SELASA, 18 OKTOBER 2016 | Nomor 1008 Tahun IV
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
OLYMPIQUE LYON vs JUVENTUS
SAHABAT ARCHERY
FASE KRUSIAL
SERUNYA MAIN PANAHAN
»B17
»C25
A
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
KPK DINILAI LEBIH “SENANG” MENGURUSI KASUS PENYUAPAN KETIMBANG PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA.
PENDARATAN PERDANA PESAWAT WINGS AIR Direktur Operasional Lion Air Redi Irawan (kedua kiri) disambut dengan tarian tradisional usai melakukan pendaratan perdana pesawat sipil komersial Wings Air ATR 72-500 di Landasan Udara Wiriadinata, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (17/10). Pendaratan dalam misi evaluasi penerbangan yang merupakan salah satu syarat pengajuan izin rute penerbangan komersial dari Bandara Halim Perdanakusuma menuju Lanud Wiriadinata dan sebaliknya.
ANTARA | ADENG BUSTOMI
>> Berita di Halaman A7
LAODE MUHAMMAD SYARIF WAKIL KETUA KPK
SAUT SITUMORANG WAKIL KETUA KPK
kami garap semua,” ujarnya. Menurut Saut, integritas KPK tengah diuji terkait upaya pemberantasan korupsi. Dalam fokus ke depan, komisi
antirasuah menggencarkan upaya koordinasi, supervisi, pencegahan, dan penindakan dengan melibatkan lembaga penegak hukum di daerah.
KERUKUNAN HARUS DIJUNJUNG TINGGI » Jakarta
23-34°C
Bandung
Penindakan harus lebih intens di daerahdaerah, karena ada suara yang menyatakan KPK tidak eksis di luar Jawa.
20-30°C
Semarang
“Penindakan harus lebih intens di daerah-daerah, karena ada suara yang menyatakan KPK tidak eksis di luar Jawa. Ini kritik dan tantangan bagi KPK untuk meningkatkan kinerja di daerah, dan sudah kami mulai.” Terkait hal tersebut, gerak mata pisau KPK fokus menyasar kasus di daerah, seperti operasi tangkap tangan di Kabupaten Kebumen. Hasilnya, anggota DPRD dan PNS di Dinas Pariwisata Kebumen ditetapkan sebagai tersangka terkait ijon proyek dalam anggaran pendidikan. Penelusuran, jelas Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, tak hanya menyentuh perusahaan yang diduga terlibat. Menurut dia, penyidikan juga menyasar kepala daerah. “Sedang kami dalami.” Ketua Ombudsman RI
HARNAS | FILES
Kementerian dan lembaga masih perlu diperbaiki karena praktik suapmenyuap masih banyak terjadi. HARNAS | FILES
JAKARTA (HN) Gerak mata pisau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lebih menajam di level daerah, menukil rekam penyidikan sepanjang 2016, dipastikan Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif bukan karena tebang-pilih. Laode mengatakan, komisi antirasuah tetap melakukan pengawasan di tingkat kementerian dan lembaga. Namun, sambungnya, potensi korupsi di daerah terbilang besar, bahkan tersebar merata di seluruh kawasan. Kondisi tersebut terlihat dari banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus rasuah. Kendati demikian, menurut Laode, kondisi di level pusat tak berarti sebaliknya. Laporan dugaan korupsi di tingkat kementerian/ lembaga masih mengalir. Ihwal penindakan, Laode mengakui KPK kerap kesulitan memperoleh alat bukti. “Kementerian dan lembaga masih perlu diperbaiki, karena praktik suapmenyuap masih banyak terjadi, tapi kadang sulit terdeteksi KPK, Polri, dan kejaksaan,” kata Laode kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Senin (17/10). Saat ini, tutur Laode, KPK tengah menggiatkan perbaikan di sistem perizinan, pengadaan barang dan jasa, serta pengawasan di internal kementerian/lembaga. Upaya ini juga berlaku di pemerintah daerah. Tujuannya, Laode melanjutkan, untuk mengawasi celah pelanggaran dan penyalahgunaan kewenangan. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, perilaku koruptif yang terjadi hampir di setiap sudut Tanah Air belum berubah. Hal itu tercermin dari banyaknya pengaduan masyarakat. Alhasil, kata Saut, tidak ada batasan antara daerah dan pusat. “Intinya kami tidak pilihpilih. Kalau buktinya cukup,
A5 22-32°C
PUNGUTAN SEKOLAH DITENTANG » Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
26-35°C
A12
Denpasar
26-35°C
Amzulian Rifai mengatakan, praktik korupsi masih terjadi merata, bahkan meluas. Tak menyoal lokasi, ia justru mempertanyakan kewenangan penyelenggara negara yang terlibat kasus rasuah. Pengamat hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta Chairul Huda mengkritik gerak KPK yang masih menunggu laporan. Padahal, ia mengingatkan, praktik korupsi yang terjadi di level pemerintah daerah atau kementerian/lembaga seharusnya memiliki porsi yang sama dalam penanganan. Soal gerak mata pisau yang lebih menajam di daerah, menurut Chairul, “KPK seperti senang menangani kasus penyuapan.” Sementara di level pusat, sambungnya, “biasanya terkait pengelolaan keuangan negara.” O TARI OKTAVIANI
TRUMP MERASA DIJEGAL » Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A15 Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG