KAMIS, 11 FEBRUARI 2016 | Nomor 810 Tahun III
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
PEMERINTAH BUKA INVESTASI ASING
BARBIE PUN BERHIJAB
»A7
»C25
A
» B17
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Gerindra Tolak Revisi UU KPK JAKARTA (HN) Fraksi Gerindra menolak pembahasan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sembilan fraksi lainnya menyetujui dilanjutkan di pembahasan tingkat selanjutnya untuk kemudian dibahas bersama pemerintah. Sembilan fraksi menyetujui revisi menjadi usul inisiatif DPR. Persetujuan diputuskan dalam rapat Badan Legislatif (Baleg) DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/2). Rapat dipimpin Ketua Baleg Supratman Andi Atgas. Dari hasil harmonisasi Baleg, sembilan fraksi itu menyepakati empat poin utama yang direvisi. Keempat poin itu adalah pengadaan dewan pengawas KPK, diberikannya fungsi penyadapan atas seizin dewan pengawas, diberikannya kewenangan mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3), dan pengangkatan penyidik dan penyelidik sendiri oleh KPK. Hasil panitia kerja (panja) harmonisasi revisi UU KPK juga menyepakati Pasal 32 UU KPK ditambahkan ketentuan bahwa pimpinan KPK yang mengundurkan diri dilarang menduduki jabatan publik lainnya. Selain itu, Pasal 32 ayat 1 huruf c ditambahkan ketentuan pemberhentian tetap pimpinan KPK yang dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pelarangan merangkap jabatan publik juga diberlakukan dalam dewan pengawas KPK. Anggota Baleg dari Fraksi Gerindra Aryo Djojohadikusumo menyatakan, tidak ada urgensi mengubah UU KPK. Dia menganggap empat item revisi yang diajukan, secara tidak langsung mengebiri KPK dalam menjalankan fungsinya. Aryo menuturkan, KPK sudah berhasil menyelamatkan Rp 205 triliun dalam pencegahan. Dia menyatakan revisi UU KPK segera dihentikan karena langJakarta
23-34°C
Bandung
ANTARA | AKBAR NUGROHO GUMAY
SEMBILAN FRAKSI SETUJU EMPAT POIN UTAMA DIREVISI
Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas (kedua kanan) didampingi Wakil Ketua Totok Daryanto (kanan) dan Ketua Panja Harmonisasi Revisi UU KPK Firman Soebagyo (ketiga kanan) menerima pandangan Fraksi Gerindra yang diserahkan Aryo Djojohadikusumo dalam rapat pleno di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/2).
FRAKSI PDI-P: Kehadiran dewan pengawas perlu diperhatikan, jangan sampai terjadi penyalahgunaan kewenangan dari KPK ke dewan pengawas.
FRAKSI NASDEM: Kurang tepat penyadapan perlu izin dewan pengawas.
20-32°C
Semarang
24-37°C
Yogyakarta
kah revisi itu melukai hati rakyat. “Fraksi Gerindra menolak revisi UU KPK,” tuturnya. Pengamat politik Ray Rangkuti berpandangan, revisi jelas-jelas pelemahan KPK. Menurut dia, wewenang KPK dalam melakukan penyadapan sudah sepatutnya dihormati semua pihak. Jika penyadapan diawasi oleh Badan Pengawas, lalu siapa yang akan mengawasi mereka bila melakukan kesalahan. Panja harmonisasi Baleg juga meminta agar tugas dewan pengawas ditambah. Selain memberikan izin penyadapan dan penyitaan, juga menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan KPK. Pembentukan dewan pengawas dilakukan oleh panitia seleksi yang dipilih oleh Presiden. Baleg sepakati pemberian 23-34°C
Surabaya
25-36°C
Denpasar
SP3 harus disertai alasan dan bukti yang cukup dan harus dilaporkan pada dewan pengawas. Pengeluaran SP3 dapat dicabut kembali apabila ditemukan halhal baru yang dapat membatalkan alasan penghentian perkara. Soal penyadapan, dalam pasal 47a, Baleg mengatur dalam keadaan mendesak, penyitaan dan penyadapan boleh dilakukan tanpa izin dari dewan pengawas lebih dulu. Meski menyetujui poinpoin tersebut, beberapa fraksi memberi catatan khusus. Anggota Baleg dari Fraksi Golkar, Dadang S Muchtar mengimbau proses perubahan UU harus lebih transparan dan mendengar aspirasi publik. Dia juga meminta proses perubahan UU ini dilakukan penye25-34°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
suaian dengan UU lain sehingga tidak ada tumpang tindih. Namun Dadang menegaskan, “Fraksi Golkar menyetujui RUU KPK jadi usul inisiatif DPR dan dibahas di tingkat selanjutnya.” Fraksi PDI-P memberi catatan agar kehadiran dewan pengawas perlu diperhatikan, jangan sampai terjadi penyalahgunaan kewenangan dari KPK ke dewan pengawas. Dewan pengawas tetap perlu diawasi. A Sulaiman Hamzah dari Fraksi NasDem menyatakan kurang tepat penyadapan perlu izin dewan pengawas. “Fraksi NasDem lebih setuju penyadapan atas izin pengadilan,” ujarnya. Meski begitu, NasDem akan menyerahkan pada pembahasan selanjutnya bersama pemerintah. O TARI OCTAVIANI | DENISA TRISTIANTY Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG