HARIAN REALITAS SENIN, 12 MARET 2019

Page 1

“

Kita mengajarkan disiplin untuk giat, untuk bekerja, untuk kebaikan, bukan agar anak-anak menjadi loyo, pasif, atau penurut.

�

HARIAN

REALITAS BERANI BICARA FAKTA

~ Maria Montessori

Selasa, 12 Maret 2019

Nomor: 4.318 Tahun XVII

Rina Nose Beberkan Alasan Ubah Penampilan RINA Nose baru-baru ini membeberkan alasannya mengubah penampilan dari berhijab menjadi tanpa hijab seperti sekarang ini. Alasan tersebut disampaikannya saat menjadi bintang tamu acara televisi yang dipandu Nia Ramadhani dan Jessica Iskandar. Awalnya, Rina Nose mendapatkan pertanyaan dari Nia Ramadhani. "Itu dulu tuh kalau boleh tahu, pertama kali >> Bersambung ke Hal. 11 Kol.1

Produksi Surat Suara Pemilu Capai 86 Persen Jak ar ta, R Ree ali litt as KPU sudah mencetak 86 persen atau 839 juta surat suara untuk Pemilu 2019. Surat suara yang sudah dicetak dalam proses pendistribusian. "Sudah 86 persen dan sudah kami distribusikan. Jika ada ditemukan surat suara rusak dan ada titiknya dan sebagainya, kami akan segera kirimkan lagi penggantinya," kata komisioner KPU Ilham Saputra di gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Senin (11/3). Ilham mengatakan surat suara

yang sudah dicetak 839.085.887 dari kebutuhan surat suara yang cetak sebesar 971.809.564. Surat suara yang sudah tercetak untuk pilpres, pemilu legislatif DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan surat suara DPD. Adapun surat suara yang sudah dicetak di beberapa provinsi, misalnya Jawa Barat sudah tercetak 150.276.511 surat suara, Jawa Tengah 118.281.699 surat suara, Jawa Timur 137.412.102 surat suara. Sementara itu, surat suara tercetak berdasarkan pemilu presiden >> Bersambung ke Hal. 11 Kol.3

Korupsi Dana Sosialisasi

Eks Pejabat Bapemas Sumut Dihukum 1 Tahun 4 Bulan Penjara

JOKOWI JAJAL MOTOR BALAP Bogor: Presiden Joko Widodo bertemu dengan CEO Dorna Carmelo Ezpeleta di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin, 11 Maret 2019. Pertemuan tersebut diantaranya untuk membahas kesiapan dan rencana Indonesia menjadi tuan rumah MotoGP 2021di Mandalika, Nusa Tenggara Barat.

BNN Bekuk 4 Pengedar Narkoba Jaringan Taiwan, 20 Kg Sabu Diamankan Jakar t a, R Reea li littas Badan Narkotika Nasional (BNN) Jawa Barat menangkap empat pengedar narkoba jaringan Taiwan. Dari para tersangka, petugas mengamankan 20 kilogram sabu. Pergerakan keempat tersangka berinisial AG, LI, AJ dan GI itu sudah diintai selama kurang lebih dua pekan. Mereka bergerak dari Sukabumi, Jawa Barat menuju Dumai, Riau untuk mengambil pesanan narkoba dari tersangka J. Kepala BNN Jabar Brigjen Sufyan Syarif menjelaskan, bahwa sabu tersebut dibawa dari Dumai ke Subang melalui jalur Palembang. Para tersangka kemudian ditangkap di daerah Sukabumi pada pada 9 Februari 2019. "Barang bukti ini dikemas menggunakan bungkus teh China warna kuning. Disimpan dalam tas," ujar Sufyan di kantor BNN Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Senin (11/3).

Med an, R Reeali litt as Mantan Kepala UPT Pelayanan S osia l Ana k Balita B ap emas (Badan Pemberdayaan Masyarakat) Sumut, Edita DB Siburian terbukti b ers alah melakukan tindak pidana korupsi dana sosialisasi peningkatan aparatur Pemerintah Desa TA 2015. Perempuan ini dijatuhi hukuman 1 tahun 4 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan. Hukuman dijatuhkan majelis hakim yang diketuai Sri Wahyuni

Batubara di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (11/3). Edita dinyatakan terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. "Menyatakan terdakwa Edita DB Siburian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara >> Bersambung ke Hal. 11 Kol.3

Bupati Labuhanbatu Dituntut 8 Tahun Bui Juga P encabutan Hak P olitik 3,5 TTahun ahun Pencabutan Politik

>> Bersambung ke Hal. 11 Kol.6

DPRDSU Desak KLHK Revisi Peta Kawasan Hutan di PSN Lau Simeme Med an, R Ree ali litt as DPRD Sumut mendesak KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) merevisi peta kawasan hutan dijadikan PSN (Proyek Strategis Nasional) Bendungan Lau Simeme di Kabupaten Deliserdang, karena kawasan itu dinyatakan hutan produksi. "Kita akan temui Menteri terkait kalau perlu Presiden, karena sejak kawasan itu dinyatakan hutan produksi, masyarakat tidak dapat gabtu rugi lahannya," ujar Ketua Komisi A DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz kepada wartawan, Senin (11/3) usai memimpin rapat dengar pendapat dengan masyarakat Kecamatan Biru-biru dan tiga kecamatan lain, BWSS II (Balai Wilayah Sungai Sumatera II), Dinas Kehutanan dan Pemkab Deliserdang di gedung dewan. Muhri Fauzi mengatakan, berdasarkan SK 579 yang dikeluarkan Kementerian LHK, masyarakat yang sudah menduduki lahan sekitar 100 tahun lebih tidak mendapat ganti rugi lahan, kecuali >> Bersambung ke Hal. 11 Kol.3

Suap Hakim Tipikor Medan, Tamin Sukardi Dituntut 7 Tahun Penjara Jakar t a, R Reea li littas Mantan Direktur Utama PT Erni Putra Terari, Tamin Sukardi, dituntut 7 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan. Tamin dinilai jaksa terbukti memberikan suap sebesar SGD 280 ribu atau sekitar Rp 2,9 miliar kepada hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan. "Menuntut agar majelis hakim pada Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat memutuskan terdakwa Tamin Sukardi terbukti secara sah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi," ujar jaksa KPK Luki Dwi Nugroho saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (11/3). Terkait hal yang memberatkan, jaksa menyebut Tamin telah mencemarkan dan merusak nama baik lembaga peradilan dan profesi hakim. Dia juga disebut peserta pelaku aktif. Jaksa juga >> Bersambung ke Hal. 11 Kol.6

Ini Baru Berita

Bayi Tertinggal di Terminal, Pesawat Saudi Arabian Kembali ke Bandara BIASANYA sebuah pesawat terbang kembali ke bandara jika terjadi masalah darurat misalnya kerusakan mesin atau masalah teknis lain. Namun, jika pesawat kembali karena seorang penumpang lupa meninggal bayinya di ruang keberangkatan, mungkin tak lazim terjadi. Insiden tak lazim ini menimpa sebuah pesawat milik >> Bersambung ke Hal. 11 Kol.1

Med an, R Reea li litta s B u p at i n ona kt if L um ut , no Laabuhanb atu, SSum umu Pa n g o n a l H a ra h a p (49), di t un t u t d e n g ukuHarah ditunt de an h hu p 250 jju ut a man 8 ttaa hun p Rp peenj ara d daan d deend a R sub si der 4 bbu ulan kkur ur un dug urun ungg an kkaaren a di did ugaa tteel a h mener im uap. imaa ssu

takan Pangonal telah melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dengan Pasal 12 huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHTuntutan disampaikan Penun- ikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pidana. "Meminta agar majelis hakim tut Umum Komisi Pemberantasan Medan, Senin (11/3). Korupsi (KPK) di Pengadilan TipPenuntut Umum KPK menya>> Bersambung ke Hal. 11 Kol.1

Kemenhub Larang Boeing 737 MAX 8 Terbang Sementara Ja kar ta, R Reea li littas Kementerian Perhubungan melarang pesawat Boeing 737 MAX 8 terbang untuk sementara waktu. Keputusan ini diambil imbas kecelakaan Ethiopian Airlines.

"Salah satu langkah yang akan dilakukan oleh Ditjen Hubud adalah melakukan inspeksi dengan cara larang terbang sementara (temporary grounded), untuk memastikan kondisi pesawat jenis

SITI AISYAH BERTEMU ORANG TUA Siti Aisyah bersama dengan orang tua di Kemenlu, Jakarta, Senin (11/3). Siti tersebut laik terbang (airworthy) Aisyah diserahkan kepada keluarga setelah Jaksa Agung Malaysia mencabut dan langkah tersebut telah disetu- dakwaan dugaan pembunuhan Kim Jong-Nam. jui oleh Menteri Perhubungan," kata Dirjen Perhubungan Udara Menkum HAM : Polana B Pramesti dalam keteran>> Bersambung ke Hal. 11 Kol.6

Jaksa Agung Malaysia Gunakan Wewenang Cabut Tuntutan Siti Aisyah

Ja kar ta, R Reeali littas Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, mengungkapkan pembebasan Siti Aisyah didasarkan pada wewenang Jaksa Agung Malaysia, Tommy Thomas. Yasonna menyebutkan, Jaksa Agung Malaysia menggunakan wewenangnya berdasarkan Pasal 254 Penal Code (KUHP-nya Malaysia) untuk tidak melanjutkan penuntutan terhadap Siti. "Ini kan sudah melalui persidangan, dan itu dimungkinkan dalam pasal 254 KUHP Malaysia yang digunakan jaksa agung untuk AKSI MENUNTUT SK PNS Massa yang tergabung dalam Forum CPNS K2 Kemenag (FCKK) Jawa Timur saat menggelar aksi di depan Istana, mencabut tuntutan atau nolle Jakarta, Senin (11/3). Dalam aksinya, mereka menuntut pemerintah segera menerbitkan NIP serta SK PNS kepada 1.357 prosequ terhadap Siti," ujar Yasonna saat konferensi pers di Bandara tenaga honorer K2 yang telah lulus ujian CPNS jalur K2 sejak 3 November 2013 itu paling lambat Maret 2019.

Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Senin (11/3). Dia menambahkan, wewenang yang dilakukan jaksa agung Malaysia tersebut merupakan hasil dari surat yang diberikan pemerintah Indonesia dengan menjelaskan tiga alasan Siti harus dibebaskan. Alasan pertama, lanjut Yasonna, yakni apa yang dilakukan Siti merupakan semata-mata untuk reality show saja. Sehingga, Siti tidak memiliki niat untuk membunuh Kim Jong Nam. "Kedua, Siti telah dikelabui dan tidak menyadari sama sekali bahwa dia diperalat oleh pihak Korea >> Bersambung ke Hal. 11 Kol.1

KPU Minta Publik Tak Sebarkan Informasi yang Simpang Siur Terkait Pemilu KO MIS KOMIS MISII Pemilihan Umum ( KPU) meminta seluruh pihak untuk tak menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya ke media sosial. Jika muncul informasi yang simpang siur terkait pemilu, publik diimbau untuk langsung mengonfirmasi ke KPU.

Hal ini disampaikan menanggapi kicauan mantan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Andi Arief yang mengunggah gambar bongkar muatan logistik pemilu dari kontainer yang di badannya terdapat huruf Kanji. "Jangan dulu hal yang belum

jelas dimasukan ke medsos, contoh terakhir soal kontainer itu," kata Komisioner KPU Viryan Azis di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/3). "Kalau ada (kecurigaan/berita simpang siur), kalau disebarkan kan belum tentu jelas. Dosa loh nyebarin hal yang belum jelas,"

sambungnya. Menurut Viryan, informasi yang disebarkan oleh elite parpol atau tokoh lainnya bisa memengaruhi persepsi publik. Ini sudah dilaporkan ke KPU melalui seorang wartawan. KPU meminta membantu mencari data >> Bersambung ke Hal. 11 Kol.6

Jangan sebar hoax ya pak.. hehehe...


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.