KAMIS, 21 NOVEMBER 2019 | Nomor 1898 Tahun VII
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
SPORTS
MOSTAR LAMBANG PERDAMAIAN
ENERGI POSITIF
» A11
» B17
A
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Krisis Blangko Merata
AFP | HO | VATICAN MEDIA
Jatah 500 keping per bulan belum mampu memenuhi kebutuhan pelayanan e-KTP.
PAUS FRANSISKUS TIBA DI THAILAND Paus Fransiskus (kiri) memeluk seorang anak usai mendarat di Bandara Internasional Don Mueang, Bangkok, Thailand, Rabu (20/11). Paus Fransiskus akan berada di Thailand selama tiga hari, sebelum melanjutkan kunjungan tujuh hari di Asia untuk menyampaikan pesan perdamaian.
» A10
BERITA DI HALAMAN
MALINDO AIR RAIH PENGHARGAAN KHUSUS » Jakarta 24 - 31°C
Bandung 20 - 29°C
A5
Semarang 24 - 33°C
JAKARTA (HN) Persoalan sulitnya mendapatkan blangko e-KTP belum juga terselesaikan. Penelusuran Ombudsman, permasalahan ini hampir me nyentuh seluruh wilayah di Indonesia. Imbasnya, masyarakat hanya memiliki surat keterangan (suket), bukan e-KTP dalam bentuk fisik. Di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, sudah hampir empat bulan tak mendapatkan p asokan blangko. Kondisi ini membuat Dinas Kependudukan dan C atatan Sipil (Disduk capil) OKU menunda proses pencetakan kartu identitas. Kepala Disdukcapil OKU Ajahari me ngatakan, kekosong an blangko e-KTP sudah terjadi sejak Agustus. “Kami s udah mengajukan tambahan blangko kepada pemerintah pusat. Setiap bulan kami hanya dijatahi 500 keping,” katanya s eperti dilansir Antara, Rabu (20/11). Jatah 500 keping juga berlaku untuk wilayah lain. Masalahnya, kata Ajahari, jumlah tersebut sekadar cukup u ntuk dua hari. Di OKU, sedikitnya 4.800 orang t elah melakukan perekaman. Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dalam c atatan Disdukcapil setempat sedari Agustus hingga Oktober, terdapat 34.341 antrean data siap cetak. Kepala Disdukcapil Kabu paten Karawang, Jawa Barat, Yudi Yudiawan juga me ngeluhkan persoalan serupa. Jatah 500 k eping belum mampu me menuhi kebutuhan pelayanan e-KTP. “Kebutuhan blangko bisa mencapai 60 ribu keping setiap bulannya,” kata Yudi. Kepala Keasistenan Tim 7 Ombudsman RI Ahmad Sobirin mengatakan, langkanya blangko e-KTP hampir merata di I ndonesia. “Problemnya sama, seperti blangko habis atau telat datang. (Imbasnya) pelayanan e-KTP hanya dengan memberikan suket,” kata Sobirin kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta. Pemerintah, menurut Sobirin, seharusnya bisa meng antisipasi agar persoalan tak meluas. Kelangkaan blangko
RATUSAN ORANG MASIH MENGUNGSI » Yogyakarta
23-32°C
Surabaya 26-35°C
A9
Denpasar 26-35°C
KEKURANGAN BLANGKO BOGOR: 15 Oktober 2019 | Antrean mencapai 100 ribu siap cetak BEKASI: 24 Oktober 2019 | Antrean 166 ribu siap cetak KOTA DENPASAR: 20 November 2019 | Antrean 24 ribu siap cetak KOTA PADANG: 19 November 2019 | Antrean 10 ribu siap cetak KOTA BATAM: 31 Oktober 2019 | Antrean 12 ribu siap cetak CIANJUR: 20 November 2019 | Antrean 34 ribu siap cetak SRAGEN: 4 November 2019 | Antrean 36 ribu siap cetak BANDUNG: 31 Oktober 2019 | Antrean 65 ribu siap cetak MAKASSAR: 17 Oktober 2019 | Antrean 20 ribu siap cetak PALEMBANG: 28 Oktober 2019 | Antrean 300 ribu siap cetak Sumber: Pusat Data Harian Nasional | Berbagai sumber
e-KTP, ia melanjutkan, semesti nya ter selesaikan ketika T jahjo Kumolo masih menjabat M enteri Dalam Negeri. “Pemerintah wajib punya data b erapa masyarakat yang sudah melakukan perekaman e-KTP dan yang belum, (ter masuk) berapa jumlah per sediaan yang harus disediakan untuk pencetakan,” imbaunya. Sekretaris Direktorat J enderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri I Gede S uratha pesimistis kebutuhan e-KTP bisa ter penuhi 100 persen. A lhasil, suket men jadi jalan k eluar sementara. Menurut Suratha, dari 17 faktor yang memengaruhi akses warga ter hadap e-KTP, 11 di antaranya tak bisa diprediksi, seperti pemekaran wilayah, per ubahan nama jalan, hilang, r usak, dan sejumlah lainnya. Saat Pemilihan Legislatif 2019, ia mencontohkan, kebutuhan blangko yang bisa diprediksi mencapai 7 juta k eping. Namun, penyediaan 16 juta keping masih belum mencukupi. Persoalan lainnya juga terkait kontrak pengadaan blangko e-KTP. Harga pasti blangko e-KTP baru ditetapkan pada 2017, senilai Rp 10.700. Lambannya kepastian nilai imbas kasus korupsi e-KTP. Ketua Komisi II DPR Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia meminta Kemendagri segera menyelesaikan persoalan blangko e-KTP. “Permasalahan seharusnya sudah selesai, apalagi kita akan menjalani pilkada,” kata Doli. l AINI TARTINIA | SHERLYA PUSPITA SARI | ANTARA
AKTIVIS KAMPUS HONG KONG BERANI MATI » Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A10 Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG