JUMAT, 18 AGUSTUS 2017 | Nomor 1248 Tahun IV
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
A
SANTAPAN KOLONIAL
WINGS AIR BUKA ENAM RUTE BARU
PERPADUAN RASA TERTUA DI INDONESIA
»A5
»C17
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Daerah Dituntut Lebih Kreatif
Anggaran dana transfer daerah tahun depan dipangkas Rp 5,3 triliun.
INDONESIA MELIBAS FILIPINA
JAKARTA (HN) P e m e r i n t a h
Pemain Timnas U-22 Septian David Maulana (kedua kiri) melesatkan tendangan ke gawang Filipina dihadang kapten Julian Mariano pada Babak Penyisihan Grup B Cabor Sepak Bola SEA Games XXIX di Stadion Shah Alam, Selangor, Malaysia, Kamis (17/8) malam. Indonesia menang telak 3-0 pada laga kedua Grup B ini. >> Berita di B16
ANTARA | WAHYU PUTRO A
akan memangkas anggaran dana transfer ke daerah sebesar Rp 5,3 triliun tahun depan. Pemangkasan dilakukan karena efektivitas penggunaan anggaran daerah selama ini belum optimal. Kebijakan ini secara langsung memaksa daerah untuk lebih kreatif mencari pendanaan di luar APBN. Dalam Rancangan UndangUndang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, alokasi dana transfer ke daerah sebesar Rp 701,08 triliun. Pada APBN-P 2017, alokasi dana transfer ke daerah sebesar Rp 706,3 triliun. Berdasarkan nota keuangan RAPBN 2018, pengurangan anggaran bersumber dari pemangkasan anggaran Dana Perimbangan. Dana Perimbangan bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada daerah otonom untuk mendanai kebutuhannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan, Rabu (16/8) menyampaikan, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran terus dilakukan untuk mendorong efektivitas pendanaan pembangunan. Penggunaan anggaran akan dipertajam untuk program pembangunan yang menjadi prioritas nasional. “Terutama melalui Dana Alokasi Khusus (bagian dari Dana Perimbangan/DAK) dan Dana Desa,” kata Presiden di Jakarta, Rabu (16/8). Presiden mengatakan, penguatan pengelolaan hubungan keuangan pusat dan daerah ditingkatkan dengan bimbingan teknis. Kesetaraan pemahaman dan keterampilan para pengelola keuangan akan menciptakan
ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH & DANA DESA RAPBN 2018 (dalam miliar rupiah) TRANSFER KE DAERAH & DANA DESA
766.339,3 TRANSFER KE DAERAH
706.339,3
701.087,5
Dana Perimbangan
678.596,0
671.664,0
Dana Insentif Daerah
7.500,0
8.500,0
Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY
20.243,2
20.923,5
DANA DESA
60.000,0
60.000,0
APBN-P 2017
26-33°C
Bandung
RAPBN 2018
Sumber: Kementerian Keuangan
harmonisasi pusat dan daerah. Kendati anggaran turun, Menteri Keuangan Sri Mulyani me-
PENEGAKAN HUKUM BELUM MAKSIMAL » Jakarta
761.087,5
19-30°C
A2
Semarang
nilai, transfer ke daerah tetap diarahkan untuk meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah. Di satu sisi dapat mengurangi ketimpangan layanan publik antardaerah. Transfer dana ke daerah, khususnya dana perimbangan terbagi beberapa bagian. Untuk Dana Alokasi Umum sebesar Rp 398,1 triliun, DAK Fisik sebanyak Rp 62,4 triliun, DAK Nonfisik sebanyak Rp 123,5 triliun, dan Dana Bagi Hasil sebesar Rp 87,7 triliun. Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng mengatakan, penurunan dana transfer ke daerah wujud hukuman untuk daerah yang selama ini membuat banyak masalah seperti korupsi. Program desa juga tidak optimal sehingga menyebabkan dana mengendap di bank. “Kita akan bahas lagi di rapat DPR dan Paripurna karena PROYEK BENDUNGAN BELUM SINERGI »
26-33°C
Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
25-34°C
itu masih pengajuan Presiden. Namun, penurunan itu memang wujud hukuman bagi daerah,” kata Mekeng. Anggota Komisi XI Misbakhun mengatakan, pemerintah sangat berhati-hati melihat realisasi anggaran di tahun ini. Target penerimaan perpajakan juga meleset. Menurut dia, pengurangan ini juga salah satu cara menekan defisit anggaran. RUU APBN 2018 menargetkan defisit anggaran turun dari 2,92 persen tahun ini menjadi 2,19 persen tahun depan. “Tentu, pemerintah melihat mana keran yang bisa dikecilkan. Apalagi situasi kini transfer ke daerah mengambil porsi besar,” kata dia. Peneliti INDEF Bhima Yudhistira mengatakan, pemotongan dana ke daerah bisa berdampak pemotongan belanja pegawai, ter-
A4
Denpasar
utama tunjangan PNS di daerah. Pemerintah akan mulai mengarahkan anggaran untuk belanja modal. “Daerah perlu lebih kreatif mencari pendanaan di luar APBN agar dapat lebih mandiri,” katanya kepada HARIAN NASIONAL, Kamis (17/8). Hal itu dimulai dari kemudahan regulasi berbagai perizinan investasi. Lewat investasi masuk, secara perlahan akan mulai lebih mandiri untuk mendanai kebutuhan sendiri tanpa berharap bantuan pusat. Pemotongan anggaran juga diharapkan dapat memacu daerah untuk mempercepat pencairan dana yang masih mengendap. Terakhir, dana yang belum dicairkan dari bank sekitar Rp 222 triliun. “Hal ini menjadi strategi untuk mendisiplinkan pemerintah daerah dan lebih kreatif.” O DEDY DARMAWAN NASUTION
SAUDI IZINKAN QATAR BERHAJI VIA DARAT » 23-34°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A7
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG