SELASA, 23 FEBRUARI 2016 | Nomor 820 Tahun III
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
HARGA DAGING SAPI DITARGET RP 85 RIBU
KREASI UNIK LIMBAH TEMBAGA
»A7
»C25
A
» B17
ANTARA | PUSPA PERWITASARI
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Presiden Joko Widodo (depan kiri) bersama Ketua DPR Ade Komarudin (depan kanan) menyampaikan keterangan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (22/2).
RUU KPK Ibarat Bom Waktu Penundaan pembahasan akan dimanfaatkan untuk ajang sosialisasi. JAKARTA (HN) K e p u t u s a n menunda pembahasan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai bukan jalan keluar. Koordinator Divisi Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mengatakan, kesepakatan pemerintah dan DPR menunda pembahasan justru menjadi bom waktu. “Presiden seharusnya menolak, bukan menunda. Kalau ditunda bisa jadi bom waktu yang kapan saja bisa meledak,” katanya di Jakarta, Senin (22/2). Menurut Emerson, Presiden Joko Widodo seharusnya dengan tegas menyatakan penolakan terhadap revisi UU KPK. Apalagi, dalam rencana pengubahan, ia menilai belum ada keterdesakan, termasuk alasan logis mengapa UU KPK harus direvisi. Usai melakukan pertemuan di Istana Negara, Presiden Joko Widodo dan DPR sepakat Jakarta
23-34°C
Bandung
menunda pembahasan RUU KPK. “Setelah berbicara banyak mengenai rencana revisi UU KPK, kami bersepakat bahwa revisi ini sebaiknya tidak dibahas saat ini, ditunda,” tutur Jokowi, Joko Widodo biasa disapa. Menurut Jokowi, “Perlu ada waktu yang cukup untuk mematangkan rencana revisi UU KPK dan sosialisasinya kepada masyarakat.” Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan, parlemen pada tahun ini bertekad menghasilkan banyak UU. Pada 2016, sebanyak 40 UU telah ditetapkan dalam program legislasi nasional (prolegnas). Dari jumlah itu, beberapa di antaranya menjadi prioritas untuk diselesaikan, semisal UU Terorisme, Pengampunan Pajak, dan KPK. Karena pembahasan revisi UU KPK ditunda, Ade menuturkan, “Waktu akan dipergunakan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat.” Selain itu, sambungnya, “Karena kami bersama pemerintah sepakat dengan empat poin yang men-
20-32°C
Semarang
24-37°C
Yogyakarta
Presiden seharusnya menolak, bukan menunda. Kalau ditunda bisa jadi bom waktu yang kapan saja bisa meledak.
Kami bersama pemerintah sepakat dengan empat poin yang menjadi perhatian untuk dilakukan penyempurnaan.
EMERSON YUNTHO KOORDINATOR DIVISI HUKUM ICW
ADE KOMARUDIN KETUA DPR
jadi perhatian untuk dilakukan penyempurnaan, dan sesungguhnya sangat bagus untuk menguatkan KPK di masa yang akan datang. Namun perlu waktu untuk menjelaskan kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama para penggiat antikorupsi.” Usai ditunda, Badan Legislasi DPR memiliki tugas untuk me-
nyusun rencana sosialisasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Subagyo mengatakan, sosialisasi akan memberi penjelasan mengenai empat pasal yang akan direvisi. “Prinsipnya revisi (UU KPK) tetap berjalan, namun ditunda untuk tidak saat ini,” ujarnya. Mengenai batas waktu
23-34°C
Surabaya
25-36°C
Denpasar
25-34°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
penundaan, ia belum bisa memastikan. Terkait hal tersebut, kata Firman, DPR akan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan guna melanjutkan revisi. Ketua KPK Agus Raharjo mengapresiasi sikap Presiden yang mengingatkan DPR untuk menunda pembahasan revisi. Ia berharap pembahasan dilanjutkan ketika indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia telah mencapai angka 50. Saat ini, IPK Indonesia sekadar 36. “Tapi beliau (Presiden Jokowi) yang menentukan,” tuturnya. Mengenai harapan masyarakat yang menilai revisi UU KPK seharusnya dibatalkan, bukan ditunda, Agus menyatakan aturan tersebut belum sempurna. Karena itu, sambungnya, perlu diperbaiki. Imbasnya, revisi UU KPK dinilai masih perlu dilakukan. “Kalau tidak (revisi), juga tidak betul,” katanya. O AHMAD REZA | TARI OKTAVIANI | ARIF KUSUMA
» Berita Terkait di Halaman A2 Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG