Tabloid PODIUM

Page 1


tajuk 2 edisi 16 - 31 mei 2018

http://podiumindonesia.com

Ayo Belajar Dari Mahathir!!! MALAYSIA telah punya pemimpin baru. Walau wajah lama tapi niatnya murni untuk menyelamatkan bangsa. Ya, dialah Mahathir Muhammad. Selama 22 tahun duduk sebagai perdana menteri, lalu mengundurkan diri. Tahun 2003, pria kelahiran 10 Juli 1925, itu sekadar menjadi penonton utama di negerinya. Hanya saja, kondisi pemerintahan kian kacau, selepas dirinya menletakkan jabatan. Lalu setahun kemudian, Mahathir bangkit. Di usia 92 tahun, dia berkoaliasi dengan partai oposisi. Dukungan terhadap dirinya pun terus mengalir bak 'air bah'. Kubu Pakatan Harapan menghantarkan dirinya kembali menduduki Perdana Menteri ke-7 Malaysia. Usai dilantik, lagi-lagi Mahathir Muhammad berujar heboh. Dia berkomitmen lengser setelah dua tahun menjabat. "Niat saya hanya ingin menyelamatkan bangsa dan negara," kata Mahathir saat itu. Bagaimana nasib negeri ini sepeninggal Soekarno dan Soeharto? Akankah muncul calon pemimpin selayaknya Mahathir Muhammad? Sejauh ini terpantau masih buram. Belum ada ke-fasih-an dua pemimpin Indonesia sebelumnya. Bahkan sekarang masyarakat banyak berkomentar. Soal kesusahan,

Yayasan FForum orum K ar era Utara Kar aryya Putra Sumat Sumatera Akt e No. 1 4 TTanggal anggal 29 Mare 10 Akte 14 Marett 20 201 NPWP: 7 1.060.05 7.8-1 19.000 71 .060.057 .8-11 PENDIRI: T. Syaiful Anhar PENANGGUNGJ AWAB/PEMIMPIN RED AKSI: PENANGGUNGJA REDAKSI: T. Syaiful Anhar WAKIL PENANGGUNGJ AWAB: PENANGGUNGJA Mahmud Hamdani WAKIL PEMIMPIN RED AKSI: REDAKSI: TM. Muchalladon DEW AN RED AKSI: DEWAN REDAKSI: T. Syaiful Anhar (Ketua), Mahmud Hamdani, TM. Muchalladon, Sahrul Akbar PENASIHA T: PENASIHAT Achmad Firdaus Hutasuhut, SH, MSi PENASIHA T HUKUM: PENASIHAT M. Holid SH, Dedy Cahyadi SH PIMPINAN PER USAHAAN: PERUSAHAAN: Yunifar Efendi P SEK. PER USAHAAN: PERUSAHAAN: Rafika MANA GER KEU ANG AN: MANAGER KEUANG ANGAN: T. Reza Maulana PEMASARAN/IKLAN: Amiruddin

kenaikan harga, utang, dan segalanya tentang kehidupan rakyat yang makin menderita. Seolah para calon maju di RI Satu terpola emosi, hasrat nurani, tanpa memikirkan kemaslahatan umat. Cuma janji, janji dan janji berkoar ketika kampanye. Nah, inilah kondisi yang tampak saat ini. Katanya Nawacita nyatanya nihil belaka. Umbar isu di media sosial dan menyangkut kaos saja (#2019gantipresiden-red), sempat dibuat kalut. Belum lagi isu lain menguap. Seperti tertuang baru-baru ini, kasus teroris menghinggapi. Ujuk-ujuk kembali 'berkampanye' #duaperiode, toh aturan demi aturan dibuat, terutama segala hal tetekbengek yang menyangkut kondisi negeri ini. Semua yang berujar di media sosial dianggap provokator, pembangkang, yang akhirnya berurusan dengan penegak hukum. Apakah ini masuk dalam 'kebiri' politik? Sehingga sulit RED AKTUR PELAKSANA: REDAKTUR HM Tambunan KOORDINA TOR LIPUT AN: Sahrul Akbar OORDINAT LIPUTAN: SEKRET ARIS RED AKSI SEKRETARIS REDAKSI AKSI:: TM. Muchalladon EDIT OR: EDITOR: ES Parinduri FO TOGRAFER: FOT Iwanto HS WAR TAWAN: ART MED AN: Suparno Harianto MEDAN: KO TA BINJ AI: Eddy Gunawan, Sudirman KOT BINJAI: ST ABA T: Novra Dana STABA ABAT WAMPU: Amiruddin SECANGG ANG: Marwansyah Lubis SECANGGANG: HINAI: Sunardi TANJUNG PURA: Zulkarnain SPd BINJ AI: Misli BINJAI: SELESAI: Amir Hamzah Piliang SALAPIAN: Sudirman BA PER CET AKAN: PERCET CETAKAN: CV. Media Lintas Transindo REKENING BANK Bank Mandiri Stabat No. 105-00-1139262-2 An. Yunifar Efendi P ALAMA T RED AKSI: REDAKSI: ALAMAT Jl. Palang Merah No. 80 - AA Medan, Sumut, Jl. Proklamasi Lk. XI/79 Kel. Kuala Bingei, Kec. Stabat, Langkat, 20814 HP : 085206407583 - 082280421249 email: podiumindonesia@gmail.com http://podiumindonesia.com Isi diluar tanggung jawab percetakan Wartawan Tabloid Podium dilengkapi Surat Tugas dan kartu Pers yang masih berlaku serta terdaftar di Box Redaksi.

menuangkan opini dan berbicara dalam medsos. Mungkinkah segala kebijakan yang dilakukan pemerintah (saat ini) drama ketakutan? Pastinya, wajib rela menjabat harus rela pula digantikan. Tak perlu takut karena semuanya berpulang pada rakyat. Seiiring perjalanan 2019 tepatnya April mendatang, sejumlah nama bermunculan. Prabowo Subianto, kabarnya kandidat terkuat. Gatot Nurmantyo, Gubernur NTB Tuan Guru Bajang Zainul Majdi hingga Anis Mata dan Anies Baswedan

dijagokan. Pun begitu, tak ada salahnya calon pemimpin rakyat ini meniru laiknya Mahathir Muhammad. Berjuang untuk rakyat, negara dan mengangkat harkat martabat bangsa di mata dunia. Boleh dibilang kini Indonesia dipandang sebelah mata oleh jagat semesta. Katanya berjuang, membela wong cilik, yang ada banyak sakit hati. Semoga ke depan calon-calon pemimpin kita mampu berkaca, dan bukan menganggap halal dengan segala cara. n red

AKBP Dede Digantikan AKBP Dedy STABAT, PODIUM Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu SH melalui Sekdakab.Langkat dr.H.Indra Salahudin MKes.MM menghadiri acara pisah sambut Kepala Polisi Resort Sekitar (Kapolres) Langkat, bertempat di lapangan futsal Bharadaksa Mapolres Langkat, (1/5/2018). Antara Kapolres Langkat sebelumnya AKBP Dede Rojudin SIK.MH yang berpindah tugas ke Mako Korbrimob Polri di Kelapa Dua Depok sebagai Kasubbagbinops Bagops Korbrimob Polri, dengan Kapolres baru AKBP Dedy Indri Yanto SIK.MSi dari tugas sebelumnya sebagai Kapolres Batu Bara. AKBP Dede memohon diri kepada seluruh personil dan masyarakat Langkat atas berakhirnya masa tugas dirinya sebagai Kapolres Langkat. "Saya atas nama pribadi dan kelurga memohon maaf atas kesalahan dan kehilafaan dalam menjalankan tugas," katanya. Selanjutnya di kesempatan yang sama, AKBP Dedy Indri Yanto selaku Kapolres Langkat yang baru, berharap mendapat dukungan dan bantuan kerjasama yang baik, dari seluruh tokoh masyarakat. n sahrul

PANGGILAN Kepada saudara: Nama Alamat

: Bambang S : Dusun Kenang Tani Desa Kuala Pesilam Kecamatan Padang Tualang

agar segera datang ke kantor redaksi Tabloid PODIUM, Jalan Palang Merah No. 80 - AA Medan atau ke Jl. Proklamasi Lk. XI/79 Kel. Kuala Bingei, Kec. Stabat Langkat, Sumatera Utara - 20811 untuk: Menyelesaikan perhitungan KEUANGAN TRIWULAN II TAHUN 2016. Demikian panggilan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

ttd

PENANGGUNGJAWAB/PEMIMPIN REDAKSI


headline 3 edisi 16 - 31 mei 2018

http://podiumindonesia.com

t x e N The

o w o b a r P “ JOKOWI, Prabowo, Gatot Nurmantyo, Anies Matta, Tuan Guru Bajang alias Zainul Majdi (Gubernur NTB) hingga Agus Harimurti Yudhoyono masuk daftar Calon Presiden (Capres). Saling klaim menang dalam survey elektabilitas pun menandai awal pertarungan jelang April 2019 mendatang.

JAKARTA, PODIUM 'Palu' itu masih terbungkus rapi. Genderang perang pesta demokrasi lima tahunan untuk Capres 2019 baru dimulai Agustus ini. Masih ada satu episode, 27 Juni. Sebanyak 171 kepala daerah menentukan sikap siapa yang akan memimpin kabupaten/kota serta gubernur satu periode ke depan. Hanya saja, walau masih 'remangremang, tapi segelintir isu mampu mempengaruhi sang calon, termasuk Capres 2019. Mulai isu SARA bersarang di media sosial sampai #2019gantipresiden. Namun sayang, #2019gantipresiden yang kian membooming, malah dilarang di sejumlah daerah. Salah satunya Kota Medan. Entah pasal apa, Walikota Medan Drs Dzulmi Eldin melarang penggunaan pakaian #2019gantipresiden. Sedangkan diketahui bahwa KPU dan Bawaslu menyatakan bahwa baju kaos bertuliskan #2019gantipresiden tidaklah melanggar aturan. Begitu juga halnya Mabes Polri, yang juga menyatakan baju kaos dengan #2019gantipresiden tidak bisa dilarang. Dengan demikian pengguna kaos #2019gantipresiden bisa dipakai siapa saja. Pastinya, #2019gantipresiden,

sangat mempengaruhi elektabilitas Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selain spanduk, baliho hingga baju kaos #2019gantipresiden, melorotnya angka Jokowi lebih disebabkan rasa 'trush' atau kepercayaan kepada pemerintahan saat ini. Masyarakat telah membuka mata, boleh dikata bahwa selama kepemimpinan Jokowi-JK tak sesuai gembar-gembor janji Nawacita. Lembaga Survey Indonesia (LSI) secara gamblang mengakui maraknya gerakan masyarakat bertajuk #2019gantipresiden baik dikenakan pada kaos, hastag sosial media mau pun dimainkan sebagai isu oleh elite politik, rupanya efektif mempengaruhi pilihan politik masyarakat. Peneliti LSI Denny JA, Adjie Al Faraby mengatakan, meski baru sekitar satu bulan dikampanyekan, akan tetapi gerakan ini semakin populer. "Sekitar 50,8 persen publik pernah mendengar kampanye ini. Dari separuhnya, sebesar 49,8 persen menyatakan mereka suka kampanye itu," terang Adjie dalam rilis survei LSI Denny JA di Jakarta, Senin kemarin. "Artinya jika kampanye ini makin populer dan masif maka akan

mengganggu elektabilitas Jokowi," imbuh dia. Kemudian, yang menyebabkan Jokowi semakin goyah ialah isu tenaga kerja asing (TKA). Menurut hasil temuan LSI, kendati hanya sekitar 27,2 persen pernah mendengar isu TKA, mayoritas dari mereka atau 76,6 persennya menyatakan tidak setuju. "Ini artinya, jika makin banyak publik yang tahu isu ini, maka resistensi terhadap Jokowi pun makin kuat karena dinilai mendukung masuknya TKA," papar Adjie. Dia menambahkan, akar dari isu TKA ini terjadi lantaran kepuasan kinerja rezim Jokowi-JK dalam sektor ekonomi rendah, terutama terkait lapangan kerja. "Dalam temuan kami, sebanyak 54,3 persen publik tidak puas dengan kinerja pemerintah dalam menyiapkan lapangan pekerjaan. Sisanya 35,5 persen menyatakan puas," tukasnya. Survei ini dilakukan pada 28 April5 Mei 2018 melibatkan 1.200 responden dengan menggunakan metode sampling multistage random. Margin of error survei ini sebesar +- 2,9 persen. Bagaimana dengan nasib Prabowo? Ketua Umum Partai

Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini resmi didaulat oleh partainya untuk kembali merebut kursi RI Satu dari Presiden Joko Widodo. Apalagi lewat survey Indonesia Network Election Survei (INES) baru-baru yang menyatakan nama Prabowo melampui Presiden Petahana, Jokowi. INES melansir, Prabowo Subianto memperoleh elektabilitas 50,20 persen, sedangkan Jokowi hanya mendapat 27,70 persen. Gatot Nurmantyo 7,40 persen dan tokoh lainnya 14,70 persen. Angka elektabilitas yang diraih Prabowo ini cukup mencengangkan. Pada hasil survei lembaga lain, elektabilitas mantan Danjen Kopassus ini biasanya berada di bawah Jokowi. Ini tercermin dari hasil sigi Indikator Politik Indonesia periode 25-31 Maret 2018 menyatakan elektabilitas Prabowo hanya 29 persen, sementara Jokowi 60 persen. Kemudian hasil survey Litbang Kompas periode 21 Maret-1 April 2018 yang menyatakan elektabilitas Prabowo sebesar 14,10 persen, sedangkan Jokowi sebesar 55,9 persen. Meski berbeda dari hasil sigi lembaga lain, Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono tetap


headline edisi edisi116 - 15 - 31 maret mei 2018

http://podiumindonesia.com

mengapresiasi hasil sigi INES. Ia menyebut peningkatan elektabilitas itu merupakan buah dari safari politik yang dilakukan Prabowo setelah menerima mandat partai sebagai capres pada April lalu. Ferry bahkan mengklaim elektabilitas Prabowo akan terus meningkat seiring dengan semakin intensnya Ketua Umum Partai Gerindra itu mengunjungi konstituen dan semakin banyaknya masyarakat yang kecewa dengan kepemimpinan Jokowi. “[Pada] 2014 saja, Pak Prabowo [memperoleh] 47 persen [suara] dan pemilihnya pasti tetap, ditambah pemilih Pak Jokowi [yang] kecewa. Jadi [elektabilitasnya Prabowo] terus tinggi,” kata Ferry, awal Mei lalu. Untuk semakin menguatkan

elektabilitas Prabowo, Ferry menyatakan Gerindra segera mendeklarasikan koalisi pengusung Prabowo sebagai capres bersama PKS dan PAN. Ferry mengklaim sudah ada titik terang dan kesepakatan dengan kedua partai tersebut setelah sebelumnya sempat tarik ulur dukungan. Masih survey INES, bahwa masyarakat yang menginginkan presiden baru mencapai 67,30 persen. ”Yang ingin melanjutkan Jokowi 21,30 persen dan sisanya 11,40 persen tidak tahu,” kata peneliti INES lainnya, Basyunursyah. Tingginya keinginan untuk ganti presiden juga berdampak turunnya elektabilitas Jokowi sebagai Petahana. Nursyah mengatakan, tingginya keinginan untuk lahirnya presiden baru disebabkan rendahnya kepuasan terhadap presiden. Dari berbagai janji yang disampaikan saat Pilpres 2014, mayoritas masyarakat menilai janji tersebut belum terealisasi. Mulai janji swasembada pangan, menurunkan harga sembako, buyback Indosat, menolak utang, menciptakan lapangan kerja, membangun tol laut, hingga tidak bagibagi jabatan. ”Padahal, salah satu alasan responden memilih Jokowi adalah janji-janji kampanyenya,”

tuturnya. Sementara itu, Direktur Eksekutif INES Oscar Vitriano siap bertanggung jawab dengan hasil survei yang berbeda dengan kebanyakan lembaga survei itu. Dia menegaskan, survei tersebut dilakukan dengan etika dan metode penelitian terukur, bukan pesanan. ”Anggarannya dari lembaga kami,” ujarnya. Dia juga membantah jika lembaganya disebut tidak kredibel. Dia beralasan, saat pilkada DKI Jakarta lalu, hasil survei INES tepat dan hampir mirip dengan hasil rekapitulasi KPU DKI Jakarta. Dia menambahkan, anjloknya elektabilitas Jokowi bukan hal yang aneh. Sebab, survey itu merupakan survey terbaru, di mana gerakan ganti presiden sebagai simbol kekecewaan masyarakat sedang gencar. Negosiasi Parnas Walau survey INES menyatakan elektabilitas Prabowo Subianto meroket, tapi itu semua tergantung negosiasi terhadap 16 partai nasional (Parnas) dan empat partai lokal Aceh. Pun demikian, menyeruak kabar partai-partai besar seperti PDIP, Golkar, Nasdem, PPP, Hanura dan PKB digadang-gadang mendukung Joko Widodo, namun tak menyurutkan hasrat Prabowo bertarung 2019 ini. Dan itu terbukti pada Pilgub DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Bersama PAN dan PKS, Partai Gerindra yang dianggap sebagai pembela rakyat, saat itu mampu menggalang suara besar. Hasilnya, ketiga koalisi partai tersebut meraih kemenangan mutlak di DKI Jakarta lewat calonnya Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Pertimbangan lain mengenai partai-partai baru yang lolos di Pemilu mendatang. Yakni Perindo, PSI, Partai Berkarya, PBB dan PKPI, sejauh ini belum bisa menentukan pilihannya. Dari gambaran PODIUM, PSI, dan PKPI diprediksi juga merapat ke Jokowi. Sedangkan PBB bisa jadi mengarah ke

4

Prabowo. Nah, sementara Partai Berkarya dan Perindo sejauh ini tampak belum ada pilihan. 12 Partai Dilaporkan Masih terkait Pemilu 2019, Indonesia Election Watch melaporkan beberapa partai politik yang terindikasi melakukan pelanggaran kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Nofria Atma Rizki, perwakilan IEW mengatakan, Bawaslu harus mengawasi dan melakukan pencegahan kepada partai politik dalam melaksanakan kampanye. "Artinya, mulai tanggal 18 Februari 2018 sampai September besok Bawaslu harus mengawasi melakukan pencegahan terhadap partai-partai politik untuk melaksanakan kampanye," ujar Rizki di Bawaslu, kemarin. Rizki mengatakan IEW ingin menegakkan aturan dan berkerjasama dengan bawaslu untuk menegakan peraturan. "Nah dalam hal ini kami dari IEW kami ingin menegakkan aturan tersebut, ingin bekerjasama mendorong Bawaslu untuk menegakkan aturan," katanya. Rizki mengungkapkan ada 12 partai politik yang terindikasi melakukan kampanye. "Sudah ada, ada dari data yang kita peroleh itu ada sekitar 12 partai politik yang sudah melakukan kampanye," katanya. Rizki mengatakan, 12 Partai Politik tersebut sudah memasang iklan di berbagai media. "Ada pemasangan iklan di koran di media cetak, pemasangan billboard, ada juga yang sudah tayang di TV swasta," katanya. Partai politik yang dilaporkan IEW, di antaranya Media Audio Visual (Televisi) yakni (1) Partai Golongan Karya (2) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Di Media Cetak, (1) Partai Demokrat, (2) Partai Amanat Nasional dan (3) Partai Solidaritas Indonesia. Sedangkan di Media Luar Ruang, (1) Partai Demokrat, (2) Partai Gerindra, (3) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, (4) Partai Nasional Demokrat, (5) Partai Persatuan Pembangunan, (6) Partai Bulan Bintang, (7) Partai Keadilan Sejahtera, (8) Partai Amanat Nasional dan terakhir (9) Partai Kebangkitan Bangsa. n PI/NT


religi 5 edisi 16 - 31 mei 2018

http://podiumindonesia.com

Oleh: Yusuf Maulana AKHIR Agustus, tepatnya pada tanggal 26 hingga 6 September 1969, Surabaya dipilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) VII. Sebuah kepercayaan bagi ibu kota Jawa Timur ini datang setengah mendesak mengingat awalnya Banjarmasinlah kota yang mestinya menghelat PON. Ketika itu, situasi perekonomian selepas Orde Lama tumbang memang tidak mudah untuk mengumpulkan dana. Demikian juga kendala serupa dialami pemerintah Jawa Timur. Hingga muncullah Acub Zainal yang mengusulkan Lotto, akronim dari Lotere Totalisator. Lotto tak lain perjudian legal yang bermisi menghimpun dana dari masyarakat. Ide Acub Zainal, yang didapuk sebagai ketua penyelenggara PON, terbilang sukses. Dari sisi raupan rupiah, dana yang dihimpun bukan semata dapat dipakai untuk penyelenggaraan PON, namun juga beberapa infrastruktur publik di Surabaya. Stadion Tambaksari (kelak bernama Gelora 10 November) disebut-sebut didanai dari Lotto. Acu Zainal sendiri berasal dari kalangan militer, yang periode selepas Komunisme tumbang memang banyak menguasai ranahranah sipil, bahkan setingkat perhelatan PON. Posisi resminya saat itu adalah komandan Komando Resort Militer 084/ Bhaskara Jaya. Ide Acub berjalan mulus dengan dukungan atasannya di Komando Daerah Militer VIII/Brawijaya, yakni M Jassin. Tentu saja sokongan pun datang dari penguasa sipil, Gubernur Mohammad Noer dan wali kota Surabaya R. Soekotjo. Ide Acub tak terpisahkan dari gagasan pelegalan judi yang cukup “sukses” di DKI Jakarta, lewat inisiasi gubernurnya, Ali Sadikin. Upaya melegalkan judul dengan hasilnya untuk pembangunan ini sudah tentu menuai kontroversi sengit, antara lain penentangan keras dari para ulama. Tanpa terkecuali dari sosok Buya Hamka. Terkait Lotto untuk dana PON VII, Buya Hamka sampai turun tangan. Bukan sekadar dengan seruan. Sebagai pimpinan teras Muhammadiyah, Hamka sampai tandang ke Surabaya lantaran ada salah satu anggota organisasinya yang ditangkap aparat Kodim! Dalam buku Ghirah dan Tantangan terhadap Islam (1982: 39)

diceritakan ikhtiar pengurus cabang Muhammadiyah Tulungagung yang menegakkan nahi mungkar terhadap pelegalan judi Lotto. Ketika mengantarkan surat seruan dari organisasinya ke markas Kodim setempat, aktivis tersebut malah ditahan. Bukan sehari atau dua hari, bahkan berbulan-bulan! Buya Hamka yang datang ke Tulungagung untuk berceramah pun kena imbas dari larangan aparat militer. Aparat kepolisian sebenarnya sudah mengizinkannya untuk tabligh akbar. Akan tetapi, pihak penguasa militer setempat “mengusir” Buya Hamka dan temannya, H Mawardi. Kodim sama sekali tidak mengizinkan Buya Hamka berdakwah di sana. Tak ingin memperpanjang masalah, Buya Hamka dan Mawardi keluar dari Tulungagung. Bayangkan, tokoh publik yang dihormati umat Islam sekaliber Buya Hamka pun dihela untuk berceramah. Alasannya, kuat dugaan, karena menolak perjudian. Bukan tanpa alasan keheranan masyarakat. Buya Hamka sendiri dalam buku Ghirah menuliskan, “Kabarnya Kodim setempat itu sedang mengadakan kasino!” Kala itu pula, upaya menentang perjudian adalah lawan penguasa. Menolak Lotto, dan semacamnya dianggap musuh negara. Melawan judi, ringkasnya, di mata aparat (militer) yang berkuasa tidak lain sebentuk gerakan politik alias gerpol. Sebuah istilah yang konotasinya “menakutkan” dan siap “diapa-apakan” penguasa militer. Upaya menolak Lotto sebenarnya terjadi di banyak tempat. Muhammadiyah salah satu yang disebut Buya Hamka terpanggil tampil melawan upaya mengejar dana pembangunan dengan caracara haram. Persoalannya, upaya menghalalkan Lotto disokong aparat bersenjata dan keras kepala pula.

“Ini sudah jelas maksiat, tetapi siapa yang berani melarang atau menentang? Tidak lain ialah pemuda yang terdidik dalam perasaan Islam,” sebut Buya Hamka. Pemuda Islam itu terusik nuraninya lantaran “membuka perjudian berarti pemerintah mengumpulkan uang dengan menghancurkan mental dan moral rakyat.” Konsekuensi dari sikap militan para pemuda Islam adalah masuk ke ruang penjara. Sebuah pilihan yang mereka sadari. Jiwa-jiwa mereka terpanggil lantaran kemungkaran di depan mata tak lagi mengenal malu. “Terjadi pula keramaian yang penuh dengan maksiat di Surabaya ketika PON. Maksiat yang sangat menyolok mata,” ungkap Hamka. “Sudah banyak ahli-ahli budiman meminta dengan segala hormat supaya pemerintah membendung maksiat itu. Tetapi permohonan itu tidak digubris.” Benar, bahkan Buya Hamka pun dipaksa untuk angkat kaki. Yang tak terpikirkan adalah kemungkinan hadirnya kejadian susulan penentangan demi penentangan yang direspons kebergemingan aparat. “Lalu meletuslah bom di tengahtengah keramaian. Banyak orang mendapat kecelakaan,” cerita Hamka, masih dalam karyanya, Ghirah (halaman 39). Tak banyak yang mengungkapkan kejadian insiden bom dan penangkapan para pemuda Islam setelah itu. Yang acap dituliskan di sejarah hari ini lebih ke soal Lotto dan cerita berbingkai “kesuksesan” mendanai PON VII. Dengan kalimat ironi, Buya Hamka melukiskannya begini, “Siapa yang ditangkap? Ialah pemuda-pemuda Islam. Pemuda (yang) di zaman Gestapu/PKI … membantu ABRI memusnahkan kekuatan PKI. Sekarang pemuda-pemuda itu pula yang ditangkap dan didekam masuk

penjara dituduh Komunis.” Terhadap kejadian itu, dalam buku Ghirah, Buya Hamka menyimpulkan keterkaitannya dengan sekularisme. “Inilah dia Sekularisme saudarasaudara, yaitu mencari sumber keuntungan walau dari mana pun datangnya, tidak mengaji dari sumber halal atau haram. Halal atau haram itu hanya ada dari agama. Sebab itu agama harus sangat dijauhkan dari Negara. Barang siapa yang menganjuranjurkan amar ma’ruf nahi munkar adalah gerpol dan sebentar lagi boleh juga dicap Anti-Pancasila.” Sekularisme, menurut Buya Hamka, bertumbuh bukan saja dari negeri ilmiah, tetapi dari dasar jiwa yang tidak disadari, kebencian yang ditanamkan terhadap Islam. “Sehingga meskipun berkali-kali pemerintahan bertukar, namun sikap terhadap Islam itu sendiri sama saja. Hendaklah kaum Muslimin sematamata menjadi kelas yang diperintah dan sekali-kali jangan mengemukakan cita-cita agama untuk pegangan kehidupan,” sindir Hamka. Kiranya kalimat sindiran Buya Hamka dalam tulisan lamanya ini masih relevan dalam kehidupan hari ini ataupun esok, sebagai sebuah peringatan. Yakni serupa ketika ada umat yang terpanggil menuntut penegakan hukum justru malah dipersekusi atau bahkan dibui. Bahkan, umat Islam secara umum kena imbasnya dengan stigmatisasi. Seakan-akan terafirmasilah ungkapan Buya Hamka, “Kalau si mayoritas sadar akan haknya, lalu dia bersatu, maka diusahakanlah dengan berbagai macam jalan untuk memecahbelahnya kembali. Dan setelah mereka berpecah belah dijadikan objek tertawaan: ‘Tuh coba lihat! Kaum Muslimin itu tidak bisa bersatu’.” Tentunya, kalimat ini perlu jadikan renungan dan tindakan perubahan dari Muslimin sendiri. n rol


binjai edisi 16 - 31 mei 2018

http://podiumindonesia.com

Wargai Binjai Jangan Mudah Terprovokasi

6

Gerakan Nasional Orangtua Membacakan Buku

FORUM Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Binjai, Sumatera Utara, meghimbau warga tidak mudah terprovokasi terhadap isu yang sedang berkembang terkait kejadian bom di gereja Surabaya serta penyerangan mako Brimob Depok beberapa waktu lalu. BINJAI, PODIUM Hal itu disampaikan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Binjai Ahmad Nasir, di Binjai, kemarin. "Peristiwa yang terjadi tersebut tidak ada kaitannya dengan agama, ini adalah tindakan dari orang yang tidak bertanggung jawab. Seluruh pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sangat mengutuk keras kejadian itu, karena merupakan tindakan yang sangat kejam," tegasnya. Ahmad Nasir mengungkapkan dalam pertemuan rutin antar pengurus dimana pertemuan yang digelar merupakan rapat rutin FKUB, dirinya mengutarakan hubungan silaturahmi antara seluruh tokoh agama, etnis, masyarakat dan pemuda di Binjai terjalin dengan baik, meskipun begitu sikap waspada harus tetap dilakukan. "Alhamdulillah hingga sekarang ini Binjai sangat kondusif, semoga keadaan ini dapat terus kita pertahankan," katanya. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Binjai Nasrullah Effendi mengatakan secara umum kehidupan umat beragama di daerah itu dalam keadaan yang tenteram dan damai, semangat kebersamaan ini harus terus kita jaga. "Semua agama mengecam tindak kekerasan dalam bentuk apapun, kita berharap seluruh pemangku kepentingan di Binjai dapat terus membangun komunikasi melalui dialog lintas agama agar keselarasan dapat terus terjaga," ujarnya. Sementara itu Penasehat FKUB Abdul Manan mengatakan melihat kondisi yang terjadi saat ini sangat dibutuhkan kewaspadaan dari semua pihak, baik TNI, Polri dan seluruh masyarakat, agar tercipta keadaan yang kondusif. Disampaikannya sekarang ini tahun 2018 sampai 2019 merupakan tahun politik, maka sangat dibutuhkan kewaspadaan kita semua. "Tokoh agama harus mampu mendeteksi kejadian sekecil apapun, jika terjadi gesekan di masyarakat harus disampaikan, agar bisa dicari solusi bersama," harapnya. n ants

14 Inovasi e-Government Milik Pemkot Binjai BINJAI, PODIUM Pemerintah Kota Bijai, Sumatera Utara, terus menyusun berbagai inovasi guna pembangunan kota cerdas yang hingga sekarang ini sudah punya 14 inovasi e-government Binjai Smart City. Hal itu disampaikan Wali Kota Binjai Muhammad Idaham di Binjai, saat memeringati Hari Jadi ke-146 Kota Binjai, di hadapan para anggota DPRD setempat dalam sidang paripurna yang terbuka untuk umum. Idaham menjelaskan, saat sekarang ini harus terus bersinergi antara ulama dan umara, sehingga dapat saling bersinergi, merangkul, mendukung dan saling bekerja sama dengan baik sesuai dengan perannya untuk menghasilkan kontribusi daya dukung yang sangat besar dalam kemajuan dan keberhasilan pembangunan. "Pembangunan kota cerdas sampai saat ini telah mampu menyusun 14 inovasi e-government Binjai Smart City. Aplikasi ini tentunya akan terus bertambah dan disempurnakan dalam rangka menjawab dinamika, serta kebutuhan dan kepuasan terhadap pelayanan publik," katanya. Selain bidang e-government, Pemkot Binjai juga

berinovasi dalam hal transportasi publik Trans Binjai, dan pembinaan keluarga sejahtera bagi calon pengantin yang merupakan pertama di Indonesia. Muhammad Idaham menyampaikan terima kasih dan penghormatan kepada para pejuang, orang tua, mantan pemimpin, tokoh agama, serta mereka yang telah berjasa dan berkorban untuk negeri ini, khususnya Kota Binjai. Ketua DPRD Zainuddin Purba menyampaikan sejak ditetapkannya hari jadi Kota Binjai pada 17 Mei 1872, maka telah banyak catatan sejarah dari para pendahulu yang berperan demi kemajuan kota itu. Melalui sederetan Wali kota terdahulu sampai saat ini tentunya mereka telah memberikan prestasi masing-masing demi kemajuan Binjai yang telah sama-sama dirasakan. "Binjai merupakan kota yang multietnik dan religius, namun masyarakatnya mampu untuk hidup berdampingan, hal tersebut merupakan bukti para ulamanya hidup dengan harmonis. Jangan mudah terprovokasi terhadap isu terorisme yang memecah belah Binjai menjadi tidak kondusif," katanya. n ants

BINJAI, PODIUM Wali kota Binjai, Sumatera Utara, Muhammad Idaham meluncurkan Gerakan Nasional Orangtua Membacakan Buku (Gernas Baku) tahun 2018 di sudut baca Taman Balita, pada peringatan Hari Pendidikan Nasional di Binjai, kemarin. Selain itu juga dilakukan penganugerahan kepada Ketua TP PKK Lisa Andriani sebagai Bunda Literasi oleh Komunitas Binjai Kota Cerdas (KBKC), dan Pengukuhan Bunda PAUD kecamatan dan kelurahan, sebagai agen penggerak Gernas Baku di Binjai. Idaham juga berkesempatan membacakan buku cerita kepada anak-anak PAUD tentang "Woni Si Bungkus Keripik Kentang". Dimana diceritakan Woni merasa sedih karena anakanak makan keripik kentang lalu membuang bungkusnya sembarangan. Idaham pun berpesan kepada mereka untuk membuang sampah di tempat sampah. "Jadi anak-anak jangan membuang sampah sembarangan karena membuat lingkungan kita menjadi kotor dan banyak penyakit," katanya. Wali kota juga menyampaikan Gernas Baku merupakan tindak lanjut bimbingan dan pengarahan kepada keluarga, terutama pasangan yang baru menikah. Sehingga mampu menciptakan keluarga yang pintar, kuat, dan sehat. "Membangun masyarakat cerdas tentunya membutuhkan proses dan tahapan-tahapan, membiasakan anak-anak untuk gemar membaca harus di mulai dari sekarang. Kita berharap ke depan kota ini mampu berdaya saing dan sejahtera, kota yang masyarakatnya berakhlak. "Kalau tidak dari sekarang kita memulainya kapan lagi, hasilnya mungkin bisa dirasakan satu atau dua generasi setelah kita," sambungnya. Dengan telah diresmikannya sudut baca diharapkan masyarakat dapat mempergunakan fasilitas yang telah disediakan Pemko dengan sebaik-baiknya. Wali kota juga mengungkapkan Pemko Binjai berencana menjalin kerja sama dengan Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) yang memiliki perpustakaan digital terbaik dan lengkap di Indonesia, tujuannya untuk semakin meningkatkan perpustakaan di Binjai. "Binjai mampu, tentunya dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat," harapnya. n ants


langkat 7 edisi 16 - 31 mei 2018

http://podiumindonesia.com

Ngogesa: Pejabat Negara Wajib Menyampaikan LHKPN Ke KPK BUPATI Langkat H.Ngogesa Sitepu SH secara resmi membuka acara sosialisasi penggunaan aplikasi e-filling Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) Tahun 2017 di lingkungan Pemkab Langkat, di ruang Pola Kantor Bupati Langkat, Stabat, (14/5/2018). STABAT, PODIUM Sebagai narasumber pada sosialisasi ini, Spesialis Pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN KPK RI Diaz Adiasma dan Luvita Buana Putri serta Staf Direktorat Pendaftaran Pemeriksaan (PP) LHKPM KPK RI Ahmad Fauzi. Dalam arahannya, Ngogesa berharap melalui sosialisasi ini, para pejabat penyelenggara negara khususnya di lingkungan Pemkab.Langkat dapat memahami aplikasi e-Filling LHKPN dengan baik. Sebab, sosialisasi ini dilakukan sesuai dengan peraturan KPK RI No: 07 Tahun 2016 tentang tata cara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara. Sebagai mana telah ditindaklanjuti dengan terbitnya peraturan Bupati Langkat No: 36 tahun 2017 tentang tata cara pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan

Pemkab Langkat. "Berdasarkan hal tersebut, maka pejabat negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK RI, secara online melalui aplikasi e-Filling LHKPN," katanya. Perlu diketahui, para peserta yakni pejabat di lingkungan Pemkab Langkat, harus memiliki kepatuhan pada aturan dan kesadaran moral sebagai pemimpin yang mempunyai tanggung jawab dalam LHKPN dengan sejujurnya, tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Selanjutnya dijelaskan Staf Direktorat Pendaftaran Pemeriksaan (PP) LHKPM KPK RI Ahmad Fauzi didampingi Spesialis Pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN KPK RI Diaz Adiasma dan Luvita Buana Putri menyatakan, bahwa kegiatan ini untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan informasi, pelaksanaan lapangan dan prosedur pemeriksaan lainnya terhadap

LHKPN di provinsi Sumut. Dimaksud untuk mewujudkan pemerintah yang baik (good governance) dan pemerintah yang bersih (clean governance) di lingkungan Pemerintah Daerah. "Diharapkan kepada para penyelenggara negara agar dapat saling berinteraksi dan saling memberi informasi demi kelancaran pengisian laporan harta kekayaan secara online," ujarnya. Sebab penerapan pelaporan

LHKPN berbasis elektronik ini secara baik dan benar, akan memudahkan para penyelenggara negara dari sisi waktu untuk melaporkan harta dan asetnya. Dihadiri oleh Sekdakab.Langkat dr.H.Indra Salahudin MKes.MM, Inspektur Langkat, Sekretaris DPRD Langkat, para kepala SKPD Pemkab.Langkat, Para Camat Se Kab.Langkat, para fungsional auditor Pemda serta para peserta sosialisasi. n P30

Mayor Inf Muhidin Gantikan Mayor Inf Sondang LANGKAT, PODIUM Komando Distrik Militer (Kodim) 0203/ Langkat, menggelar acara lepas sambut Kasdim 0203/Langkat, berlangsung di Taman Mini Wisata Langkat Lingkungan II Ara Tunggal Kel. Pekan Selesai Kec.Selesai Kab Langkat, (12/5/ 2018). Dari pejabat lama Mayor Inf. Sondang Hamonangan digantikan Mayor Inf. Muhidin sebagai Kasdim 0203/Langkat baru, dengan jabatan sebelumnya Wadan Yonif 125/Simbisa Sidikalang Brigif 7/Rimba Raya. Sedangkan jabatan baru Mayor Inf Sondang sebagai Pasi ops Korem 022/Pantai Timur, Kota Pematangsiantar. Dandim 0203/Langkat Letkol Inf.Deni Eka Gustiana, pada kesempatan tersebut, mengucapkan selamat jalan kepada

Mayor Inf. Sondang, semoga nantinya di tempat tugas baru. "Dapat terus mengukir prestasi membanggakan, sebagai bentuk pengabdian yang baik kepada Bangsa. Terimakasih untuk dedikasinya, selama ini sudah bekerja sama dengan baik di Kodim 0203/Langkat," ujarnya. Sedangkan untuk Mayor Muhidin, Dandim Letkol Deni, mengucapkan selamat datang, semoga bisa meraih prestasi selama bertugas di Kodim 0203/Langkat. "Berbekal pengalaman tugas ditempat sebelumnya, saya yakin Mayor Muhidin dapat bekerja sama dengan baik di sini," serunya. Mayor Inf Sondang Hamonangan didampingi istri, selain memohon maaf bila terdapat kesalahan selama bertugas, juga mengucapkan

terimakasih atas bantuan dan kerjasama selama ini, kepada Dandim 0203/Langkat dan seluruh personil Kodim 0203/Langkat serta keluarganya. "Ke depannya, saya harapkan agar kita semua dapat selalu berkoordinasi satu sama lain, baik secara Dinas maupun keluarga," harapnya. Mayor Inf Muhidin beserta istri, selain memperkenalkan diri, juga mengucapkan terimakasih kepada keluarga Besar Kodim 0203/ Langkat, atas terlaksananya acara lepas sambut, untuk menyambut kehadirannya di tengahtengah keluarga besar Kodim 0203/Langkat. "Kami merasa bangga dan bersyukur, karena bisa hadir di sini dan ke depannya kami berharap mendapat dukungan dari semua pihak, selama bertugas di Kodim/0203 ini," sampainya. n sahrul


langkat http://podiumindonesia.com

8

ADA yang menarik pada 14 Mei kemarin, tepatnya di SMP Negeri 2 Tanjung Jati, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat. Apa pasal? Ya, hari itu, Senin, terpantau banyak sekalangan pegawai mengenakan seragam coklat-coklat berkumpul di sana. Bertepatan libur SMP yang baru saja menggelar ujian. LANGKAT, PODIUM Nah, rupanya sekalangan guru-guru itu berada di SMP Negeri 2 Tanjung Jati, bukanlah mau berdemo. Tapi ingin menyaksikan sohib, kerabat, rekan kerja dan lainnya yang akan dilantik sebagai kepala sekolah. Bahkan jumlah yang dilantik pun tak sedikit. Kalau dihitung-hitung, untuk kepala sekolah setingkat sekolah dasar (SD) 57 orang dan SMP sebanyak 8 orang. Terdata jumlah keseluruhan yang dilantik seanyak 65 orang kepala sekolah baru seKabupaten Langkat. Para kepala sekolah itu dilantik langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P&P) Langkat, H Saiful Abdi, SH, SE, MPd. Terpantau, usai kedatangan Kadis P&P, Saiful Abdi, puluhan kepala sekolah yang diambil sumpahnya itu diarahkan ke salah satu ruangan belajar siswa. Tak lama berselang, dengan memegang selembar kertas bertuliskan ikrar, Kadis P&P Langkat Saiful Abdi mengangkat sumpah 54

kepala sekolah baru tersebut. Kepada PODIUM, Kadis P&P Langkat Saiful Abdi mengatakan, pelantikan para kepala sekolah merupakan hal yang lumrah. "Saya

harap kepala sekolah yang baru dilantik tetap amanah dalam menjalankan tugas. Jabatan hanya titipan yang sifatnya sementara," katanya. Menariknya lagi, Saiful Abdi juga menyisipkan pesan bahwa kepala sekolah baru, janganlah takut menerima masukan atau saran. "Kalau memang saran itu baik, kenapa harus disisihkan. Artinya apa, kepala sekolah jangan takut dikritik. Jadi saya berharap hendaknya kepala sekolah yang baru dilantik ini lebih meningkatkan pengetahuan anak didik di lingkungan sekolah masingmasing," pesannya. Lebih penting lagi, bagi kepala sekolah yang baru dilantik tetap konsen mengangkat harkat dan martabat pendidikan di Kabupaten Langkat. "Jangan takut bersaing karena persaingan secara positif merupakan langkah menuju sukses. Artinya, di sini saya mengimbau anak didik, kepala sekolah lebih berkreasi, lebih berinovasi dalam meningkatkan mutu pendidikan di tanah Langkat ini," tandasnya. n pendi


9

langkat http://podiumindonesia.com

Tekad Rizky Yolanda Sitepu Berjihad Berantas Narkoba v HM RIZKY Yolanda Sitepu Terpilih Ketua KNPI Langkat HM RIZKY Yolanda Sitepu terpilih secara aklamasi menjadi Ketua KNPI Langkat periode 2018-2021. Keputusan ini diambil setelah melewati Musda ke-14 yang dibuka Bupati H Ngogesa Sitepu di Gedung Pegnasos, Stabat, (14/5/2018). LANGKAT, PODIUM Pada kesempatan itu, HM Rizky Yolanda Sitepu mengucapkan terimakasih atas dukungan dan simpati dari seluruh anggota KNPI. Dirinya juga berharap, agar dukungan dari simpati terus mengalir kepadanya dalam memimpin KNPI kedepan. Dengan adanya nasehat dan masukan yang membangun dari setiap anggota. "Saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk memimpin KNPI Langkat, saya berharap dukungan dan masukan serta kerjasama yang baik ini terus terjalin," kata dia. Selanjutnya Putra kedua dari Bupati Langkat itu memaparkan keinginanya untuk membangun dunia Pendidikan Langkat agar lebih maju. Dengan akan melahirkan SDM yang berkulitas dari putra putri asli Langkat. “Dengan baiknya SDM, pastinya kedepan Langkat akan menjadi lebih maju, sejahterah dan makmur,” ujarnya. Salah satu caranya, Rizky berjanji akan berjihad untuk melawan semua bentuk penyalagunaan narkoba, sebab narkoba adalah bentuk kejahatan yag akan menghancurkan generasi bangsa. “Saya akan mengajak semua pihak, semua Ormas dan OKP di Langkat, untuk bersatu melawan narkoba,” tegasnya. “Intinya memalui organisasi KNPI ini, saya bertekat membangun dunia pendidikan dan memberantas narkoba,” sebutnya. Sebelumnya, pada kata sambutan pembukaan Musda KNPI tersebut, Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH pada arahan dan bimbingannya,

menyampaikan, bahwa dirinya menyambut baik atas terselenggaranya Musda ini, serta berharap agar para pemuda Langkat mengedepankan semangat kebersamaan persatuan dan kesatuan dalam mengawal kodusifitas daerah ini. Selain itu, dia berharap, siapapun nantinya yang akan menjadi ketua KNPI baru, dapat menjadikan wadah organisasi ini, untuk pembinaan generasi muda yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang bertanggungjawab terhadap kepentingan pemuda khususnya dan masyarakat luas umumnya. Ketua MPI Langkat H.Amril S.Sos,

MAP di kesempatan sama, menyebutkan, Musda ini dilakukan sebab periode kepengurusan KNPI Langkat dibawah kepemimpinan Heri Widiyanto dan Yudhi Budianto sekretarisnya, telah berakhir pada desember 2017. Terlaksananya Musda ke 14 ini, adalah bentuk kepatuhan terhadap amanat konstitusi organisasi yang dilakukan pada masa kepengurusan berakhir. Untuk membangun komitmen bersama dengan semua OKP yang berhimpun di KNPI, guna memilih ketua dan kepengurusan baru. Ketua DPD KNPI Prov. Sumut Sugiat Santoso berharap Pemuda

KNPI Langkat bisa menjadi garda terdepan dalam menjaga kekondusifan keaman wilayah Langkat. Turut hadir Sekdakab.Langkat dr.H.Indra Salahudin MKes. MM, Ketua DPD KNPI Provinsi Sumut beserta pengurus, ketua DPD partai Golkar Langkat Terbit Rencana SE beserta pimpinan partai politik lainnya, Unsur Forkopimda Langkat, para kepala OPD Langkat, unsur ketua MPI KNPI Langkat, unsur pengurus KNPI Langkat, Camat dan Forkopim Stabat, Pimpinan Ormas dan OKP Langkat, Tokoh Pemuda, Insan Pres, LSM serta para peserta Musda dan hadirin sekalian. n pendi


langkat edisi 16 - 31 mei 2018

http://podiumindonesia.com

10

'Gotong Royong Ciri Khas & Jati Diri Bangsa'

BUPATI Langkat H.Ngogesa Sitepu SH melalui Assisten Administrasi Tata Pemerintahan Drs. Abdul Karim M.AP langsung meresmikan pencanangan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke 15 serta peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ke- XLVI (46) Kabupaten Langkat tahun 2018, ditandain dengan pemukulan Gong, di lapangan sepak bola Pasar XII Desa Suka Mulia, Kecamatan Secangga, Kabupaten Langkat, (9/5/2018).

LANGKAT, PODIUM Drs Abdul Karim pada arahan dan bimbingan teks pidato Bupati, menjelaskan pencanangan BBGRM ke-XV tahun ini mengambil tema “dengan BBGRM kita daya gunakan peran lembaga kemasyarakatan Desa sebagai mitra pemerintah Desa”. Tema ini mengadung makna bahwa melalui BBGRM dapat mendorong peran serta dan keberdayaan lembaga kemayarakatan desa. “Yang sesuai dengan ketentuan Permendagri No: 5 Tahun 2007,” ujarnya. Selain itu, sambung Assisten I Tapem itu, kegiatan tahunan ini juga sebagai momen dalam upaya membangun, menumbuhkembangkan dan

melestarikan semangat kebersamaan serta budaya gotong royong masyarakat yang harus digaungkan, sebab merupakan ciri khas dan jati diri bangsa Indonesia. Sembari mengajak agar seluruh masyarakat Langkat ikut menyukseskan Pilkada/Pilgub 2018 dengan tidak Golput serta menjaga keamanan, ketertiban dan kekondusifan Langkat. Ketua TP. PPK Langkat Ny.Hj. Nuraidah Ngogesa menyampaikan, tema pada HKG PKK kali ini “kerukunan dalam keluarga dan lingkungan untuk wujudkan Indonesia damai”. Dengan makna yang terkadung, melalui momentum peringatan HKG PKK ini, diharapkan segenap jajaran TP. PKK secara berjenjang.

'Selamat Menjalankan Ibadah Puasa' STABAT, PODIUM Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta untuk menggairahkan Ramadhan yakni dengan menghidupkan mushola di masing-masing tempat kerja. Hal tersebut disampaikan Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu SH melalui Assisten I Tapem Drs.Abdul Karim MA.P, pada apel gabungan dijajaran pemerintah Kabupaten Langkat, dihalaman Kantor Bupati, Stabat, (14/5/2018). Imbauan itu berdasarkan surat edaran Bupati Langkat No: 451.13-925/KESSOS/2018, tanggal 7 Mei 2018. Diketahui bersama, sambung Assisten I Tapem, sesuai perhitungan hisab, ramadhan tinggal tiga hari lagi, jatuhnya pada kamis 17 Mei 2018 mendatang. Dijelaskan Drs.Abdul Karim, dalam kesiapan menyambut bulan suci dan hari besar keagaman ini, Pemkab Langkat menginstruksikan, agar tim ekonomi melakukan peninjauan ke sejumlah pasar tradisional maupun swalayan, untuk memantau ketersediaan produk, kelayakan dan kehalalan komsumsi, serta bahan pokok yang tidak memberatkan masyarakat, hingga menjelang Idul Fitri. "Lakukan tindakan cepat, memberikan solusi terbaik bila ditemukan masalah di lapangan," terangnya. Untuk Sat Pol PP agar menguatkan pengawasan guna mengantisipasi tindak kejahatan, pada tempat ataupun pusat pasar tradisional, serta menertibkan lokasi hiburan agar mematuhi jam operasional. "Kepada Dinkes, Dinas Sosial, BPBD dan Sat Pol PP agar tetap mensiagakan petugas posko dengan standby 24 jam, agar dapat mengantisipasi dengan cepat bila terjadi hal tidak diinginkan di lingkungan masyarakat Langkat," pintanya. Turut hadir pada apel para Organisasi Perangkat Daerah dan peserta apel lainnya di jajaran 1 Pemkab Langkat. n P3 P31

Dari semua tingkatan senantiasa bahumembahu dengan segenap komponen masyarakat, untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seluruh keluarga Indonesia. “Bahwa kondisi aman, nyaman, tentaram dan damai di negara kita ini, pada dasarnya dari keluarga, maka dimulai dari lingkungan keluarga kita, mari menciptakan kondisi tersebut, agar Langkat khususnya dan Indonesia umumnya tetap aman,” terangnya. Kadis PMDK Langkat Drs. Jaya Sitepu dalam laporannya menyebutkan, acara ini dilaksanakan dengan dasar SK Bupati Langkat No: 411.05-27/K/ 2018 tertangal 23 april 2018, tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan BBGRM Kab.Langkat tahun 2018. “Sejalan dengan pengamalan Permendagri No: 42 Tahun 2005 tentang pedoman penyelenggaraan BBGRM,” sebutnya. Selanjutnya, sebut Drs.Jaya, acara ini dimeriahkan dengan pemberian apresiasi dan penghargaan serta bermacam hadiah, dari berbagai perlombaan dan penilaian kepada Desa serta pelaku program kegiatan pembangunan, yang sebelumnya telah dilaksanakan di tingkat Kabupaten. Serta pertunjukan kerasi seni tari adat, reok ponorogo dan senan bersama. “Saya ucapkan terima kasih terkhusus kepada Bapak H.Ngogesa yang telah mendukung penuh atas penyelenggaraan kegiatan ini, serta kepada semua pihak yang telah terlibat dan ikut membantu,” katanya. Sedangkan Plt.Camat Secanggang Sopiyan Tarigan S.Sos. MAP selaku tuan rumah, mengucapkan selamat datang kepada semua tamu undangan, yang telah meyempatkan diri hadir, meskipun sebelum acara ini dimulai telah turun hujan deras, membuat suhu cukup dingin. “Atas nama masyarakat secanggang dan panitia memohon maaf apabila ada kekurangan di sana sininya pada penyabutan, baik tingkah laku dan tutur kata,” imbuhnya. Turut hadir unsur Forkopimda Langkat, para komandan satuan TNI-Polri, para pejabat eselon Pemkab Langkat, para Ketua TP. PKK seLangkat, tokoh masyarakat/agama/adat/pemuda 1 serta insan. n P3 P31


parlemen 11 edisi 16 - 31 mei 2018

http://podiumindonesia.com

Program K erja Kerja DPRD LLangkat angkat 2019 Diparipurnakan STABAT, PODIUM DPRD Langkat menggelar rapat paripurna tahun ke IV rapat ke 5 masa persidangan ke II dengan agenda penetapan program kerja DPRD Kabupaten Langkat tahun 2019 yang dipimpin Wakil Ketua DPRD H. Sapta Bangun, SE, (11/5/2018). Paripurna yang dilaksanakan secara internal ini adalah menyahuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa DPRD provinsi dan kabupaten/kota menyusun program kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masingmasing alat kelengkapan dan disetujui dalam rapat paripurna. Dalam paripurna ini Sekretaris DPRD Langkat Drs. Basrah Pardomuan membacakan draf Surat Keputusan DPRD yang berisi program kerja DPRD Langkat Tahun 2019. Di mana draf ini telah melalui harmonisasi atas program, kegiatan, indikator serta capaian kinerjanya berdasarkan hasil pembahasan alat kelengkapan DPRD (pimpinan, komisi, badan anggaran, badan musyawarah, badan kehormatan dan badan pembentukan perda) pada rapat penyusunan program kerja yang telah dilaksanakan sebelumnya. Sapta Bangun dalam kesempatan itu mengingatkan kepada seluruh anggota DPRD Langkat yang menghadiri rapat paripurna agar semua rencana program kerja yang telah disetujui ini dapat dijalankan dengan sebaikbaiknya sesuai dengan ketentuan. “Untuk menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai anggota DPRD Langkat, kita dituntut untuk lebih giat lagi dalam menambah ilmu dan wawasan guna mengoptimalisasikan kinerja sehingga seluruh kegiatan dalam program kerja dapat terselenggara sebagaimana semestinya,” ungkap Sapta Bangun. Sapta Bangun juga mengingatkan kepada anggota DPRD Langkat yang duduk di alat kelengkapan DPRD kiranya dapat menjalankan semua rencana program kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan baik nantinya. n pendi

Inilah Rekomendasi Pansus dan Fraksi DPRD Langkat SETELAH melalui proses pembahasan oleh Panitia Khusus (pansus) DPRD Kabupaten Langkat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Langkat tahun 2017, akhirnya DPRD Langkat menggelar Rapat Paripurna Intern untuk mengambil keputusan tentang rekomendasi atas hasil pembahasan pansus, bertempat di ruang Rapat Paripurna DPRD Langkat, akhir April kemarin. STABAT, PODIUM Sebelum Rapat Paripurna DPRD Langkat mengambil keputusan, masing-masing juru bicara pansus yang terdiri dari pansus I sampai dengan IV membacakan rekomendasi di hadapan segenap anggota dewan yang hadir dan dilanjutkan dengan pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD Langkat atas rekomendasi pansus. “Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib DPRD Langkat nomor 1 tahun 2015 bahwa setelah pansus memberikan rekomendasi, kemudian fraksi-fraksi memberikan pandangan atas hasil kerja pansus, kemudian pimpinan DPRD mengesahkan keputusan tentang catatan dan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati untuk selanjutnya disampaikan dalam Rapat Paripurna Istimewa,” sebut Plt. Ketua DPRD Langkat Ralin Sinulingga, SE selaku pimpinan Rapat Paripurna. Hasil kerja Pansus I yang dibacakan oleh Suwanto diantaranya merekomendasikan kepada Camat agar memonitoring terhadap penggunaaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, perekaman KTP dan Camat dapat mendata galian C di wilayahnya. Pansus II yang dibacakan Ade Khairina Syahputri, SE salah satu rekomendasinya dalam bidang pendidikan misalnya perlu pendataan guru-guru honorer dengan mengeluarkan SK Bupati untuk dapat diberikan insentif, dalam bidang kesehatan Pansus II berharap pemaksimalan puskesmas 24 jam dengan pemerataan tenaga dokter di seluruh puskesmas, Pansus III yang dibacakan oleh Ir. Antoni merekomendasikan agar Pemda dapat mengupayakan penagihan tunggakan PBB PTPN II dan Pemda agar mampu meningkatkan PAD serta dapat meraih predikat WTP atas penilaian BPK terhadap pengelolaan keuangan. Pansus IV oleh H. Rahmanuddin Rangkuti, SH. MKn menegaskan agar pemda harus cepat tanggap terhadap masalah lingkungan terutama masalah limbah dan menindak perusahaannya. Selanjutkan Fraksi Partai Golkar memberikan rekomendasi agar KPU bersama pihak-pihak yang terkait termasuk aparat keamanan dapat bahu membahu menciptakan kondisi ketertiban dan

keamanan yang kondusif agar hajatan demokrasi nasional dapat berjalan dengan baik. Dan juga Fraksi Partai Golkar meminta agar pemda segera menyelesaikan tata batas wilayah Kabupaten Langkat dengan Kabupaten Karo dan mendorong Pemprovsu untuk menyelesaikan batas wilayah Langkat dengan kabupaten di wilayah Provinsi Aceh. Fraksi Nasdem dalam rekomendasinya meminta Satpol PP dan Dinas Perhubungan dapat menertibkan dan bertindak tegas terhadap pedagang yang berjualan tidak pada tempatnya. Fraksi PDI Perjuangan meminta keseriusan pemda dan aparat penegak hukum dalam memberantas peredaran narkoba dan perjudian, juga perlu pembinaan olahraga di Kabupaten Langkat. Fraksi Partai Gerindra meminta pemda dalam penentuan formasi penerimaan CPNS tahun 2018 sesuai dengan kebutuhan yang ada dan juga agar anggaran pembangunan dapat diarahkan kepada wilayah kelurahan. Fraksi BSPN meminta perhatian pemerintah terhadap guru-guru mengaji dan dapat meningkatkan minat membaca Al-Qur’an kepada masyarakat. Fraksi HNB meminta pemda untuk dapat memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang BPJS. Setelah masing-masing fraksi menyetujui rekomendasi pansus, akhirnya pimpinan rapat mengskors rapat untuk dilanjutkan dalam Rapat Paripurna Istimewa. n pendi


sumut edisi 16 - 31 mei 2018

http://podiumindonesia.com

12

Inilah Pesan Kapolda Untuk Masyarakat Sumut MENGANTISIPASI aksi terorisme yang terjadi di Surabaya, merambat ke daerah lainnya, pihak TNI-Polri menggelar kegiatan silaturrahmi bersama dengan tokoh Agama di Rumah Makan Garuda Jalan Pattimura Medan, (14/5/2018). MEDAN, PODIUM Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolda Sumatera Utara Irjen Paulus Waterpauw didampingi pejabat utama Polda Sumut, Kapolrestabes Medan, Gubernur Sumatera Utara, HT Erry Nuradi, Pangdam l/BB, Mayjen TNI Ibnu Triwidodo, beserta staff, Ketua MUI Sumut, H. Abdullahsyah, Pangkosek Hanudnas lll, Tri Bowo Budi Santoso, Danlantamal l Belawan, Laksamana Pertama TNI Ali Triswanto, Dalanud Suwondo, Kolonel PNB Daan Sulfi, para FKUB Sumatera Utara dan awak media. Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi antara TNI-Polri dan para tokoh agama di wilayah Sumatera Utara dalam rangka menyamakan persepsi untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia dan juga sebagai penggalangan kepada seluruh tokoh agama, agar tidak terprovokasi karena adanya kejadian peledakan bom oleh terorisme. Kapolda menyampaikan rasa syukurnya bahwa di Sumatera Utara sampai saat ini masih kondusif sehingga kegiatan masyarakat berjalan dengan aman dan lancar, juga memohon bantuan oleh para FKUB (forum kerukunan umat beragama), untuk membantu menyampaikan kepada seluruh umatnya agar tetap tenang dan mempercayakan permasalahan ini kepada pemerintah serta mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk

bersama menjaga keamanan di Sumatera Utara. “Kita akan memasuki bulan suci Ramadhan, kita tetap waspada jangan sampai ada pihakpihak yang tidak bertanggungjawab mengganggu kesucian bulan Ramadhan nantinya, segera bersinergi bersama untuk mencegah adanya kejadian terorisme di wilayah Sumatera Utara,’’ ujar Kapolda. Kapolda Sumut juga meminta untuk tetap waspada setiap saat, dan mohon dukungan kepada seluruh stake holder yang terkait untuk menjaga dan mengamankan stabilitas Kamtibmas di wilayah Sumatera Utara. Sementara Pangdam l/BB dalam sambutannya mengajak untuk bersama menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Sumatera Utara karena wilayah Sumatera Utara ini punya kita semua, TNI-Polri tidak akan bisa menjaga Sumut ini tanpa bantuan oleh masyarakat sendiri. “Kepada para wartawan untuk menetralisir atapun meneduhkan apabila ada berita yang membuat perpecah belahan bangsa, dan saling membantu dalam menjaga kekondusifan, dan diharapkan pada saat Pilkada jangan sampai ada yang bermain, keamanan masyarakat lebih penting dari apapun,” ucap Pangdam l/BB. Kegiatan dilanjutkan dengan sambutan Ketua MUI Sumut yang memberikan ucapan terima kasih kepada Kapolda Sumatera Utara dan

Pangdam I/BB, dan harapan umat Islam bisa menjaga situasi dan menjadikan bulan Ramadhan ini untuk mengamalkan ibadah. “Saya merasa umat Islam di seluruh Sumatera Utara menginginkan kedamaian dan ketentraman, dan jangan sampai ada gejolak yang muncul, mari kita jaga Sumatera Utara dengan bersama-sama sehingga bulan suci Ramadhan akan dilewati dengan sejuk dalam melaksanakan ibadah,” jelas Ketua MUI Sumut. Gubernur Sumatera Utara dalam kesempatan itu mengucapkan turut berduka cita atas kejadian di Mako Brimob Polri dan juga di Jawa Timur yang menewaskan anggota Polri. Gubernur Sumut juga menyampaikan bahaya terhadap terorisme, radikalisme, premanisme masih jadi ancaman bagi semuanya, dan bisa terjadi dimanapun, merasa perihatin kepada para korban terorisme, dan harapan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan sabar dalam menghadapi musibah tersebut. “Kita harus mawas diri, tidak tertutup kemungkinan kejadian kemarin bisa terjadi di wilayah Sumatera Utara, karena masih adanya jaringan terorisme berkeliaran, dan kita harus meningkatkan kewaspadaan,” sebut Gubernur Sumut seraya berharap, Sumatera Utara tetap kondusif walaupun sebentar lagi akan dihadapkan Pilkada dan Pilpres. n bares


pilkada 13 edisi 16 - 31 mei 2018

http://podiumindonesia.com

Demokrat Sumut Dukungan Eramas GAYA Partai Demokrat saat mendeklarasikan dukungannya terhadap pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Eramas) pada Pilgubsu 2018 berbeda dengan partai lainnya. Hal ini terlihat jelas pada konsep acara yang dikemas pada Acara Deklarasi Partai Demokrat Untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tiara Convention Center, Medan, (15/5/2018).

Dalam acara tersebut, Sekjen DPP Demokrat Hinca Panjaitan yang memimpin acara deklarasi terlihat memadukan acara formal dengan gaya entertain dengan menampilkan potongan-potonga video Ketum Demokrat Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menandatangani dukungan kepada pasangan nomor urut 1 tersebut. "Demokrat memang yang terakhir menyampaikan dukungan. Namun izinkan kami melengkapi kerja politik ini. Seluruh kader partai demokrat akan bekerja sepenuh tenaga untuk memenangkan kontestasi Pilgubsu 2018," kata Hinca disambut tepuk tangan ratusan kader Demokrat yang hadir. Tidak hanya disitu, untuk memberikan semangat kepada Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah yang hadir dilokasi, juga dilakukan lewat video dengan lagu "Tanah Airku Tidak Kulupakan" karya Ibu Sud. Konsep ini berhasil membuat Edy Rahmayadi

bersemangat. Ia bahkan tidak menyampaikan ucapan terima kasih dengan kata-kata yang panjang, karena ucapan terima kasihnya justru disampaikan lewat lagu "Bersama Lagi" karya Koes Plus. "Saya senang karena dukungan Demokrat ini membuat energi saya penuh," katanya selanjutnya berdendang yang diikuti seluruh kader Demokrat. Acara deklarasi ini dihadiri oleh beberapa petinggi Demokrat dari provinsi lain seperti Ketua DPD Demokrat Aceh Nova Iriansyah, Ketua DPD Demokrat Kepulauan Riau Apri Sujadi, dan Ketua DPD DIY Heri Sebayang. Seluruh jajaran pengurus DPD Demokrat Sumut dan DPC Kabupaten/Kota se Sumut juga hadir bersama seluruh anggota Fraksi Demokrat se Sumatera Utara. "Acaranya bagus, nggak bikin tegang. Dan asik karena nggak formal-formal habis seperti acara partai politik pada umumnya," kata Asril salah seorang pengunjung. n rmol

Zeni Terpanggil Mencaleg Ingin Bangun Kampung Halamannya MEDAN, PODIUM Harapan Partai Demokrat untuk dapat menjaring sosok anak muda untuk maju menjadi legislator tingkat Provinsi terus berjalan. Hal itu terlihat dari sejumlah kader dan tokoh muda mendaftarkan diri langsung ke Kantor DPD Demokrat Sumut, Jalan Gatot Subroto Medan, SeniRabu (7-9/5/2018). Muhammad Zaini, sosok anak muda yang aktif di dunia usaha, mendaftarkan diri maju sebagai bakal calon anggota legislatif (bacaleg) untuk kursi DPRD Sumut dari Partai Demokrat. Zeni, sapaan akrabnya, mengaku merasa terpanggil untuk mencalonkan diri, ikut berkontestasi di Pemilu Legislatif 2019 mendatang. “Saya ingin mengajak generasi muda untuk bisa bangkit dan berbuat bagi rakyat. Ini saatnya anak muda

mengambil estafet atau regenerasi kepemimpinan di Sumatera Utara. Yang muda yang berperan,” ujar Kader Partai Demokrat ini, (10/5/2018). Selain itu, Zeni yang maju dari Daerah Pemilihan Sumut III untuk Kabupaten Deli Serdang juga menyatakan siap membantu membangun kampung halamannya itu. “Ini keberanian dan tekad saya agar bisa berbuat untuk rakyat. Apalagi generasi muda sekarang, punya tantangan besar di zaman teknologi informasi yang terus berkembang pesat,” sebutnya. Zeni juga menyebutkan, peran pengusaha, khususunya kaum muda dalam membangun bangsa sangat penting. “Perhatian saya adalah, bagaimana anak-anak muda bisa berbuat dan bukan hanya mencari kerja, tetapi bagaimana menciptakan lapangan kerja baru, melalui UMKM,” jelasnya. n hmt

Anak Muda Pilih PSI Untuk Mencaleg MEDAN, PODIUM Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sumut resmi membuka pendaftaran Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) sejak Maret 2018. Bacaleg yang mendaftar didominasi dari kalangan anak muda. Tingginya animo kaum muda ini terlihat pada (12/5/2018), saat Sekretaris DPW PSI Delia Ulfa menerima berkas dukungan dilampiri KTP dari Bacaleg Waliyono, salah seorang Bacaleg Tingkat I Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Deliserdang di kantor DPW PSI Sumut, Jalan Karya Kasih A 2 Komplek Grand Sweet Medan Johor. “Batas waktu penyerahan bukti dukungan untuk Bacaleg Sumut pada (14/5/2018), berupa fomulir pernyataan, fotocopy KTP lengkap tandatangan pendukung. Sementara untuk Bacaleg Tingkat II (Medan) pada 20 Mei 2018,” ujar Delia. Delia juga mengatakan, Bacaleg yang mengikuti seleksi hampir sebagian besar dari kaum muda yang energik. “Ini sesuai dengan semangat PSI yang mengusung aspirasi kaum muda yang anti korupsi dan anti intoleransi,” sebut Delia. Sementara, Waliyono, Bacaleg Sumut menyebutkan, PSI menjadi wadah kaum muda untuk perubahan yang lebih baik. “Saatnya kaum muda maju, saling dukung membawa manfaat bagi masyarakat luas. PSI membuka peluang kaum muda mengabdi,” ujar Waliyono seraya menambahkan, memilih perahu PSI karena partai baru yang menawarkan tanpa mahar. Pria berusia 37 tahun ini memilih Dapil III Sumut yang meliputi Kabupaten Deliserdang mengaku ingin mengabdikan diri untuk masyarakat. “Saya lahir di Kecamatan Galang, asli putra daerah Deliserdang, ingin mencoba berbuat sesuatu hal positif untuk kampung halaman sendiri,” ucap ayah dua anak berprofesi jurnalis dan beberapa lembaga organisasi di Sumatera Utara ini sembari berharap, doa dan dukungan dari keluarga, teman maupun masyarakat Deliserdang. Selain Bacaleg Waliyono, juga terlihat Haslan Madli Tambunan (33), yang merupakan Bacaleg PSI Tingkat II Dapil 3 Kota Medan. Menurutnya, hadirnya PSI membuka ruang bagi kaum muda untuk dapat berkontribusi membangun daerah. “Kami mendaftar ke PSI tanpa mahar. Makanya saya memilih PSI,” jelas Haslan yang berprofesi jurnalis. n hmt


nasional 14 edisi 16 - 31 mei 2018

http://podiumindonesia.com

38 Anggota DPRD Sumut Tersangka

KPK: Baru Rp 1,9 Miliar Dipulangkan Ketua KPK Agus Rahardjo tidak menampik adanya pengembalian uang dari 38 orang anggota DPRD Sumut yang ditetapkan sebagai tersangka. Pengembalian uang ini mereka lakukan sejak ditetapkan sebagai tersangka dan sejak menjalani pemeriksaan beberapa waktu lalu. "Ada nilainya sekitar Rp 1,9 miliar kalau tidak salah," katanya usai menghadiri acara Festival Konstitusi dan Anti Korupsi di Auditorium, Universitas Sumatera Utara, Medan, (15/5/2018). Agus menjelaskan pengembalian uang yang mereka lakukan tidak menghalangi proses hukum yang akan diterapkan. Sprindik untuk 38 anggota DPRD Sumut ini sendiri menurutnya sudah keluar dan tidak akan ada penghentian penyelidikan terhadap mereka.

"Sprindik KPK tidak bisa SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan)," ujarnya. Diketahui 38 orang anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan menerima suap dari Gatot Pujo Nugroho yang kala itu menjabat Gubernur Sumatera Utara. KPK sendiri masih melanjutkan proses pemeriksaan terhadap kasus para tersangka dengan memintai keterangan dari para saksi. n rmol

Asian Agri Kampanyekan Pentingnya Makanan Sehat di Sekolah TEBINGTINGGI, PODIUM Asian Agri melalui unit bisnisnya PT Nusa Pusaka Kencana – Kebun Bahilang melakukan kegiatan Penyuluhan tentang Makanan Sehat dan Bergizi pada 14 Mei 2018 di SDN 165717 Kelurahan Tualang Kecamatan Padang Hulu, Kodya Tebing Tiggi. Dimana peserta kegiatan penyuluhan tersebut adalah guru sekolah SDN 165717 dan pedagang yang berada di SD tersebut dengan jumlah peserta 20 orang. Dan sebagai narasumber pada penyuluhan tersebut adalah Pegawai Puskesmas Padang Hulu Ibu Barita br Siregar dan Risma br Purba. Kegiatan tersebut merupakan salah satu Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT NPK – Asian Agri, yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan kepada para guru dan pedagang makanan disekolah agar menjual makanan yang sehat dan bergizi. Hal tersebut dikatakan Manager PT NPK, Ronald H Hutapea, bahwa PT NPK atau Kebun Bahilang pada tahun 2018 ini memiliki Program CSR salah satunya adalah penyuluhan tentang makanan sehat dan bergizi untuk SD 165717 di Kelurahan Tualang. “Untuk SD ini, kita juga membantu membuatkan kantin sekolah agar pedagang ataupun anak – anak bisa memanfaatkannya dengan nyaman,” katanya. Menurut Ronald, banyaknya makanan yang dijajakan di sekolah, tentu saja haruslah dapat dijaga kebersihan dan nilai gizinya. “Sebab makanan ini lah yang menjadi makanan sehari-hari siswa selama berada di sekolah. Oleh karena itu, kami

memandang perlu untuk memberikan pengetahuan dan wawasan kepada para guru dan pedagang makanan sekolah agar tetap menjaga kebersihan dagangannya serta agar menjual makanan yang sehat dan bergizi. Oleh karena itu hari ini kita lakukan penyuluhan makan bergizi serta memfasilitasi kantin sekolah, sehingga lingkungan pedagang menjajakan dagangannya juga bersih. Dengan demikian diharapkan kesehatan para murid dapat terus terjaga,” ujar Ronald. Pada penyuluhan tersebut, salah satu narasumber Barita br Siregar menyampaikan, bahwa kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh faktor asupan makanan mulai dari bayi, makanya disarankan kepada ibu – ibu untuk memberikan asi ekslusif, setelah itu harus makanan yang sehat mulai dari susu, ikan, daging, sayur, dan buah. Namun kesemuanya tersebut harus diolah secara sehat dan benar, agar makanan yang dikonsumsi oleh keluarga benar – benar sehat dan bergizi. Dan disekolah pedagang juga turut berperan menyehatkan anak – anak sekolah, makanya makanan yang dijual harus sehat dan bergizi. Pada kesempatan yang sama, Kepala SDN 165717 Bapak Sarwono SPd juga mengatakan, sangat berterimakasih kepada PT NPK – Asian Agri. “Sekolah kami merupakan salah satu binaan Asian Agri dan Tanoto Foundation. Setahun yang lalu saya mengusulkan kepada perusahaan agar membantu pembuatan kantin dengan memanfaatkan lahan yang sempit, dan alhamdulillah sudah direalisasikan oleh perusahaan, sekaligus dilakukan penyuluhan tentang makanan sehat dan bergizi,” katanya. n hmt

Waspadai!!! Modus Baru Perampokan di Bandara Kualanamu MEDAN, PODIUM Aksi perampokan khusus penumpang pesawat udara dengan modus baru berhasil diungkap pihak Subdit III/Umum Direktorat Reskrimum Polda Sumut. Modusnya, yakni pelaku berpura-pura sebagai driver (pengemudi) taksi. Namun dalam pengungkapan tersebut, petugas terpaksa melakukan tindakan tegas terukur (ditembak) di kaki kedua tersangka Abdullah (29), warga Jalan Sei Mencirim dan Dedi (36), warga Jalan Simpang Pos, karena melakukan perlawanan dan berusaha kabur ketika hendak ditangkap. Direktur Reskrimum Poda Sumut, Kombes Andi Rian melalui Kasubdit III/Umum Ditreskrimum, AKBP Maringan Simanjuntak didampingi Kanit Ranmor, Kompol Anjasmara menyebutkan, aksi perampokan yang dilakoni kedua tersangka terbilang cara baru, menyasar penumpang pesawat dari Bandara Kuala Namu Internasional Airport (KNIA) yang hendak menggunakan jasa mereka sebagai taksi. Kedua tersangka ditangkap di rumah Dedi, Jalan Simpang Pos Medan, (13/5/2018). “Yang satu berperan mencari penumpang, sedangkan satunya lagi sebagai sopir taksi gelap. Mereka mencari korban yang dianggap mudah untuk dilumpuhkan, terutama wanita,” kata Maringan Simanjuntak, Senin (14/5/2018). Sebut Maringan, penangkapan ini berhasil dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat dan media massa memberitakan peristiwa perampokan yang kerap beraksi dengan modus jasa angkutan dan korbannya dibuang di wilayah hukum Polsek Medan Sunggal. “Kita sudah mengetahui ciri-ciri tersangka beserta mobil yang sering digunakan untuk beraksi,” bilang Maringan. Dikatakannya, kedua tersangka melakukan niat jahatnya dengan cara ‘ngetem’ atau mencari mangsa di Bandara KNIA tujuan Medan. Ketika itu, Nugrahi Sri Utami (22), warga Jalan Ahmad Yani Medan langsung memasuki mobil Toyota Avanza silver plat nomor polisi B 1143 FZA. Di dalam mobil, korban terkejut melihat Abdullah sudah berada di dalam. Kepada korban, Dedi menyebut akan turun di kawasan Simpang Kayu Besar, Tanjung Morawa. Pengakuan itu membuat korban percaya hingga rela naik taksi gelap tersebut. Namun dalam perjalanan, korban langsung diancam menggunakan senjata tajam (sajam). Untuk menakuti korban, tersangka mengancam akan memperkosa dan membunuhnya. “Ancaman itu membuat korban takut dan langsung memberikan semua harta bendanya kepada kedua tersangka. Korban juga mengalami pelecehan seksual di dalam mobil,” sebut Maringan. n bares


aspirasi 15 edisi 16 - 31 mei 2018

http://podiumindonesia.com

DKP Diminta Data Seluruh Nelayan Langkat STABAT, PODIUM Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH diwakili Assisten Administrasi Ekonomi Pembangunan Dan Sosial Drs H Hermansyah, saat memimpin apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungnan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Langkat, di halaman Kantor Bupati Langkat, Stabat, Langkat, akhir April lalu. Hermasyah saat membacakan teks tertulis pidato arahan dan bimbingan Bupati, meminta kepada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Langkat, untuk menginfetarisasi dan mendata seluruh pelaku usaha kelautan dan perikanan (para nelayan) di Langkat. Sehingga semua pelaku mendapatkan identitas usaha atau kartu Kelautan dan Perikanan (Kusuka). Hal ini dilakukan, demi mengamalkan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No: 39 tahun 2017, tentang kartu Kusuka sebagai pengganti kartu nelayan yang harus dimiliki oleh seluruh pelaku usaha kelautan dan perikanan. “Sebagai identitas sekaligus sebagai kartu pelayanan program kegiatan DKP Langkat,” jelasnya. Selain itu, sambung Hermasyah, DKP harus terus melakukan kebijakan untuk menjaga laut dan sumber daya alamnya juga, dengan terus melakukan pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan yang dapat merusak lingkungan, seperti pukat hela, pukat laying dan pukat tarik. “Kebijakan tersebut harus benar-benar dijalankan, guna menerapkan paraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No: 2 tahun 2015,” sebutnya. Dikatakan Hermasyah, perlu diketahui Bersama Pemkab Langkat selain telah meningkatkan usaha dan kesejahteraan pelaku usaha perikanan masyarakat pesisir di Langkat, Pemkab. Langkat juga telah melaksanakan program jaminan sosial bagi para pelaku usaha perikanan. Melalui asuransi nelayan dan ansuransi pembudidaya, yang selama ini telah diberikan ansurasi tersebut kepada nelayan sebanyak 7.000 orang nelayan sampai di 2017. Dari jumlah total nelayan yang berkisar 19.219 orang yang ada di Langkat, sedangkan untuk ansuransi budidaya sebanyak 25 orang. “Pemberian jaminan sosial ini pun, akan terus dilakukan sampai seluruh nelayan yang di ada Langkat mendapat ansuransi nelayan tersebut. Sehingga para nelayan di Langkat akan mendapatkan pertanggung jawaban apabila mengalami musibah pada saat melakukan usaha penangkapan ikan dan kegagalan dalam usaha budidaya,” katanya. Sementara itu, juga perlu diketahui, bahwa sampai bulan April 2018 ini nelayan yang tersatuni dengan klaim sebesar Rp. 160.000.000, bagi yang meninggal, berjumlah 18 orang dengan total anggaran Rp. 2.880.000.000. Sedangkan untuk cacat tetap 2 orang dengan klain sebesar Rp.60.000.000. n ladon

Gerakan Langkat Menuju 100 Smartcity PEMKAB Langkat salah satu dari 100 kabupaten/kota se Indonesia yang terpilih sebagai Role Model yaitu teladan dalam mengimplementasikan Program Gerakan Menuju 100 Smart City. Hal tersebut ditandai dengan Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu SH menghadiri undangan dari Kementrian Kominfo RI, untuk menandatangani nota kesepahaman mengikuti Gerakan Menuju 100 Smart City tahap kedua. JAKARTA, PODIUM Pada acara Opening Gerakan Menuju 100 Smart City yang dibuka langsung oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI Rudiantara di Hotel Redtop Jakarta Pusat, (8/5/2018). Dengan didampingi Sekdakab Langkat dr H Indra Salahudin MKes MM, Assisten II Ekbangsos Drs H Hermansyah, Assisten III Administrasi Umum Drs Eddy Dharma Tarigan MSi, Kadis Kominfo Langkat H Syahmadi SSos MSP, Inspektur Amril SSos MAP. Menteri Kominfo Rudiantara dalam sambutanya mengatakan, Gerakan Menuju Smart City ini dimulai dari 2017 sampai 2019, pada 2017 lalu telah diikuti 25 kota/ kabupaten, sedangkan pada 2018 ini ada 50 kota/kabupaten bergabung, sehinga total peserta berjumlah 75 kota/kabupaten. Targetnya tahun depan akan melibatkan 25 kota/kabupaten lainnya, sehingga menjadi 100 kota/kabupaten smart city yang ada di Indonesia. “Smart city harus melihat teknologi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga setiap ide dan inisiatif terkait smart city pada setiap penggunaanya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat akan kemafaatannya,” sebutnya. Terpilihnya Kabupaten Langkat sebagai Gerakan 100 Smart City, menunjukan saat ini Langkat telah berproses untuk menuju daerah yang lebih maju dalam melaksanakan e-government. Sebab kabupaten/kota yang terpilih, sambung Bupati Langkat, telah lolos mengikuti Assessment Gerakan Menuju 100 smart City terhadap daerah yang bersangkutan, berdasarkan pada kemampunan keuangan daerah, tingkat kinerja pemerintah dan pelayanan publik berbasis TIK, keikutsertaan pada program Green City, dan Index Kota berkelanjutan (sebagai faktor penimbang). Yang diselenggarakan oleh Direktorat eGovernment, berlangsung selama tiga (3) hari pada 5 -7 maret 2018 lalu di Pustiknas Ciputat Tangerang Selatan. “Saya ucapkan terimakasih kepada seluruh OPD dan masyarakat Langkat, atas dukungan

dan partisifasinya kepada Pemkab Langkat yang saat ini saya pimpin. Sehingga Langkat dapat terpilih diajang bergengsi ini, yang membuktikan kemajuan Langkat di bidang pelayanan publik berbasisi IT,”sampainya. Ditambahakan Sekdakab. Langkat dr.H.Indra, keberhasilan ini juga berkat adanya komitmen yang tinggi dari pimpinan daerah, serta seluruh perangkat daerah, dukungan anggaran, kebijakan, dan adanya perencanaan, ketersediaan akses internet, SDM IT, aplikasi serta telah terbangunnya infrastruktur awal yang bisa mendukung menuju Gerakan 100 Smart City contohya LCC (Langkat Command Center). “Artinya, berkat dukungan dari semua pihak sehingga Langkat dapat terpilih sebagai Kabupaten yang ikut serta Gerakan 100 Smart City,” jelasnya. Program ini diselenggarakan oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika RI dengan didukung oleh Kementrian terkait, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Bappenas, Kantor Staf Kepresidenan, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika), Serta melibatkan pelaku industri yaitu Kompas Gramedia, Technology Partner Speech dari Indosat, Partner Speech dari Jasnita Telekomindo, Partner Speech Lintasarta, Tim Partner Speech dari Pt Philips Indonesia, Tim Partner Speech dari BNI dan Tim Partner Speech dari Smartcomputerindo.Com, Smart Lighting dari PT Philips Indonesia, Smart Energy dari Pertamina, KSP, APEKSI. n ladon


Gelar Bapak Literasi Untuk Tengku Erry FORUM Masyarakat Literasi Sumatera Utara (Formalsu) menganugerahkan gelar Bapak Literasi kepada Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi. Gubsu dinilai memiliki komitmen dan mendukung kegiatan literasi di Sumatera Utara (Sumut).

Penganugerahan gelar Bapak Literasi itu dilaksanakan, (11/5/2018) di rumah dinas Gubsu Jalan Sudirman Nomor 41 Medan, pada acara Ramah Tamah dan Jamuan Makan Malam Gubsu dengan Formalsu. “Atas dukungan dan komitmen dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Formalsu menganugerahkan Gelar Bapak Literasi kepada Gubernur Sumut Dr HT Erry Nuradi,” ujar Ketua Formalsu Hasban Ritonga. Komitmen tersebut dapat dilihat pada Mei 2017 yang lalu, bahwa Gubsu Erry telah mendeklarasikan Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu Provinsi Literasi. “Sehingga, kalau kita ikuti di berbagai macam media, isu literasi khususnya di Sumatera Utara sudah sangat mengudara, sudah sangat dikenal masyarakat,” ujar Hasban. Komitmen tersebut, lanjut Hasban, telah ditindaklanjuti dengan berbagai kegiatan di masa kepemimpinan Gubsu bersama Formalsu seperti Festival Literasi se-Sumatera Utara. “Bahkan mungkin ini baru pertama kali ada Festival Literasi sejak tahun 2015 dicanangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Gerakan Literasi Indonesia di sekolah,” ungkapnya. Selain itu, pelatihan literasi dengan jumlah peserta yang memecahkan rekor MURI dan penggunaan Big Book yang memecahkan rekor MURI beberapa waktu lalu. Karenanya, Hasban mengaharapkan komitmen untuk literasi ini tidak terhenti. Di kepimpinan mendatang diharapkan komitmen untuk memperkuat literasi ini lebih menggelora. “Sehingga Formalsu bisa lebih berperan dalam mencerdaskan masyarakat khususnya Sumatera Utara,” katanya. Gubsu Tengku Erry pada kesempatan itu mengucapkan terima kasih kepada para penggiat literasi yang ada di Sumatera Utara, karena terus menggelorakan semangat “Ayo Membaca”. Dia juga berharap kegiatan-kegiatan literasi ini lebih sering dilakukan. Dan kegiatan ini tidak hanya dilakukan di Provinsi. “Bupati/walikota se Sumut juga harus ikut menggiatkan literasi di daerahnya masingmasing,” ucap Tengku Erry, seraya mengajak semua kabupaten/kota se Sumut menjadi kabupaten/kota literasi.

Dikatakan, Tengku Erry, bahwa literasi ini sangat penting sekali, karena dengan literasi ini dapat diketahui berbagai macam pengetahuan yang terus berkembang, teknologi yang baru, peraturanperaturan birokrasi yang lebih berkembang. “Ini tentunya bisa didapatkan jika kita lebih banyak melakukan kegiatan membaca,” katanya. Bahkan, jika ingin melihat apakah suatu daerah atau negara itu dikatakan maju, lihat saja perpustakaannya. Ciri khas negara maju itu dilihat transportasinya, perpustakaannya dan kemudian museumnya. Sementara Sumatera Utara masih banyak daerah-daerah yang memandang sebelah mata terhadap pentingnya literasi, pentingnya perpustakaan di daerahnya masing masing. “Dengan semakin banyaknya masyarakat datang ke perpustakaan akan mengurangi kenakalan remaja, bahkan hal-hal negatif lainnya seperti Narkoba,” sebut Tengku Erry. Gubsu juga berharap agar Provinsi Sumatera Utara tetap menjadi provinsi Literasi yang menjadi kebanggaan masyarakat Sumut. “Siapapun yang menjadi Gubernur di Provinsi Sumatera ini nantinya tetap memperhatikan Formalsu,” ujarnya. Pada acara tersebut Gubsu Erry juga menerima buku-buku dari para penulis yang ada di Sumatera Utara. Juga mendengarkan Puisi dari seorang siswi Sekolah Dasar di Binjai Timur yang berjudul Gubernurku Inspirasiku. n hmt


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.