Harian Nasional

Page 1

KAMIS, 21 NOVEMBER 2019 | Nomor 1898 Tahun VII

Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-

TRAVEL & LIFESTYLE

SPORTS

MOSTAR LAMBANG PERDAMAIAN

ENERGI POSITIF

» A11

» B17

A

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

Krisis Blangko Merata

AFP | HO | VATICAN MEDIA

Jatah 500 keping per bulan belum mampu memenuhi kebutuhan pelayanan e-KTP.

PAUS FRANSISKUS TIBA DI THAILAND Paus Fransiskus (kiri) memeluk seorang anak usai mendarat di Bandara Internasional Don Mueang, Bangkok, Thailand, Rabu (20/11). Paus Fransiskus akan berada di Thailand selama tiga hari, sebelum melanjutkan kunjungan tujuh hari di Asia untuk menyampaikan pesan perdamaian.

» A10

BERITA DI HALAMAN

MALINDO AIR RAIH PENGHARGAAN KHUSUS » Jakarta 24 - 31°C

Bandung 20 - 29°C

A5

Semarang 24 - 33°C

JAKARTA (HN) ­Persoalan ­sulitnya men­dapatkan blangko e-KTP belum juga ­terselesaikan. Penelusuran Ombudsman, permasalahan ini hampir me­ nyentuh ­seluruh wilayah di ­Indonesia. ­Imbasnya, masyarakat hanya me­miliki surat keterangan (suket), ­ ­ bukan e-KTP dalam bentuk fisik. Di Kabupaten Ogan ­ Komering Ulu (OKU), ­Sumatera Selatan, sudah hampir ­empat bulan tak mendapatkan p ­ asokan blangko. Kondisi ini membuat Dinas ­Kependudukan dan C ­ atatan Sipil (Disduk­ capil) OKU menunda proses pen­cetakan kartu identitas. Kepala Disdukcapil OKU ­Ajahari me­ ngatakan, kekosong­ an blangko e-KTP ­sudah ter­jadi sejak Agustus. “Kami s­ udah meng­ajukan ­tambahan ­blangko ­kepada ­pe­merintah ­pusat. ­Setiap bulan kami ­hanya ­di­jatahi 500 keping,” katanya s­ eperti di­lansir Antara, Rabu (20/11). Jatah 500 keping juga berlaku untuk wilayah lain. Masalahnya, kata ­ Ajahari, jumlah tersebut sekadar cukup u ­ ntuk dua hari. Di OKU, sedikitnya 4.800 orang t­ elah melakukan perekaman. ­ Kondisi ­ serupa terjadi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dalam c­ atatan Disdukcapil se­tempat ­sedari Agustus ­hingga Oktober, terdapat 34.341 antrean data siap cetak. Kepala Disdukcapil Kabu­ paten Karawang, Jawa Barat, Yudi Yudiawan juga me­ ngeluhkan persoalan serupa. Jatah 500 k ­ ­eping belum mampu me­ menuhi ke­butuhan pe­layanan e-KTP. “Kebutuhan blangko bisa mencapai 60 ribu keping setiap bulannya,” kata Yudi. Kepala Keasistenan Tim 7 Ombudsman RI Ahmad Sobirin mengatakan, langka­nya blangko e-KTP hampir merata di I­ ndonesia. “Problemnya sama, seperti blangko habis atau telat datang. (Imbasnya) pelayanan e-KTP hanya dengan memberikan suket,” kata Sobirin kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta. Pemerintah, menurut Sobirin, ­ seharusnya bisa meng­ ­ antisipasi agar ­persoalan tak meluas. Kelangkaan ­blangko

RATUSAN ORANG MASIH MENGUNGSI » Yogyakarta

23-32°C

Surabaya 26-35°C

A9

Denpasar 26-35°C

KEKURANGAN BLANGKO BOGOR: 15 Oktober 2019 | Antrean mencapai 100 ribu siap cetak BEKASI: 24 Oktober 2019 | Antrean 166 ribu siap cetak KOTA DENPASAR: 20 November 2019 | Antrean 24 ribu siap cetak KOTA PADANG: 19 November 2019 | Antrean 10 ribu siap cetak KOTA BATAM: 31 Oktober 2019 | Antrean 12 ribu siap cetak CIANJUR: 20 November 2019 | Antrean 34 ribu siap cetak SRAGEN: 4 November 2019 | Antrean 36 ribu siap cetak BANDUNG: 31 Oktober 2019 | Antrean 65 ribu siap cetak MAKASSAR: 17 Oktober 2019 | Antrean 20 ribu siap cetak PALEMBANG: 28 Oktober 2019 | Antrean 300 ribu siap cetak Sumber: Pusat Data Harian Nasional | Berbagai sumber

e­-KTP, ia melanjutkan, semesti­ nya ter­ selesaikan ketika T ­jahjo Kumolo masih menjabat M ­ enteri Dalam Negeri. “Pemerintah wajib punya data b ­ erapa masyarakat yang sudah melakukan perekaman e-KTP dan yang belum, (ter­ masuk) berapa jumlah per­ sediaan yang harus disediakan untuk pencetakan,” ­imbaunya. Sekretaris Direktorat J ­ enderal Kependudukan dan Catatan Sipil ­Kementerian Dalam Negeri I Gede S ­ uratha pesimistis kebutuhan e-KTP bisa ter­ penuhi 100 persen. A ­ lhasil, suket men­ jadi jalan k ­ eluar sementara. Menurut Suratha, dari 17 faktor yang memengaruhi akses warga ter­ hadap ­e-KTP, 11 di antaranya tak bisa diprediksi, seperti pemekaran wilayah, ­ per­ ubahan nama ­ jalan, hilang, ­ r usak, dan sejumlah lainnya. Saat Pemilihan Legislatif 2019, ia mencontohkan, kebutuhan blangko yang bisa diprediksi mencapai 7 juta k ­ eping. Namun, penyediaan 16 juta keping masih belum mencukupi. Persoalan lainnya juga terkait kontrak pengadaan blangko e-KTP. Harga pasti blangko e-KTP baru ditetapkan pada 2017, senilai Rp 10.700. Lambannya kepastian nilai imbas kasus korupsi e-KTP. Ketua Komisi II DPR Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia meminta Kemendagri segera menyelesaikan persoalan ­blangko e-KTP. “Permasalahan seharus­nya sudah selesai, apalagi kita akan menjalani pilkada,” kata Doli. l AINI TARTINIA | SHERLYA PUSPITA SARI | ANTARA

AKTIVIS KAMPUS HONG KONG BERANI MATI » Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

A10 Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.