RABU, 18 FEBRUARI 2015 | Nomor 514 Tahun II
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
Mafia Hambat Distribusi Beras
Harapan di Tahun Baru China
»A7
A
BANTENG LUKA Di panggung elite Eropa, Real menjanjikan kembalinya performa tim.
»C25
B17 DINAMIS DAN MENCERAHKAN
KPK DI AMBANG LUMPUH
Jakarta
23-31° C
Bandung
HARI JADI KOTA SOLO KE-270 Petugas membawa naskah Pembukaan UUD 1945 pada upacara peringatan Hari Jadi Kota Solo Ke-270 di Stadion Sriwedari, Solo, Jawa Tengah, Selasa (17/2). Kota Solo atau Surakarta didirikan sebagai ibu kota baru Kerajaan Mataram Islam pada 1745 setelah istana raja yang lama di Kartasura hancur akibat peristiwa “Geger Pecinan” pada 1742-1743.
per satu pimpinan KPK sebagai tersangka, membuat komisi antirasuah lumpuh. Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia Mudzakir berharap Presiden Jokowi mengambil upaya pencegahan dan penyelamatan KPK dari kelumpuhan. Upaya ini, kata dia, dapat dilakukan dengan menerbitkan perppu yang mengatasi kekosongan pimpinan KPK. Selain itu, ia mengatakan, dalam perppu itu bisa juga mengangkat pelaksana tugas. “Perppu harus menjadi dasar hukum penyelesaian kekosongan pimpinan. Ini karena KPK harus tetap menyelesaikan semua perkara yang ditangani,” imbaunya. Menurut Mudzakir, jika perppu
22-30° C
Semarang
24-32° C
Yogyakarta
HN | AULIA RACHMAN
JAKARTA (HN) Nasib Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini ibarat telur di ujung tanduk. Setelah ditinggal Busyro Muqoddas yang purnatugas, kini dua pimpinan komisi antirasuah terbelenggu dugaan pelanggaran tindak pidana. Pada awal ‘drama’, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka dugaan pengarahan keterangan palsu dalam sidang Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, oleh Bareskrim Polri. Kini, giliran Ketua KPK Abraham Samad menyandang status serupa. Bedanya, penetapan tersangka tak dialamatkan Bareskrim Polri, melainkan Polda Sulawesi Selatan dan Barat terkait dugaan pemalsuan dokumen berupa kartu tanda penduduk (KTP), paspor, dan kartu keluarga. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan, sesuai aturan, ketika komisioner KPK menyandang status tersangka, Presiden harus segera memberhentikan jabatannya untuk sementara. Namun, di sisi lain, penghentian sementara Abraham dan Bambang Widjojanto diyakini akan membuat pimpinan KPK timpang. Karena itu, ia menyarankan Presiden Jokowi segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). “Apabila KPK tidak bisa bekerja dengan dua pimpinan, maka Presiden harus mengeluarkan perppu dengan mengangkat tiga pimpinan baru,” kata Fickar kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Selasa (17/2). Selain itu, ia mengaku khawatir dengan ditetapkannya satu
ANTARA | ANDIKA BETHA
Presiden perlu segera menerbitkan perppu mengantisipasi kekosongan pimpinan lembaga antirasuah itu.
ABRAHAM SAMAD
diterbitkan, porsi kewenangan pimpinan KPK harus diubah. Jika semula dalam aturan penetapan tersangka harus melibatkan lima pimpinan, dalam perppu tersebut bisa hanya satu pimpinan. “Terpenting penguatan fungsi penyidik.” 24-33° C
Surabaya
23-33° C
Denpasar
Mantan Wakil Direktur YLBHI Nursjahbani Katjasungkana juga menilai, penetapan tersangka pimpinan KPK membuat lembaga itu terancam lumpuh. Bersama Tim Advokasi Anti-Kriminalisasi, dia mengaku siap mendampingi Abraham menghadapi perkara. “Jumlahnya sekitar 40 hingga 60 advokat senior. Pak Abraham juga sudah memberikan kuasa pada kami. Surat kuasanya sudah ditandatangani,” katanya. Kabagpenum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Pol Rikwanto mengatakan, pemeriksaan Abraham sebagai tersangka akan dilakukan pada 20 Februari. Polda Sulselbar, kata dia, telah melayangkan surat pemberitahuan terkait agenda pemeriksaan. 25-32° C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Menjawab penetapannya sebagai tersangka, Abraham menyatakan menghormati proses hukum. Selain itu, dia menyangkal mengenal Feriyani Lim— orang yang melaporkan kasus yang diduga dilakukannya. Sedari awal, ia mengaku telah mendengar desas-desus target operasi yang ditujukan padanya bersama Bambang Widjojanto. Dia menduga ada pihak yang sengaja melumpuhkan KPK dengan berbagai upaya. “Namun, sejak masuk KPK, saya berkomitmen mewakafkan diri pada Indonesia.” Karena itu, ia mengatakan, apa yang dialami saat ini merupakan risiko upaya pemberantasan korupsi. “Saya yakin, kebenaran nanti akan muncul.” O RIDWAN MAULANA Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Berkaitan Tahun Baru Imlek 2566, harian ini TIDAK TERBIT pada Kamis, 19 Februari 2015. HARIAN NASIONAL akan terbit lagi Jumat, 20 Februari 2015. Kepada pembaca dan relasi harap maklum.
Cerah