larangan KPU, kata dia, merupakan salah satu cara untuk mencegah mantan koruptor menduduki jabatan publik. Patuhi Aturan Bagaimana dengan pemerintah? Apakah menyetujui atau tidak peraturan yang dikeluarkan KPU Sumut menyangkut larangan mantan koruptor nyaleg 2019 ini. Menanggapi hal itu, Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi, Eko Sulistyo di Jakarta, Senin (28/5), menyatakan, pemerintah bakal mematuhi peraturan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait larangan mantan terpidana kasus korupsi atau mantan koruptor. Pemerintah akan menghormati pengaturan KPU terkait teknis penyelenggaraan pemilu. "Pemerintah akan menghormati apa yang menjadi keputusan KPU," ujar. Eko menuturkan bahwa pemerintah tidak akan melangkahi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan peraturan di bawahnya termasuk keputusankeputusan KPU. Menurut dia, pemerintah akan menaati peraturan yang dibuat KPU. "Karena teknis penyelenggaraan
pemilu menjadi wilayah kewenangan KPU dan Bawaslu sebagai pihak yang akan mengawasi," tandas dia. Sebagaimana diketahui, KPU tetap akan melarang mantan koruptor menjadi caleg di pileg 2019. Meski pun, larangan KPU tidak diterima DPR dan Bawaslu, lembaga ini menilai KPU melanggar UU Pemilu jika mengatur larangan mantan koruptor menjadi caleg. KPU sendiri menilai pelarangan ini sebagai upaya mencegah terjadinya kasus korupsi. KPU berupaya menciptakan pemilu yang bersih dan berintegritas. Bahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap keukeh menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) tersebut. "Lebih baik kami kalah apabila digugat dari pada kami tidak mengeluarkan aturan ini," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Sebelumnya, langkah KPU melarang mantan napi korupsi untuk menjadi calon legislatif ditentang oleh pemerintah, Bawaslu, dan DPR. Wahyu menjelaskan, penolakan tersebut terjadi karena KPU melanggar Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam UU tersebut, mantan napi yang sudah menjalani masa hukuman 5 tahun atau lebih boleh mencalonkan diri sebagai anggota legislatif selama yang bersangkutan mengumumkan diri ke publik mengenai kasus hukum yang pernah menjeratnya. Namun, menurut Wahyu, KPU membuat terobosan bahwa khusus mantan napi korupsi. Mereka tak boleh mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif sebab korupsi masuk dalam kejahatan luar biasa. Sebab, merujuk pada putusan MK Nomor 92/PUU-XIV/2016, KPU merupakan lembaga independen. "Tampaknya kita menempuh jalan sendiri terkait napi koruptor, itu tampaknya kita berbeda pandangan. Kita pastikan akan dikeluarkan PKPU karena sesuai dengan hasil rapat pleno," kata dia. Terpisah, Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah mendukung keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal peraturan mantan narapidana koruptor yang tidak diperbolehkan ikut serta kontestasi legislatif. Aturan pelarangan menjadi calon legislatif ini menurutnya penting untuk mencegah kembali terjadinya korupsi ketika menjadi anggota DPR. "Saya mendukung penuh PKPU Pelarangan mantan napi koruptor, karena PKPU ini adalah upaya mencegah residivis korupsi
kambuh," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, Minggu (27/5). Kata Dahnil, mantan Koruptor yang kembali ke politik berpotensi melakukan tidakan koruptif kembali. Sedangkan Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donald Fariz menilai partai politik seharusnya mendukung keinginan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menerbitkan peraturan KPU (PKPU) pemilihan umum 2019 yang melarang mantan narapidana ikut dalam pemilihan umum legislatif. Donald mengatakan, langkah yang dilakukan KPU merupakan upaya progresif mereka sebagai lembaga yang akan menyelenggarakan pemilu legislatif dan presiden pada 2019. Dengan adanya peraturan ini maka mantan narapidana termasuk mereka yang pernah menjadi terpidana korups, tidak diperbolehkan untuk ikut serta dalam pemilu. Serahkan LHKPN Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tantowi mengungkapkan bahwa, sudah tidak ada kendala dalam rancangan peraturan KPU (PKPU) mengenai penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi calon legislatif (caleg). LHKPN akan tetap masuk menjadi syarat bagi caleg dengan waktu penyerahan yang diperpanjang. "LHKPN juga sudah tidak ada masalah. Jadi LHKPN itu tetap jadi syarat, tetapi waktu penyerahannya yang diperpanjang," ucap Pramono di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pekan lalu. Pramono menuturkan, jika nanti aturan itu diterapkan, kemudian caleg tidak bisa menyerahkan LHKPN hingga batas mereka telah terpilih, maka caleg yang bersangkutan tidak dapat dilantik. "Waktu penyerahannya paling lambat itu (saat) penentuan calon terpilih, sehingga kalau tidak diserahkan sampai calon terpilih berarti ya enggak bisa dilantik," tuturnya. Diketahui, dalam rancangan PKPU, dimasukan syarat bagi siapa saja yang ingin mencalonkan diri dalam pemilu legislatif untuk menyerahkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara DPR sepakat semua calon anggota legislatif yang ikut Pemilihan Legislatif 2019 wajib menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
4
(LHKPN). LHKPN tersebut nantinya akan diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Masih menyakut pemilu dan pileg 2019, 14 Partai politik dinyatakan lolos. Dari beberapa survei yang dirilis hanya beberapa partai diprediksi lolos parliamentary treshold (PT) dengan suara 4 persen. Itu pun didominasi oleh partai-partai lama. Namun dari hasil survei juga diketahui ada beberapa partai lama dan baru yang diprediksi suara tidak mencapai angka 4 persen. Menurut survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) jika pemilu dilakukan hari ini presentase Hanura hanya 0,7 persen, tak mencapai 1 persen. Dengan begitu Hanura diprediksi sulit mengirim perwakilannya ke Senayan. Survei dilakukan pada 28 April - 5 Mei 2018 dengan metode wawancara tatap muka 1.200 responden menggunakan kuesioner. Metode samplingnya yakni multistage random sampling. Margin of error survei sebesar 2,9 persen. Kemudian Partai Amanat Nasional (PAN). PAN diprediksi hanya memperoleh suara 2,5 persen. Metode samplingnya yakni multistage random sampling. Margin of error survei sebesar 2,9 persen. Hasil tak jauh beda terpotret dalam survei Charta Politika. Survei yang dilakukan pada 13-19 April 2018 itu, PAN diprediksi memperoleh 2,8 persen. Artinya jauh dari 4 persen. Selanjutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Menurut survei LSI, suara PKS hanya mencapai 3,8 persen. Artinya kurang dari 4 persen seperti yang sudah ditentukan. Hasil tak jauh beda terpotret dalam survei Charta Politika. Survei yang dilakukan pada 13-19 April 2018 itu, PKS diprediksi memperoleh 3,5 persen. Kemudian Partai Serikat Indonesia (PSI). Partai pimpinan Grace Natalie ini diprediksi tak akan bisa menempatkan kadernya di Parlemen lantaran tak mendapatkan suara minimal 4 persen. Menurut survei Cyrus Network elektabilitas PSI hanya 0,3 persen. Menurut Managing Director Cyrus Network, Eko Dafid Afianto citra PSI yang diklaim dekat dengan anak muda ternyata tidak begitu melekat. Sebab dari hasil survei, PSI justru hanya mendapatkan suara publik sebesar 0,3 persen, kalah jauh dari PDI Perjuangan dengan angka 23,3 persen. Bahkan, hasil survei Charta Politika lebih kecil lagi. Survei yang dilakukan pada 13-19 April 2018 itu, PSI diprediksi memperoleh 0,2 persen. n PI/ne PI/nett
religi 5 edisi 1 - 15 juni 2018
http://podiumindonesia.com
or Oleh: Nur'aini, Edit Editor
TRAGEDI yang terjadi di jalur Gaza selama aksi protes Hari Nakba telah menewaskan ratusan warga Palestina. Jumlah korban tewas akibat aksi pembunuhan oleh tentara Israel tembus di atas 100 jiwa jika dihitung sejak dimulainya protes warga Palestina pada 30 Maret lalu. Bahkan, korban luka telah menembus 12 ribu orang sejak protes untuk memperingati pengusiran warga Palestina oleh Israel tersebut bergulir. Hanya dalam sehari, yakni tepatnya saat Amerika Serikat meresmikan gedung kedutaan besarnya di Yerusalem pada 14 Mei 2018, sebanyak 62 warga Palestina tewas. Lima di antara korban tewas itu adalah anak-anak dan 2.700 orang terluka. Jatuhnya korban tersebut karena tentara Israel menembakkan peluruh dan gas air mata ke arah demonstran yang hanya berjarak ratusan meter dari perbatasan Gaza dan Israel. Kejadian tersebut mengundang tanya, apa tindakan negara Muslim? Seruan paling keras agar negara Muslim bereaksi dikemukakan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Ia meminta para pemimpin negara-negara Muslim untuk bersatu menghadapi Israel. Ia menyerukan hal itu dalam KTT Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Istanbul pekan lalu. Gelombang protes terhadap kekejaman tentara Israel juga disuarakan masyarakat di Asia, Eropa, Timur Tengah, hingga Afrika Utara. Kecaman demi kecaman
dilayangkan. Akan tetapi, justru negara Muslim yang terlihat loyo dalam merespons aksi keji Israel menembaki demonstran Palestina. Respons aksi keji Israel sebenarnya telah datang dari OKI yang menggelar KTT Luar Biasa di Istanbul. KTT tersebut dihadiri sejumlah kepala negara. Akan tetapi, Arab Saudi hanya mengirimkan seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri. Selain itu, Mesir, Bahrain, dan Uni Emirat Arab hanya mengirimkan pejabat dari tingkat yang lebih rendah. Pertemuan OKI tersebut menghasilkan seruan agar PBB membuka penyelidikan internasional terhadap aksi pembunuhan di Gaza. OKI juga mendesak PBB untuk memberikan perlindungan internasional untuk Palestina. Selain itu, OKI menyerukan pembatasan ekonomi terhadap setiap negara, perusahaan, atau individu yang mengakui aneksasi Israel atas Yerusalem. Langkah responsif terhadap tragedi Gaza juga telah ditunjukkan Dewan Hak Asasi Manusia (HAM)
PBB yang menggelar pemungutan suara untuk menentukan pengiriman tim penyidik kejahatan perang internasional. Tim tersebut akan menyelidiki penembakan terhadap demonstran di Gaza yang dilakukan pasukan Israel. Hasil dari pemungutan suara tersebut, 29 anggota Dewan HAM PBB setuju mengirim tim penyidik internasional independen. Pengiriman itu ditentang oleh dua anggota dewan yakni AS dan Australia. Sementara, 14 angggota lainnya abstain. Tim tersebut diminta untuk membuat laporan pada akhir Maret tahun depan terkait pelanggaran dalam konteks serangan militer terhadap aksi protes di Gaza yang dimulai pada 30 Maret 2018. Kecaman, seruan, dan langkah responsif lembaga internasional tersebut tentu tidak akan efektif saat Israel dapat melakukan apa saja di wilayah Palestina, dengan dukungan dari AS. Aksi militer Israel dan pendudukan wilayah Palestina tak pernah sampai ke pengadilan internasional. Kondisi itu diperparah
dengan keengganan negara-negara Muslim untuk melawan Israel karena berbagai kepentingan. Mengutip pernyataan Erdogan, Negara Muslim terlalu sibuk berkelahi dan menghindar ketika dihadapkan oleh musuh mereka. Pernyataan Erdogan itu bisa jadi menyinggung ulah boikot negara Timur Tengah terhadap Qatar. Selain itu, Arab Saudi sibuk menggempur Yaman. Sementara, negara-negara itu tak pernah secara terangterangan menganggap Israel sebagai musuh bersama. Penderitaan rakyat Palestina sejak 1947 bisa jadi berlanjut dalam eskalasi konflik yang terus memuncak jika kondisi negara Muslim masih sama, enggan bergerak nyata. Boikot secara ekonomi atau bahkan sanksi keras terhadap Israel tak juga muncul dari negara-negara Muslim tersebut. Oleh karena itu, keyakinan Erdogan bahwa kelakuan semenamena Israel terhadap Palestina bisa dilawan jika negara Muslim bersatu, sepertinya perlu diamini. n rol
binjai edisi 1 - 15 juni 2018
http://podiumindonesia.com
6
Walikota Binjai Ajak Aktifkan Kembali Siskamling
Pemko Binjai Raih WTP LAPORAN Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Binjai 2017, setelah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara, meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). BINJAI, PODIUM "Ini untuk ketiga kalinya Pemko Binjai menerima WTP," kata Wakil Walikota Binjai Timbas Tarigan, di Binjai, Jumat. Timbas menjelaskan ini sebagai bentuk kerja nyatannya Pemko Binjai dalam mengelola keuangan dan aset secara baik dan benar serta akuntabel sehingga layak menerima penghargaa ini, katanya. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara Vincentia Moli Ambar Wahyuni menyerahkan langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kota Binjai tahun 2017 kepada Wakil Walikota Timbas Tarigan. SE, disaksikan Anggota V BPK RI, Isma Yatun dan Gubsu HT Erry Nuradi, (24/5/2018), di auditorium BPK Perwakilan Sumatera Utara di Jalan Imam Bonjol Medan. Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun pada kesempatan itu mejelaskan pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas LKPD. Opini
merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran atas laporan keuangan yang didasarkan empat kriteria. Dimana kriteria yang dimaksudkan itu adalah kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Maka berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK atas laporan keuangan pemerintah kabupaten dan kota, maka BPK memberikan opini WTP kepada 13 kabupaten kota di Sumatera Utara, termasuk kota Binjai. "Selamat kepada 13 daerah yang mendapat opini WTP," katanya. Sementara itu berdasarkan data yang ada Pemko Binjai pernah meraih opini WTP atas laporan keuangan tahun 2014, namun turun peringkat menjadi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas laporan keuangan tahun 2015, kemudian kembali meraih opini WTP atas laporan keuangan tahun 2016 dan 2017. n ants
BINJAI, PODIUM Wali kota Binjai Sumatera Utara, Mengajak warga da seluiruh komponenn yang ada di darerah itu untuk kembali mengaktifkan sistim keamanan lingkungann (Siskamling) guna menyikapi aksi teror yang terjadi di beberapa daerah belakangan ini. Wali kota Binjai Muhammad Idaham menjelaskan, sudah melakukan pertemuan antara Forkopimda dengan masyarakat bertujuan untuk saling bertukar pikiran dan informasi terkait dengan masalah teror yang terjadi belakangan ini sehingga mengganggu keamanan negara. "Kita berkumpul untuk tukar pikiran dan informasi, ada beberapa pristiwa yang terjadi, menimbulkan keprihatinan kita bersama, demi menjaga kekondusifan dan keamanan Binjai, maka perlu meningkatkan kewaspadaan, kita butuh deteksi dini pengamatan yang lebih intensif lagi," katanya. Idaham juga meminta para Kepala lingkungan untuk memasang spanduk dan mengaktifkan kembali wajib lapor 1x24 jam di masing-masing kelurahan bagi para tamu yang datang wajib didata. "Seandainya kalau ada tamu yang menolak untuk didata, kita dapat mengambil sikap dengan mengeluarkan mereka dari kota kita dan waspadai kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara tertutup. Waspadai ajaran agama yang menyimpang, mari kita samasama menjaga kota Binjai," sambungnya. Dalam kesempatan tersebut dipaparkann juga data dari para Camat se Binjai rekapitulasi jumlah pendatang di setiap kecamatan total keseluruhannya 3.353 orag atau 1.555 kepala keluarga, yang terdiri dari Kecamatan Binjai Utara pendatang 556 orang atau 238 kepala keluarga. Sementara itu Kecamatan Binjai Selatan pendatang 996 orang atau 357 kepala keluarga, Kecamatan Binjai Kota pendatang 483 orang atau 321 kepala keluarga. Untuk Kecamatan Binjai Timur pendatang 944 orang atau 299 kepala keluarga, Kecamatan Binjai Barat pendatang 1.124 orang atau 340 kepala keluarga, dimana dimasingmasing daerah saat ini masih terpantau kondusif. n ants
Jalan Tol Medan - Binjai Dibuka Jelang Arus Mudik Lebaran 2018 BINJAI, PODIUM Menjelang arus mudik lebaran 2018 jalan tol Medan-Binjai, Sumatera Utara, seksi satu sudah mulai dioperasionalkan dan bisa dilalui pemudik secara gratis untuk itu persiapan memperlancarnya sudah dilakukan. Manager Proyek Pembangunan jalan Tol Medan Binjai, Hestu Budi menjelaskan, jalan tersebut nantinya dilalui secara gratis yang menghubungkann
jalan tol Medan-Binjai seksi satu sepanjang 3,6 kilometer yang merupakan ruas jalur tambahan dari pintu tol Helvetia menuju Jalan Veteran Medan pintu tol Marelan. "Saat ini proses pengerjaan jalan tol seksi satu tersebut sudah hampir rampung," katanya. Namun ruas jalan ini masih berstatus fungsional karena belum dilakukan uji kelayakan sehingga jalur tol tersebut belum dapat beroperasi secara maksimal, sambungnya.
Bagi para pemudik yang ingin melintas di jalur ruas tambahan ini tidak dipungut biaya atau gratis. "Ini merupakan penambahan ruas tol MedanBinjai dari pintu tol Helvetia menuju jalan Veteran yang akan diberi nama pintu tol Marelan," ujarnya. Pengerjaan jalur tambahan ini sendiri sudah mencapai tahap 70 persen dan akan terus dikebut hingga dapat dilalui para pemudik pada Idul Fitri 1439 H. n ants
langkat 7 edisi 1 - 15 juni 2018
http://podiumindonesia.com
Patut Ditiru!! Kadis Kominfo Ajak Pegawainya Sholat Zuhur Berjamaah GUNA lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan meningkatkan amal ibadah, serta menyahuti surat edaran Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu SH, No: 451.13-925/KESSOS/2018, tanggal 7 Mei 2018, tentang imbauan bulan suci Ramadhan 1439 H. STABAT, PODIUM Kepala Dinas Komunikasi dan Informatikan (Diskominfo) Kabupaten Langkat, H.Syahmadi, S.Sos, M.SP mengajak seluruh pegawainya, baik PNS mau pun Honorer, untuk melaksanakan sholat zuhur berjama’ah, dilanjutkan dengan siraman rohani (tausiyah). H.Syahmadi S.Sos, selain
bertindak sebagai iman sholat zuhur, Kadis Kominfo itu juga sekaligus pengisi tausiyah. Pada tausiyahnya, H.Syahmadi, mengajak kepada seluruh pegawainya, agar tidak menyia-nyiakan waktu di bulan penuh berkah ini. “Mari kita isi di setiap kesenggangan waktu dengan beramal, karena pada bulan ini
Pemkab Langkat Berduka MEDAN, PODIUM Beberapa saat setelah mendengar kabar dari sambungan seluler atas meninggalnya Asisten III Administrasi Umum Pemkab Langkat Drs Eddy Dharma Tarigan MSi, secara mendadak akibat serangan jantung. Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu SH bersama Ketua TP. PKK Langkat Hj. Nuraidah Ngogesa, mengucapkan duka cita serta langsung menuju rumah duka yang berada di komplek griya Kenangah Asri No.5 Blok D Setia Budi Medan, (19/5/2018). Bersama Sekdakab.Langkat dr.H.Indra Salahudin MKes. MM, para Assisten, Staf Ahli
setiap amal ibadah dilipat gandakan pahalanya,” ajaknya. Seperti dengan melaksanakan sholat lima waktu berjamaah, sholat sunat tarawih dan bertadarus, serta sholat tahajud di tengah malam. “Kalau bisa dilaksanakan semua lebih baik, kalua pun tidak bisa minimal wajibnya saja,” imbaunya. Selanjutnya, H.Syahmadi, juga mengajak agak kiranya, kepada siapa pun yang memiliki kelapangan rezeki, agar mau bersedekah kepada mereka yag tidak mampu, baik anak yatim atau pun fakir miskin. “Bagi mereka yang mampu, perbanyak amal ibadah dengan bersedekah kepada anak yatim dan
orang tidak mampu,” kata H.Syahmadi. Selain itu, H.Syahmadi, juga mengingatkan kepada pegawainya, agar dapat membagi waktu dengan bijak. “Intinya harus bijaklah, jangan gara-gara banyak ibadah tidak bekerja ataupun sebaliknya. Jadi kita harus beribadah dan bekerja,” ujarnya. Dia menambahkan kegiatan ini, akan terus berlanjut sampai menjelang Idul Fitri, sekaligus mengucapan terimahkasih kepada seluruh pegawai Kominfo yang muslim, telah memakmurkan musholah Ar-rahman ini, hingga terisi penuh. n P22
Eddy Dharma TTarigan arigan Meninggal
dan kepala OPD Langkat serta ketua DWP Langkat Ny.Roro Indra Salahudin dan wakil ketua DWP dan TP.PKK lainnya. H.Ngogesa saat di rumah duka menyampaikan, semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan oleh Tuhan Yang Maha Esa. "Atas nama keluarga besar Pemkab. Langkat saya mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, semoga segala amal ibadah dan kebaikan almarhum sahabat Eddy, diterima di sisi Tuhan," doanya. Sumarni Boru Ginting istri almarhum, mengucapkan terimakasih atas kunjungan
takjiah Bupati Langkat beserta rombongan. "Atas nama keluarga, kami ucapkan kerimakasih," ucapnya. Dijelaskan Sumarni, suaminya Drs. Eddy Dharma Tarigan menutup usia tepat di usia ke 56 tahun, acara adatnya akan dilakukan pada senin 21 mei di Jambur Namaken Jl.Jend. Jamin Ginting Medan, sedangkan untuk resepsi pemakamannya dimakamkan di TPU Simalingkar. Ada pun anak beliau dua telah meninggal yaitu Reza Perdana Tarigan dan Wandy Gabriel Tarigan, sementara 2 lainnya masih hidup yaitu Wahyu Agriva Tarigan ST dan Widya Hapsari Boru Tarigan Si.Kom. n P25
langkat http://podiumindonesia.com
8
BUPATI Langkat H.Ngogesa Sitepu SH melalui Sekdakab dr.H.Indra Salahudin MKes. MM secara langsung menyambut rombongan tim safari ramdahan Gebernur Sumatra Utara pada acara silahturahmi ulama dan umaro pada rangkaian buka puasa bersama pada ramadhan 1439 H/2018 M, di Pendopo Jenteray Malay Rumdis Bupati Langkat Jl. Proklamasi Stabat, (20/5/2018). STABAT, PODIUM Berawal berbuka puasa bersama, dilanjutkan sholat magrib dan sholat isya serta sholat tarawih berjamaah, setelah itu Gubsu Dr. Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si. diwakili Kadis Pendidikan dan Pengajaran Prov. Sumut Drs. Arsyiad Lubis mengucapkan terimakasih kepada Pemkab. Langkat atas sambutan yang hangat. “Terimakasih atas menu berbukanya, semoga menjadi amal yang berkah di bulan Ramadhan yang berkah ini,” katanya. Selain itu, Drs. Arsyiad mengimbau silaturahmi antara umaro dan ulama harus tetap terjaga keharmonisannya, hal tersebut dimaksud untuk keberlangsungan pemerintah yang sehat dan dinamis. “Mari dimomentum ramadhan kali ini mari kita kuatkan ukwah antara umaro dan ulama, untuk merajut ukuwah mewujudkan Sumut karya, sejahtera dan berbudaya untuk membina pribadi religius," ajaknya. Drs.Arsyiad berharap dengan bersatunya umaro dan ulama, dapat menjaga kekondusifan
susanan di Sumatra Utara umumnya dan Langkat khususnya. “Saya yakin rakyat pasti bisa kompak jika umaro dan ulamnya bersatu dengan baik, dengan begitu kita pasti bisa dengan muda, melawan dan memberantas tindak terorisme. Sehingan apa yang terjadi di Surabaya dan Mapolda Riau tidak terulang lagi di tempat lainnya,” ujarnya. Atas nama Pemkab Langkat, Sekdakab.Langkat dr.H.Indra mengucapkan, selamat datang kepada rombongan tim sayafari romadhon Gubsu di bumi bertuah, serta berterima kasih yang telah mejadwalkan berkunjung ke Langkat. “Kunjunga ini telah banyak memberikan masukan dan pengajaran tentang pentingnya persatuan antara ulama dan umaro, dalam menjalankan roda pemerintahan,” imbuhnya. Secara resmi Indra memberangkatkan tim safari Ramadhan Pemkab Langkat 1439 H/ 2018 Miladiyah, untuk melaksanakan tugas pada 24-25 Mei di 23 kecamatan pada 46 masjid di Kabupaten Langkat. Selain itu Pemkab.Langkat juga mengucapkan
terimaksaih kepada Baznaz Langkat, yang di setiap tahunnya telah memprogramkan paket sembako bagi sejumlah dhuafa, serta kepada PT.Bank Sumut untuk tahun kedua ini kembali memberikan batuan syrup kepada masjid lokasi safari Ramadhan. Tausiyah pada safari Ramadhan dibawakan ustadz Muhammad Hatta. Dia menjelaskan, rasa sabar dan ikhlas menjalani ibadah puasa untuk meningkatkan Iman dan Taqwa “Amal sholeh dilakukan atas dasar iman karena kecintaan terhadap Islam, akan membawa ke surga,” terangnya. Acara tersebut dihadiri oleh Forkopimda, Ketua MUI Langkat, Tuan Guru Babussalam Syekh Hasyim Al-Syawarni beserta jamaan tariqah, unsur Forkopimda plus Langkat, para pejabat sipil, TNI/Polri, Ketua Baznas Langkat, pimpinan PT. Bank Sumut cabang Stabat, Ketua DPD KNPI Langkat beserta unsur pengurus, tokoh masyarakat, agama, pemuda dan Ormas serta OKP, kaum dhuafa dan anak yatim 50 orang dan hadirin sekalian. n ladon
9
langkat http://podiumindonesia.com
Ambisi Langkat Raih WTP KABUPATEN Langkat kembali terima predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017 di gedung BPK RI Perwakilan Medan, Jl. Imam Bonjol Medan, (24/5/2018). MEDAN, PODIUM Didahului dengan penandatanganan berita acara serah terima LHP, dilanjutkan penyerahan buku LHP disampaikan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Sumut, Dra. Vincentia Moli Ambar Wahyuni, MM Ak yang diterima oleh Sekdakab. Langkat dr.H.Indra Salahudin MKes.MM mewakili Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu SH, bersama Plt. Ketua DPRD Langkat Ralin Sinulingga SE. Dra. Vincentia Moli, pada kata sambutan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Serta mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD
yang ada di Kota/Kabupaten Sumut atas kerja samanya selama ini, dalam keikut sertaan menyiapkan laporan keuangan. “Penyerahan LHP ini dilakukan oleh 19 Kabupaten/Kota se Sumut, semuanya berjalan lancar,” sambutnya. Untuk predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diterima oleh 13 Kabupaten/Kota, sedangkan selebihnya masih mendapat predikat WDP. “Pejabat wajib tindaklanjut atas LHP yang belum WTP dalam kurun waktu waktu 60 hari. Kami berharap kedepan LHP dapat didorong untuk hasil lebih baik lagi, dengan lebih meningkatkan pengelolaan keuangan daerahnya, agar ke depan naik
predikat menjadi WTP,” imbuhnya. Dr.H.Indra di sela-sela acara tersebut menyebutkan, meski pun dirinya telah bersyukur Langkat medapatkan LHP 2017 dengan predikat WDP, lantas tidak berhenti untuk terus bekerja keras dan memotivasi seluruh jajaran SKPD Langkat, bergerak dan mengutakan komitmen bersama agar kedepan dapat meraih predikat opini WTP. “Ke depan pengelolaan keuangan Langkat Insaya Allah akan lebih baik lagi, termasuk dalam pemberkasan penyusunan laporannya,” sebutnya. Untuk itu, Sekda menegaskan kepada seluruh SKPD di jajaran
Pemkab. Langkat untuk lebih tertib dan lebih baik lagi dalam mengelola keuangan daerah, baik dari aspek ketertiban administrasi mau pun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu pun, Plt Ketua DPRD Kab. Langkat Ralin Sinulingga, meyakini untuk kedapan, Langkat akan dapat lebih baik lagi dalam mengelola keuanganya dari berbagai aspek terkait. “DPRD Langkat sebagai mitra Pemerintahan Eksekutif, akan mendukung segala bentuk kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan untuk mengwujudkan good governance dan clean governance," terang Ralin. n ladon
langkat edisi 1 - 15 juni 2018
http://podiumindonesia.com
10
Langkat Menuju Swasembada Pangan Beras dan Daging
“
SAAT ini , Pemkab Langkat telah berhasil mewujudkan swasembada pangan pada beras dan daging secara berkelanjutan. Bahkan Pemkab Langkat terus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan panganan asal hewan dan tumbuhan sebagai prioritas utama didalam pembangunan daerah. Sebab pangan merupakan kebutuhan mendasar manusia yang paling utama.
LANGKAT, PODIUM Hal tersebut disampaikan Assisten Administrasi Ekonomi Pembangunan dan Sosial , Drs H Hermansyah, mewakili Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH, pada apel gabungan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, di halaman kantor Bupati
Langkat, Stabat, (28/5/2018). Keberhasilan Pemkab Langkat telah mampu mencapai swasembada pangan berupa beras walaupun luas lahan sawah beririgasinya hanya 25 persen. Dengan demikian, menunjukan Langkat memiliki peluang yang sangat besar untuk
Tak Miliki Izin, Polres Langkat Bekuk Dua Pelaku Pengolah Minyak Mentah LANGKAT,PODIUM
Personel Unit IV Tipidek Sat Reskrim Polres Langkat dipimpin Kanit Ekonomi Ipda Ardian Yunan Saputra, mengamankan dua pelaku pengolahan minyak mentah tanpa izin dan atau tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, di Desa Bukit Payung Kwala Besilam Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, Jumat kemarin. Kedua tersangkanya yakni Suw (38) pemilik dapur minyak dan JK (25) pekerjanya keduanya warga Desa Bukit Payung Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat. Petugas juga menyita barang bukti satu derigen minyak yang sudah dimasak (solar) dan satu derigen minyak yang sudah dimasak (bensin) serta satu derigen minyak yang sudah dimasak (minyak tanah). Kapolres Langkat AKBP Dedy Indriyanto melalui Kasat Reskrim AKP M. Firdaus, ketika dikonfirmasi wartawan membenarkan penangkapan tersebut. Dijelaskannya, sebelumnya petugas mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada lokasi pengolahan minyak mentah di Desa Bukit Payung yang diduga kuat tidak mempunyai izin. Menindaklanjuti laporan tersebut, kita langsung menurunkan tim unit IV Tipidek Sat Reskrim Polres Langkat dipimpin Kanit Ipda Ardian Yunan Saputra, menuju lokasi dimaksud guna memastikan kebenaran informasi itu. Setibanya dilokasi ternyata memang benar adanya laporan dari masyarakat tersebut. Kemudian petugas mengamankan dua pelaku yang melakukan pengolahan minyak tanpa izin. Selanjutnya para pelaku dan barang bukti di bawa ke Mapolres Langkat untuk di proses lebih lanjut, ujar Kasat Reskrim. n sahrul
meningtkatkan produksi gabah, jika sarana irigasiya di lahan sawah tadah hujan seluas 25.965 hektar dapat dibangun seluruhnya. Sedangkan untuk peningkatan pangan asal hewan, Lanjut, Drs Hermasyah, membutuhkan dukungan permodalan dan manejeman usaha yang professional melalui peningkatan skala usaha. Diharapkan jumlah rumah tangga usaha peternakan sapi sebasar 26.206 per kepala keluarga , dengan begitu dinilai ada peluang peningkatan populasi sapi yang sangat besar. “Jadi mesti ada peningkatan kepemilikannya pada rumah tangga usaha peternakan sapi,” terangnya. Adapun hambatan peningkatan pangan asal hewan dan tumbuhan , luas lahan sawa beririgasi masih sangat kecil yaitu 8.912 H dari seluruh jumlah sawah di Langkat yaitu 35.582 H. keterssediaan induk ternak berkualitas sangat terbatas. Akses peternak kepada permodalan dan perbankkan masih sangat rendah. Baik petani dan pertenak belum biasa mengikuti program asuransi, sebagi plindung usaha mereka,” jelasnya. Meskipun demikian, terus dilakukan upaya oleh Pemkab.Langkat melalui dana APBD maupun APBN untuk menyediakan dan meningkatkan pangan asal hewan dan tumbuhan. Selain itu, Pemkab Langkat juga telah dibantu TNI-AD melalui Kodim 0203 Langkat untuk mensuksekan program Dinas Pertanian dan Ketahan Pangan Langkat. Para Assisten dan Staf Ahli, pejabat eselon II, III dan IV dilingkungan Pemkab. Langkat, serta peserta apel gabungan lainnya. n ladon
parlemen 11 edisi 1 - 15 juni 2018
http://podiumindonesia.com
Anggota DPRD LLangkat angkat Bertausiyah RRamadhan amadhan STABAT, PODIUM Didahului sholat zuhur berjamaah, anggota DPRD Kabupaten Langkat H. Arba'i Fauzan, S.Pd berikan tausiyah Ramadhan di Musholla DPRD Langkat, (22/5/2018). Dalam kata pembukanya, Ustadz H. Arba'i Fauzan mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan Sekretaris DPRD Langkat untuk mengisi tausiyah Ramadhan di Musholla DPRD Langkat, semoga pertemuan ini mendapat ridho dari Allah SWT. H. Arba'i Fauzan yang merupakan politisi dari Partai Amanat Nasional ini dalam tausiyah singkatnya mengatakan bahwa yang hadir di majelis pada hari ini adalah orang-orang yang beruntung. “Kadang ada orang yang ingin berbuat amal di bulan Ramadhan, karena kondisi lagi sakit maka terkendala untuk beramal, kadang ada yang sehat tapi belum diberi kesempatan, kadang diberikan semua nikmat Allah tapi tidak mau melaksanakan amal kebaikan, oleh karena itu kita semua yang hadir disini adalah orang-orang yang beruntung,” papar H. Arba’i. Ustadz Arba'i mengatakan bahwa bulan Ramadhan itu bulan di mana pintu surga akan dibuka dengan seluas-luasnya dan tertutupnya pintu neraka yang bermakna bahwa pada bulan Ramadhan ini kita harus banyak melakukan amal kebajikan, selain puasa juga mengerjakan amal lainnya seperti sholat tarawih, memperbanyak membaca AlQur’an dan bersedekah, dengan mengerjakan amalan ini mudah-mudahan akan tertutuplah pintu-pintu neraka itu," ujarnya. “Baiknya tingkatkan terus amal ibadah kita di bulan Ramadhan, karena bulan Ramadhan bulan penuh barokah dan rahmah dimana terdapat malam lailatul qadar didalamnya, semoga kita memperolehnya,” harap H. Arba'i. Ustadz Arba'i juga mengajak menghilangkan puasa tradisi atau seremonial, seperti buka bersama di luar rumah seperti di kafe yang pada akhirnya dapat meninggalkan sholat maghrib karena situasi yang tidak memungkinkan. Pada acara tausiyah tersebut terlihat beberapa anggota DPRD Langkat yang hadir seperti Amir Husin, S.Ag. MIS, Suria Darma Ginting, SP dan Sekretaris DPRD Langkat Drs. Basrah Pardomuan beserta pegawai Sekretariat DPRD Langkat lainnya menyimak apa yang disampaikan Ustadz Arba'i. n pendi
Deklarasi Damai Masyarakat Kabupaten Langkat BUPATI Langkat H.Ngogesa Sitepu SH melalui Sekdakab dr.H. Indara Salahudin MKes.MM langsung menghadiri deklarasi damai masyarakat Kabupaten Langkat, di Pendopo Jentera Malay Rumdis Bupati Langkat Jl. Proklamasi Stabat, (21/5/2018). STABAT, PODIUM Sekaligus diiringi penandatanganan deklarasi damai masyarakat kabupaten Langkat oleh Sekdakab.Langkat dr.H. Indara Salahudin, Plt.Ketua DPRD Langkat, Kapolres Langkat, Dandim 0203/Langkat, Kepala Kejaksaan Negeri Langkat, Ketua Pengadilan Negeri Langkat, Ketua Pengadilan Agama Stabat, Dan Yonif 100/Raider, Dan Yon 8/Marinir, Ketua MUI Langkat, Ketua FKUB Langkat. Sekdakab. Langkat dr.H .Indra membacakan arahan dan bimbingan teks Bupati H Ngogesa menyampaikan keperhatinan yang mendalam atas tragedi kemanusiaan di Kota Surabaya dan Mapolda Riau mau pun beberapa tempat lainnya, yang bukan saja menimbulkan kerugian materi namun juga korban jiwa. Baik dari masyarakat sipil mau pun aparatur keamanan. Untuk itu, Sekda mengajak semua bersatu menjaga negara dan bangsa ini, khususnya Kabupaten Langkat dari upaya oknum yang ingin menghacurkan sendi-sendi keberasamaan disuasana persaudaraan yang sudah terjalin dengan baik, terlebih lagi dalam waktu dekat menjelang pemilihan kepada daerah. Dia berharap kepada tokoh agama dan pemuka
masyarakat, agar membatu aparatur pemerintah dan aparatur keamanan untuk bersama menjaga kekondusifan, karena kondusifitas adalah sebuah nilai mahal. “Perlu saya tekankan, tanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban adalah kewajiban kita bersama, maka jangan sampai kita lengah dan lalai,” ujarnya. "Ayo marilah kita semua membulatkan tekad dan niat menolak kekerasan, karena siapa pun kita apa pun latar belakang suku, budaya dan agama yang dianut, pasti mengecam dan mengutuk aksi teroris atau pun tindakan kekerasan dan aksi-aksi yang menimbulkan keresahan, apalagi menimbulkan korban jiwa tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan budaya mana pun," ajaknya. “Indonesia adalah masyarakat yang berbhineka, Indonesia adalah masyarakat yang menghormati perbedaan. Mari tolak upaya oknum yang berkategori teroris,” tandasnya. Turut hadir unsur Forkopimda Langkat, para kepala OPD dijajaran Pemkab.Langkat, tokoh agama/masyarakat dan pimpinan Ormas maupun OKP, Camat Stabat serta unsur Forkopim Stabat, para kepala Desa/Lurah yang ikut hadir. n pendi
sumut edisi 1 - 15 juni 2018
http://podiumindonesia.com
Sukran Tanjung Dicekal ke Luar Negeri PENYIDIK Subdit II/Hardabangtah Direktorat Reskrimum Polda Sumut telah mengajukan pencekalan ke luar negeri terhadap mantan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Sukran Jamilan Tanjung, tersangka dugaan penipuan dan penggelapan uang ratusan juta ke pihak Imigrasi. MEDAN, PODIUM “Pencekalan tersangka Sukran Jamilan Tanjung sudah kita ajukan beberapa hari lalu agar tidak bisa melarikan diri,” terang Kasubbid Penmas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan kepada awak media, (24/5/2018). Kata MP Nainggolan, pihaknya berupaya maksimal untuk menuntaskan kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan Sukran Jamilan Tanjung bersama saudaranya AT. Keduanya meminta uang ratusan juta kepada kontraktor dengan janji proyek, namun tidak ditepati. “Penetapan tersangka itu berdasarkan bukti transfer uang ke rekening orang lain, tapi tersangka yang mengambilnya,” sebut MP Nainggolan. Ditanya tentang pemeriksaan tersangka, MP Nainggolan bilang telah menjadwalkannya. “Pekan depan tersangka kita periksa sebagai tersangka,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kabid Humas Polda Sumut, AKBP Tatan Dirsan Atmaja mengatakan, mantan Bupati Tapteng itu dilaporkan oleh Joshua Maruduttua Habeahan pada 30 April 2018 dengan nomor LP 546/IV/2018/ SPKT III. Terlapor ada dua orang yaitu Amirsyah Tanjung dan Sukran Jamilan Tanjung. Korban dan terlapor pernah bertemu membahas soal pengerjaan proyek konstruksi senilai Rp 5 miliar dan ini yang memberitahukan bupati. “Nah, Sukran yang menjabat sebagai bupati yang memerintahkan Amirsyah untuk meminta sejumlah uang administrasi,” paparnya. Uang yang diminta Sukran Jamilan Tanjung melalui Amirsyah Tanjung kepada Joshua sebesar 450 juta rupiah, dengan harapan akan diberikan sejumlah proyek, salah satunya pembangunan konstruksi. Namun, proyek yang dijanjikan tidak kunjung ada. Atas perbuatannya, keduanya dikenakan pasal 378, 372 KUHPidana. n res
Kadis P&P Langk at Lantik 65 K epala Sek olah Langkat Kepala Sekolah LANGKAT, PODIUM Ada yang menarik pada 14 Mei kemarin, tepatnya di SMP Negeri 2 Tanjung Jati, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat. Apa pasal? Ya, hari itu, Senin, terpantau banyak sekalangan pegawai mengenakan seragam coklat-coklat berkumpul di sana. Bertepatan libur SMP yang baru saja menggelar ujian. Nah, rupanya sekalangan guruguru itu berada di SMP Negeri 2 Tanjung Jati, bukanlah mau berdemo. Tapi ingin menyaksikan sohib, kerabat, rekan kerja dan lainnya yang akan dilantik sebagai kepala sekolah. Bahkan jumlah yang dilantik pun tak sedikit. Kalau dihitung-hitung, untuk kepala sekolah setingkat sekolah dasar (SD) 57 orang dan SMP sebanyak 8 orang. Terdata jumlah keseluruhan yang dilantik seanyak 65 orang kepala sekolah baru se-Kabupaten Langkat. Para kepala sekolah itu dilantik langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P&P) Langkat, H Saiful Abdi, SH, SE, MPd. Terpantau, usai kedatangan Kadis P&P, Saiful Abdi, puluhan kepala sekolah yang diambil sumpahnya itu diarahkan ke salah satu ruangan belajar siswa. Tak lama berselang, dengan
memegang selembar kertas bertuliskan ikrar, Kadis P&P Langkat Saiful Abdi mengangkat sumpah 54 kepala sekolah baru tersebut. Kepada PODIUM, Kadis P&P Langkat Saiful Abdi mengatakan, pelantikan para kepala sekolah merupakan hal yang lumrah. "Saya harap kepala sekolah yang baru dilantik tetap amanah dalam menjalankan tugas. Jabatan hanya titipan yang sifatnya sementara," katanya. Menariknya lagi, Saiful Abdi juga menyisipkan pesan bahwa kepala sekolah baru, janganlah takut menerima masukan atau saran. "Kalau memang saran itu baik, kenapa harus disisihkan. Artinya apa, kepala sekolah jangan takut dikritik. Jadi saya berharap hendaknya kepala sekolah yang baru dilantik ini lebih meningkatkan pengetahuan anak didik di lingkungan sekolah masing-masing," pesannya. Lebih penting lagi, bagi kepala sekolah yang baru dilantik tetap konsen mengangkat harkat dan martabat pendidikan di Kabupaten Langkat. "Jangan takut bersaing karena persaingan secara positif merupakan langkah menuju sukses. Artinya, di sini saya mengimbau anak didik, kepala sekolah lebih berkreasi, lebih berinovasi dalam meningkatkan mutu pendidikan di tanah Langkat ini," tandasnya. n pendi
12
Penjual Togel Keciduk Ops Pekat Toba LANGKAT, PODIUM Personel Unit Pidum Sat Reskrim Polres Langkat dipimpin langsung Kanit Iptu Zul Iskandar Ginting, mengamankan tersangka penjual togel di Dusun III Bukit I Desa Paya Galong Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, (21/5/2018). Kini tersangka CN (31) warga Simpang Utama Securai Pasar Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, sudah mendek di sel tahanan Mapolres Langkat. Petugas juga menyita barang bukti yakni buku erek-erek, enam lembar kertas rekap nomor pesanan togel, selembar rekap angka keluar, dua pulpen, handphone dan Rp600.000. Informasi diperoleh, siang itu, tim Opsnal Pidum yang dipimpin Kanit Pidum Iptu Zul Iskandar Ginting mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun III Bukit I Desa Paya Galong Kecamatan Babalan ada permainan judi jenis togel. Selanjutnya, siang itu petugas meluncur kelokasi dimaksud dan setelah melakukan pengintaian, tim melakukan penangkapan terhadap seorang pria yang pada saat itu sedang menjalankan permainan jenis judi togel. Kemudian pelaku dibawa ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut. Kapolres Langkat AKBP Dedy Indriyanto melalui Kasat Reskrim Polres Langkat AKP M Firdaus didampingi Kanit Pidum Iptu Zul Iskandar Ginting, ketika dikonfirmasi wartawan, di Stabat, Senin kemarin membenarkan penangkapan tersebut dan mengakui penangkapan itu berkat adanya informasi dari masyakat. n sahrul
pilkada 13 edisi 1 - 15 juni 2018
http://podiumindonesia.com
'Jangan Golput 27 Juni Nanti' SEBAGAI wujud ukhuwah islamiyah, Sekretaris DPRD Langkat Drs. Basrah Pardomuan beserta para Kepala Bagian Sekretariat DPRD Langkat yang tergabung dalam Tim 23 Safari Ramadhan Pemerintah Kabupaten Langkat berkunjung ke Masjid Al-Ihsan di Desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang, (24/5/2018).
STABAT, PODIUM Safari Ramadhan dilaksanakan selama 2 hari ke masjid-masjid yang berada dalam wilayah Kabupaten Langkat sesuai jadwal yang telah ditetapkan Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH sebagai wujud terbinanya hubungan yang harmonis antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat Kabupaten Langkat. Kegiatan ini diisi dengan buka puasa bersama, Sholat Magrib, Isya dan Tarawih berjamaah serta penyampaian tausiyah agama dan pada setiap masjid yang dikunjungi diberikan bantuan sosial sebesar 3 juta rupiah, bantuan paket sembako kepada masyarakat dari Baznas dan pemberian paket dari Bank Sumut kepada BKM masjid. Drs. Basrah Pardomuan dalam kesempatan itu selaku Ketua Tim Safari Ramadhan membacakan pidato tertulis Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH mengatakan, rasa syukur kita masih dipertemukan pada Ramadhan 1439 Hijriyah ini, hal ini menjadi nikmat terbesar kita dapat berada di bulan penuh rahmat ini. “Momen ini hendaknya mampu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas kehambaan kita dengan memperbaiki dan menata ibadah yang kita lakukan,” pesan Bupati Langkat. Ngogesa mengingatkan, bahwa Ramadhan setiap tahun pasti datang, yang belum pasti adalah apakah kita masih bertemu dengan Ramadhan tahun depan,
oleh karena itu isilah Ramadhan dengan peningkatan amal ibadah kita, sebab hidup didunia adalah ladang amal yang hasil panennya ada yang diterima di dunia maupun di akhirat kelak. Dalam pidato yang dibacakan Sekretaris DPRD tersebut yang juga pernah menjadi Camat Padang Tualang itu, Bupati Langkat memohon maaf kepada masyarakat karena ini adalah Ramadhan terakhirnya menjabat sebagai Bupati Langkat yang akan berakhir pada tanggal 20 Februari 2019. Sebelumnya Anggota DPRD Langkat Ir. Antoni menyampaikan bahwa kegiatan Safari Ramadhan Pemkab. Langkat ini didampingi Anggota DPRD Langkat yang berasal dari daerah pemilihannya masing-masing untuk turun langsung bersilaturahim ke 23 Kecamatan selama 2 hari sebagai wujud keikutsertaan DPRD berperan di masyarakat. Pada kesempatan itu juga, Ir. Antoni mengingatkan kepada para jamaah sholat tarawih yang hadir agar pada saat pemilihan Kepala Daerah pada tanggal 27 Juni 2018 nanti agar menggunakan hak pilihnya dengan baik dan yang penting jangan golput. Acara buka bersama dan Safari Ramadhan di Kecamatan Padang Tualang dihadiri Camat Padang Tualang M. Yusuf, SE beserta perangkatnya, Kapolsek Padang Tualang, Kepala Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, Ketua BKM dan pengurusnya. n P30
Yustin Dilantik Jadi Anggota DPRD Langkat STABAT, PODIUM DPRD Langkat gelar Rapat Paripurna Istimewa Penggantian Antar Waktu (PAW) atas nama Yustin yang berasal dari Partai Golongan Karya (Golkar). Proses PAW Yustin ini menggantikan Terbit Rencana Perangin-angin yang sebelumnya mengundurkan diri dari Ketua DPRD Kab. Langkat karena mencalonkan diri sebagai Bupati Langkat periode 2018-2023. Prosesi pelantikan dan pengucapan janji PAW ini dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPRD Langkat Ralin Sinulingga, SE di ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Langkat, (28/5/2018), berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/346/KPTS/ Tahun 2018 tanggal 21 Mei 2018. Yustin yang baru dilantik bertugas di Komisi C dan tergabung di Fraksi Partai Golkar. Dalam sambutannya, Plt. Ketua DPRD Ralin Sinulingga mengharapkan kepada Yustin yang baru dilantik agar dapat mengemban tugas dengan sebaikbaiknya untuk melaksanakan amanah rakyat yang diwakili. “Agar benar-benar memahami dan mengerti tugas dan fungsinya serta tanggap terhadap perkembangan yang ada dan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat,” harap Ralin. Lanjutnya, diharapkan kepada Yustin agar mampu bekerjasama dan peka terhadap aspirasi yang berkembang serta mampu memotivasi masyarakat agar aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, sosial dan kemasyarakatan di Kabupaten Langkat. Sementara itu Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Terbit Rencana Perangin-Angin yang telah mengabdikan dirinya sebagai anggota DPRD Langkat dan mengucapkan selamat bertugas kepada Yustin. “Saya berharap Saudara Yustin benarbenar dapat memahami tugas yang diemban terutama dalam menghadapi tuntutan pelaksanaan pembangunan yang semakin kompleks,” ujar Ngogesa. Hadir dalam Rapat Paripurna tersebut Sekdakab. Langkat, Kapolres Langkat, unsur Forkopimda, para Asisten dan Staf Ahli Setdakab. Langkat, para Kepala OPD, para Camat se Kab. Langkat, keluarga besar Partai Golkar Langkat, insan pers dan undangan lainnya. n sahrul
nasional 14 edisi 1 - 15 juni 2018
http://podiumindonesia.com
Jejak Politik dalam THR dan Gaji ke 13 PNS PEMERINTAH menyiapkan dana sebesar Rp 35,76 triliun untuk pembayaran tunjangan hari raya (THR) serta gaji, pensiun, dan tunjangan ke-13 pada 2018 yang akan dibayarkan secara bertahap pada awal Juni dan Juli. Jumlah dana yang disiapkan untuk aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), pejabat negara maupun para pensiunan dan penerima tunjangan ini naik 68,92 persen dibandingkan pada 2017. Rincian dari pembayaran THR serta gaji, pensiun dan tunjangan ke-13 adalah THR gaji sebesar Rp 5,24 triliun, THR tunjangan kinerja sebesar Rp 5,79 triliun dan THR pensiun sebesar Rp 6,85 triliun. Khusus untuk THR tunjangan kinerja dan THR pensiun, adalah kebijakan baru dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selain itu, gaji ke-13 sebesar Rp 5,24 triliun, tunjangan kinerja ke-13 sebesar Rp 5,79 triliun dan pensiun maupun tunjangan ke-13 sebesar Rp 6,85 triliun. THR maupun gaji ke-13 pada 2018 untuk aparatur pemerintah dibayarkan sebesar gaji pokok, tunjangan umum, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja. Sementara itu, THR maupun pensiun ke 13 untuk pensiun juga dibayarkan sebesar pensiun pokok, tunjangan keluarga dan atau tunjangan tambahan penghasilan. Jumlah uang yang akan diterima PNS jelang Lebaran tahun ini akan bertambah, lantaran sebelumnya, pada 2017, THR hanya diberikan kepada aparatur pemerintah sebesar gaji pokok tanpa tunjangan. Secara keseluruhan, pembayaran aparatur negara pusat dan pensiun bersumber dari dana APBN 2018, sedangkan pembayaran untuk aparatur negara daerah bersumber dari APBD. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah PNS pusat dan daerah per Desember 2016 adalah 4,4 juta. Tidak hanya PNS, pemerintah juga menyiapkan THR kepada pegawai honorer atau kontrak pada Juni 2018 dengan alokasi dana sebesar Rp 440,38 miliar. Pegawai honorer yang bekerja di instansi pusat seperti sekretaris, satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubhakti siap-siap mendapatkan tambahan honor sebesar satu bulan sebagai THR. Untuk PNS di daerah, THR untuk para pekerja kontrak disesuaikan dengan kebijakan dan kemampuan setiap pemerintah daerah. Kebijakan pemerintah menaikkan anggaran THR dan gaji ke-13 PNS ini menarik ditilik dari dua dimensi, yakni ekonomi dan politik. Dari sisi ekonomi, pemerintah pastinya berharap pembayaran gaji ke-13 dan THR tahun ini bisa
menyumbang sektor riil dan ekonomi Tanah Air. THR dan gaji yang akan diterima PNS secara beruntun dan dibelanjakan pada masa libur Lebaran bisa meningkatkan pertumbuhan konsumsi masyarakat. Apalagi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada kuartal I 2018, konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,95 persen. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi tercatat 5,06 persen. Berdasarkan hitung-hitungan lembaga ekonomi INDEF, pertumbuhan konsumi pada kuartal II 2018 bisa tumbuh antara 5-2 sampai 53 persen jika setiap penerima THR dan gaji-ke 13 membelanjakan uangnya. Sebagai salah satu penyumbang utama PBD Indonesia, peningkatan konsumsi rumah tangga sangat menentukan. Oleh karena itu, pemerintah tentunya tidak menginginkan jika para PNS kemudian hanya menyimpan uang THR dan gaji ke-13 mereka di bank. Jika uang THR dan gaji ke-13 hanya ditabung di bank, ‘sia-sialah’ upaya pemerintah mendongkrak pertumbuhan ekonomi dari sektor konsumsi. Padahal, kebijakan ini sebagian dibiayai dari utang. Utang yang digunakan untuk belanja non-produktif. Dari sisi politik, kebijakan pemerintah khususnya Jokowi adalah suatu kebijakan populis. Fenomena jamak pada tahun politik atau jelang pemilu dan pilpres, pejawat menelurkan kebijakan populis yang bisa langsung menyentuh kepentingan para calon pemilih. Pada 2008 silam, atau setahun jelang Pilpres 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun pernah menaikkan gaji PNS sampai 20 persen. Persentase kenaikan itu yang terbesar dalam sejarah bahkan sejak era Orde Baru. Jumlah 4 juta PNS dalam konteks politik praktis seperti pemilu tentunya siginifikan. Sebagai abdi negara, PNS adalah memiliki pengaruh di lingkungan sekitar atau dalam spektrum terkecil, yakni keluarga. Ketika seorang PNS merasakan kebijakan populis pejawat bermanfaat dalam kehidupannya, bisa jadi pengaruh itu akan ‘dipromosikan’ kepada orang lain. Sebagai incumbent yang sudah memastikan maju kembali pada Pilpres 2019, Jokowi dihantui oleh beragam permasalahan ekonomi. Yang paling mengkhawatirkan tentunya ancaman melambungnya inflasi yang berujung pada krisis daya beli masyarakat. n rol
Jangan Anggap Enteng #2019GantiPresiden (1) MESKI belum memasuki tahun politik, tetapi riak-riaknya sudah mulai terasa sejak awal tahun 2018. Yang paling kencang berhembus adalah tanda pagar (tagar) atau hastag #2019GantiPresiden. Kampanye #2019GantiPresiden bisa dibilang gerakan resmi dari kubu oposisi. Siapa sangka, #2019GantiPresiden menjadi gelombang besar yang menyasar ke berbagai lini, termasuk produksi merchandise yang massif seperti kaos dan topi. Sebagai partner, Partai Gerindra pun menyambut gerakan tersebut. Gerindra ikut mereproduksi #2019GantiPresiden dengan berbagai cara. Terakhir dengan menyelipkannya di debat Calon Gubernur Jawa Barat lewat pasangan nomor urut 3. Kampanye #2019GantiPresiden ini relative massif berhembus dengan berbagai bentuk. Kampanye ini juga memperlihatkan adanya keinginan sebagian masyarakat untuk melihat apakah ada kemungkinan sosok lain yang bisa dijadikan pesaing calon pertahanan, Joko Widodo di 2019. Hal inilah yang menjadi salah satu kelemahan kampanye #2019GantiPresiden. Kubu oposisi belum benar-benar berhasil menawarkan sosok baru. Yang ditawarkan masih stok yang sama dan lama. Kelemahan lainnya adalah kampanye itu tidak akan efektif apabila hanya berputarputar di masa pendukung oposisi yakni PKS dan Partai Gerindra. Gerakan tersebut jadi terlihat sebagai konsolidasi kekuatan oposisi yang eksklusif milik PKS dan Gerindra tanpa dibarengi dengan upaya lain untuk membidik dan menggaet para pemilih pemula dan swing voters. Apabila isu itu masih terasa eksklusif, keterikatan dan jarak antara oposisi dan pemilih baru serta swing voters akan semakin jauh. Efeknya, gerakan ini bisa tidak bertahan lama sampai pemilihan presiden digelar pada 2019. Meski gerakan #2019GantiPresiden premature dan memiliki kelemahan, tetapi, jangan sekali pun menganggap enteng gelombang yang diprakarsai oleh oposisi. Jangan pernah mengatakan,”Tak mungkin kaos oblong bisa mengganti presiden.” Jangan juga bilang, “Kami tak takut dengan tagar 2019 ganti presiden’. Dalam waktu 1,5 tahun, segala hal bisa terjadi dalam dunia politik. Kekuatan oposisi di Indonesia tak bisa dianggap remeh. Kekuatan oposisi secara kelembagaan memang masih belum terlalu kuat, tetapi kekuatan perlawanan di luar parlemen, oposisi di Indonesia nampak begitu kuat karena telah berhasil mendorong proses demokratisasi (Uhlin 1998: 156). Kekuatan oposisi memang tidak nampak nyata dan mengambil peran yang signifikan di parlemen, tetapi sebagai kekuatan politik mereka tetap ada walau tersebar di luar parlemen dan nyata sebagai kelompok penekan. n rol
aspirasi 15 edisi 1 - 15 juni 2018
http://podiumindonesia.com
Safari Ramadhan PKK Langkat Bagi Sembako Kepada 6 Kecamatan LANGKAT, PODIUM Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Langkat melaksanakan kegiatan safari Ramadhan 1439 H, langsung dipimpin oleh ketua TP PKK Langkat Hj.Nuraidah Ngogesa dengan mengujungi enam kecamatan di wilayah Kabupaten Langkat, dari 24–26 Mei 2018. Ada pun keenam kecamatan tersebut yaitu kecamatan Besitang dan Babalan, Kamis (24/5), Kecamatan Bahorok dan Salapian, Jum’at (25/5), Kecamatan Sawit seberang dan Stabat, Sabtu (26/5), pelaksanaanya mulai pukul 10:00 wib di satu kecamatan dan pukul 14:00 berpidah dikecamatan lainnya. Setiap kunjungan safari enam Kecamatan tersebut secara pribadi Hj.Nuraidah langsung memberikan uang taliasih, serta TP PKK memberikan batuan sembako terdiri dari telur satu papan, beras, minyak makan, gula pasir, kepada 10 orang kaum dhuafa. Hadir pada kegiatan tersebut, wakil ketua Ny.Roro Endang Indara Salahudin, Ny.Abdul Karim, Ny.Suwarni, Hermasyah, Ny Syahmadi, Ny.Auzai dan sejumlah pengurus dan anggota TP PKK dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa, dengan didampingi Camat dan unsur Forkopim diwilayah setempat. Pada setia kunjungannya Ketua TP. PKK Hj.Nuraidah, selain mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi masyarakat Langkat yang melaksakannya. Ia berharap, semoga bantuan tersebut bermafaat untuk membatu kebutuhan sehari hari dibulan Ramadhan ini, serta meringankan beban dalam melaksanakan ibadah puasa, bagi para ibu-ibu kaum dhuafa. “Ibu–ibu kami semuanya, jangan padang tali asih dan batuan sembako ini dari nilai materinya ya, tetapi lihatlah dari niat ketulusan dan keikhlasannya kami semua yag ada di sini,” ujar Hj.Nuraidah diamini kaum ibu. Selanjutnya, Ketua TP PKK Langkat mendoakan agar para ibu-ibu kaum dhuafa khususnya dan seluruh masyarakat Langkat umumnya diberikan kesehatan, sehingga dapat menjalankan setiap amal sholeh dibulan ramadhan ini dengan baik dan lancar. Sementara itu, salah satu kaum dhuafa ibu Saniyem (63), mengucapkan ribuan terimakasih kepada ibu Hj.Nuraidah dan seluruh pengurus TP PKK Langkat, yang telah menjenguk dan memberikan bantuan kepada masyarakat kecil dan tak mampu, seperti mereka. “Semoga ibu Hj.Nuraidah dan pengurus TP PKK serta para keluarganya, selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT,” doanya. n P30
Peningkatan Kapasitas SDM Generasi Muda Untuk Kejayaan Bangsa KEBANGKITAN sumber daya manusia Indonesia secara bersama-sama dan kompak, tanpa terdistraksi oleh godaan yang kontra produktif, akan membawa kepada kejayaan bangsa. Stabat, PODIUM "Selain secara otomatis bagi individu– individunya sendiri," kata Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu SH melalui Sekdakab dr.H. Indara Salahudin MKes.MM, bertindak sebagai irup pada upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-110 tahun 2018 sebagaimana amanah Menteri Komunikasi dan Informatika, di alun–alun T.Amir Hamzah Stabat, (21/5/2018). Bertindak sebagai komandan upacara Pama Yonif Raider 100/PS Kapten.Inf.Mahfud. Oleh sebab itu, kata Indra, peringatan hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2018 ini bertema “pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) memperkuat pondasi kebangkitan nasional Indonesia dalam era digital”. Maka dalam hal ini harus dimaknai dengan upaya -upaya penyadaran setiap masyarakat Indonesia. Untuk mengembangkan diri dan merebut setiap peluang untuk meningkatkan kapasitas diri yang dibuka oleh berbagi pihak. “Baik peluang dari pemerintah, badan usaha, mau pun masyarakat sendiri,” katanya. "Buktinya, saat ini tercatat tak sedikit anak muda kreatif yang mampu menaklukan gelombang-gelombang dengan cara mencari berkah didalamnya. Internet, media social, situs web, layanan multimedia aplikasi ponsel, meraka jadikan ladang baru untuk berkarya dan pasar yang menjajikan bagi kreatifitas," sebut Sekda. Oleh karen itu, dia mengimbau jauhkan dunia digital dari anasir-anasir pemecah belah dan konten-konten negative, agar anak kita bebas berkreasi, besrilaturahmi, berekspresi dan mendapatkan mamfaat darinya. “Banyak kreator konten dan pengembang aplikasi Indonesia yang mendunia, mendapatkan apresiasi baik material maupun non- material,” ungkapnya. "Selanjutnya saya ucapkan selamat hari kebangkitan nasional ke 110, mari maknai tahun ini di lingkungan kita masing-masing, sesuai lingkup tugas kita, untuk semaksimal
mungkin memfasilitasi peningkatan kapsitas SDM, terutama generasi muda yang akan membawah kepada kejayaan bangsa di tahun–tahun mendatang," tambahnya lagi. Turut hadir Plt.Ketua DPRD Langkat,Unsur Forkopimda plus Langkat, satuan SKPD dijajaran Pemkab.Langkat, Polres Langkat, Dandim 0203/Langkat, Kepala Kejaksaan Negeri Langkat, Ketua Pengadilan Negri Langkat, Ketua Pengadilan Agama Stabat, satuan Yonif 100/Raider, satuan Yon 8/Marinir, Ketua MUI Langkat, Ketua FKUB Langkat Terpisah, Pada waktu bersamaan juga dilaksanakan upacara Hari Kebangkitan Nasional ke 110, di Makam Pahlawan Pangkalan Berandan Jln. Thamrin Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan Kab.Langkat. Bertindak sebagai Pimpinan Upacara Komandan Koramil 18/Bb Kapten ARH. Jauhari. Sekaligus ziara kubur kepada para pahlawan yang telah gugur, dengan rangkaian kegiatan penghormatan kepada arwah pahlawan di pimpin oleh pimpinan upacara, mengheningkan cipta, peletakkan karangan bunga oleh pimpinan upacara, pembacaan doa, penghormatan terakhir kepada arwah pahlawan, tabur bunga oleh pimpinan upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Hadir dalam pelaksanaan upacara terebut unsur pejabat Forkofincam wilayah Teluk Aru dengan peserta Upacara sekitar 100 orang. Dengan 1 Sst Anggota Kodim 0203/ Langkat, 1 Sst Yon Arhanud,1 Sst Yon 8 Mar T. Lagan, 1 Sst Brimob Binjai, 1 Sst Polres Langkat, PNS Se Kec. Babalan. n ladon
Jaga Pancasila Hindari Perpecahan
MEDAN, PODIUM “Mari kita jaga Pancasila ini, jangan mau kita di adu domba. Apalagi, hari ini adalah era IT, media sosial dan lain sebagainya, yang mungkin ada berita-berita yang memperkeruh suasana yang dapat membuat kita terpecah-pecah,” ujar Gubsu Erry usai memimpin upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Benteng Medan, (1/
6/2018). Erry mengatakan, bahwa Hari Lahir Pancasila ini merupakan kebahagiaan bagi seluruh bangsa Indonesia, khususnya di Sumut. Karena, di daerah ini, di negeri berbilang kaum, seluruh masyarakat bisa dipersatukan dengan Pancasila, sehingga hidup dalam suasana yang masih kondusif. “Dengan perbedaan itu kita bisa bersatu, berangkulan tangan di tengah perbedaan. Seperti pelangi menjadi indah karena berbeda warna,” ungkap Erry, seraya menambahkan dengan perbedaan itu diharapkan semua pihak berlombalomba untuk berpacu saling memajukan bangsa Indonesia dan Sumut khususnya. Hal senada juga disampaikan Kapoldasu Irjen Pol Paulus Waterpauw. Dia mengingatkan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila ini dapat menghindarkan masyarakat dari saling permusuhan satu dengan yang lain, antara anak bangsa. “Kalau mau melawan, lawanlah musuh yang di luar sana. Bukan melawan sesama warga bangsa ini,” ujarnya.
GUBERNUR Sumatera Utara (Gubsu) Dr Ir HT Erry Nuradi MSi mengajak seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Sumatera Utara (Sumut) untuk menjadikan Hari Lahir Pancasila sebagai momen untuk menjaga persatuan dan menghindari perpecahan. Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Ibnu Triwidodo pada kesempatan itu mengatakan bahwa Hari Lahir Pancasila itu perlu disosialisasikan, dihidupkan kembali dan dipelihara. Dan yang paling penting dari itu, bagaimana Pancasila itu bisa diimplementasikan dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa. “Bagaimana Pancasila ini bisa diimplementasikan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga jenjang pendidikan tertinggi, agar nilai-nilai kepribadian bangsa itu tidak hilang,” ujarnya. Sebelumnya, Gubsu Erry Nuradi memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila, di Lapangan Benteng Medan. Danyon Zipur 1/Dhira Dharma Letkol CZI Rielman Yudha bertindak selaku Selaku Komandan Upacara. Dalam kesempatan itu, Gubsu Erry membacakan sambutan tertulis Presiden RI Joko Widodo. Presiden mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menjadikan peringatan Hari Lahir Pancasila sebagai momen pengingat, pemacu dan momen aktualisasi nilainilai Pancasila. ”Marilah kita terus amalkan warisan mulia dari founding fathers ini untuk kemajuan bangsa, dan sekaligus menjadi sumbangsih Indonesia kepada masyarakat dunia,” ujarnya. n hmt