Harian Nasional

Page 1

SENIN, 12 NOVEMBER 2018 | Nomor 1603 Tahun VI

Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-

TRAVEL & LIFESTYLE

SPORTS

LEGIT MENGGODA LIDAH

SENIOR BELUM SUPERIOR

» A11

» B17

A

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

PARADE SURABAYA JUANG Warga antusias menyaksikan barisan panser Anoa yang melintas saat Parade Surabaya Juang di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (11/11). Parade yang diikuti ribuan peserta ini untuk memperingati Hari Pahlawan 10 November. ANTARA | DIDIK SUHARTONO

JAKARTA (HN) I n d i k a s i pelanggaran kampanye baik dilakukan peserta pemilu maupun tim sukses (timses) sejak dibuka KPU RI hingga saat ini terus meningkat. Catatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI selama satu bulan masa kampanye Pemilu 2019 berlangsung, terdapat 309 dugaan pelanggaran, baik berdasar temuan di lapangan maupun laporan sejumlah kalangan. Data yang dihimpun lembaga pengawas pemilu, 39 sedang dalam penanganan, sementara 53 dianggap bukan sebagai pelanggaran. Menurut Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalola, pelanggaran terjadi akibat tensi kampanye yang kian tinggi. Namun, hingga berita ini dibuat, Bawaslu belum menyebut jumlah pelanggaran terkini berdasar temuan dan laporan masyarakat. “Senin (hari ini), kami update jumlah (dugaan) pelanggaran kampanye pemilu,” katanya dikonfirmasi HARIAN NASIONAL di Jakarta, Minggu (11/11). Menurut Ratna, pelanggaran kampanye pemilu terbanyak terkait persoalan administrasi, salah satunya kasus pemasangan videotron di sejumlah titik di Jakarta oleh kubu pasangan capres dan cawapres nomor urut satu Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Berdasar temuan dan laporan yang diterima Bawaslu, pelanggar kampanye didominasi peserta, disusul oleh tim kampanye. Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengklaim, lembaganya sudah maksimal lakukan sosialisasi dari pusat hingga daerah. Bawaslu juga sudah mengirimkan surat edaran kepada jajaran di daerah untuk konsultasi dan beri masukan agar peserta memahami regulasi UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU (PKPU). Namun, parpol maupun timses tampak “ogah-ogahan”. “Kami tidak bisa mengatakan semua peserta patuh. Bagi yang belum mengerti silakan tanya ke kami terkait penafsiran UU dan Peraturan KPU (PKPU),” ujar Fritz.

DUGAAN PELANGGARAN MASA KAMPANYE

RINCIAN TEMUAN: 199 | LAPORAN: 110 | JUMLAH: 309 JENIS ETIK: 26 | HUKUM (LAINNYA): 35 PIDANA: 13 | ADMINISTRASI: 128 TERLAPOR ASN: 15 | PEJABAT: 23 | WNI DAN TIM KAMPANYE: 54 | PENYELENGGARA: 30 | PESERTA PEMILU: 134 Sumber: Bawaslu RI

Lembaga pengawas pemilu sebelumnya mengkaji dugaan pelanggaran kampanye pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Kubu

GANGGUAN JIWA RENTAN PICU BUNUH DIRI » Jakarta

24 - 31°C

Bandung

20 - 29°C

A4

Semarang

24 - 33°C

petahana diduga memasang iklan di luar jadwal kampanye di media cetak nasional dengan slogan “Joko Widodo-Ma’ruf Amin untuk Indonesia”. Sesuai aturan, iklan kampanye di media masa diperbolehkan 21 hari sebelum pemungutan suara pemilu. Belum lama ini, kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno juga buat geger saat kampanye. Kala meresmikan posko badan pemenangan pasangan capres dan cawapres nomor urut dua itu di Kabupaten Boyolali, Selasa (30/10), pidato Prabowo menyinggung “tampang Boyolali”. Prabowo menyebut “Mungkin kalian diusir kalau masuk hotel-hotel mahal karena tidak tampang orang kaya.” Terkait persoalan itu, Prabowo Subianto dilaporkan ke Polda

BATIK AIR PERTAMA LAYANI SAMARINDA » Yogyakarta

23-32°C

Surabaya

26-35°C

Metro Jaya oleh seorang warga Boyolali atas nama Dakun. Ketua Umum Partai Gerindra itu juga sudah dilaporkan ke Bawaslu oleh Barisan Advokat Indonesia (BADI). Namun, belum ada kejelasan tindak lanjut dari polisi maupun lembaga pengawas pemilu, meski akhirnya Prabowo Subianto menyatakan maaf. Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini meminta Bawaslu mengekspos tindak lanjut pelanggaran pemilu yang diterima berdasar temuan dan laporan agar ada kesan terbuka. Bawaslu juga perlu mengoptimalkan keterlibatan publik dalam mengawasi kemungkinan pelanggaran kampanye karena laporan cenderung besar dibandingkan temuan. Selain itu harus transparan.

A5

Denpasar

“Publik perlu tahu mana pelanggaran kampanye yang dihentikan dan diteruskan. Jika Bawaslu terbuka memaparkan kinerja menangani dugaan pelanggaran, publik pasti terpicu untuk ikut mengawasi tahapan kampanye,” kata Titi. Koordinator Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia Syamsuddin Alimsyah berpendapat, pelanggaran yang terjadi di masa kampanye akibat lemahnya regulasi UU Pemilu dan PKPU. Peserta pemilu berupaya cari celah hukum untuk melakukan hal-hal di luar koridor dalam promosikan kandidat (capres-cawapres) maupun (caleg) yang diusung, mengingat tensi makin panas. O ARIF RAHMAN

>> Berita Terkait di Halaman A3

BANGUN HARAPAN, BUKAN KETAKUTAN » 26-35°C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

A10 Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.