Harian Nasional

Page 1

SELASA, 5 NOVEMBER 2019 | Nomor 1885 Tahun VII

A

Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-

TRAVEL & LIFESTYLE

CHELSEA vs AJAX

WAKTU TERHENTI DI PERTH

NAIK LEVEL

» A11

» B17

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

Data Peserta Jadi Sorotan Hari ini, komisi IX DPR menggelar RDP dengan BPJS Kesehatan untuk mengurai polemik.

banyak masyarakat yang tak layak menerima bantuan justru berstatus PBI. “Karut-marut ini salah satu masalah terbesarnya data peserta,” kata Rahmad di Jakarta, Senin (4/11). “Masyarakat yang seharusnya tidak diberikan subsidi harus dikeluarkan karena akan membebani negara.” Terkait skema antisipasi penunggakan dalam skala besar, seperti yang sedang dirancang BPJS Kesehatan, menurut Rahmad harus dilakukan untuk tujuan mendidik. Alasan peserta menunggak iuran juga perlu ditelusuri. “Harus diketahui mana yang kesulitan membayar, sengaja tidak membayar, atau tidak mampu membayar,” ujarnya. Wakil Sekjen PAN Saleh Partaonan Daulay menilai BPJS Kesehatan belum detail dalam mengatur peserta. Alhasil, beragam keluhan bermunculan. “Banyak yang harusnya masuk kategori PBI, tapi tidak masuk. Yang seharusnya tidak diterima, malah masuk. Jadi banyak yang protes,” katanya. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan, terutama untuk kategori kelas tiga, memberatkan

masyarakat. Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding meminta kenaikan premi diikuti peningkatan kualitas pelayanan. Kenaikan iuran, menurutnya, harus membuat pembayaran dari BPJS Kesehatan ke rumah sakit tak tersendat. Wakil Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo menilai skema antisipasi yang dirancang BPJS

Kesehatan, terutama regulatif, tidak akan efektif. Dalam pendekatan regulatif, kelancaran pembayaran iuran menjadi syarat pelayanan publik lain, seperti surat izin mengemudi (SIM) atau paspor. Untuk nonregulatif, BPJS berencana melakukan pendekatan personal, dimulai dengan penagihan lewat telepon, lalu penagihan langsung jika

Tentang tunggakan, harus diketahui mana yang kesulitan membayar, sengaja tidak membayar, atau tidak mampu membayar.

Banyak warga yang harusnya masuk kategori penerima bantuan, tapi tidak masuk. Yang seharusnya tidak diterima, malah masuk.

(Kenaikan) jelas memberatkan masyarakat. Program preventif perlu diprioritaskan, dibanding hanya program kuratif.

Kenaikan iuran harus diikuti peningkatan kualitas, juga membuat pembayaran ke rumah sakit tidak tertunggak.

RAHMAD HANDOYO PDI-P

SALEH PARTAONAN DAULAY PAN

MARDANI ALI SERA PKS

ABDUL KADIR KARDING PKB

ANTARA | NYOMAN HENDRA WIBOWO

JAKARTA (HN) K e p u t u s a n pemerintah menaikkan iuran mandiri BPJS Kesehatan, mulai Januari tahun depan, terus menuai polemik. Kemarin, Senin (4/11), tanda pagar #BoikotBPJS sempat merajai cuitan di media sosial Twitter. Sejumlah elemen masyarakat bahkan telah mengajukan gugatan. Apa yang dilakukan Kusnan Hadi, pedagang kopi dari Surabaya, Jawa Timur, bisa jadi contoh. Kusnan menggugat Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019, aturan yang mengesahkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, ke Mahkamah Agung. Merespons polemik, Komisi IX DPR berencana memanggil BPJS Kesehatan dalam rapat dengar pendapat (RDP), hari ini. Komisi IX juga mengundang Kementerian Kesehatan. Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo menilai ada dua persoalan besar yang dihadapi BPJS Kesehatan, yakni data peserta dan pelayanan kesehatan. Terkait data, ia menyarankan dilakukan penyisiran ulang untuk peserta yang berstatus penerima bantuan iuran (PBI). Politikus PDI-P itu khawatir,

PEMBUKAAN ICCIS 2019 Wakil Presiden Ma’ruf Amin (kanan) didampingi Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (kedua kanan), Sekjen MK Guntur Hamzah (ketiga kiri), Jaksa Agung ST Burhanuddin (kedua kiri), dan Gubernur Bali I Wayan Koster (kiri) saat membuka The 3rd Indonesian Constitutional Court International Symposium (ICCIS) 2019 di Nusa Dua, Bali, Senin (4/11). Kegiatan yang berlangsung sedari 4-7 November 2019 dan diikuti 39 negara dari Asia Pasifik, Eropa, Afrika, Amerika Latin, Amerika Utara, Timur Tengah, dan Australia itu untuk menjalin kerja sama serta pertukaran informasi terkait perlindungan hak konstitusional warga dunia.

tunggakan tetap berlarut. “Paspor dan SIM tidak semua buat. Perpanjangan paspor dan SIM juga setiap 5 tahun,” kata Sudaryatmo. Untuk nonregulatif, ia berharap BPJS Kesehatan bisa melakukan seleksi. Jika peserta tidak mampu membayar karena alasan ekonomi, bisa diarahkan menjadi PBI. O UMMAMAH N ULJANNAH | SHERLYA PUSPITA SARI

SIKAP PARTAI POLITIK

KPK BELUM MENYERAH » Jakarta

24 - 31°C

Bandung

A2

20 - 29°C

KEMUDAHAN BERINVESTASI TERANCAM » Semarang

24 - 33°C

Yogyakarta

23-32°C

Surabaya

26-35°C

A5 Denpasar

DEMO DUNIA MASIH BERLANJUT » 26-35°C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

A10 Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.