KAMIS, 31 MARET 2016 | Nomor 850 Tahun III
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
PASOKAN LONJAKKAN DAGING SAPI
SPIRIT “RAJA SAMBA”
»A7
»B17
A
PARAGUAY 2-2 BRASIL
» C25
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Pesawat MAF Kembali Terbang
ANTARA | FADLANSYAH
Seorang mekanik melakukan perawatan pesawat Missionary Aviation Fellowship (MAF) jenis Cessna di hanggar Bandara Juwata Tarakan, Kalimantan Utara, Rabu (30/3). Pesawat MAF dengan tujuan Malinau dan Krayan kembali beroperasi setelah sempat tak mengudara karena izin security clearance dari Mabes TNI AU belum ada atau tak diperpanjang.
Syarat Calon Perseorangan Tetap Pemerintah resmi serahkan draf revisi UU Pilkada dan Ampres ke DPR. JAKARTA (HN) Pemerintah resmi menyerahkan usulan draf revisi UU No 8 Tahun 2015 tentang Pilkada kepada DPR. Penyerahan tersebut diperkuat dengan dikirimkannya surat Amanat Presiden (Ampres) yang diperlukan untuk memulai pembahasan perubahan UU tersebut. “Sudah lengkap dikirimkan dan penyerahannya dilakukan Senin 28 Maret lalu,” kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono di Jakarta, Rabu (30/3). Menurut Sumarsono, pemerintah berharap pembahasan revisi UU Pilkada dilakukan usai reses DPR pada 5 April 2016. Dengan demikian, revisi tak memakan waktu lama dan dapat segera dituntaskan. Penyerahan usulan draf revisi dari pemerintah ke Komisi II DPR itu sempat tertunda karena dilakukan Jakarta
23-34°C
Bandung
penyempurnaan. Direktur Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antarlembaga Kemendagri Ansel Tan menambahkan, poinpoin usulan revisi yang diajukan pemerintah sudah dipastikan. Terkait poin usulan revisi yang mengemuka belakangan seperti diperlukannya penguatan tes bebas narkoba bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dia menegaskan hal itu berpeluang dibahas saat pembahasan pemerintah dan Komisi II. “Itu nanti dinamika di pembahasan.” Mengacu lembaran usulan draf revisi UU Pilkada, pemerintah setidaknya mengajukan perubahan terkait 34 pasal. Usulan perubahan di antaranya mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sebelumnya mengabulkan uji materi sejumlah pasal dalam UU Pilkada. Salah satunya menyangkut perubahan basis penghitungan syarat calon perseorangan dari jumlah penduduk ke Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana diputuskan MK .
20-32°C
Semarang
24-37°C
Yogyakarta
USULAN REVISI UU PILKADA Mengakomodasi Putusan MK Basis penghitungan dukungan calon perseorangan berdasarkan DPT Syarat kewajiban PNS, anggota DPRD, kepala daerah, wakil kepala daerah, TNI, dan Polri mundur Sejak ditetapkan sebagai paslon Mantan narapidana boleh mencalonkan Penyesuaian norma paslon tunggal Penghapusan atau larangan politik dinasti
Mengakomodasi Isu Terkini Tugas dan wewenang Bawaslu serta Panwaslu Partisipasi pemilih Pelarangan mutasi saat pilkada Larangan politik uang dan penguatan sanksi Cara pemberian suara Penyelesaian sengketa pencalonan Pengambilalihan pelantikan gubernur, bupati, dan wali kota oleh Presiden Sumber: Kemendagri 23-34°C
Surabaya
25-36°C
Denpasar
Sesuai putusan pada akhir September 2015, MK menyatakan syarat persentase dukungan calon perseorangan adalah 6,5 persen hingga 10 persen dari DPT. Dengan kata lain, draf revisi yang diajukan pemerintah tidak mengusulkan perubahan syarat persentase dukungan KTP bagi calon perseorangan. Usulan syarat persentase calon perseorangan dinaikkan, sempat mengemuka dari Komisi II DPR. Selain mengakomodasi putusan MK, draf revisi dari pemerintah juga merespon dinamika usulan yang berkembang dari pelaksanaan Pilkada Serentak 2015. Usulan itu di antaranya terkait diperlukannya penguatan sanksi bagi praktik politik uang dan penyelesaian sengketa pencalonan, termasuk solusi pencalonan dari partai yang terlibat sengketa. Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarul Zaman membenarkan, usulan draf dan Ampres menyangkut rencana pembahasan revisi UU Pilkada dari pemerintah sudah diterima Komisi II DPR. Dia mengatakan berdasarkan pem25-34°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
bicaraan dengan Ketua DPR Ade Komarudin, Ampres dari pemerintah dibacakan pada 6 April 2016. “Agar langsung diserahkan ke komisi untuk dibahas.” Menurut politikus Partai Golkar itu, Jumat (1/4) kelompokkelompok fraksi di Komisi II DPR diminta membuat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Setelah itu, DIM dibahas dan dilanjutkan rapat kerja dengan pemerintah. Terkait usulan revisi versi pemerintah, menurut Rambe, masih akan dibahas di komisinya. “Itu nanti kami minta tanggapan fraksi. Misalnya soal tak diusulkannya perubahan persentase syarat calon perseorangan. Jika basis penghitungannya DPT, jumlahnya semakin kecil. Mungkin ada fraksi yang ingin menaikkan.” Sebelumnya, Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, rencana revisi UU Pilkada kewenangan pemerintah dan DPR. Namun, KPU siap jika dimintai penjelasan. KPU sudah memasukkan 74 catatan ke Komisi II DPR terkait revisi UU tersebut. O ARIA TRI UDHA Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG