Harian Nasional

Page 1

RABU, 30 OKTOBER 2019 | Nomor 1880 Tahun VII

Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-

TRAVEL & LIFESTYLE

CHELSEA vs MAN UNITED

KAMERA ANALOG EKSIS LAGI

IDOLA BARU

» A11

» B17

A

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

KERICUHAN DI GELORA BUNG TOMO Suporter Persebaya membakar papan sponsor usai laga Liga 1 2019 antara Persebaya dan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (29/10). Kericuhan di stadion yang disiapkan sebagai salah satu venue Piala Dunia U-20 2021 ini karena suporter tim tuan rumah kecewa Bajul Ijo kalah 2-3. Tiga gol PSS Sleman dicetak Jefri Kurniawan (menit 16), Haris Tuharea (41), dan Yevhen Bokhashvili (43), sementara Persebaya oleh David da Silva (34) dan penalti Diogo Campos Gomes (76). » Berita Terkait di B24

ANTARA | MOCH ASIM

JAKARTA (HN) Gagasan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani agar satu komisi di parlemen cukup berkoordinasi dengan satu kementerian, bertujuan mengefektifkan proses penyusunan legislasi, disambut positif. Ide terobosan ini dinilai membuat komisi di DPR lebih fokus melakukan pengawasan kinerja kementerian. “Penyederhanaan membuat satu kementerian hanya bermitra pada satu komisi bisa mendorong DPR bekerja lebih efektif. Pengawasan pun bisa lebih holistik dan total,” kata Pengamat Politik Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo kepada HARIAN NASIONAL, Selasa (29/10). Di sisi lain, gagasan Ketua DPR Puan Maharani bisa menghindari terjadinya konflik kepentingan. Namun, menurut Karyono, terobosan ini perlu diuji dan dievaluasi untuk mengetahui bagaimana efektivitas, kekurangan dan kelebihannya. Setidaknya perlu dilihat, gagasan ini ada kemajuan lebih baik dibanding sebelumnya atau justru sebaliknya. DPR pun harus mempersiapkan ketersediaan SDM mumpuni. “DPR perlu menyiapkan orang-orang berkompeten sesuai ruang lingkup kementerian atau badan setingkat kementerian yang menjadi mitra,” ujarnya. Kemarin, DPR menggelar Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan I Tahun 2019-2020. Dalam rapat itu ditetapkan pula nama-nama anggota komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD). Ini menjadi permulaan bagi anggota parlemen untuk melaksanakan tugasnya, baik dalam pembuatan regulasi ataupun berkoordinasi dengan mitra (kementerian). Puan Maharani memastikan seluruh posisi terisi. “Rapat paripurna menyepakati nama-nama yang mengisi komisi. Terkait mitra kerja juga telah disepakati dalam rapat pimpinan dan Badan Musyawarah (Bamus) bahwa satu kementerian akan berkoordinasi dengan satu komisi. Tujuannya agar proses penyusunan legislasi bisa berjalan efektif,” kata Puan.

Kontrol Kinerja Kementerian Bisa Lebih Fokus Gagasan terobosan satu komisi DPR cukup berkoordinasi dengan satu kementerian disambut positif.

Dalam rapat paripurna terdapat perdebatan terkait mitra kerja untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang dinaungi dua komisi yaitu Komisi IV dan Komisi VII. Namun, pimpinan Rapat Paripurna yang juga Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin memutuskan KLHK menjadi mitra kerja Komisi IV. Keputusan tersebut pada akhirnya disepakati seluruh anggota parlemen. Menurut Peneliti Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Syamsuddin Alimsyah, apa pun perubahan yang dilakukan parlemen perlu memerhatikan

PENGEMBANGAN DESA HARUS INOVATIF » Jakarta

24 - 31°C

Bandung

20 - 29°C

A4

Semarang

bagaimana fungsi dan pendekatannya. Setidaknya, penyederhanaan ini harus berdampak efektif. Selain itu, perlu dilihat dan ditinjau, semua isu atau masalah yang ada dalam kementerian bisa tertampung semua dalam komisi atau tidak. “Hal ini akan berdampak pada beban kerja dari komisi yang ada di DPR. Jadi ini perlu ditinjau kembali,” ujar Syamsuddin. Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin berpendapat, sudah seharusnya tiap satu kementerian nomenklaturnya dibahas dalam satu komisi. Kementerian BUMN

AKURASI DATA PERTANIAN DISINERGIKAN » 24 - 33°C

Yogyakarta

23-32°C

Surabaya

26-35°C

misalnya yang bermitra dengan Komisi VI (BUMN nonperbankan) dan XI (BUMN perbankan). Dampaknya bisa meminimalisasi anggota DPR yang berupaya mencari proyek dengan kementerian di balik mitra. “Pernyataan Puan bagus, agar tidak ada tarik menarik kepentingan dan berbagi orderan dengan komisi lain,” kata Ujang. Menurut dia, peran rangkap terkait dua komisi bahkan lintas komisi DPR RI yang bermitra dengan kementerian dikhawatirkan lempar tanggung jawab, membuang energi, dan waktu untuk koordinasi. Terlebih, dalam mem-

A5

Denpasar

PIMPINAN KOMISI DPR RI Ketua Komisi I: Meutya Hafid (Fraksi Golkar) Ketua Komisi II: Ahmad Doli Kurnia (Golkar) Ketua Komisi III: Herman Hery (PDI-P) Ketua Komisi IV: Sudin (PDI-P) Ketua Komisi V: Lasarus (PDI-P) Ketua Komisi VI: Faisol Reza (PKB) Ketua Komisi VII: Sugeng Suparwoto (NasDem) Ketua Komisi VIII: Yandri Susanto (PAN) Ketua Komisi IX: Felly E Runtuwene (NasDem) Ketua Komisi X: Syaiful Huda (PKB) Ketua Komisi XI: Dito Ganinduto (Golkar) PIMPINAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN Badan Anggaran (Banggar): Belum ada nama, tapi dipegang Fraksi PDI-P Badan Legislasi (Baleg): Supratman Andi Agtas (Fraksi Gerindra) Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP): Fadli Zon (Fraksi Gerindra) Badan Urusan Rumah Tangga (BURT): Belum ada nama, tapi dipegang Fraksi Demokrat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN): Belum ada nama, tapi dipegang Fraksi Demokrat Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD): Aboe Bakar Al Habsyie (Fraksi PKS) Berbagai Sumber

buat suatu legislasi. Ujang mencontohkan, jika Kemendikbud di Komisi X dan Kemenristekdikti di Komisi VII, bisa saja menimbulkan efek tarik menarik yang membingungkan. “Ini bisa terjadi tumpang tindih karena satu kementerian bermitra dengan dua komisi,” ujarnya. O SHERLYA PUSPITASARI | AINI TARTINIA

» Berita Terkait di A3

PRIORITAS POLUGRI INDONESIA DIPERTAJAM » 26-35°C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

A10

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.