SENIN, 14 DESEMBER 2015 | Nomor 765 Tahun III
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
LION AIR LAYANI UMRAH
MEMBERIKAN RELAKSASI PADA BAYI
»A7
»C25
A
DUNIA TERBALIK Mourinho menduga Leicester bisa saja juara Liga Primer.
» B17
HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
PERINGATAN ULANG TAHUN KE-70 PGRI Ribuan guru menghadiri puncak Peringatan HUT Ke-70 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (13/12). Dalam ulang tahun PGRI yang dihadiri sekitar 115 ribu guru ini, para pendidik tersebut berharap pemerintah memenuhi kebutuhan guru serta meningkatkan kesejahteraan guru non–Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Pansus Freeport Layak Dicurigai JAKARTA (HN) Langkah DPR menggagas pembentukan panitia khusus (Pansus) angket PT. Freeport Indonesia menuai pro-kontra. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, pansus tersebut layak dicurigai karena kepentingan DPR membentuk Pansus Freeport tidak muncul dari sebuah proses pengawasan yang ditemukannya sendiri. “DPR baru mulai menggagas pembentukan pansus ketika heboh soal dugaan permainan Setnov (Ketu DPR) terungkap luas ke publik. Dari situ, DPR ingin bak pahlawan kesiangan mau menyelamatkan Freeport,” kata Lucius kepada HARIAN NASIONAL, Minggu (13/12). Menurut Lucius, publik akan sulit mengharapkan objektivitas Pansus Freeport mengingat DPR menjadi bagian dari mafia Freeport. “Nah, bagaimana menjamin pansus akan bekerja objekJakarta
23-34°C
Bandung
Selanjutnya, DPR akan melapor kepada Presiden guna mendibentuk untuk menangani jika dapat dukungan. Ia berharap terdapat masalah hukum dalam pansus disetujui sebelum masa reses. “Kalau bisa, sebelum masa saham Freeport,” katanya. Jika Pansus Freeport diben- sidang terakhir jatuh 18 Desemtuk, bisa jadi DPR ingin mem- ber, minta tanggal 17 Desember. bahas persoalan penyelamatan Kalau sudah diumumkan tim di sumber daya alam Indonesia. paripurna, bisa membentuk jad“DPR memang punya hak ini- wal pemanggilan,” ujar Fahri. Fahri mengatakan, Pansus siatif dan dalam hal ini pembentukan Pansus. Menurut saya, Freeport untuk mendalami leMKD akan terus hingga ada pe- bih jauh permasalahan Freeport nyelesaian terbukti melanggar Indonesia dan tidak hanya berkuetik atau sebaliknya (tidak). Pan- tat pada isu pelanggaran etik yang dilakukan Setya Novanto. “Biar sesus hal yang berbeda,” ujar Siti. Wakil Ketua DPR Fahri olah nggak ada fitnah masyarakat Hamzah sebelumnya menyata- Ibu Kota berpesta pora dengan kekan, semua fraksi di DPR setu- kayaan Papua,” katanya. Menurut Fahri, selama 48 taju dengan pembentukan Pansus Freeport. Untuk itu, pengumpul- hun Freeport beroperasi di Indoan tanda tangan persetujuan lin- nesia, tak pernah berdampak pada tas fraksi pun terus digulirkan. keuntungan Indonesia. Bahkan Jika sudah selesai, akan dirapat- belum pernah ada kepastian bekan di Pimpinan DPR dan dilan- rapa persen pembagian hasil unjutkan di paripurna untuk men- tuk Indonesia di Freeport. dapat persetujuan dari 560 angO DENISA TRISTIANTY | TARI OKTAVIANI gota dewan. >> BERITA TERKAIT DI HALAMAN A2
SEMUA FRAKSI DI DPR MENYETUJUI PEMBENTUKAN PANSUS FREEPORT tif jika mereka sendiri bagian dari masalah? Alih-alih akan membongkar permainan, pansus ini hanya akan menjadi alat bagi DPR untuk melindungi kepentingan dan kelompok serta diri mereka sendiri dari ancaman karena terlibat dalam mafia Freeport.” Tidak hanya itu, kata Lucius, Pansus Freeport juga akan menjadi sarana bagi DPR untuk melemparkan kesalahan pada pihak lain seperti pemerintah, sambil menyembunyikan mafia yang berada di gedung parlemen. “Di situlah masalahnya. Pansus bukan untuk membongkar, tetapi untuk menutupi pelaku kejahatan atas Freeport,” katanya. Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit mengatakan, keberadaan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sejatinya sudah cukup menyelesaikan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua DPR
20-32°C
Semarang
24-37°C
Yogyakarta
Setya Novanto. Karena itu, tidak butuh Pansus Freeport. “Saya pikir tidak usahlah menyelesaikan politik dibikin lagi Pansus Freeport. Cukup di MKD saja, penyelesaiannya bisa di MA dan Kejaksaan kalau ada tindak kriminalitasnya,” katanya. Menurut Arbi, Pansus Freeport merupakan upaya DPR menyelamatan kasus yang sudah bergulir di MKD, di mana Ketua DPR Setya Novanto duduk sebagai terlapor. “Kalau MKD sudah luber lima meter, pansus bisa bikin luber sepuluh meter,” ujarnya. Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro berbeda. Menurut dia, tidak ada persoalan dengan Pansus Freeport yang dibentuk DPR. “Tidak masalah, MKD dan Pansus kan dua hal berbeda. MKD mengurusi kode etik, sedangkan Pansus ini kan 23-34°C
Surabaya
25-36°C
Denpasar
25-34°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG