SELASA, 19 DESEMBER 2017 | Nomor 1349 Tahun V
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
A
LEICESTER CITY vs MANCHESTER CITY
HARBOLNAS LONJAKKAN PENGIRIMAN LION PARCEL
AKAR KEJAYAAN THE CITIZENS
»A6
»B17
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
PENGHARGAAN KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH
ANTARA | AHMAD SUBAIDI
Mendagri Tjahjo Kumolo (ketiga kiri) berfoto bersama para penerima “Leadership Award 2017” (dari kiri ke kanan), Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, perwakilan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dan Gubernur NTB TGB Zainul Majdi di Jakarta, Senin (18/12). Kemendagri memberikan Penghargaan Kepemimpinan Kepala Daerah kepada lima Gubernur, 12 Bupati, dan tujuh Wali Kota se-Indonesia karena mampu memajukan daerah sesuai harapan masyarakat, termasuk menepati janji kampanye serta menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.
Komisi antirasuah memastikan tidak akan mengabaikan fakta yang muncul dalam persidangan. JAKARTA (HN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tak pandang bulu menjerat sejumlah pejabat baik dari kalangan legislatif maupun eksekutif yang ditengarai terlibat menerima aliran dana dari proyek korupsi KTP elektronik (KTP-el). Itu menyusul hilangnya beberapa nama pejabat tinggi dalam dakwaan Setya Novanto yang dibacakan pada sidang perdana. Jelang sidang eksepsi terdakwa Novanto yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (20/12), suara desakan agar KPK berlaku adil tak hanya menyeret mantan Ketua Umum Partai Golkar itu terus mengalir. Pegiat korupsi yang tergabung dalam Komando Aksi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Kompak)
kemarin mendatangi KPK minta mengusut tuntas. “Kami berharap KPK berlaku adil dan tidak pandang bulu,” kata Koordinator Kompak Santoso di Jakarta, Senin (18/12). Menurut dia, dalam dakwaan Novanto, KPK tidak jelas menyebut pihak lain yang terlibat. Santoso mempertanyakan konstruksi korupsi proyek yang ditaksir merugikan keuangan negara Rp 2,3 triliun itu, karena Novanto hanya didakwa menerima US$ 7,3 juta. Berdasar dakwaan mantan pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto, ada 38 nama yang tercatat menerima uang dari proyek KTP-el. “Kompak menuntut KPK segera tangkap dan adili namanama yang terlibat dalam kasus megakorupsi KTP-el,” ujarnya. Adapun delapan nama dari total 38 yang pernah disebut dalam dakwaan Irman dan Sugiharto yakni, Setya Novanto (Rp 574 miliar), mantan Mendagri Gamawan Fauzi (US$ 4,5 juta dan Rp 50 juta), Gubernur Jawa
GOLKAR SIAP JAGA SOLIDITAS » Jakarta
24-32°C
Bandung
20-29°C
A3
Semarang
Tengah Ganjar Pranowo (US$ 520 ribu), dan mantan Sekjen Kemendagri Diah Anggraini (US$ 2,7 juta dan Rp 22,5 juta). Mantan Anggota Komisi II dan Badan Anggaran DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa (US$ 1,047 juta), mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum (US$ 5,5 juta), Menkum HAM Yasonna Laoly (US$ 84 ribu), dan mantan Ketua DPR RI Ade Komarudin (US$ 100 ribu). Kuasa Hukum Novanto, Maqdir Ismail tak bersedia menanggapi hilangnya sejumlah nama dalam dakwaan kliennya. Maqdir juga tak menjamin kliennya akan berkicau menyebut pihak-pihak terlibat. Maqdir justru merasa tidak yakin, Novanto tahu siapa saja yang menerima aliran dana KTP-el. “Yang terima aliran dana kan sudah disebut dalam dakwaan Pak Irman dan Sugiharto. Kami sedang fokus menyelesaikan eksepsi agar bisa disampaikan pada sidang Rabu pekan ini,” kata Maqdir diMEMILIH PENGGANTI JOCOB ZUMA »
24-32°C
Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
26-33°C
konfirmasi HARIAN NASIONAL. Beberapa nama yang hilang dalam dakwaan Novanto yakni, Annas Urbaningrum, Melchias Markus Mekeng, Yasonna Laoly, Tamsil Lindrung, Mirwan Amir, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Juru Bicara KPK Febri Diansyah menegaskan, tidak ada kaitan sah atau tidaknya dakwaan Novanto dengan tidak dicantumkannya sejumlah nama tokoh. Komisi antirasuah, kata dia, tidak akan mengabaikan setiap fakta yang muncul dalam persidangan kasus korupsi KTP-el. Penyidik berupaya memperkuat alat bukti maupun konstruksi hukum terkait kasus rasuah dengan nilai proyek Rp 5,9 triliun itu. Keterangan seorang saksi tidak pernah dapat menjadi bukti tunggal, sehingga diperlukan kesesuaian dengan informasi lain. “Kesesuaian bukti satu dengan lainnya menjadi perhatian KPK,” ujar Febri. Dalam berbagai kesempatan, Ganjar maupun
A10
Denpasar
Yasonna kerap membantah tudingan menerima aliran dana dari proyek KTP-el. Politikus PDI-P itu menyerahkan nasibnya kepada majelis hakim yang memutus perkara tersebut. JPU KPK mendakwa Novanto telah menyebabkan kerugian negara Rp 2.314.904.234.275,39 dari proyek korupsi KTP-el. Selain itu mendapat keuntungan US$ 7,3 juta dan jam tangan Richard Mille senilai US$ 135 ribu dari proyek tersebut. “Uang yang diterima terdakwa Setya Novanto, melalui Irvanto Hendra Pambudi Cahyo maupun Made Oka Masagung,” ujar JPU KPK Eva Yustisiana. Menurut jaksa, uang itu bersumber dari Johannes Marliem, Direktur Utama PT Biomorf Lone Indonesia selaku penyedia Automated Fingerprint Identification System (AFIS) merek L1 dan Anang Sugiana Sudiharsa, Direktur Utama PT Quadra Solutions yang juga sebagai anggota konsorsium PNRI (pemenang pengadaan KTPel). O RIDWAN MAULANA
AKHIR TAHUN YANG ROMANTIS » 25-32°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A11 Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG