MINGGU, 8 MARET 2015 | Nomor 531 Tahun II
A
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
Menendez dalam Alur Lakon Perjanjian Nuklir
Media Sosial di Indonesia Belum Matang
»A5
»C21
B13
LANGKAH JUARA
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
INDONESIA LOLOS KE BABAK II
ANTARA | WIDODO S. JUSUF
Tim Piala Davis Indonesia, David Agung Susanto (kanan), Christopher Rungkat (kedua kanan), Sunu Wahyu Trijati (kedua kiri), Aditya Harry Sasongko (kiri), dan Kapten Tim Roy Therik (tengah) melakukan selebrasi kemenangan usai mengalahkan pasangan ganda Iran Anoosha Shahgholi dan Amirvala Madanchi pada pertandingan ketiga nomor ganda babak pertama kualifikasi Piala Davis Grup II Zona Asia Oceania di lapangan utama Stadion Tenis Bukit Asam, Jakabaring, Palembang, Sumsel, Sabtu (7/3). Indonesia mengalahkan Iran 3-0 dan memastikan lolos ke babak kedua kualifikasi Zona Asia Oceania. » Berita di Halaman B 20
INPRES PEMBERANTASAN KORUPSI
Tiga Lembaga Terancam Tutup JAKARTA (HN) Rencana penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Pemberantasan Korupsi terus menuai kritikan. Meski belum dikeluarkan, namun aturan tersebut disinyalir akan memperlemah lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Polri. Ini karena dalam inpres diamanatkan untuk meningkatkan pencegahan ketimbang penindakan. Pembagiannya yakni 75 persen (pencegahan) berbanding 25 persen (penindakan). Pengamat hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Muzakir menilai keberadaan inpres berpotensi membuat lembaga penegak hukum gulung tikar. “Ini karena sudah tidak ada lagi tindakan korupsi yang ditegakkan,” katanya kepada HARIAN NASIONAL, Jakarta, Sabtu (7/3). Meski begitu, Inpres Pemberantasan Korupsi masih berpeluang positif, semisal dari sektor biaya, misalnya, anggaran yang akan dikeluarkan negara akan mengecil seiring upaya pemberantasan perkara rasuah. Namun, hal ini akan berlaku terbalik Jakarta
24-32° C
Bandung
23-31° C
karena potensi kerugian negara akan Dengan Kemendagri, misalnya, pencegahsemakin membesar lantaran peluang an dapat mengarah pada pejabat daerah. korupsi menjadi terbuka. Sementara Kempan-RB dapat memaksimalMuzakir mengingatkan, tolak ukur ke- kan peran penyelenggara negara. “Ada makmuran rakyat seharusnya tidak hanya plus minusnya. Tapi kalau Jokowi konsissekadar dilihat dari ranah penindakan, ten, maka lebih baiknya lagi dilebarkan ke melainkan juga pemberian pendidikan berbagai lini,” kata Muzakir. seputar korupsi. Peneliti Pusat Kajian AntiPene “Asal tidak ada korupsi, korupsi (Pukat) Universitas psi, koru tidak masalah (inpres). Be-Gadjah Mada (UGM) Fariz Ga gitu juga apakah dengan Fachryan khawatir, munF penindakan korupsi culnya inpres akan memPENCEGAHAN pelaku bisa habis? Nah, buat kewenangan KPK kalau logika ini yang diterbatas, yakni terkait pakai, jadi lebih baik ranah penindakan. mencegah,” tuturnya. Apalagi kini, kata dia, Karena itu, ia berharap kinerja komisi antirasuah k PENINDAKAN Presiden Joko Widodo dapatt semakin menurun, terutama sem berlaku konsisten dengan renenpada upaya penindakan. Kacana penerbitan inpres. itu, pihaknya menolak kerena itu Sebab, jika aturan tersebut muncul, munculan inpres jika kekhawatiran upaya pemberantasan korupsi dapat melebar tersebut terjawab. “Pada dasanya kami dengan memaksimalkan ranah pencegahan menolak jika inpres berimbas pada pedi berbagai lini, semisal melibatkan Ke- lemahan KPK,” tuturnya. Pegiat antikorupsi Dahnil Anzar menterian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Simanjutak mengatakan, inpres bisa saja diberlakukan untuk memperluas fungsi dan Reformasi Birokrasi (Kempan-RB).
Semarang
75%
25%
25-32° C
Yogyakarta
23-31° C
Surabaya
24-33° C
Denpasar
23-30° C
Hujan Lebat
pencegahan. Namun, tidak mempersempit penindakan. Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai, dari sisi formal, inpres yang berencana diterbitkan hanya berlaku kepada lembaga eksekutif di bawah presiden, seperti Jaksa Agung dan Kepolisian. KPK, menurut dia, sebagai lembaga independen tidak akan terikat dengan inpres. “Walaupun pejabat KPK diangkat oleh presiden, tapi bukan bagian dari eksekutif. Hanya bagian dari lembaga negara,” ujarnya. Dari sisi substansi, inpres dinilai tak konstekstual dengan kondisi yang kini melanda KPK. Hal ini karena tugas pencegahan tak hanya dibebankan kepada penegak hukum, melainkan seluruh elemen. “Pencegahan itu tugasnya pendeta, ustadz, atau guru. Karena ini tidak terukur, pencegahan itu mengukur mental seseorang, kecenderungan moral seseorang, jangan meletakkan organisasi penegak hukum itu dalam fungsi (pencegahan),” tuturnya. O RIDWAN MAULANA | RIZAVAN S THORIQI
» Berita Terkait di Halaman A3 Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG