KAMIS, 14 SEPTEMBER 2017 | Nomor 1269 Tahun V
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
0 8 BRUNEI
A
INDONESIA
GARUDA NUSANTARA BELUM LAYAK JEMAWA, APALAGI LARUT DALAM EUFORIA.
»B16
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Pansus Angket tak Relevan Lagi
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (tengah) berjabat tangan dengan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kanan), didampingi Sekjen Partai Demokrat Hinca IP Pandjaitan XIII (kiri), sebelum diskusi soal sistem integritas partai politik di kantor DPP Partai Demokrat di Jakarta, Rabu (13/9). SBY menyampaikan partainya mendukung penuh KPK dan konsisten menolak segala upaya pelemahan terhadap komisi antirasuah.
FOTO-FOTO: ANTARA | FILES
JAKARTA (HN) K e b e r a d a a n Pansus Angket KPK yang dibentuk DPR dinilai tidak relevan lagi setelah Komisi III menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPK. Ketidakrelevanan pansus itu semakin menguat, jika MK mengabulkan uji materi yang diajukan KPK tentang subjek atau objek angket. “Betul (pansus salah sasaran menjadikan KPK sebagai subjek atau objek angket). Jadi bukan soal bubar tidaknya KPK ya,” kata pengamat hukum dari Universitas Trisakti Jakarta Abdul Fickar Hadjar kepada HARIAN NASIONAL, Rabu (13/9). Menurut Fickar, KPK harus berjalan terus sebagai lembaga independen penegak hukum sesuai amanat rakyat, dukungan Presiden, serta dukungan masyarakat. “Lakukan penangkapan atau penahanan bila memang sudah cukup alasan dan bukti pendukungnya kepada siapa pun, termasuk tersangka korupsi KTPel Setya Novanto,” ujar dia. Fickar berpendapat, RDP Komisi III-KPK pada Senin dan Selasa lalu sekadar akal-akalan yang membuat komisi antirasuah tampak seperti pesakitan. Jawaban KPK yang rasional dan didukung data tidak akan pernah memuaskan karena pikiran dasar para anggota DPR mencari kekurangan dengan tujuan melemahkan. “Coba lihat pihak-pihak yang dimintai keterangan. Semua pihak yang pernah menjadi korban pemberantasan korupsi, tidak terbatas kepada para koruptor yang sudah dihukum, tapi juga para calon koruptor serta pihak-pihak yang merasa kewenangannya terambil KPK,” tutur dia.
HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN
Kepindahan mendadak tiga anggota pansus ke Komisi III diklaim sebagai hal biasa dalam rapat kerja.
ARTERIA DAHLAN
Ungkapan-ungkapan anggota Pansus Angket misalnya mencabut kewenangan penyidikan serta penuntutan, membekukan, dan sebagainya, menurut Fickar, merupakan indikator adanya motivasi melemahkan KPK. Apalagi, adanya kepindahan tiga anggota Pansus Angket KPK di luar Komisi III secara mendadak. “Sistem di KPK sudah kuat dan terbentuk. Meskipun DPR memilih komisioner yang tak terlalu kuat, KPK tetap berjalan sebagai lembaga independen. Rak-
THAI LION AIR BUKA RUTE BANGKOK-DENPASAR » Jakarta
26-33°C
Bandung
19-30°C
Semarang
JOHN KENEDY AZIS
MUHAMMAD MISBAKHUN
yat juga tidak bodoh. Forum RDP bermanfaat bagi KPK untuk menjelaskan kepada masyarakat apa sebenarnya yang terjadi. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan anggota Komisi III bernuansa emosional, mencari-cari, dan sengaja menyudutkan.” Peneliti Divisi Hukum dan Monitoring ICW Donal Fariz sependapat, RDP dua hari berturut-turut dan akan dilanjutkan pekan depan itu berasa Pansus Angket KPK. Aroma itu semakin kuat saat tiga anggota
Pansus Angket pindah ke Komisi III. Tiga orang itu adalah Muhammad Misbakhun (Fraksi Partai Golkar) yang sebelumnya anggota Komisi XI bidang keuangan, John Kenedy Azis (Fraksi Partai Golkar) yang sebelumnya anggota Komisi VIII, dan Arteria Dahlan (anggota Fraksi PDI-P) yang sebelumnya anggota Komisi VIII bidang sosial keagamaan. Anggota Komisi III Fraksi Gerindra Muhammad Syafi’i mengatakan, kepindahan tiga anggota Pansus Angket KPK ke Komisi
A5
26-33°C
SUU KYI MANGKIR PERTEMUAN PBB » Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
25-34°C
Denpasar
A7 23-34°C
III merupakan hal biasa dalam rapat-rapat kerja. Perpindahan itu didasarkan kepada pemahaman anggota komisi terhadap sebuah isu. Anggota komisi yang tidak mengikuti perkembangan isu sejak awal, dapat diganti anggota komisi lain yang lebih kompeten. “Yang paling paham persoalan korupsi adalah Pansus Angket KPK. Hal itu menambah kualitas pengawasan komisi karena dilakukan orang yang benar-benar memahami kondisi mitra yang akan diawasi. Kalau ada yang bilang Komisi III berbau pansus, ya siapa saja boleh berkomentar. Saya hanya menyampaikan apa yang terjadi di internal DPR,” ujar dia. Dia juga menampik tudingan adanya upaya pembubaran KPK. Menurut dia, apa yang terjadi dalam RDP berdasarkan faktafakta. O INDIANA MALIA >> Berita Terkait di Halaman A2
EKSPLORASI ALAM DAN BUDAYA » Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
C17
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG