SELASA, 26 JUNI 2018 | Nomor 1487 Tahun V
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
NIGERIA vs ARGENTINA
TERSESAT DI SUDUT “THE BIG DURIAN”
SITUASI KRITIS
»A11
»B17
A
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
JAKARTA (HN) K e t i d a k netralan aparatur sipil negara (ASN) dalam Pilkada Serentak menuai sorotan karena dianggap paling mengkhawatirkan. Catatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, terdapat ribuan pelanggaran yang berkaitan dengan netralitas atau pelanggaran ASN selama proses kampanye dan diprediksi bakal melonjak hingga pemungutan suara pada 27 Juni 2018. Netralitas ASN jadi ancaman serius mengingat dalam keberpihakannya secara langsung diyakini berpotensi besar, termasuk akan memanfaatkan kewenangan dan fasilitas untuk kepentingan pragmatis pemenangan kandidat tertentu. Belum lagi, mobilisasi mereka kepada pemilih, hingga membajak akses (fasilitas) negara dan pelayanan publik demi kepentingan calon yang didukung. Direktur Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia Syamsudin Alamsyah menuntut Bawaslu bekerja maksimal, tak sekadar sibuk sosialisasi dan menyorot netralitas semata. Meski wewenang lembaga pengawas pemilu itu hanya menerima laporan dan memberi rekomendasi kepada Komisi ASN, penindakan Bawaslu terhadap pelanggaran lain tetap harus ditunjukkan ke publik. “Tuntutan Bawaslu bekerja maksimal di lapangan tetap jadi kebutuhan meski persoalan ASN hanya sekadar memberi re-
komendasi kepada Komisi ASN. Bawaslu jangan cuma mengejar netralitas saja, tapi juga bentuk pelanggaran lain seperti penyalahgunaan fasilitas negara dan publik. Ini juga rawan dilakukan oleh ASN,” katanya dikonfirmasi HARIAN NASIONAL, Senin (25/6). Menurut dia, persoalan netralitas ASN setidaknya bisa dicegah atau diperkecil jika calon kepala daerah yang maju pilkada dibatasi dan petahana harus mundur, bukan sekadar cuti seperti regulasi saat ini. Aturan ASN sekarang justru membuka peluang mereka berpihak kepada calon tertentu karena takut dimutasi mengingat di bawah naungan kepala daerah (pemerintah daerah setempat). “Di beberapa daerah sudah mulai mengkaji sejumlah pelanggaran ASN. Setidaknya, jangan sekadar berharap pada Komisi ASN,” ujar Syamsudin. Pengamat Politik Universitas Islam Negeri Jakarta Adi Prayitno menilai, fenomena ASN terlibat dalam kampanye pilkada merupakan tindakan tidak se-
25-31°C
Bandung
Petugas memasang segel pada kotak suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebelum didistribusikan ke sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Kantor KPU Kota Kediri, Jawa Timur, Senin (25/6). Panitia Pengawas Pemilu setempat mewaspadai 187 dari 485 TPS se-Kota Kediri rawan terjadi kecurangan pada pelaksanaan Pilkada Serentak pada 27 Juni ini.
hat. Partai politik (parpol) perlu mendewasakan diri dengan tidak melibatkan ASN dalam kondisi apa pun. “Parpol perlu memberi pencerahan kepada publik, bukan malah menggunakan ASN sebagai mesin politik,” kata Adi. Menurut dia, keterlibatan ASN dalam bentuk apa pun sebuah kemunduran.Temuansepertiini,kata Adi, sepatutnya langsung ditindaklanjuti. Jika terdapat unsur pidana dengan bukti yang valid, tentu bisa disampaikan kepada Bawaslu dan pihak kepolisian. Dengan demikian, lembaga pengawas pemilu itu beserta polisi bisa menyampaikan isu terkait netralitas ASN kepada publik.
“Harus ada tindakan tegas juga dari pemerintah terhadap ASN yang tidak netral atau melakukan pelanggaran terkait pilkada hingga pada tahap pemecatan,” ujarnya. Ketua Bawaslu RI Abhan Misbah mengakui, banyak ASN terlibat dalam pilkada (tidak netral). Bawaslu selalu responsif terhadap laporan yang masuk. Jelang hingga pemungutan suara, lembaga pengawas pemilu milu itu berjanji tererr us melakukan n patroli ter-hadap gerakgerik ASN.
ALUR PENINDAKAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) Panwas Kabupaten atau Bawaslu Provinsi melakukan analisa kasus berdasarkan fakta dan bukti yang ada.
20-30°C
Hasil rekomendasi diserahkan ke Komisi ASN.
Hasil analisis melahirkan rekomendasi bahwa yang bersangkutan diduga terbukti tidak netral dengan kasus pelanggaran.
Komisi ASN mengkaji dan memutuskan jenis sanksi, ringan, sedang, dan berat.
Sanksi diteruskan kepada kepala daerah untuk dijalankan (dieksekusi).
Sumber: KOPEL Indonesia
POLRI SOROTI PERGERAKAN MASSA » A2
LION AIR GROUP PEMILIK PESAWAT TERBANYAK » Jakarta
ANTARA | PRASETIA FAUZANI
Pemerintah harus menindak tegas ASN tidak netral dalam Pilkada Serentak 2018.
Semarang
A5
22-32°C
PELAYANAN PUBLIK JANGAN DIABAIKAN » A4
MONYET YANG MERESAHKAN WARGA » Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
26-35°C
Denpasar
RIZQON ALFIAN RIZ
A9
26-35°C
“Maraknya ASN ikut terlibat karena banyak petahana yang kembali mencalonkan diri,” kata Abhan. Dari ribuan laporan yang diterima, beberapa sudah ditindaklanjuti ke Komisi ASN. Namun, menyangkut sanksi dikembalikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dari instansi atau lembaga terkait. PPK berwenang memutuskan karena jadi kebijakan otonomi daerah. Pejad langgaran netralitas ASN mayoritas lan ikut dalam deklarasi paslon, kamiku panye, dan memfasilitasi kebutuhpa an kandidat. Pencabutan hak politik bagi ASN patut dipertimbangkan demi AS memperjelas aspek netralitas. me Menurut Mendagri Tjahjo Kumolo, Me usulan tersebut perlu disahkan us dengan undang-undang dan de harus dibahas bersama DPR RI. ha a “Me “M M nyangkut undang-undang kami ikut saja. Namun, ini baru ka sebatas wacana. Terpenting seb mengedepankan aturan yang me ada terkait netralitas ASN,” ujar ad Tjahjo. O RIDWAN MAULANA | TEGAR Tja
ERDOGAN TAK TERLAWAN » Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A10 Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG