Harian Nasional

Page 1

JUMAT, 30 OKTOBER 2015 | Nomor 728 Tahun III

A

Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-

El Nino Naikkan Angka Kemiskinan

Geliat Tanah Liat di Bumi NTT

»A7

»C25

LUAR BIASA Bayern tidak terlihat bosan meraih kemenangan, meski masa depan pelatih Pep Guadiola belum bisa dipastikan.

» B17

ANTARA | SAPTONO

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

Sebuah perahu melintas di dekat kapal penarik tongkang di Sungai Kahayan, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis (19/10). Warga di Kabupaten Pulang Pisau tetap beraktivitas normal meski wilayah itu diselimuti kabut asap.

Hapus Izin Pembakaran Hutan JAKARTA (HN) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup berkaitan dengan Kebakaran Hutan/Lahan tidak berfungsi sesuai dengan yang diamanatkan. Pemerintah diminta menghentikan izin pembukaan lahan dengan pembenaran apapun. Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia (UI) Churdiy Sitompul mengatakan, peraturan tersebut perlu direvisi dengan menghapus pasal pemberian izin pembakaran hutan maksimum dua hektare per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal. “Jangan dikasih izin lagi. Pemerintahan Joko Widodo harus segera menghentikan izin pembukaan lahan,” katanya kepada HARIAN NASIONAL, Kamis (29/10). Pelaku pembakaran hutan Jakarta

25-34°C

Bandung

yang telah diamankan kepolisian perlu diberi sanksi denda maksimal. Juga sanksi pidana yang memberatkan untuk memberikan efek jera. “Perusahaan yang diduga terlibat juga harus memberi ganti rugi kepada warga. Pemerintah perlu tegas untuk mengawasi lahan yang telah terbakar itu tidak boleh ditanami tanaman apa pun,” ujarnya. Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah dapat membentuk satuan tugas kebakaran hutan yang melibatkan warga dan tokoh masyarakat. Masyarakat perlu diberi insentif berupa dana pencegahan kebakaran, peralatan, dan pelatihan khusus mengatasi situasi darurat. Greenpeace Indonesia mengeluarkan peta pemegang izin konsesi dan titik api. Sebanyak 5.489 titik api ditemukan di konsesi Hak Penguasaan Hutan (HPH) mulai 1 Agustus-26 Oktpber. Selain itu, 22.056 titik api ditemukan di wilayah konsesi Hutan Tanam Industri, 18.170 titik di perkebunan kelapa sawit, dan 9.949 lain-

18-30°C

Semarang

25-34°C

Yogyakarta

PROVINSI

HARIAN NASIONAL | SURYANDA

Jumlah hakim berwawasan lingkungan harus ditingkatkan.

%

KALIMANTAN TENGAH SUMATERA SELATAN PAPUA JAMBI KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN SELATAN RIAU KALIMANTAN TIMUR KEP. BANGKA BELITUNG PAPUA BARAT LAMPUNG SUMATERA BARAT KALIMANTAN UTARA ACEH BENGKULU SUMATERA UTARA KEP. RIAU TOTAL

19565 17175 4019 3677 2255 1551 1316 890 213 153 150 85 32 11 5 5 2 51104

38% 34% 8% 7% 4% 3% 3% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

Sumber: Greenpeace Indonesia Data Per 1 Agustus–26 Oktober 2015

nya di usaha pertambangan. Temuan titik api (hot spot) akan terus meningkat bila pemerintah tidak tegas terhadap pemegang konsesi yang tak mendirikan sekat kanal di wilayah produksinya. Pembakaran juga akan terus terjadi bila penegakan hukum terkait sanksi adminitratif 22-32°C

Surabaya

23-34°C

Denpasar

tak dilaksanakan pemerintah. Juru Kampanye Greenpeace Indonesia Teguh Surya menyarankan korporasi tak ragu memaparkan informasi terkait luasan lahannya. “Korporasi bisa mencontoh PT APP yang memaparkan luasan lahan terbesar mereka di Sumatera Selatan, termasuk peta para pemasoknya. Dengan peta tersebut, publik bisa tahu tanggung jawab korporasi pada lahan serta langkah yang disiapkan perusahaan dalam mencegah kebakaran berulang,” katanya. Transparansi harus dilakukan pemerintah untuk mengungkap rencana penerbitan data pemetaan komprehensif (Satu Peta) yang menggunakan data mutakhir berisi peta konsesi berikut pemasoknya. Hal ini hanya dapat terlaksana bila pemerintah dan korporasi bisa memberi kejelasan informasi terkait luasan lahan produksi. Teguh berharap pemerintah tak ragu mengungkap nama perusahaan pemegang izin konsesi yang wilayahnya terbakar. 22-32°C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

“Masyarakat Indonesia dan Asia Tenggara tidak harus menanggung bencana seperti saat ini. Pemerintah dan korporasi harus memastikan penghentian pembukaan hutan dan lahan gambut,” ujarnya. Juru Kampanye Greenpeace Indonesia Yuyun Indradi meminta pemerintah meningkatkan jumlah hakim berwawasan lingkungan. “Hakim yang peka pada isu lingkungan tentu akan menunjukkan keberpihakannya. Penegakan hukum memastikan gambut dan lahan terlindungi dengan baik. Jangan sampai pemerintah kembali abai pada isu lingkungan,” kata Yuyun. Ke depan, pemerintah harus memelototi tiap korporasi memastikan keberadaan sekat kanal agar lahan gambut tetap basah saat terjadi kekeringan. Pemerintah juga harus memastikan korporasi tak memperluas lahan produksi dengan cara membakar.O DIAN RISKI ROSMAYANTI | ROSMHA WIDIYANI

» Berita Terkait di Halaman A13 Hujan Ringan

Berawan

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.